<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/IMG-20230325-WA0047.jpg" alt="Penyerahan senjata api rakitan ilegal dari warga kepada Satgas Pamtas Yonarmed Trk Bogani di daerah perbatasan Indonesia-Malaysia, wilayah Kapuas Hulu dan Sintang Provinsi Kalimantan Barat. ANTARA/HO-Yonarmed Trk Bogani. (ANTARA/Teofilusianto Timotius)" width="100%">
<figcaption>Penyerahan senjata api rakitan ilegal dari warga kepada Satgas Pamtas Yonarmed Trk Bogani di daerah perbatasan Indonesia-Malaysia, wilayah Kapuas Hulu dan Sintang Provinsi Kalimantan Barat. ANTARA/HO-Yonarmed Trk Bogani. (ANTARA/Teofilusianto Timotius)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Warga di daerah perbatasan Indonesia-Malaysia menyerahkan dua pucuk senjata api rakitan ilegal ke Satuan tugas pengamanan perbatasan (Satgas Pamtas) Yonarmed 19/105 Trk Bogani untuk diserahkan ke negara, dikutip dari ANTARA.  "Warga dengan suka rela menyerahkan dua pucuk senjata api ilegal karena menyadari bahaya kepemilikan senjata api secara ilegal," kata Komandan Satgas Pamtas Yonarmed 19/105 Trk Bogani Letkol Arm Edi Yulian Budiargo, kepada ANTARA, di Badau Kapuas Hulu, Sabtu (25/3).  Disampaikan Edi, dua pucuk senjata api rakitan ilegal itu diserahkan oleh warga binaan Pos Langgau dua Desa Sungai Antu, Kecamatan Puring Kencana Kabupaten Kapuas Hulu dan di Pos Muakan Desa Muakan Petinggi, Kecamatan Ketungau Hulu, Kabupaten Sintang.  Menurutnya, penyerahan senjata api ilegal itu pun merupakan hasil komunikasi sosial atau sosialisasi dengan cara pendekatan kepada masyarakat yang dilakukan oleh prajurit Satgas Pamtas Yonarmed Trk Bogani.  Dikatakan Edi, pola-pola pendekatan dan memberikan pemahaman tentang bahaya menyimpan dan memiliki senjata api ilegal akhirnya menyadarkan masyarakat dengan secara suka rela menyerahkan senjata tersebut kepada negara melalui Satgas Pamtas Yonarmed Trk Bogani.  "Masyarakat menyadari senjata ilegal itu bertentangan dengan undang-undang dan dapat membahayakan nyawa baik diri sendiri maupun orang lain apabila disalahgunakan," katanya.  Dijelaskan Edi, kepemilikan senjata api rakitan di daerah perbatasan pada umumnya dulu digunakan masyarakat untuk berburu hewan di hutan serta digunakan untuk menjaga lahan pertanian seperti ladang dan kebun.  Dia mengatakan pihaknya akan terus memberikan pemahaman dan pendekatan kepada masyarakat tentang bahaya kepemilikan senjata api rakitan ilegal.  "Semoga masih ada masyarakat yang dengan suka rela menyerahkan senjata api rakitan ilegal kepada negara," harap Edi.

