<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/MOR-26A.jpg" alt="PT Pertamina (Persero) melalui Pemasaran Regional Jawa Bagian Barat menyalurkan 300 paket sembako untuk masyarakat kurang mampu terdampak akibat Covid-19 serta yang sedang melakukan isolasi mandiri, serta paket makanan untuk pengemudi angkutan kota (angko" width="100%">
<figcaption>PT Pertamina (Persero) melalui Pemasaran Regional Jawa Bagian Barat menyalurkan 300 paket sembako untuk masyarakat kurang mampu terdampak akibat Covid-19 serta yang sedang melakukan isolasi mandiri, serta paket makanan untuk pengemudi angkutan kota (angko</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), PT Pertamina (Persero) melalui Pemasaran Regional Jawa Bagian Barat menyalurkan 300 paket sembako untuk masyarakat kurang mampu yang terdampak akibat Covid-19 serta sedang melakukan isolasi mandiri, juga paket makanan untuk pengemudi angkutan kota (angkot) di Kota Sukabumi, Jawa Barat.  Hadir pada pembagian paket makanan dan sembako, Jum’at (23/7), Wakil Walikota Sukabumi Andri Setiawan Hamami, Sales Branch Manager Rayon 1 Sukabumi Andi Arifin, dan perwakilan dari Hiswana Migas DPC Sukabumi.  Pembagian paket makanan tersebut merupakan inisiasi dan bentuk kepedulian Pertamina terhadap para pengemudi angkot di Kota Sukabumi yang masih beroperasi, namun mengalami penurunan pendapatan di masa PPKM seiring berkurangnya aktivitas masyarakat.  “Bantuan paket makanan ini diharapkan dapat membantu para pengemudi angkot di Kota Sukabumi yang selama ini menjadi konsumen setia SPBU Pertamina di Kota Sukabumi,” ungkap Unit Manager Communication, Relations &amp; CSR Pemasaran Regional Jawa Bagian Barat, Eko Kristiawan.  Eko menambahkan, selain disalurkan untuk pengemudi angkot, Pertamina dan Hiswana Migas turut menyalurkan bantuan sembako untuk masyarkat kurang mampu yang saat ini sedang melakukan isolasi mandiri di 7 kelurahan Kota Sukabumi. Adapun lokasi kelurahan tersebut yakni Kelurahan Baros, Cibeureum, Cikole, Citamiang, Gunung puyuh, Lembursitu, dan Warudoyong. Bantuan disalurkan melalui lurah masing-masing.  “Selain untuk pengemudi angkot, di masa yang relatif sulit ini kami ingin tetap menyalurkan energi kebaikan dan kepedulian untuk sesama. Terutama masyarakat yang kurang mampu dan saat ini sedang melakukan isolasi mandiri. Semoga bantuan ini dapat memberikan manfaat bagi mereka yang membutuhkannya,” ujarnya.

Pertamina dan Hiswana Migas Salurkan Paket Sembako Hingga Makanan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/PPKM-SURABAYA-1.jpg" alt="AMBIL ANDIL: La Koli (kanan) selaku Camat Sukomanunggal La Koli mendampingi pembagian beras yang diinisiasi oleh Gerakan Rakyat Peduli PPKM di Surabaya/ Dimas Nur Apriyanto" width="100%">
<figcaption>AMBIL ANDIL: La Koli (kanan) selaku Camat Sukomanunggal La Koli mendampingi pembagian beras yang diinisiasi oleh Gerakan Rakyat Peduli PPKM di Surabaya/ Dimas Nur Apriyanto</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pandemi dan sejumlah pembatasan beraktivitas seperti saat ini butuh banyak tangan untuk turun. Saling membantu dan memikul beban bersama. Mulai dari hal yang kecil saja dulu. Seperti yang dilakukan Aliansi Rakyat Peduli PPKM di Surabaya.  Koordinator Rakyat Peduli PPKM Widodo mengatakan, berawal dari pemberlakuan status darurat PPKM di Jawa dan Bali sesuai instruksi Presiden tentang penanganan Pandemi Covid 19. Kemudian, kawan-kawan yang satu pandangan secara otodidak membuat Aliansi Rakyat Peduli PPKM.  “Karena melihat beberapa ketimpangan dan belum adanya kesiapan di masyarakat dengan pemberlakuan ini,” terangnya saat ditemui Jawa Pos di Sukomanunggal.  Widodo memulai dengan gerakan mengumpulkan Rp 5.000 dari kerabat-kerabatnya pada 5 Juli. Uang yang terkumpul dibelikan berupa beras 5 kg. Nah, pada 25 Juli, dia dan anggota membagikan puluhan paket sembako. Dalam pembagian, dia bersinergi dengan tiga pilar di wilayah Kecamatan Sukomanunggal.  Yang menjadi penerima paket sembako diverifiksi dengan tepat oleh tim. Widodo menuturkan, pihaknya memprioritaskan masyarakat yang masuk ke dalam kelompok fakir miskin.  Ditemui di lokasi yang sama dengan Widodo, La Koli selaku Camat Sukomanunggal mengapresiasi warga yang mau turut andil untuk saling membantu. Dia mendukung seluruh aktivitas sosial yang dikerahkan oleh masyarakat.  Gerakan Rakyat Peduli PPKM ini tidak hanya di Surabaya. Mereka juga membagikan beras hingga ke Kabupaten Gresik. Yakni, Driyorejo. “Kami siap membantu apa yang dibutuhkan warga,” kata La Koli.  Selama masa pandemi, pemerintah turut memberikan intervensi untuk urusan sosial. Salah satunya melalui bantuan sosial tunai (BST). Di beberapa wilayah di Kota Metropolis, Surabaya, pembagian BST telah dimulai. Misalnya, di Kelurahan Tambak Osowilangun, Kecamatan Benowo.

