<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/usman-hamid.jpg" alt="Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid.(Haritsah/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid.(Haritsah/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Amnesty International Indonesia menuntut pembentukan tim gabungan pencari fakta sehubungan dengan viralnya video penyiksaan seorang pria Papua. Peristiwa itu diketahui terjadi di Kabupaten Puncak, Papua, diduga dilakukan oleh oknum anggota TNI.&nbsp; <div dir="auto">Berdasarkan informasi yang didapat Amnesty, korban penyiksaan dalam video itu tak hanya satu orang, melainkan tiga orang. Tak hanya itu, korban yang terekam dalam video itu juga dikabarkan meninggal dunia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Ini penyiksaan serius dan mengandung rasisme yang kuat. Selain semua pelaku non-Papua, coba dengar kata-kata makian pelaku sambil terus menyiksa. Kejam dan rasis," ujar Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid kepada wartawan, Minggu (24/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami mendesak dibentuknya tim gabungan pencari fakta untuk mengusut kejadian ini secara transparan, imparsial, dan menyeluruh," sambungnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/24/pembantaian-papua-2646303032.jpeg" alt="Pemukulan oknum TNI kepada warga Papua. (IG Dhandy Laksono)" width="100%">
<figcaption>Pemukulan oknum TNI kepada warga Papua. (IG Dhandy Laksono)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, Usman juga menyebut bahwa mesti ada evaluasi mendalam atas penyiksaan yang tak berprikemanusiaan tersebut. Salah satunya adalah terhadap penempatan aparat di tanah Papua.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Harus ada refleksi tajam atas penempatan pasukan keamanan di Tanah Papua yang selama ini telah menimbulkan jatuhnya korban, baik orang asli papua, non Papua, termasuk aparat keamanan sendiri," tandasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Amnesty International Indonesia memastikan bahwa orang dalam video yang viral disiksa adalah Orang Asli Papua (AOP). Dalam video itu, korban dalam keadaan kedua tangan diikat dari belakang, pria itu dimasukkan ke dalam drum warna biru berisi air yang memerah karena darah.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kepala korban berulang kali dipukuli dan ditendangi secara kejam oleh para pelaku yang bertubuh tegap, berkaos dan berambut cepak, dan salah satunya memakai kaos hijau bertuliskan angka 300.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Para penyiksa yang memukuli dan menendangi korban secara bergantian juga terdengar mengatakan ujaran kasar seperti, &ldquo;Angkat muka, angkat muka, angkat muka, anjing, bangsat!&rdquo; Kemudian seorang lagi berkata kepada rekannya yang sedang memukul korban, "Gantian, gantian, sabar dulu.&rdquo; Ada juga yang berkata, "Jangan main tangan."&nbsp;&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Video penyiksaan berdurasi 16 detik tersebut disebar tanpa mengungkapkan identitas korban dan tidak dicantumkan waktu dan lokasi kejadian. Amnesty Internasional Indonesia berani memastikan bahwa korban adalah OAP.&nbsp;</div>

Korban dalam keadaan kedua tangan diikat dari belakang, pria itu dimasukkan ke dalam drum warna biru berisi air yang memerah karena darah.