Warga Perbatasan Serahkan Senjata Api Ilegal ke Pamtas RI-Malaysia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/IMG_20221024_154010.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Seorang warga Desa Melancau, Kecamatan Puring Kencana, wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, menyerahkan sepucuk senjata api rakitan kepada personel Satgas Pengamanan Perbatasan. "Kami menerima senjata api rakitan dari seorang warga karena yang bersangkutan menyadari bahaya kepemilikan senjata api itu, baik secara hukum maupun keselamatan," kata Komandan Satgas Pamtas Yonarmed 19/105 Trk Bogani Letnan Kolonel Arm Edi Yulian Budiargo dalam keterangannya di Badau, Kapuas Hulu, Senin (24/10). Ia mengatakan dalam berbagai kesempatan kegiatan sosial kemasyarakatan, prajurit Satgas Pamtas Yonarmed 19/105 Trk Bogani terus memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait bahaya kepemilikan senjata api rakitan. Selain melanggar perundang-undangan, kepemilikan senjata api secara ilegal juga mengancam keselamatan, baik penggunanya maupun orang lain. Menurut Edi, senjata api rakitan yang dimiliki masyarakat itu rata-rata digunakan untuk berburu binatang di dalam hutan. "Kepemilikan senjata api rakitan di masyarakat sebetulnya digunakan untuk berburu binatang di hutan, namun masyarakat masih perlu terus diberikan pemahaman terkait bahaya kepemilikan senjata api semacam itu," ucapnya. Ia menambahkan saat ini sudah ada tujuh pucuk senjata api milik masyarakat yang diserahkan secara sukarela kepada Satgas Pamtas Yonarmed 19/105 Trk Bogani untuk selanjutnya diserahkan kepada negara. Edi mencontohkan seorang warga di Kecamatan Puring Kencana yang menyerahkan senjata api rakitan miliknya dengan suka rela setelah diberikan pemahaman oleh prajurit dalam berbagai kegiatan sosial. "Jadi sambil melaksanakan pengobatan gratis ke rumah-rumah warga, prajurit juga dengan pendekatan memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat tentang bahaya kepemilikan senjata api rakitan," katanya. Ia mengimbau kepada masyarakat yang masih menyimpan dan memiliki senjata api rakitan untuk dengan sukarela menyerahkan kepada prajurit TNI. "Kami sangat berharap adanya kesadaran dari masyarakat itu sendiri karena itu kepemilikan senjata api bertentangan dengan perundang-undangan dan juga bisa mengancam keselamatan apabila terjadi penyalahgunaan senjata api itu sendiri," papar Edi.

Warga Perbatasan RI-Malaysia Serahkan Senjata Api Rakitan kepada TNI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/PERTAMINA.jpg" alt="Ilustrasi sumur minyak Blok Rokan Chevron yang siap dialih kelola kepada PT Pertamina pada 9 Agustus 2021." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi sumur minyak Blok Rokan Chevron yang siap dialih kelola kepada PT Pertamina pada 9 Agustus 2021.</figcaption>
</figure>JawaPos.com – DPR RI merespons terkait langkah Pertamina terhadap masalah kelangkaan gas LPG di wilayah Krayan, Kalimantan Utara. Hal itu disampaikan oleh anggota Komisi VI DPR RI, Deddy Yevri Sitorus. Menurut Deddy, cepatnya respons Pertamina mengatasi kelangkaan gas LPG di wilayah perbatasan itu adalah bukti kehadiran negara ketika dibutuhkan dan daerah perbatasan tidak diabaikan.  Selain itu, Deddy menilai respons cepat Pertamina sesuai dengan keinginan Presiden Joko Widodo yang berhasil dipahami oleh Direktur Utama dan CEO Patra Niaga. “Hanya dalam waktu tidak sampai dua pekan, Pertamina langsung merespons permintaan masyarakat untuk menyediakan LPG bagi rakyat di perbatasan, ini luar biasa,” ujar Deddy, dalam keterangan tertulis kepada JawaPos.com, Senin (22/3).  Wakil rakyat dari daerah pemilihan Kalimantan Utara itu menyampaikan, dataran tinggi Krayan terdiri dari lima kecamatan yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Daerah itu terisolir sebab tidak ada jalan darat dan laut atau sungai sehingga kebutuhan masyarakat di wilayah itu dipenuhi oleh negara tetangga.  Akan tetapi, sejak pandemi Covid-19, Malaysia menutup perbatasannya sehingga menyebabkan langka dan melonjaknya harga barang kebutuhan masyarakat di wilayah itu. Deddy menjelaskan bahwa saat reses bulan Februari 2021, dirinya mendapatkan informasi bahwa harga gas LPG 12 kilogram di wilayah Krayan mencapai Rp 1.400.000. Kondisi ini sudah berjalan satu tahun dan sangat memberatkan masyarakat hingga banyak yang kembali menggunakan kayu sebagai bahan bakar.  “Masalah ini lalu saya komunikasikan kepada Dirut Pertamina dan memohon agar ada perhatian terhadap daerah terluar yang baru tahun lalu dikunjungi Presiden itu. Untunglah permohonan itu direspons dengan sangat cepat oleh Pertamina,” kata Deddy.  Pertamina lalu mengontrak Pelita Air Service untuk mengirimkan gas LPG secara rutin ke Krayan, dimulai pada 9 Maret 2021. Menurut Deddy, Pertamina berkomitmen mengirimkan 1.000 tabung LPG 12 kilogram non subsidi (NPSO) per bulan, dengan total biaya pengiriman mencapai Rp 10.000.0000.000 hingga Desember 2021.  Adapun harga jual yang ditetapkan adalah sebesar Rp 400.000 untuk tabung baru 12 kilogram dengan harga isi ulang tidak lebih dari Rp 200.000/12 kilogram. “Ini harga yang sama dengan harga di daerah lain dan bahkan lebih murah dari harga di Malaysia yang mencapai Rp 1.000.000 untuk tabung baru dan mencapai Rp 400.000 untuk isi ulang,” ujar Deddy.  Menurut anggota Fraksi PDI Perjuangan tersebut, apa yang dilakukan Pertamina sangat luar biasa. Karena mengirimkan tabung gas menggunakan pesawat terbang itu sangat rumit, serta risiko dan biayanya sangat tinggi. “Mungkin di Indonesia atau bahkan di dunia, ini adalah pertama kalinya distribusi gas LPG masyarakat dilakukan melalui udara,” tandas Deddy.  “Karena itu saya dan masyarakat Krayan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pertamina dan Kementerian BUMN, komitmen mereka untuk negara dan masyarakat sangat luar biasa,” sambungnya.  Deddy berharap Menteri BUMN mendorong BUMN lain untuk berkontribusi meringankan beban masyarakat di daerah perbatasan. Selain itu, jumlah tabung gas yang dikirim juga diharapkan diperbanyak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dan juga mengirimkan tabung gas 5 kilogram sehingga jumlah keluarga yang mendapatkan bisa lebih banyak dan harganya lebih terjangkau.  Deddy juga berharap Kementerian Perdagangan dan Kementerian Sosial juga turun tangan membantu meringankan beban warga di daerah perbatasan. Tidak hanya di Krayan, tetapi wilayah lain di perbatasan seperti wilayah Long Nawang (Kabupaten Malinau) dan Lumbis (Kabupaten Nunukan) yang selama ini sangat tergantung pada pasokan dari negara jiran. Demikian juga Kementerian ESDM diharapkan segera memberi perhatian dengan mencabut status daerah perbatasan sebagai wilayah Non Konversi sehingga masyarakat juga bisa mendapatkan LPG bersubsidi di masa yang akan datang.  “Kami di DPR juga berharap agar Kementerian Luar Negeri segera melakukan pendekatan kepada Malaysia untuk membuka perdagangan barang tertentu di perbatasannya. Tidak saja untuk kebutuhan penyediaan sembako bagi rakyat, tetapi kebutuhan-kebutuhan lain yang mendesak,” ujar Deddy.  “Saat ini pemerintah sedang membangun 4 buah Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di sana, tetapi prosesnya menjadi sedikit terhambat karena harga proyek yang melesat di luar perkiraan anggaran. Kami sangat berharap agar semua kementerian terkait bisa bersinergi menyelesaikan masalah ini,” tutup Deddy.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/yyCCfGAxOCQ

Respons DPR Terkait Pertamina Kirim Tabung LPG untuk Warga Perbatasan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pemerintah-fokus-lakukan-pembangunan-di-perbatasan-indonesia_m_230992.jpg" alt="Pesawat MAF jenis Cessna saat memberikan layanan ke masyarakat Malinau." width="100%">
<figcaption>Pesawat MAF jenis Cessna saat memberikan layanan ke masyarakat Malinau.</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Menegakkan kedaulatan di perbatasan bukan sekadar urusan keamanan, tapi juga kesejahteraan. Pembangunan di wilayah perbatasan Indonesia merupakan wujud nyata bahwa negara hadir di dua hal tersebut, kemanan dan kesejahteraan. Utamanya untuk menumbuhkan rasa nasionalisme masyarakat di perbatasan, serta meyakinkan bahwa mereka merupakan bagian penting dari bangsa ini. Hal itu diungkapkan&nbsp;Kepala Kantor Staf Presiden (KSP)&nbsp;Jenderal (purn.) Moeldoko di Jakarta, Kamis (26/7). &ldquo;Ketika hidup masyarakat kita di perbatasan sudah baik, maka mereka dengan sendirinya akan berpikir tentang keamanan,&rdquo; kata Moeldoko. Sebagai negara yang merentang luas dan berbatasan dengan negara lain, Indonesia tidak terhindarkan dari masalah-masalah di perbatasan. Mulai dari pergeseran patok, sampai kejahatan transnasional berupa penyelundupan atau imigran ilegal. Dalam konteks tersebut, Moeldoko menjelaskan bahwa pemerintah akan menggunakan dua model pendekatan. Yaitu kesejahteraan dan juga keamanan. &ldquo;Kurang tepat bila batas negara dikelola dari sisi keamanan,&rdquo; kata Moeldoko yang pernah menjadi Panglima Daerah Militer Tanjungpura, di daerah perbatasan dengan Malaysia, di Kalimantan Barat, tahun 2010 lalu. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa bila pendekatan keamanan saja yang diutamakan, maka negara akan menempatkan personil militer dan alat utama sistem pertahanan (Alutsista) di sepanjang 2000 km perbatasan antara Kalimantan dengan Malaysia. &ldquo;Lebih efisien mana kalau kita bangun basis perekonomian di daerah itu?&rdquo; katanya lagi. Atas dasar pertimbangan itu pula lah, tahun ini pemerintah membangun empat pasar bernama Toko Indonesia di Kalimantan Utara yang berbatasan dengan Malaysia. &ldquo;Sehingga pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya terjamin, hidup dengan baik,&rdquo; kata Moeldoko. Ditambah dengan pembangunan infrastruktur, seperti trans Kalimantan atau trans Papua, Moeldoko berharap pembangunan di perbatasan akan membuat masyarakat di sana terkoneksi secara batin. &ldquo;Mereka merasa bagian dari Indonesia,&rdquo; pungkasnya.

Pemerintah Fokus Lakukan Pembangunan di Perbatasan Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kurang-perhatian-warga-perbatasan-kompak-golput-pilgub_m_223824.jpeg" alt="Ilustrasi: pilkada serentak 2018" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: pilkada serentak 2018</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Warga perbatasan Kabupaten Kapuas Hulu yang berbatasan dengan Malaysia kompak tidak mencoblos pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar 2018, Rabu (27/6). Tindakan Golput tersebut setidaknya terjadi di tiga Tempat Pemungutan Suara (TPS). Di tiga TPS itu tidak ada seorang pun menggunakan hak suaranya. Yaitu TPS 03 Dusun Piang Desa Tinting Peninjau Kecamatan Empanang, serta TPS 01 dan TPS 02 Desa Semuntik Kecamatan Badau. &ldquo;Proses pungut hitung di TPS perbatasan itu berlangsung. Hanya masyarakat yang menggunakan hak pilihnya tidak ada,&rdquo; ungkap Ketua KPU Kapuas Hulu, Ahmad Yani, sebagaimana diberitakan Rakyat Kalbar (Jawa Pos Group), Kamis (28/6). Pihaknya kemudian langsung menanyakan kepada masyarakat maupun petugas di TPS tersebut. Ternyata tindakan masyarakat dipicu lantaran kurang mendapat perhatian pembangunan pemerintah. "Seperti jalan dan listrik," jelasnya. Yani mengatakan, pihaknya sudah berupaya maksimal dalam melaksanakan proses pungut hitung Pilkada Gubernur-Wakil Gubernur Kalbar ditiga TPS itu. Secara teknis semua sudah disiapkan. &ldquo;Kami sudah menyiapkan TPS, petugas, maupun logistik Pemilu. Soal masyarakat itu memilih atau tidak, itu bukan kewenangan kami lagi,&rdquo; ujarnya. Bahkan, kata Yani, jauh hari ketika dimulainya tahapan Pilkada Kalbar ini, pihaknya juga sudah memaksimalkan berbagai upaya sosialisasi. Karena pihaknya berharap tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada bisa meningkat. Terpisah, Bupati Kapuas Hulu AM Nasir sangat menyayangkan banyaknya masyarakat di perbatasan yang tidak menggunakan hak suaranya. Apalagi dengan alasan tak tersentuh pembangunan. &ldquo;Yang namanya pembangunan, tidak diminta pun pemerintah akan berusaha membangun,&rdquo; tegasnya. Nasir mencontohkan pembangunan listrik yang diharapkan oleh masyarakat perbatasan. Pihaknya selalu menyampaikannya ke pemerintah pusat dan kementerian terkait. Termasuk ke Korwil PLN di Putussibau. &ldquo;Masalah listrik ini bukan hanya di Kapuas Hulu. Begitu juga masalah jalan di perbatasan, kami selalu sampaikan juga keluhan tersebut ke pemerintah pusat,&rdquo; tutur Nasir. Sebelumnya, Dandim 1206/Psb Letkol Inf M. Ibnu membenarkan ada masyarakat perbatasan yang tidak menyalurkan hak suaranya di TPS. &ldquo;Warga perbatasan tidak coblos itu merasa tidak adanya keadilan dari pemerintah, salah satunya tidak adanya listrik masuk, air bersih dan jalan,&rdquo; paparnya. Meskipun ada warga perbatasan yang Golput, Dandim memastikan kondisi keamanan pascapencoblosan masih berjalan aman dan kondusif. Pihaknya akan terus melakukan pengawalan pergeseran kotak suara hingga PPK maupun KPU kabupaten. Ditambahkan Kapolres Kapuas Hulu AKBP Imam Riyadi, memang ada masyarakat perbatasan yang tidak menyalurkan hak pilihnya ke TPS. &ldquo;Bukannya tak ada proses pungut hitung suara, hanya saja banyak yang Golput,&rdquo; ujar Kapolres.

