<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/setelah-rohingya.jpg" alt="TERUSIR DARI NEGERI SENDIRI: Kapal yang mengangkut 99 warga Rohingya ditarik ke Pantai Lancok, Aceh Utara (25/6). (RAKYAT ACEH)" width="100%">
<figcaption>TERUSIR DARI NEGERI SENDIRI: Kapal yang mengangkut 99 warga Rohingya ditarik ke Pantai Lancok, Aceh Utara (25/6). (RAKYAT ACEH)</figcaption>
</figure>Bagi orang-orang yang empat bulan berjejalan di atas laut itu, nasi bungkus dan tidur di meunasah adalah kemewahan. Hasil rapid test mereka nonreaktif.  IDRIS BENDUNG, Lhokseumawe, Jawa Pos  ---  WAJAH para bocah itu lusuh, pucat. Satu per satu mereka diangkut keluar dari kapal, dibariskan di tepi pantai.  Seperti dilaporkan Rakyat Aceh, ada yang bahkan tidak mampu lagi berjalan. Mungkin karena saking lamanya menekuk kaki sembari berjejalan di kapal yang bersahaja.  Mereka, anak-anak itu, bagian dari rombongan orang-orang Rohingya yang sempat belasan jam terapung di lautan karena kehabisan bahan bakar. Sebelum akhirnya ditarik boat kecil para nelayan ke perairan Lancok, Kecamatan Syamtalira Bayu, Aceh Utara, pada Kamis pekan lalu (25/6).  Proses evakuasi itu dimulai dengan dilepaskannya jangkar kapal Rohingya. Tali mulai diulur ke boat kecil nelayan.  Suara teriak masyarakat di tepi pantai membahana menambah semangat para nelayan.  ”Tarik-tarik aja ke darat,” teriak mereka dengan suara histeris.  Ada 99 orang di dalam rombongan Rohingya yang mendarat di Aceh Utara itu. Lima tahun silam, rombongan serupa, dengan kondisi yang sama menyedihkannya, juga diselamatkan para nelayan Aceh. Ketika itu mereka terombang-ambing di lautan menyusul kegagalan masuk ke perairan Malaysia karena dihalau petugas.  Kali ini pun mereka sempat terombang-ambing 18 jam di perairan Seunadon sebelum ditarik para nelayan setempat ke Lancok. Awan gelap memayungi pantai saat orang-orang yang lapar, haus, dan terusir dari tanah kelahiran di Myanmar itu berhasil didaratkan ke pantai.  Berhasil sebenarnya perlu diberi tanda petik. Sebab, selama perjalanan menuju ”tanah harapan (Malaysia, Australia, atau mana pun itu yang penting lebih baik daripada negeri sendiri)”, setidaknya 15 orang meninggal. Jenazah mereka pun dibuang ke laut.  Awan gelap itu perlahan berubah menjadi hujan. Nasi bungkus hasil urunan warga setempat mulai mereka makan. Lahap sekali.  Barangkali itulah makanan layak pertama yang mereka santap sejak meninggalkan Rakhine, provinsi di Myanmar tempat warga Rohingya terkonsentrasi, pada akhir Februari lalu. Itu juga pastinya makanan pertama yang mereka santap sembari bisa melihat pohon, bangunan, orang-orang (selain mereka sendiri). Sebelumnya hanya laut, laut, dan laut.  Malam itu mereka akan tidur di meunasah (madrasah) Gampong Lancok. Tak masalah, kata mereka. Bahkan, bisa jadi itu bakal jadi tidur terenak mereka dalam empat bulan terakhir.  Cukup makan, cukup minum. Malam itu tak akan ada suara bayi kelaparan.  ***  PBB menyebut Rohingya sebagai salah satu kaum minoritas yang paling mengalami persekusi di dunia. Tercatat 900 ribu jiwa yang terusir dari Rakhine sejak 2015.  Padahal, sebelum 2015, tercatat sekitar 1 sampai 1,3 juta warga Rohingya yang mayoritas muslim tinggal di Rakhine. Terutama di bagian utara provinsi yang berbatasan dengan Bangladesh tersebut.  Orang-orang Rohingya menyebut diri mereka sebagai keturunan Arakan, sebuah kerajaan yang dulu berwilayah di antara Asia Tenggara dan sub-Benua India. Tapi, pemerintah Myanmar tidak mengakui mereka sebagai warga negara dan menganggapnya pendatang ilegal dari Bangladesh yang mayoritas juga berpenduduk muslim.  