Peduli PPKM, Warga Kumpulkan Iuran 5 Ribu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/WhatsApp-Image-2020-10-15-at-15.40.46.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Barat bersama Ikatan Adhyaksa Dharmakarini (IAD), dan Yayasan Merah Putih Kasih serta Multi Buana Grup menggelar bakti sosial (Baksos) di daerah Kembangan, Jakarta Barat. Dalam baksos tersebut, Kejari Jakbar dan Yayasan Merah Putih Kasih memberikan 2000 sembako kepada sejumlah yayasan di Kembangan yang terdampak Covid-19.  Salah satunya ke Yayasan Al-Falah Kembangan Utara, pada Rabu (14/10). Kajari Jakarta Barat, Dwi Agus Arfianto mengatakan bakti sosial ini merupakan wujud kepedulian Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, terhadap masyarakat terdampak Covid-19 dan warga tidak mampu.  "Kami memberikan dua ribu paket sembako kepada masyarakat, yang ada di wilayah Jakarta Barat, dan pembagian sembako tersebut dimulai dari Kecamatan Kembangan yang merupakan lokasi kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Barat," ujar Dwi Agus dalam keterangan tertulis, Kamis (15/10).  Menurut Dwi Agus, di tengah pandemi Covid-19, sangat dibutuhkan aksi sosial dan solidaritas dari semua pihak. Mengingat, pandemi Covid-19 telah menyebabkan banyak kesulitan di tengah masyarakat.  "Kami memberikan bakti kami kepada masyarakat memang tidak seberapa, tapi ada niat baik bagi kami untuk melakukan itu dan saya harapkan kegiatan sosial seperti ini bisa kita lakukan terus menerus di masa pandemi seperti ini," ucapnya.  Dwi Agus juga mengingatkan, untuk selalu mematuhi protokol kesehatan yang telah ditentukan oleh pemerintah, seperti memakai masker, jaga jarak, jaga kebersihan, rajin cuci tangan, demi kesehatan dan keselamatan bersama. "Saya berharap bantuan ini bisa meringankan beban warga-warga kurang mampu yang terdampak pandemi," tuturnya.  Sementara itu, Ketua Yayasan Merah Putih Kasih, Hardiyanto Kenneth berharap, agar baksos tersebut dapat bermanfaat bagi warga yang terdampak Pandemi Covid-19. "Saya berharap agar sembako ini dapat bermanfaat bagi warga yang menerimanya," kata pria yang disapa Kent itu.  Pria yang juga Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta itu berharap agar Pandemi Covid-19 ini dapat berlalu, agar kehidupan kembali bisa kembali berjalan normal. "Semoga Pandemi ini berlaku dan kita bisa kembali beraktivitas secara normal," pungkasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=i4lVC2KXHcQ&amp;ab_channel=jawapostvofficial

2 Ribu Sembako Dibagikan untuk Warga Terdampak Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/paket-sembako-tamansari-yogi-wahyu-JPK.jpeg" alt="Kecamatan Tamansari menyalurkan ratusan sembako kepada warga terdampak Covid-19. (Yogi Wahyu/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Kecamatan Tamansari menyalurkan ratusan sembako kepada warga terdampak Covid-19. (Yogi Wahyu/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kecamatan Tamansari menyalurkan ratusan sembako kepada warga terdampak Covid-19. Pemberian sembako ini merupakan kolaborasi dari aparatur sipil negara (ASN) dengan forum silaturahmi antar lembaga se-Kecamatan Tamansari dalam upaya meringankan beban warga terdampak Covid-19.  Sekcam Tamansari, Pangestu Aji mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian terhadap warga yang terdampak. Upaya ini juga sebagai pendorong untuk menghasilkan kolaborasi yang lebih besar lagi di Kecamatan Tamansari sesuai instruksi Sekda Provinsi DKI Jakarta No.35 tahun 2020 dan instruksi Walikota No.20 tahun 2020.  "Kegiatan ini dalam rangka Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB) di Kecamatan Tamansari. Inisiatif dan kepedulian yang kuat dari semua lapisan masyrakat melalui lembaga-lembaga kemasyarakatan yang menghasilkan implementasi dalam kebersamaan utk masyarakat dan warga sekitar," kata Aji, Selasa (12/5).  Aji berharap, inisiasi ini terus bergulir menjadi kolaborasi yang lebih besar lagi. Sehingga dapat menjangkau lebih banyak lagi. Menurutnya, jika bukan dimulai dari diri sendiri dari mana lagi. "Kalau bukan kita ya siapa lagi ? Harus terus bersama untuk keberlangsungan kesejahteraan bersama. Bantuan-bantuan sosial telah banyak yang diberikan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, PMI, BAZNAS, serta pemerintah pusat," ujarnya.  