Kurang Perhatian, Warga Perbatasan Kompak Golput Pilgub

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/izin-penerbangan-dicabut-warga-perbatasan-terisolasi_m_171094.jpeg" alt="Pesawat MAF jenis Cessna saat memberikan layanan ke masyarakat Malinau" width="100%">
<figcaption>Pesawat MAF jenis Cessna saat memberikan layanan ke masyarakat Malinau</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Masyarakat di perbatasan Kalimantan Utara (Kaltara) terancam terisolasi. Selama ini mereka terakses dengan pusat kota dengan penerbangan Mission Aviation Fellowship (MAF). Kini penerbangan itu dicabut izinnya oleh Kemenhub. Apalagi selama ini warga di perbatasan yang tidak dijangkau penerbangan bersubsidi dengan pesawat milik maskapai Susi Air itu hanya bergantung pada MAF. Terutama untuk membawa warga yang sakit berobat ke ibu kota Kabupaten Malinau dan Nunukan. Misalnya, Desa Long Sule, Kecamatan Kayan Hilir, Malinau, yang masih sulit diakses melalui jalur darat. Warga setempat, menurut Ketua Lembaga Adat Dayak Kaltara Henoch Merang, hanya bergantung pada transportasi udara, yaitu MAF. "Karena hanya pesawat MAF yang selama ini bisa mendarat di Long Sule. Begitu juga di Long Nawang (Kecamatan Kayan Hulu, Malinau) cuma MAF yang mendarat," ungkapnya saat ditemui di sela-sela aksi damai menyikapi dibekukannya izin MAF yang berlangsung di depan DPRD Bulungan kemarin (27/11). Dengan tidak beroperasinya MAF, lanjut dia, warga di Desa Long Sule maupun desa lain yang selama ini hanya dilayani MAF menjadi terisolasi. Padahal, kata Henoch, Kaltara yang merupakan provinsi baru harus ada semangat untuk membangun. Bukan malah mundur. "Apalagi perbatasan itu sudah tertinggal, minim pembangunan. Kalau tidak ada MAF, semakin tertinggal," sesalnya. "Bagaimana mau membangun perbatasan kalau penerbangan aja susah," sambungnya. Tokoh masyarakat adat Dayak lainnya, Apuy Laing, juga menyesalkan dibekukannya izin penerbangan MAF yang puluhan tahun melayani warga pedalaman dan perbatasan. "(Pembekuan izin MAF, Red) ini mengakibatkan keprihatinan. Seharusnya ada solusi dari pemerintah," tegasnya. Apuy menegaskan bahwa warga tidak membela perusahaan, tapi kelanjutan penerbangan MAF demi membela masyarakat pedalaman dan perbatasan. Jika pemerintah tidak memperpanjang izin penerbangan MAF, kata dia, jangan bermimpi dengan program membangun perbatasan. Julius, perwakilan warga lainnya, tidak mempermasalahkan jika pemerintah membekukan izin MAF. Hanya, dia meminta ada solusi cepat yang diberikan pemerintah terhadap warga pedalaman dan perbatasan. "Kami nggak peduli dengan alasan dicabutnya izin MAF. Yang kami minta apa solusinya," ucapnya. Terpisah, Agus, 35, warga Desa Long Sule, yang sudah sebulan tertahan di Malinau membenarkan kondisi sulit yang dialami akibat tidak terbangnya MAF. "Selama ini kami memang bergantung sama MAF karena tarifnya terjangkau dibanding Susi Air. Terutama tarif di luar subsidi," ungkapnya. Dia memerincikan, untuk tarif maskapai Susi Air bersubsidi, satu penumpang dikenai tarif Rp 455 ribu dan barang Rp 31 ribu per kilogram. Sedangkan tarif MAF subsidi hanya Rp 350 ribu per orang, barang Rp 28 ribu per kilogram. "Selama pembekuan MAF, baru dua kali maskapai Susi Air bersubsidi masuk. Dengan total penerbangan enam rute, hanya mampu mengangkut 81 orang. Ada 45 orang yang tidak bisa masuk dan tidak bisa merayakan Natal di kampung halamannya," katanya.&nbsp;