Ethnic cleansing atau pembersihan etnis yang dilakukan Myanmar lewat tangan-tangan militer mereka banyak disamakan dengan kekejaman rezim apartheid di Afrika Selatan. Yang membuat banyak orang kecewa, Aung San Suu Kyi, tokoh prodemokrasi Myanmar, pemenang Nobel Perdamaian, ternyata juga berdiri dalam barisan yang sama dengan rezim militer setempat terkait tragedi Rohingya.  ”Saya melihat ASEAN tidak melakukan tindakan yang secukupnya untuk menekan Myanmar yang juga anggota ASEAN untuk menghentikan tindakan biadab,” ujar General Secretary International Concern Group for Rohingya Muhammad Adli Abdullah kepada Antara di Banda Aceh seperti dikutip dari Jawapos.com.  Pada akhirnya pertolongan justru lebih sering datang dari tangan-tangan di luar pemerintah. Seperti halnya yang dilakukan warga Pancok pada Kamis lalu itu.  Atas nama kemanusiaan, mereka menolong kapal yang terapung-apung belasan jam akibat kehabisan bahan bakar itu. Di pantai, orang-orang setempat spontan urunan sukarela yang hasilnya digunakan untuk membeli makanan dan minuman.  ”Tindakan Panglima Laot (lembaga adat laut, Red) dan nelayan Aceh patut diapresiasi,” kata Adli.  Upaya kemanusiaan itu berhasil menyelamatkan 17 laki-laki, 49 perempuan, serta 33 anak-anak dan balita yang ada di atas kapal sederhana tersebut.  ***  Di penampungan sementara di bekas Kantor Imigrasi Lhokseumawe di Peuntet, kabar melegakan itu datang. Hasil rapid test 99 warga Rohingya yang diadakan pada Jumat pekan lalu (26/6) nonreaktif.  Rapid test memang tidak bisa dijadikan pegangan pasti seseorang positif atau tidak Covid-19. Namun, di tengah kesengsaraan yang berlarat-larat, tidakkah mendengarkan cericit burung saja sudah merupakan kemewahan tersendiri?  Apalagi, Bupati Aceh Utara H Muhammad Thaib juga mengatakan bahwa pihaknya siap menampung warga Rohingya yang terdampar. Semua dilakukan atas pertimbangan kemanusiaan dan sesuai dengan petunjuk Perpres Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.  ”Kami sangat mengapresiasi penanganan cepat oleh pihak UNHCR (Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi) dan IOM (Organisasi Migrasi Internasional). Juga, kerja sama TNI-Polri serta imigrasi saat evakuasi dan pendataan pengungsi Rohingya,” ungkap Thaib.  Hari ini 99 warga Rohingya tersebut rencananya dipindahkan ke Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Aceh Utara di Meunasah Mee, Kandang, Kecamatan Muara Dua, Lhokseumawe. ”Segala kebutuhan mereka telah kami siapkan di sana,” katanya.  Pejabat Protection Associate of UNHCR Oktina juga memastikan bahwa pihaknya siap membantu Pemda Aceh Utara dalam menangani warga Rohingya. ”Kami sangat mengapresiasi karena sudah dievakuasi. Yang penting mereka terselamatkan dulu, diberi bantuan air minum, makanan, karena mereka telah lama bertahan di laut,” ungkap Oktina.  Dalam waktu dekat, UNHCR akan mendatangkan staf dari Jakarta untuk melakukan verifikasi dan pendataan ulang terhadap semua pengungsi tersebut. Menurut Oktina, penanganan jangka panjang terhadap pengungsi luar negeri hanya ada tiga opsi: dipulangkan ke negara asal jika mereka mau, dilakukan integrasi lokal di negara penampung, atau dipindahkan ke negara tujuan.  Artinya, perjalanan dan penantian 99 warga Rohingya tersebut masih akan panjang. Belum tentu mereka akan sampai ke tanah harapan, apalagi di tengah pandemi seperti saat ini.  Tapi, setidaknya mereka sudah berada di tengah orang-orang yang sukarela membantu. Uluran tangan yang menumbuhkan harapan kendati tanah harapan belum dalam jangkauan.  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=snZJXuDgcYU  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=jzgCXCrMGjY  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=ahZqwL89Kyc