Warga Papua yang Disiksa Secara Sadis Oknum TNI Meninggal Dunia, Usman Desak Bentuk Tim Gabungan Pencari Fakta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/WhatsApp-Image-2020-07-13-at-18.58.43.jpeg" alt="Saifullah Tamliha - Humas MPR for JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Saifullah Tamliha - Humas MPR for JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Beredar video di media sosial kekerasaan dilakukan oleh dua oknum anggota TNI Angkatan Udara (AU) di Merauke, Papua Bandara J Dimara Merauke terhadap seorang warga masyarakat sipil, yang diketahui bahwa korban adalah seorang difabel.  Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi I DPR Saifullah Tamliha mengatakan, untuk segera dilakukan penyelidikan pada kasus tersebut. Jika melanggar TNI tidak perlu segan-segan melakukan pemecatan.  "Sebaiknya KSAU segera memerintahkan Puspom AU untuk melakukan penyelidikan dan jika terbukti benar di Pengadilan Militer, sebaiknya dipecat dari TNI dan diberikan hukuman yang sepadan," ujar Tamliha kepada wartawan, Rabu (28/7).  Menurut Tamliha, Aksi semacam itu tidak pantas dilakukan oleh TNI dan tidak sesuai dengan Sapta Marga Prajurit. Sehingga hal ini perlu menjadi perhatian semua prajurit TNI.  "Menurut Panglima Besar Sudirman, bahwa rakyat adalah ibu kandung TNI dan jangan sampai dia menginjak ibu kandungnya sendiri," katanya. <a href="https://www.jawapos.com/nasional/05/07/2021/ini-sanksi-pidana-bagi-pelanggar-ppkm-darurat/">Baca Juga: Ini Sanksi Pidana Bagi Pelanggar PPKM Darurat</a> Sebelumnya, aksi kekerasaan dilakukan oleh dua oknum anggota TNI Angkatan Udara (AU) di Merauke, Papua. Mereka terlihat menginjak seorang warga asli Papua setelah terjadi perselisihan. Korban diduga mengidap gangguan bicara atau tunawicara.  Peristiwa ini terekam oleh sebuah video pendek. Dalam tayangan terlihat jika korban sedang beradu mulut dengan warga lainnya. Tak lama dari itu dua oknum TNI AU menghampiri korban.  Salah satu pelaku langsung memiting tangan pelaku. Kemudian korban ditarik ke pinggir jalan, lalu ditengkurapkan di atas aspal. Satu pelaku langsung menginjak bagian punggung korban, sedangkan satu lainnya menginjak di bagian kepala.

Oknum TNI AU Injak Kepala Warga, Komisi I DPR Minta Lakukan Pemecatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/moeldoko-antara.jpg" alt="Moeldoko" width="100%">
<figcaption>Moeldoko</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Beredar video kekerasan di media sosial yang dilakukan oleh dua oknum anggota TNI Angkatan Udara (AU) di Merauke, Papua. Kekerasan ini dilakukan terhadap seorang warga masyarakat sipil, yang diketahui bahwa korban adalah seorang difabel tuli. Atas terjadinya peristiwa tersebut, Kantor Staf Presiden (KSP) menyampaikan penyesalan mendalam dan mengecam tindak kekerasan tersebut. "Bahwa tindakan yang dilakukan oleh kedua aparat tersebut sangat eksesif, di luar standar dan prosedur yang berlaku," ujar Moeldoko kepada wartawan, Rabu (28/7). Mantan Panglima TNI juga mengapresiasi dan sangat menghargai respons cepat KSAU dengan menahan pelaku untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. Ia pun mengajak seluruh lapisan masyarakat, untuk mendukung dan mempercayakan proses penegakan hukum serta mengawasi proses tersebut. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/28/07/2021/2-anggotanya-injak-kepala-warga-papua-tni-au-akan-ditindak-tegas/">2 Anggotanya Injak Kepala Warga Papua, TNI AU: Akan Ditindak Tegas!</a> "KSP akan memastikan bahwa pelaku diproses secara hukum yang transparan dan akuntabel, serta memastikan korban mendapat perlindungan serta pemulihan," katanya. Moeldoko berhrap agar semua lapisan masyarakat, terlebih aparat penegak hukum memiliki perspektif HAM, menekankan pendekatan humanis dan dialogis, utamanya terhadap penyandang disabilitas. Hal ini sesuai dengan UU Nomor 39/1999 tentang HAM, UU Nomor 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas serta PP Nomor 39/2020 tentang Akomodasi yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan. "KSP mengajak semua pihak untuk berupaya memastikan agar kejadian tersebut tidak berulang, baik di Papua maupun di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia," ungkapnya. Sebelumnya, aksi kekerasaan dilakukan oleh dua oknum anggota TNI Angkatan Udara (AU) di Merauke, Papua. Mereka terlihat menginjak seorang warga asli Papua setelah terjadi perselisihan. Korban diduga mengidap gangguan bicara atau tunawicara. Peristiwa ini terekam oleh sebuah video pendek. Dalam tayangan terlihat jika korban sedang beradu mulut dengan warga lainnya. Tak lama dari itu dua oknum TNI AU menghampiri korban. Salah satu pelaku langsung memiting tangan pelaku. Kemudian korban ditarik ke pinggir jalan, lalu ditengkurapkan di atas aspal. Satu pelaku langsung menginjak bagian punggung korban, sedangkan satu lainnya menginjak di bagian kepala.