Izin Penerbangan Dicabut, Warga Perbatasan Terisolasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/kegiatan-ahmadiyah-bikin-resah-warga-perbatasan_m_169988.jpeg" alt="Ilustrasi: polisi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: polisi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kegiatan Ahmadiyah rupanya membuat resah warga perbatasan di Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalbar. Pasalnya, Ahmadiyah dilarang melakukan kegiatan di Indonesia. Ketua Forum Umat Muslim Perbatasan (FUMPE) Kecamatan Entikong, Raden Nurdin meminta aparat keamanan menindak tegas Ahmadiyah. Sebab, pergerakan Ahmadiyah di kecamatan itu sudah meresahkan. Mereka menyasar para muallaf yang belum mengenal betul ajaran Islam. Dikhawatirkan, mereka memberikan pemahaman yang salah kepada umat. &ldquo;Kami tidak mau desa kami terganggu dengan aktivitas mereka,&rdquo; katanya sebagaimana dikutip dari Rakyat Kalbar (Jawa Pos Group), Rabu (22/11). Ahmadiyah ini berupaya melakukan perekrutan anggota di wilayah Entikong. &ldquo;Kami tidak mau desa kami terganggu dengan aktivitas mereka,&rdquo; tegas pria yang juga menjabat Kades Entikong ini. Berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri, sejak 2008 semua kegiatan Ahmadiyah dilarang di Indonesia. Kala itu, SKB ditandatangani oleh Jaksa Agung Hendarman Supandji, Mendagri Mardiyanto dan Menteri Agama Maftuh Basyuni. SKB 3 Menteri tentang Perintah Terhadap Penganut Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) itu berisi enam poin. Pertama, memberi peringatan dan memerintahkan untuk semua warga negara untuk tidak menceritakan, menafsirkan suatu agama di Indonesia yang menyimpang sesuai UU No 1 PNPS 1965 tentang pencegahan penodaan agama. Kedua, memberi peringatan dan memerintahkan bagi seluruh penganut, pengurus JAI sepanjang menganut agama Islam agar menghentikan semua kegiatan yang tidak sesuai dengan penafsiran Agama Islam pada umumnya. Seperti pengakuaan adanya Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Ketiga, memberi peringatan dan memerintahkan kepada anggota atau pengurus JAI yang tidak mengindahkan peringatan tersebut dapat dikenani saksi sesuai peraturan perundangan. Selanjutnya keempat, memberi peringatan dan memerintahkan semua warga negara menjaga dan memelihara kehidupan umat beragama dan tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum terhadap penganut JAI. Kelima, memberi peringatan dan memerintahkan kepada warga yang tidak mengindahkan peringatan dnan perintah dapat dikenakan sanksi sesuai perundangan yang berlaku. Terakhir, memerintahkan aparat pemerintah dan pemerintah daerah agar melakukan langkah-langkah pembinaan dalam rangka pengamanan dan pengawasan pelaksanaan keputusan bersama ini. Raden Nurdin mengimbau, masyarakat Entikong tidak mudah termakan bujuk rayu oknum yang menyebarkan paham Ahmadiyah yang jelas-jelas ingin merusak citra Islam. &ldquo;Kami meminta kepada pemerintah khususnya aparat keamanan membubarkan pergerakan Ahmadiyah di Kecamatan Entikong sesuai dengan SKB Tiga Menteri yang mengatakan bahwa ajaran atau paham Ahmadiyah dilarang keberadaannya di Indonesia,&rdquo; pungkas Raden Nurdin. Terpisah, Waka Polsek Entikong IPTU Eeng menjelaskan, akan segera melakukan mediasi antara pihak yang menolak aliran Ahmadiyah dengan pihak Ahmadiyah sendiri, Kamis (23/11). &ldquo;Nanti juga akan diadakan pertemuan dengan tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat termasuk dari unsur