<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/11/L3BvReNdWxB97FxzYHYO8Oy8TusAu2twuLcBnzKf-422119039.jpg" alt="Proses pemakaman massal 24 jenazah korban bencana di Sumbar yang belum teridentifikasi. Polda Sumbar sudah mengambil DNA puluhan jenazah itu untuk dicocokan dengan masyarakat yang merasa kehilangan." width="100%">
<figcaption>Proses pemakaman massal 24 jenazah korban bencana di Sumbar yang belum teridentifikasi. Polda Sumbar sudah mengambil DNA puluhan jenazah itu untuk dicocokan dengan masyarakat yang merasa kehilangan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Di tengah penanggulangan bencana alam di Sumatera, Warga dari beberapa kabupaten dan kota di Sumatera Barat (Sumbar) mengajukan notifikasi gugatan warga negara atau citizen lawsuit. Gugatan itu diajukan oleh Tim Advokasi Keadilan Ekologis sebagai kuasa hukum masyarakat korban bencana di Padang, Agam, Tanah Datar, dan Solok.&nbsp; Menurut para penggugat, ada dugaan kelalaian negara dalam mencegah dan menangani bencana ekologis yang terjadi sejak akhir November lalu. Mereka menilai, bencana alam yang sudah merenggut 990 nyawa di Sumatera, termasuk 241 korban meninggal dunia di Sumbar, bukan bencana yang terjadi akibat faktor cuaca atau alam semata.&nbsp; &rdquo;Bencana yang menimpa 3 provinsi di Sumatera termasuk di Sumatera Barat tidak bisa kita anggap sebagai bencana tahunan karena faktor alam semata Melainkan sebuah bencana yang terencana akibat eksploitasi terhadap kawasan hutan yang secara brutal dan tanpa adanya sebuah evaluasi dan pengawasan,&rdquo; ungkap Adrizal selaku perwakilan Tim Advokasi Keadilan Ekologis.&nbsp; Dia menyampaikan bahwa laporan Dinas Kehutanan Provinsi Sumbar setiap tahun menunjukkan lonjakan angka deforestasi di Sumbar. Dia menegaskan bahwa kondisi itu tidak bisa dibiarkan secara terus-menerus tanpa evaluasi secara menyeluruh. Sebab, bila terus dibiarkan, maka akan lebih banyak lagi rakyat yang akan menjadi korban. &rdquo;Kejahatan yang tersistematis dalam bencana ekologis ini juga bisa kita lihat di saat pemerintah memberikan izin-izin kepada pemilik modal secara ugal-ugalan, tidak ada konsekuensi yang dihadirkan jika ditemukan pelanggaran,&rdquo; lanjut Adrizal. &nbsp;&rdquo;Sehingga akibat adanya pengabaian itu ratusan jiwa meninggal dunia, ratusan fasilitas umum terdampak, ribuan masyarakat luka-luka dan ratusan rumah hancur,&rdquo; jelasnya.&nbsp; Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa berbagai peristiwa menggambarkan bagaimana lemahnya penegakan hukum terhadap penjahat lingkungan. Dia pun menyebut beberapa kasus seperti penembakan antar anggota kepolisian yang berkaitan dengan beking tambang ilegal di Solok Selatan, kasus tambang ilegal di Lubuak Matuang, serta aktivitas tambang ilegal di Desa Sungai Abu Solok. &rdquo;Lempar tanggung jawab antara daerah dan pusat tidak hanya tidak etis, tetapi memperbesar risiko bagi warga. Keselamatan publik tidak boleh dikalkulasi dengan logika ekonomi semata. Pembangunan harus tunduk pada batas ekologis. Tanpa itu, kita hanya mengulang siklus bencana dan korban setiap tahun,&rdquo; imbuhnya.&nbsp; Dia pun menegaskan, gugatan yang diajukan oleh warga Sumbar dilakukan setelah pengabaian 10 hari seruan publik melalui YLBHI-LBH di Sumatera. Seruan itu meminta agar pemerintah menetapkan status bencana nasional, namun tidak direspons. Padahal, data BPBD di Sumbar menunjukkan dampak bencana alam yang sangat dahsyat. &nbsp; &nbsp;

Warga Sumbar gugat negara terkait kelalaian dalam pencegahan dan penanganan bencana ekologis yang merenggut banyak nyawa.