Dewan Kota Kecamatan Tamansari, Abidin menambahkan, paket sembako diberikan kepada para pengajar dan guru-guru Jam Belajar Malam (JBM) di Kecamatan Tamansari. Ia berharap kolaborasi ini dapat terus berjalan untuk membantu dan meringankan beban suadara sebangsa dan setanah air di tengah pandemi Covid-19.  "Saya apresiasi atas inisiasi kebersamaan forum silaturahmi antar lembaga ini. Kita bersama menciptakan kolaborasi dalam menghadapi wabah Covid-19 ini," tutupnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=UszCDXFPpSo  https://www.youtube.com/watch?v=tMVEV5BGD4A  https://www.youtube.com/watch?v=RpIftLg3XD4

Ratusan Paket Sembako Untuk Pengajar dan Guru JBM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/lapor-dewan.jpg" alt="Sejumlah anggota DPRD Kota Surabaya menjelaskan pembentukan hotline pengaduan bernama Lapor Dewan Covid-19 di ruang Komisi A DPRD Kota Surabaya pada Senin (11/5). DPRD Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Sejumlah anggota DPRD Kota Surabaya menjelaskan pembentukan hotline pengaduan bernama Lapor Dewan Covid-19 di ruang Komisi A DPRD Kota Surabaya pada Senin (11/5). DPRD Surabaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sejumlah anggota DPRD Kota Surabaya membentuk hotline pengaduan bernama Lapor Dewan. Hotline pengaduan itu terbuka bagi masyarakat Kota Surabaya dengan tujuan membantu masyarakat terdampak pandemi Covid-19.  Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya M. Machmud menjelaskan, pembentukan hotline tersebut atas kesadaran pribadi dari masing-masing anggota dewan dengan pertimbangan selama ini ada kebuntuan komunikasi dengan Pemkot Surabaya terkait dengan penanganan pandemi Covid-19. Kanal komunikasi itu akan dibuka dengan berbagai cara sehingga masyarakat bisa menyampaikan pengaduan, saran, dan kritik melalui laman atau media sosial (medsos) seperti WhatsApp (WA), Twitter, Facebook, dan Instagram, atau bisa langsung datang ke Kantor DPRD Kota Surabaya setiap hari kerja.  ”Lapor Dewan atas inisiasi mandiri dari teman-teman di DPRD,” ujar M. Machmud seperti dilansir dari Antara di Surabaya pada Senin (11/5).  Secara teknis, kata dia, setelah ada pengaduan masuk, pihaknya langsung melakukan verifikasi. Laporan yang masuk akan ditindaklanjuti dengan melakukan pengecekan langsung ke lapangan. ”Setelah verifikasi tuntas, kami melaporkan ke Pemkot Surabaya. Namun, jika pemkot menolak, kami akan mencarikan solusi lainnya,” terang M. Machmud.  Dia mencontohkan tentang pembagian bantuan sosial berupa sembako maupun bantuan tunai. Misalnya ada warga yang dapat dan ada pula warga yang tidak dapat. Hal itu bisa jadi karena ada masalah distribusi. ”Ada RW yang dikabarkan dapat, ternyata tidak dapat. Nah, nanti solusinya kami carikan dan akan kami sampaikan ke pemkot,” kata M. Machmud.  Menurut dia, ide itu murni dari beberapa anggota DPRD. Sudah ada sembilan orang yang bergabung dalam kanal informasi tersebut. Dia menyatakan sudah memberitahukan pembentukan hotline pengaduan itu kepada Ketua DPRD Kota Surabaya.  ”Sudah kami laporkan kepada ketua DPRD. Akan tetapi, sifatnya hanya pemberitahuan sebab tidak menggunakan APBD. Semua pengeluaran yang akan timbul akan menjadi tanggungan secara pribadi,” ujar M. Machmud.  Anggota DPRD dari Partai PKB Camelia Habibah menambahkan, kanal informasi Lapor Dewan itu untuk mempermudah masyarakat. ”Jika warga tidak bisa datang ke sini (gedung DPRD) untuk menyampaikan aspirasi, silakan bisa melalui kanal ini,” ujar Camelia Habibah.  Senada dengan Camelia Habibah, politikus Nasdem Imam Safi’i mengatakan, pihaknya ingin laporan dari masyarakat cepat tertangani. ”Kami yakin Lapor Dewan ini mampu menjadi jembatan,” kata Imam Safi’i.  Saat disinggung apakah Lapor Dewan tidak akan tumpang tindih dengan fungsi komisi-komisi di DPRD, dia menyatakan tidak. Sebab, kanal tersebut bakal terdiri atas lintas fraksi atau gabungan politikus dari partai politik yang berbeda. ”Kami akan saling melengkapi dengan komisi,” kata Imam.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=3yevCzxrWLA  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=CaPEtmCK5Kg  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=_9F8Pe2Z5VQ