Muspika Kecamatan Entikong,&rdquo; ujarnya. Masyarakat diminta tetap tenang dan tidak terpengaruh dengan isu yang belum tentu kebenarannya. &ldquo;Harapan kita tentunya bisa diselesaikan secara musyawah dan mufakat dan tidak menimbulkan gejolak yang dapat mengganggu keamanan khususnya di wilayah Entikong,&rdquo; pesan Eeng. Sementara Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kalbar H. M Basri Har mengaku belum mendapatkan informasi tentang kegiatan Ahmadiyah di Entikong. Kendati begitu, ditegaskannya berdasarkan SKB 3 Menteri, Ahmadiyah dilarang beraktivitas di tanah air. Bahkan kata dia, MUI sendiri telah memfatwakan bahwa Ahmadiyah bukanlah bagian dari Islam dan tidak mengakuinya. "Kita belum ada dapat laporan, tapi bagi kita itu bukan bagian dari Islam, karena dia mengakui Muhammad bukanlah Nabinya," ucapnya.

Kegiatan Ahmadiyah Bikin Resah Warga Perbatasan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/04/giliran-warga-perbatasan-heboh-soal-penculikan-anak_m_120186.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Isu penculikan anak rupanya juga menghebohkan warga perbatasan negara. Tepatnya di Desa Sei Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur, Sebatik, Kaltara. Kabar tersebut berawal dari postingan salah seorang pengguna media sosial dengan nama akun Emy Arkan, Kamis (30/3). Dalam status yang diunggah di halaman facebooknya tertulis, &ldquo;Astagafirullah penculikan anak sudah sampai ke Sebatik, untung tidak sempat diambil. Merinding mendengar, apa lagi korban adalah anak tetangga,&rdquo; tulis akun Emy Arkan. Pewarta harian ini mencoba mengonfrimasi Emy Arkan, namun tak ada respons. Namun, dari beberapa komentar yang ditulis membenarkan kejadian tersebut, bahkan dikatakan pelaku penculik tersebut telah diamankan di Kantor Kepolisian Sektor (Polsek) Sebatik Timur. Media ini pun mencoba mengkonfirmasi kembali Ema Khoiruddin saudara dari Emy Arkan untuk meminta keterangan dari keluarga yang bersangkutan. Namun, kembali tak memberikan respons untuk memberikan kontak orang tua dari anak yang diduga diculik. &ldquo;Sebentar dulu, saya minta izin dulu, karena orang tuanya sudah ke kantor polisi tadi, apa lagi pelakunya sudah ditangkap. Tapi pihak kepolisian tak ingin menyampaikan nama pelakunya,&rdquo; kata Ema kepada media ini kemarin. Kejadian penculikan anak yang diduga terjadi di Sebatik Timur, kemudian dibantah pihak Polsek Sebatik Timur. Dia menyatakan bahwa unggahan di media sosial tidak benar. &ldquo;Saya meluruskan informasi yang ada di media sosial itu, anak itu tidak diculik,&rdquo; kata Kapolsek Iptu Oman kepada Radar Nunukan (Jawa Pos Group), Kamis (30/3). Ia menyampaikan, kejadian itu terjadi saat orang tua membawa anaknya ke suatu tempat, namun tiba-tiba terpisah dan membuat orang tua anak tersebut panik. Kemudian, menyampaikan kepada tetangganya yang berujung terjadi kehebohan. Oman menjelaskan, kejadian itu bukan penculikan, hanya saja ada seseorang yang membawa anak tersebut dan tidak jauh dari rumah yang bersangkutan. Karena terlanjur panik, sehingga ada yang menginformasikan ke media sosial kasus tersebut. &ldquo;Anak itu diajak main, karena tidak terpantau orang tuanya, sehingga dikira diculik,&rdquo; jelasnya. Ia sangat menyayangkan, ada yang memberikan informasi yang tidak jelas di media sosial, bahkan mengatakan pelaku telah ditangkap. &ldquo;Ada memang yang ditahan, tapi bukan kasus penculikan dan sekali lagi saya katakan informasi di media sosial itu tidak benar jika ada penculikan anak di Sebatik,&rdquo; tegasnya mengakhiri. (nal/eza/fab/JPG)