Warga Sumbar Gugat Negara, Lalai Cegah dan Tangani Bencana yang Hilangkan Ratusan Nyawa

<h1>&nbsp;</h1> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/09/1000221368_1280x719_1-579449291.jpg" alt="Alat berat masih membersihkan material banjir dan longsor di Pesisir Selatan Sumbar. ANTARA/Teddy Setiawan." width="100%">
<figcaption>Alat berat masih membersihkan material banjir dan longsor di Pesisir Selatan Sumbar. ANTARA/Teddy Setiawan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letnan Jenderal (Letjen) TNI Suharyanto melaporkan sebanyak 30 warga di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) meninggal dunia akibat banjir dan tanah longsor yang melanda daerah itu. "Bencana ini cukup masif karena mengakibatkan korban jiwa 27 orang di Kabupaten Pesisir Selatan dan tiga orang di Kabupaten Padang Pariaman," kata Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto di Padang, Senin, (11/3). Selain korban jiwa, bencana hidrometeorologi juga mengakibatkan kerusakan infrastruktur di Ranah Minang. Pemerintah setempat memperkirakan kerugian sementara mencapai Rp226 miliar lebih.&nbsp; &nbsp; Menyikapi dampak bencana tersebut Presiden menginstruksikan BNPB merespons cepat kondisi yang terjadi di Tanah Air. Berdasarkan data instansi itu terdapat 12 kabupaten dan kota di Provinsi Sumbar yang terdampak banjir. "Dari 12 kabupaten dan kota itu, lima di antaranya menetapkan status darurat," ujarnya. Kelima daerah itu yakni Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Padang, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Pasaman Barat. "Kelima daerah ini terdampak bencana yang cukup masif dan besar," ucap Kepala BNPB. Sementara itu, Gubernur Provinsi Sumbar Mahyeldi mengatakan bencana banjir dan tanah longsor diakibatkan oleh beberapa faktor di antaranya intensitas curah hujan yang tinggi lebih dari 12 jam. Kemudian bencana hidrometeorologi juga akibat saluran drainase yang kurang berfungsi dengan baik sehingga terjadi penyumbatan di beberapa titik. Selain itu, pembangunan infrastruktur dan pemukiman warga yang tidak memerhatikan tata ruang wilayah. Dari hasil pendataan di lapangan pemerintah menemukan beberapa titik di kawasan longsor terjadi penggundulan hutan dan deformasi. Bangunan penahan dinding sungai rusak dan sejumlah faktor lainnya.

Sebanyak 30 warga di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) meninggal dunia akibat banjir dan tanah longsor yang melanda daerah itu.