Anggota DPRD Surabaya Bentuk Hotline Pengaduan Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/reni-dan-bansos.jpg" alt="Ketua RW 8 Simolawang Ramdhoni saat mengadukan pembagian bansos salah sasaran kepada Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti di DPRD Surabaya pada Jumat (8/5). Abdul Hakim/Antara" width="100%">
<figcaption>Ketua RW 8 Simolawang Ramdhoni saat mengadukan pembagian bansos salah sasaran kepada Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti di DPRD Surabaya pada Jumat (8/5). Abdul Hakim/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pembagian bantuan sosial (bansos) kepada warga terdampak Covid-19 di Kota Surabaya, diketahui masih belum tepat sasaran. Warga terdampak Covid-19 yang belum dapat bantuan sosial baik berupa sembako maupun bantuan langsung tunai (BLT) untuk segera melapor ke RT/RW.  ”Warga kita dorong melapor ke RT/RW, untuk ditindaklanjuti dinas terkait agar mendapat bantuan,” kata Ketua Fraksi PDIP DPRD Surabaya Syaifuddin Zuhri seperti dilansir darai Antara di pada Jumat (8/5).  Menurut dia, FPDIP mengapresiasi gerak Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang menyalurkan bantuan ke warga terdampak berupa sembako hingga BLT. Risma dinilai berhasil memadukan semua sumberdaya bantuan dari pusat hingga kota untuk warga dengan pendataan yang transparan dan menyeluruh. ”Kami berharap ini bisa terus optimal demi membantu masyarakat melewati pandemi Covid-19,” ujar Syaifuddin.  Syaifuddin mengatakan, Risma telah melakukan pendataan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan cepat dan transparan. Total MBR yang didata mencapai 235.477 kepala keluarga (KK) dan semuanya telah masuk data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Dari 235.477 KK tersebut, selama ini 61.145 KK telah mendapatkan program reguler dari pemerintah, yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT). Kemudian sisanya sebanyak 174.332 KK mendapatkan bantuan tunai dari Kementerian Sosial sebesar Rp 600 ribu per bulan selama tiga bulan.  Dia menambahkan, Pemkot Surabaya juga mendata 26.122 KK yang tidak masuk DTKS. Mereka juga diberikan bantuan paket sembako yang telah mulai disalurkan. ”Jadi ini MBR yang di DTKS maupun warga terdampak non-DTKS semuanya telah tercover. Mari kita kawal penyalurannya,” tutur Syaifuddin.  Menurut Syaifuddin, dalam perjalanannya ada warga terdampak yang belum masuk skema bantuan. Perubahan data yang dinamis sangat wajar dalam situasi wabah seperti saat ini, karena warga yang sekarang punya penghasilan, bisa jadi dua pekan lagi tiba-tiba kesulitan ekonomi. ”Jadi jangan saling menyalahkan, karena data sangat dinamis. Pemkot sudah mengalokasikan bantuan untuk kasus-kasus pendataan yang dinamis itu,” kata Syaifuddin.  Menurut dia, dalam penanggulangan dampak Covid-19, Pemot Surabaya tidak bisa bergerak sendirian, melainkan gotong royong elemen lain mutlak diperlukan.  Wakil Koordinator Hubungan Masyarakat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Surabaya M. Fikser sebelumnya mengatakan, daftar penerima bantuan sosial untuk warga terdampak Covid-19 sudah bisa dicek masyarakat melalui papan pengumuman di kantor kecamatan dan kelurahan.  Namun, lanjut dia, bagi warga yang masih belum menerima dan merasa terdampak Covid-19, bisa melaporkan ke RW setempat agar dimasukkan aplikasi terdampak Covid-19. Apabila RW merasa kesulitan bisa langsung ke kelurahan untuk dibantu diinputkan. Hal itu karena data penerima bantuan itu bersifat dinamis.  Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti mengatakan, Pemkot Surabaya harus memberikan informasi yang jelas untuk warga penerima bansos yang meninggal, misalkan tetap bisa diberikan selama keluarganya tetap ada, terus yang mengambil bansos dari pihak keluarga. ”Terkait syarat administrasi, petugas kelurahan yang memberikan penjelasan ke kantor pos,” kata Reni.  Mengenai warga yang meninggal tapi masih masuk daftar MBR, Reni menilai hal itu menunjukkan pembaharuan data di Pemkot Surabaya masih lemah karena mungkin belum terkoneksi dengan data kependudukan. ”Saran saya, bagi warga yang mampu harus ditahan untuk tidak diberikan. Selanjutnya dialihkan kepada warga tidak mampu tapi belum masuk MBR,” ujar Reni.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=6VGsgsmnK5k  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=5lkCM2z31dU  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=VbiH2DyjHJQ