Setelah Puluhan Warga Rohingya Diselamatkan Para Nelayan Aceh

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Rohingya-di-Bangladesh-Asia-News.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dua tahun sudah rencana repatriasi ini tertunda. Tapi, pemerintah Bangladesh belum menyerah. Mereka ingin memulangkan penduduk Rohingya ke negara asalnya, Myanmar. Kesepakatan kali ketiga sudah tercapai. Mulai pekan depan, para pengungsi akan dikirim pulang. Tentunya tanpa paksaan.  "Kami telah setuju untuk merepatriasi 3.540 orang mulai 22 Agustus," ujar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Myanmar Myint Thu seperti dilansir Channel News Asia. Mereka yang bisa pulang memang tak bisa sembarangan.  Dari 22 ribu daftar pengungsi yang dikirim pemerintah Bangladesh, hanya 3.540 orang yang disetujui pulang oleh pemerintah Mayanmar. Latar belakang dan rekam jejak para pengungsi tersebut dicek lebih dulu.  Ini adalah kali ketiga pemerintah dua negara berusaha memulangkan penduduk Rohingya kembali ke Rakhine. Dua usaha sebelumnya gagal karena para pengungsi menolak.  Dulu mereka masih trauma dan takut untuk kembali pulang. Tak ada satu pun yang dengan sukarela mau dipulangkan. Padahal, di sisi lain pemerintah Bangladesh sudah kewalahan. Ada lebih dari 750 ribu pengungsi Rohingya di Bangladesh. Itu belum termasuk mereka yang datang sebelum kerusuhan 2016-2017.  Belum diketahui apakah kali ini ada pengungsi yang mau kembali tanpa dipaksa. Yang jelas, Badan Pengungsi PBB (UNHCR) akan mengedukasi para pengungsi terkait dengan pemulangan tersebut. Mereka akan memastikan bahwa tidak ada paksaan kepada para pengungsi.  Pemerintah Bangladesh bersikukuh bahwa ini adalah repatriasi skala kecil. Tidak ada satu pun pengungsi yang dipaksa pulang jika mereka memang tak mau. Tapi, aktivis Arakan Rohingya Society for Peace and Human Rights Mohammed Eleyas meragukan hal tersebut. Sebab, para pengungsi tidak diberi tahu sebelumnya tentang rencana terbaru pemulangan mereka.  UNHCR juga dipastikan bakal kesulitan memverifikasi para pengungsi. Sebab, waktu mereka terbatas, hanya sepekan. Bukan hanya itu, UNHCR juga akan kesulitan menjelaskan kepada para pengungsi apakah tempat tinggal mereka yang baru nanti aman. Sebab, selama ini pemerintah Myanmar tidak pernah memperbolehkan area pemulangan di Rakhine dikunjungi lembaga kemanusiaan dan orang asing.  Situasi kian pelik karena bulan lalu Australian Strategic Policy Institute (ASPI) mengungkapkan bahwa tidak ada bukti adanya persiapan besar untuk memastikan kepulangan pengungsi Rohingya dalam kondisi aman dan bermartabat. Hingga tahun ini masih ada pembakaran desa-desa.  Jalan Panjang untuk Pulang - 2016-2017: Lebih dari 740 ribu warga Rohingya mengungsi ke Bangladesh saat kerusuhan di Rakhine.  - 23 November 2017: Pemerintah Myanmar dan Bangladesh sepakat merepatriasi para pengungsi.  - 23 Januari 2018: Seharusnya gelombang pertama pengungsi Rohingya dipulangkan. Namun, tidak ada seorang pun pengungsi yang mau pulang. Ada lebih dari 2.000 pengungsi yang sudah diverifikasi.  - Oktober 2018: Bangladesh dan Myanmar kembali setuju untuk memulangkan pengungsi Rohingya pada November 2018. Namun, usaha itu kembali gagal karena pengungsi berdemo tidak mau pulang.  - 15 Agustus 2019: UNHCR memberitahukan bahwa pengungsi Rohingya direpatriasi mulai pekan depan. Ada 3.540 orang yang akan dipulangkan.  Sumber: Dhaka Tribune, BBC, The Guardian

Sepakat untuk Repatriasi, Warga Rohingya Akan Dipulangkan

warga rohingya

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#warga rohingya

Berita Terkini

Setelah Puluhan Warga Rohingya Diselamatkan Para Nelayan Aceh

Sepakat untuk Repatriasi, Warga Rohingya Akan Dipulangkan

Download Aplikasi JawaPos.com