30 Warga Sumbar Meninggal Dunia Akibat Banjir dan Longsor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/isolasi-mandiri_1-1.jpg" alt="Tim Pokja Unit Kesehatan Masyarakat Puskesmas Tanjung Makmur memantau kesehatan tiga warga yang menjalani isolasi di pondok di sebuah ladang. Antara" width="100%">
<figcaption>Tim Pokja Unit Kesehatan Masyarakat Puskesmas Tanjung Makmur memantau kesehatan tiga warga yang menjalani isolasi di pondok di sebuah ladang. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Tiga warga Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, yang berstatus pelaku perjalanan dari daerah terjangkit Covid-19 memanfaatkan pondok di sebuah ladang sebagai tempat isolasi guna memutus mata rantai penyebaran virus korona. Ibu dan dua anaknya itu pulang dari Jakarta mengunjungi salah seorang anaknya yang bekerja di sana.  ”Kami dari Puskesmas Tanjung Makmur, Kecamatan Silaut mengapresiasi ibu dan kedua anaknya tersebut. Mereka telah menjalani isolasi terhitung tiga hari per hari ini (6/5),” kata Penanggung jawab Pokja Unit Kesehatan Masyarakat Puskesmas Tanjung Makmur Dwi Muchranto seperti dilansir dari Antara di Painan pada Rabu (6/5).  Dia menjelaskan, sesampainya di Silaut, mereka langsung menuju mess milik salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit di kecamatan setempat yang menjadi lokasi suaminya bekerja. Hanya saja dengan alasan keamanan, pihak perusahaan menyarankan ketiganya untuk menjalani isolasi. Nagari setempat menawarkan mereka untuk menjalani solasi di sebuah gedung sekolah.  Namun mereka menolak dengan alasan gedung sekolah tersebut berada di permukiman padat penduduk. Mereka tidak ingin meresahkan masyarakat sekitar. Akhirnya mereka meminta izin ke salah seorang pemilik ladang untuk tinggal sementara di sebuah pondok di sana. Pemilik ladang mengizinkan. ”Mereka patut dicontoh karena berupaya menyukseskan program pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19,” ujar Dwi Muchranto.  Hingga hari ini (6/5), ketiganya dalam keadaan sehat. Petugas menyarankan agar ketiganya tetap menjaga pola hidup sehat, makan makanan bergizi, dan istirahat yang cukup. ”Kami secara berkala terus memantau merek guna memastikan kondisi kesehatannya,” tutur Dwi Muchranto.  Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Pesisir Selatan Rinaldi menyebut, hingga Selasa (5/5), jumlah pelaku perjalanan dari daerah terjangkit Covid-19 yang masuk ke daerah setempat berjumlah 6.619 orang. Sebanyak 5.513 orang di antaranya selesai menjalani isolasi dengan hasil negatif terinfeksi Covid-19. Untuk jumlah warga yang terinfeksi virus korona jenis baru tersebut ada 16 orang dan delapan orang di antaranya dinyatakan sembuh.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=oRUJKBFt6CY  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=Fx1-tEKpS70  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=ZVYDzxryK1Q

Pulang dari Jakarta, Ibu dan Dua Anaknya Isolasi Mandiri ke Ladang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/Ruang-Tunggu-BIM-JPC.jpeg" alt="Ruang tunggu di Bandara Internasional Minangkabau (BIM), Sumbar pada puncak arus balik, Minggu (9/6) lalu. (Ist for JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ruang tunggu di Bandara Internasional Minangkabau (BIM), Sumbar pada puncak arus balik, Minggu (9/6) lalu. (Ist for JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemprov Sumbar mengantisipasi penularan virus korona di daerah. Langkahnya dengan meminta para warga Sumbar yang baru kembali dari luar negeri untuk melapor. Laporannya cukup datang ke puskesmas atau dinas kesehatan (dinkes) di kabupaten/kota.  Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Sumbar Linarni Jamil menuturkan, kebijakan itu berlaku untuk warga yang kembali dari negara terkena wabah covid-19.  "Pemantauan itu terlepas dari warga tersebut mengalami gejala covid-19 atau tidak," ujar Linarni Jamil di Padang seperti dilansir Antara, Rabu (4/3).  Pemeriksaan itu, kata Linarni, untuk mengantisipasi penyebaran wabah COVID-19. "Tujuan kami baik, yaitu melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengantisipasi penyebaran wabah COVID-19," ujarnya menambahkan.  Sejauh ini Dinkes Sumbar telah memantau para wisatawan yang masuk ke wilayah Sumatera Barat. Langkah itu termasuk dengan memantau 155 turis Tiongkok yang berkunjung ke Ranah Minang pada 26 Januari 2020 lalu.  "Mereka melakukan lima hari perjalanan keliling Sumbar. Lalu kembali lagi ke Tiongkok. Setelah dilakukan pemeriksaan, hasilnya negatif COVID-19," kata dia.  Selain terhadap turis Tiongkok, pemantauan juga dilakukan kepada 13 pelajar yang pulang dari Tiongkok. Menurut hasil pemeriksaan, tidak ada dari mereka yang tertular virus corona penyebab COVID-19. Pemeriksaan terhadap pelajar itu dilakukan setiap dua hari sekali selama 14 hari.  Agar virus korona itu tidak menimbulkan kepanikan, Linarni mengimbau masyarakat tidak panik, tapi tetap waspada. Lebih dari itu, para warga ditekankan untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat.  "Virus tersebut bisa dicegah dengan imunitas tubuh yang baik. Menjaga stamina tubuh dengan mengonsumsi gizi seimbang," kata dia.  Saksikan video terkait virus korona berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=-ewh0f-xFI8  Video lainnya terkait virus korona:  https://www.youtube.com/watch?v=S6jbGrSpjbs  https://www.youtube.com/watch?v=t5jGYy44NHU