Belum Dapat Bansos, Warga Terdampak di Surabaya Diminta Lapor RT/RW

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/bantaun-sembako-1.jpg" alt="Relawan membungkus paket sembako bantuan dari berbagai perusahaan di Convention Hall, Surabaya, Jawa Timur, beberapa waktu lalu. Moch Asim/Antara" width="100%">
<figcaption>Relawan membungkus paket sembako bantuan dari berbagai perusahaan di Convention Hall, Surabaya, Jawa Timur, beberapa waktu lalu. Moch Asim/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–DPRD Kota Surabaya menyebut Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Surabaya 2020 masih 0 rupiah atau belum ke luar untuk keperluan bantuan sosial (bansos) baik berupa sembako maupun bantuan langsung tunai (BLT) untuk warga terdampak Covid-19. Bansos berupa BLT dan sembako untuk warga terdampak selama tiga bulan ke depan yakni Mei, Juni, dan Juli, masih dioptimalkan bantuan dari kementerian sosial (kemensos), Pemprov Jatim, dan pihak swasta.  ”Dari semua itu, APBD = 0 rupiah untuk bantuan-bantuan itu,” ujar Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Reni Astuti seperti dilansir dari Antara di Surabaya pada Rabu (6/5).  Meski demikian, lanjut dia, anggaran yang direncanakan dalam APBD Surabaya 2020 sebesar Rp 160 miliar itu bisa digunakan saving atau tabungan untuk persiapan bansos pada Juli dan Agustus, jika saat masa recovery atau pemulihan pascabencana, warga masih perlu dibantu. Terkait ini, mulai sekarang Pemkot Surabaya perlu menyiapkan mekanisme penggunaan anggaran dan mekanisme pengadaan barang jasa atau BLT daerah agar siap direalisasikan pada saat warga perlu dibantu kembali pada Juli.  ”Ini karena dari APBN melalui Kemensos hanya untuk tiga bulan,” kata Reni.  Selain itu, Reni menyarankan agar sebagian anggaran bisa digunakan untuk bidang kesehatan di antaranya pengadaan reagan kit, ruang isolasi, alat pelindung diri (APD), tambahan penghasilan untuk tenaga kesehatan mulai puskesmas dan rumah sakit yang menangani pasien Covid-19.  Sekretaris Daerah Kota Surabaya Hendro Gunawan sebelumnya mengatakan mulai Rabu (6/5), bansos berupa sembako untuk tiga bulan ke depan mulai didistribusikan secara bertahap kepada 27.023 KK (kepala keluarga) yang terdampak pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Kota Surabaya. ”Data ini bergerak dinamis setiap waktu, sehingga nanti apabila ada warga Surabaya yang terdampak Covid-19 dan belum mendapatkan bantuan, warga bisa mengajukan melalui pengurus rukun warga (RW),” kata Hendro.  Usul dari RW tersebut disampaikan ke pihak kelurahan untuk kemudian dilakukan verifikasi oleh Dinas Sosial (Dinsos) Surabaya. Setelah dinyatakan lolos, baru kemudian sembako diserahkan kepada warga yang benar-benar berhak menerima.  Selain bansos sembako, lanjut dia, warga terdampak juga akan mendapatkan bansos berupa uang tunai atau bantuan langsung tunai (BLT) senilai Rp 600 ribu yang akan diberikan selama tiga bulan yakni Mei, Juni, dan Juli. BLT ini akan diberikan kepada 174.332 KK mulai Senin (11/5). Adapun metode pencairan BLT melalui PT Pos yang sudah bekerja sama dengan Kemensos RI. Nanti, data 174.332 KK itu disalurkan ke PT Pos yang tersebar di Kota Surabaya. Kemudian, PT Pos yang mengundang warga untuk mengambil bantuan di kantor PT Pos.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=oRUJKBFt6CY  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=Fx1-tEKpS70  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=ZVYDzxryK1Q

APBD Surabaya Masih 0 Rupiah untuk Bansos Sembako dan BLT

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/subhan-1.jpg" alt="Petugas memakamkan jenazah di TPU Tengku Mahmud Palas di Kota Pekanbaru, Riau, pada  Selasa (28/4). Anggoro/Antara" width="100%">