Giliran Warga Perbatasan Heboh soal Penculikan Anak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/73216_92523_OPENING.jpg" alt="Penjualan BBM dari APMS ke pengecer dikeluhkan warga Sebatik yang mengakibatkan APMS kerap tutup dan masyarakat menjadi sulit memperoleh BBM dengan harga standar nasional. Terlihat pula drum milik pengecer saat membeli BBM di APMS." width="100%">
<figcaption>Penjualan BBM dari APMS ke pengecer dikeluhkan warga Sebatik yang mengakibatkan APMS kerap tutup dan masyarakat menjadi sulit memperoleh BBM dengan harga standar nasional. Terlihat pula drum milik pengecer saat membeli BBM di APMS.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Warga mengeluhkan Agen Premium, Minyak dan Solar (APMS) di Kecamatan Sebatik Timur. Hal ini dikarenakan APMS tersebut sering tutup. Bahkan, APMS ini dinilai lebih melayani pembeli yang menjual eceran dibandingkan masyarakat yang ingin mengisi BBM menggunakan roda dua atau empat. Salah seorang warga Kecamatan Sebatik Timur, Sahabuddin mengeluhkan pengoperasian APMS di Sebatik. Karena lebih mendahulukan penjualan eceran dibanding masyarakat yang memiliki roda dua dan empat. Seharusnya APMS tidak melakukan hal demikian, karena tujuannya untuk masyarakat. &ldquo;Selama ini yang saya lihat APMS itu lebih memprioritaskan penjual eceran ketimbang warga yang datang mengisi BBM,&rdquo; kata Sahabuddin kepada Radar Nunukan (Jawa Pos Group), Minggu (25/12). Menurutnya, BBM yang dijual di APMS merupakan jatah untuk masyarakat, bukan jatah untuk penjual eceran. Seharusnya, jika ingin dijual ke pengecer harus memiliki surat izin atau resmi dari instansi terkait. Bukan dijual bebas ke pengecer yang ada. Dia melanjutkan, saat ini penjual eceran sudah sangat keterlaluan karena sudah menggunakan drum untuk membeli BBM di APMS. Padahal sebelumnya hanya menggunakan jeriken. Sehingga, jatah untuk masyarakat berkurang. &ldquo;APMS itu hanya buka seminggu dua kali, karena yang diutamakan penjual eceran,&rdquo; bebernya. Sementara itu, pemilik APMS di Kecamatan Sebatik Timur, Yuliana yang dikonfirmasi media ini mengungkapkan, sejak APMS-nya berdiri di Sebatik, sudah biasa menjual BBM ke pengecer dan tidak ada yang pernah mengeluhkan. Karena masyarakat juga dapat menikmati, bukan hanya pengecer. &ldquo;Sejak dulu itu saya jual ke pengecer, bukan hal yang baru itu. Jangankan di Sebatik, di Nunukan saja APMS masih menjual ke pengecer,&rdquo; katanya. Menurut dia, untuk penjualan ke pengecer yang tak dapat dilakukan hanya yang berstatus Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Kalau hanya status APMS tidak ada larangan dijual ke pengecer, asalkan pengecer yang memiliki izin menjual. Ia menjual BBM dari APMS ke pengecer untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Sebatik, karena selama ini APMS hanya beroperasi di siang hari. Jika ada masyarakat membutuhkan BBM pada malam hari tentu dapat mendapatkan di tempat lain atau pengecer, tanpa harus ke APMS. &ldquo;Dengan adanya pengecer ini masyarakat bisa terbantu, apa lagi saya tidak menjual sembarang, karena di Sebatik ini ada juga BBM yang dijual dari Tawau, Malaysia,&rdquo; singkatnya. (nal/eza/fab/JPG)

Jatah Pengecer Lebih Besar, Warga Perbatasan Sulit Dapat BBM

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#warga perbatasan

Berita Terkini