Warga Sumbar Yang Pulang dari Luar Negeri Diminta Lapor ke Dinkes

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/warga-sumbar-tak-bahagia-gara-gara-pendidikan_m_188083.jpeg" alt="Kepala BPS Sumbar Sukardi." width="100%">
<figcaption>Kepala BPS Sumbar Sukardi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Indeks kebahagiaan penduduk Indonesia tahun 2017 menempatkan Sumatera Barat (Sumbar) berada di posisi ke-10 dengan 77,43 persen. Salah satu&nbsp;penyebab warga Sumbar tidak bahagia adalah faktor pendidikan. Hal ini disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumbar Sukardi. Menurutnya, masyarakat di Sumbar menginginkan anak-anaknya di sekolah maupun perguruan tinggi meraih nilai terbaik. Namun hasil tersebut tidak sesuai harapan. Sehingga muncul kekecewaan yang membuat masyarakat tidak bahagia. "Ya, masalah pendidikan inilah yang membuat warga Sumbar kurang bahagia. Kalau masalah lain, tidak begitu menonjol," kata Sukardi pada sejumlah wartawan di Padang, Senin (12/2). Persoalan ekonomi lemah justru tidak membuat masyarakat tak bahagia. "Masih banyak warga Sumbar yang hidup dibawah garis kemiskinan. Ada yang mengamen, pemulung dan sebagainya. Tapi tetap bahagia," beber Sukardi. Dari sisi kehidupan berkeluarga, warga Sumbar merupakan masyarakat bahagia dan mayoritas harmonis dari semua golongan. Sementara itu, masyarakat Indonesia yang paling bahagia berada di Maluku Utara dengan 75,68 persen. Direktur Diseminasi Statistik BPS Pusat Adhi Wiriana mengatakan, dalam mengumpulkan data pihaknya memiliki tiga indikator. Yakni, indikator bahagia hidup bermasyarakat, indikator terhadap kondisi atau rasa aman seperti tindakan kriminal, dan indikator rasa keseimbangan seperti ekonomi. "Jadi BPS melakukan penelitian yang bekerja sama dengan perguruan tinggi. Dengan cara mengambil sampel dan menyebarkan konsioner kepada masyarakat," jelas Adhi. Berdasarkan indeks kebahagiaan penduduk se-Indonesia tahun 2017, Maluku Utara menjadi daerah yang masyarakatnya sangat bahagia. Khusus di Maluku Utara itu masyarakatnya bukan terlihat bahagia dari soal kondisi ekonomi. Karena belum dengan penghasilan tinggi, membuat seseorang bahagia. Di Maluku Utara penghasilan masyarakatnya Rp 2 juta hingga Rp 3 juta per kapita. Kebahagiaan masyarakat Maluku Utara cukup sederhana. Seperti dengan cara saling sapa dan bersalaman, sudah membuat masyarakat di Maluku Utara menjadi bahagia. Hal tersebut merupakan masuk ke indikator hidup bermasyarakat.

Warga Sumbar Tak Bahagia Gara-gara Pendidikan

warga sumbar

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#warga sumbar

Berita Terkini

Warga Sumbar Gugat Negara, Lalai Cegah dan Tangani Bencana yang Hilangkan Ratusan Nyawa

30 Warga Sumbar Meninggal Dunia Akibat Banjir dan Longsor

Pulang dari Jakarta, Ibu dan Dua Anaknya Isolasi Mandiri ke Ladang

Warga Sumbar Yang Pulang dari Luar Negeri Diminta Lapor ke Dinkes

Warga Sumbar Tak Bahagia Gara-gara Pendidikan

Download Aplikasi JawaPos.com