<figcaption>Petugas memakamkan jenazah di TPU Tengku Mahmud Palas di Kota Pekanbaru, Riau, pada  Selasa (28/4). Anggoro/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Ketika wabah Covid-19 memasuki Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, warga harus menyesuaikan aktivitas untuk menghindari risiko penularan penyakit karena virus korona. Tidak seperti warga pada umumnya, orang-orang yang bekerja sebagai tenaga kesehatan dan penggali kubur harus mengerahkan upaya ekstra untuk menghindarkan diri dari risiko tertular virus sekaligus menanggulangi wabah dan dampaknya.  Meski sudah puluhan tahun menjadi dokter, Rohani, dokter spesialis paru-paru, sempat menghadapi stres saat pertama menangani pasien yang diduga terserang Covid-19. ”Saya kelelahan. Sempat demam waktu pertama kali karena mungkin stres karena wabah ini baru meledak. Saya demam beberapa hari batuk pilek,” kata Rohani seperti dilansir dari Antara.  Virus korona menyebar cepat di Pekanbaru, yang kini sudah masuk dalam zona merah. Pasien terus mengalir ke ruang isolasi rumah sakit. Bersama tenaga medis lain, Rohani selama berjam-jam harus menjalankan tugas merawat pasien dengan mengenakan alat pelindung diri di tiga rumah sakit rujukan penanganan Covid-19, Rumah Sakit Syafira, Rumah Sakit Prima, dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Madani Pekanbaru.   Para tenaga kesehatan harus selalu berhubungan dengan pasien untuk memberikan perawatan maupun konsultasi. Kondisi yang demikian membuat tenaga medis seperti Rohani rentan tertular virus korona. Rohani pun pernah harus menjalani isolasi di rumah sakit sebagai pasien yang diduga terserang Covid-19.  ”Saya sempat diisolasi, sempat merasakan isolasi seperti pasien lain. Selama isolasi, saya berusaha meningkatkan daya tahan tubuh agar cepat pulih,” kata Rohani.  Dia bersyukur hasil pemeriksaan menunjukkan dia tidak terserang virus korona sehingga bisa melanjutkan panggilan tugas untuk menangani pasien Covid-19. ”Saya langsung terjun lagi, balik kerja lagi, karena kita kekurangan tenaga dokter, di mana-mana kurang tenaga kesehatan,” terang Rohani.  Rohani bersyukur keluarganya terus mendukung meski waktunya kini terkuras untuk menangani pasien. ”Walau ada kekhawatiran, kita saling menjaga, saling menguatkan,” ujar Rohani.  Selama bertugas menangani pasien Covid-19, Rohani juga mendapat banyak saudara. Setelah pasien pulang mereka ucapkan terima kasih sampai luar biasa. ”Sebenarnya ini sudah tugas kita. Mereka sering WhatsApp ke perawat dan dokter ucapkan terima kasih karena berminggu-minggu sama kita ya jadi seperti keluarga jadinya,” kata Rohani.  Jumlah pasien yang menjalani perawatan terkait penularan Covid-19 masih meningkat di Pekanbaru. Rohani bersama para tenaga medis dan paramedis berusaha sebaik mungkin untuk mendukung penanggulangan wabah. Dia hanya berharap setiap warga tetap berada di rumah dan menjalankan protokol kesehatan untuk mencegah penularan virus korona agar wabah segera berakhir. ”Mereka yang di rumah itu pahlawan sebenarnya,” ucap Rohani.  Wabah membuat Subhan bersama rekan-rekannya yang bekerja sebagai penggali kubur harus selalu siaga dengan alat pelindung diri berupa setelan hazmat dan masker medis di Tempat Permakaman Umum (TPU) Tengku Mahmud Palas, Kecamatan Rumbai. Pemakaman di pinggiran Kota Pekanbaru itu dikelilingi kebun kelapa sawit. Letaknya jauh dari permukiman penduduk.  Lahan seluas 10 hektare tersebut separonya digunakan sebagai tempat pemindahan makam dari pusat kota dan sisanya ditanami singkong dan pisang oleh warga sekitar. Sejak awal April, pemerintah kota menyiapkan area seluas dua hektare di bagian ujung TPU Tengku Mahmud Palas untuk memakamkan pasien yang terinfeksi atau diduga terinfeksi virus korona.  ”Semuanya serba mendadak. Pada 9 April, saya dihubungi kantor untuk siapkan lahan untuk pemakaman khusus korona. Waktu itu malam Jumat, jenazah pertama dimakamkan. Para penggali kubur tidak punya banyak waktu untuk menyiapkan lahan pemakaman tersebut,” kata Subhan seperti dari Antara.  Subhan, yang sejak 1996 bekerja di bagian pemakaman di Kota Pekanbaru, ditunjuk menjadi koordinator penggali kuburan di TPU Tengku Mahmud Palas. Dia membawahi empat pekerja. Penggali kubur harus siaga 24 jam karena mereka bisa kapan saja menerima panggilan untuk mengurus pemakaman jenazah pasien Covid-19.  Subhan pernah terpaksa terjaga selama dua hari karena ada jenazah harus dimakamkan pada dini hari. ”Saya menggali sendirian karena kawan-kawan saya telepon enggak ada yang bangun. Pakai pacul dan lampu motor untuk penerangan, saya gali lubang kuburan jam 03.00,” kata Subhan.  Pasien yang sudah positif Covid-19 atau diduga terserang penyakit itu sesuai protokol kesehatan harus dimakamkan dalam waktu maksimal empat jam setelah jenazah keluar dari rumah sakit guna meminimalkan risiko penularan. Pemakaman pasien dilangsungkan tanpa persiapan dari pihak keluarga, sehingga semua makam baru tidak ada nisannya.  Sejak 9 hingga 28 April, sudah ada 44 makam baru di sana. Artinya dalam sehari Subhan dan kawan-kawannya rata-rata harus menggali dua sampai tiga liang lahat. ”Pernah dalam satu hari tujuh jenazah dimakamkan. Itu kita kerja sampai subuh,” kata Subhan.  Dia merasakan kengerian saat pertama kali menangani pemakaman pasien Covid-19 namun rasa ngeri itu menghilang bersama peningkatan ritme kegiatan pemakaman. Setiap hari para penggali kubur menyiapkan hingga tujuh liang lahat untuk berjaga-jaga mengingat kasus infeksi virus korona diperkirakan masih akan mengalami peningkatan. Mereka sukarela menandai setiap makam baru agar ahli waris dan pelayat tidak kebingungan mencari makam anggota keluarga atau kerabat mereka.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=cLM3H6qlIWM  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=9TIxBLIidKE   https://www.youtube.com/watch?v=381__fOa4Tk

Ketika Wabah Mengubah Rutinitas Hidup Dokter dan Penggali Kubur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/risma-beras-sembako-2-1.jpg" alt="Pemkot Surabaya menerima bantuan beras dari Yayasan Sarana Hubungan Harmonis Sejahtera pada Jumat (3/4). Humas Pemkot Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Pemkot Surabaya menerima bantuan beras dari Yayasan Sarana Hubungan Harmonis Sejahtera pada Jumat (3/4). Humas Pemkot Surabaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–DPRD Kota Surabaya meminta pemerintah kota melaksanakan program jaring pengaman sosial (JPS) bagi warga terdampak Covid-19 berupa pembagian sembako secara transparan. Hal itu agar tidak menimbulkan gejolak sosial menjelang pembatasan sosial berskala besar (PSBB).  Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya Aning Rahmawati seperti dilansir dari Antara di Surabaya mengatakan, Pemkot Surabaya harus membuka secara transparan data masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan non-MBR yang akan diberi sembako. Dengan dibukanya data MBR yang akan mendapat sembako, pengurus RT/RW bisa mengatur di lingkungannya masing-masing, mana warga MBR yang belum dapat sembako dan harus menunggu antrean atau warga yang tidak masuk MBR tapi terdampak Covid-19.  ”Jangan sampai kejadian ada warga yang meninggal dunia karena dua hari tidak makan di Surabaya. Transparansi data dan mekanisme pembagian serta jadwal ini penting. Agar struktur RW dan RT yang ada di bawah bisa memastikan semua warga yang terdampak Covid-19 bisa diatasi, baik bab kebutuhan dasarnya maupun upaya pencegahan lainnya,” ujar Aning.  Menurut dia, dewan banyak mendapatkan keluhan dari perangkat RT RW karena minimnya sosialisasi dari Pemkot Surabaya. Sehingga, pihaknya khawatir saat pembagian sembako terjadi keributan di RT/RW. ”Keributan bisa terjadi karena data pembagian sembako tidak sebanding dengan jumlah warga terdampak Covid-19 yang riil di lapangan,” ujar Aning.  Aning menyatakan, perlu keterlibatan banyak pihak khususnya DPRD Surabaya dalam upaya pengawasan di lapangan. Hal itu dilakukan sebagai upaya untuk meminimalisir munculnya masalah-masalah di lapangan, baik pelibatan dalam sosialisasi aktif, maupun saat proses pembagian.  ”Sekaligus memastikan semua yang terdampak Covid-19 tersolusikan. Sehingga anggaran yang dialokasikan benar-benar tepat sasaran,” tutur Aning.  Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti mengatakan, dalam waktu sepekan ini, pemkot harus menyiapkan pendataan bagi warga mendapat sembako agar rencana PSBB bisa menenangkan warga. Menurut dia, hingga saat ini Pemkot Surabaya belum mendata secara proaktif siapa saja warga terdampak ekonomi namun belum masuk data MBR.  ”Saya usulkan tiga pola yang dijalankan secara paralel karena waktu hanya sepekan menjelang PSBB yakni MBR reguler, screening ekonomi digital (warga bisa isi list mandiri secara daring), lanjut disurvei kelurahan dan hotline 112 Covid-19. Dengan demikian siapapun bisa terdata,” kata Reni.  Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Surabaya Eddy Christijanto sebelumnya mengatakan, untuk sembako lebih dari 200 ton nanti digunakan utamanya untuk MBR dan itu akan didistribusikan. ”Saat ini masih proses pengepakan dari DP5A,” kata Eddy.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=l2xHUqS4OKI  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=5mb_rVhKx1U&t   https://www.youtube.com/watch?v=RL-ss7N1ZyA

Pembagian Sembako Jelang PSBB di Surabaya Diminta Transparan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/IMG_20200327_13515033-1.jpg" alt="Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Wisnu Adhi/Antara" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Wisnu Adhi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Ratusan orang mengadu ke Pemprov Jawa Tengah karena kesulitan dalam mengajukan program relaksasi kredit saat pandemi Covid-19 sesuai kebijakan yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Setidaknya ada 371 warga yang mengadu kepada Gubernur Ganjar Pranowo karena susah mengajukan keringanan kredit karena terdampak Covid-19.  Gubernur Ganjar berharap agar semua lembaga keuangan seperti perbankan, lembaga pembiayaan kredit, dan lainnya tidak mempersulit warga dalam mengajukan restrukturisasi kredit. Program restrukturisasi kredit itu sangat membantu masyarakat dan sejak diluncurkan hingga 16 April, tercatat sudah ada 72.699 nasabah di Jateng yang disetujui pengajuan restrukturisasi kreditnya. ”Total jumlah kreditnya sebesar Rp 6,8 triliun,” ujar Ganjar seperti dilansir dari Antara pada Rabu (22/4).  Kendati demikian, Ganjar menyebutkan, laporan yang masuk melalui akun media sosial pribadinya ataupun melalui kanal aduan Laporgub tentang kesulitan mengakses kebijakan itu juga cukup banyak.  ”Banyak yang mengadu ke saya misalnya Mas Saiful Anwar dari Banjarnegara. Sekarang dia nganggur karena tempat kerjanya tutup. Dia mengatakan ke saya bahwa sulit mengajukan keringanan kredit motor. Yang begini-begini ini harus dibantu. Apalagi katanya, istrinya Mas Saiful ini sebentar lagi melahirkan,” tutur Ganjar.  Untuk membantu masyarakat, Ganjar telah menyediakan portal aduan dan konsultasi kredit di website kreditcenter.jatengprov.go.id dan membuka kanal aduan di nomor 0813-2516-3300 dan 0878-3477-7466.  ”Silakan ini dimanfaatkan agar masyarakat bisa berkonsultasi untuk mendapatkan keringanan kredit berupa penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu kredit, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, penambahan kredit atau pembiayaan, hingga konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara,” terang Ganjar.  Dalam upaya membantu masyarakat di tengah pandemi Covid-19 itu, Ganjar menggandeng OJK, Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo), Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas), dan Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI). ”Nanti, konsultasi yang masuk dari masyarakat, akan kami tindak lanjuti dengan melibatkan pihak-pihak tersebut,” kata Ganjar.  Ganjar juga meminta seluruh masyarakat untuk tetap semangat dan berusaha bertahan di tengah pandemi Covid-19. ”Meski situasi semua sedang sulit, tidak boleh ada yang menyerah dengan kondisi ini. Mari tetap berusaha yang terbaik demi keluarga, jaga kesehatan, selalu pakai masker,” ujar Ganjar.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=U2KI2bruNO0  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=3tMXpNKOvdA  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=Jj7QD7VY7q0

Ratusan Warga Kesulitan Ajukan Restrukturisasi Kredit

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#warga terdampak covid-19

Berita Terkini