Anggota TNI Injak Kepala Warga Papua, Moeldoko: Itu di Luar Prosedur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/Danlanud-Merauke-yang-meminta-maaf-pada-warga-ist-5-730x355-1.jpg" alt="Danlanud Merauke yang meminta maaf pada warga atas kelakuan anak buahnya(ist)" width="100%">
<figcaption>Danlanud Merauke yang meminta maaf pada warga atas kelakuan anak buahnya(ist)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - TNI Angkatan Udara (AU) menegaskan, akan menindak tegas 2 anggotanya yang melakukan kekerasan kepada warga Papua. Proses hukum akan diberikan kepada 2 anggota tersebut.  “Kita akan tindak lanjuti kejadian ini, kedua oknum anggota ini akan ditindak secara tegas, sesuai aturan hukum yang berlaku di lingkungan TNI,” kata Kadispenau Marsma Indan Gilang B dalam keterangan tertulis, Rabu (28/7).  TNI AU menyesalkan adanya kekerasan tersebut. Saat ini kedua pelaku tengah diproses hukum oleh Satuan Polisi Militer Lanud Johannes Abraham Dimara (Dma), Merauke.  “Kedua oknum anggota Lanud Dma ini sudah di tahan di Satpomau, dan proses hukumnya sedang berjalan,” imbuhnya.  Sebelumnya, aksi kekerasaan dilakukan oleh 2 oknum anggota TNI Angkatan Udara (AU) di Merauke, Papua. Mereka terlihat menginjak seorang warga asli Papua setelah terjadi perselisihan. Korban diduga mengidap gangguan bicara atau tunawicara.  Peristiwa ini terekam oleh sebuah video pendek. Dalam tayangan terlihat jika korban sedang beradu mulut dengan warga lainnya. Tak lama dari itu dua oknum TNI AU menghampiri korban.  Salah satu pelaku langsung memiting tang pelaku. Kemudian korban ditarik ke pinggir jalan, lalu ditengkurapkan di atas aspal. Satu pelaku langsung menginjak bagian punggung korban, sedangkan satu lainnya menginjak di bagian kepala.

2 Anggotanya Injak Kepala Warga Papua, TNI AU: Akan Ditindak Tegas!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/jenderal_opm.jpg" alt="MENOLAK: Para jenderal TPNPB dengan atribut lengkap membacakan pernyataan sikap terkait dengan pengesahan UU Otsus oleh DPR kemarin (15/7). (TPNPB FOR CEPOS)" width="100%">
<figcaption>MENOLAK: Para jenderal TPNPB dengan atribut lengkap membacakan pernyataan sikap terkait dengan pengesahan UU Otsus oleh DPR kemarin (15/7). (TPNPB FOR CEPOS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Sejumlah jenderal lapangan dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) menyatakan menolak pengesahan revisi UU Otonomi Khusus (Otsus) yang dilakukan di DPR kemarin (15/7). Meski berada di hutan, rupanya mereka ikut memantau perkembangan politik terkini di Jakarta.  Dari rilis yang disampaikan Juru Bicara TPNPB-OPM Sebby Sembom serta diterima Cenderawasih Pos dan Jawa Pos kemarin, pihaknya mengklaim bahwa mayoritas orang asli Papua menyatakan sikap menolak otsus jilid II. Sebab, otsus tersebut dibahas tanpa pernah membuat perjanjian dengan orang asli Papua yang berjuang menuntut hak politik penentuan nasib sendiri. Otsus juga dianggap bukan solusi penyelesaian masalah status politik Papua dalam NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).  ”Tidak ada otonomi khusus yang seperti Indonesia lakukan tanpa perjanjian dengan penduduk pribumi. Jadi, kami anggap cara Indonesia yang tidak berkompromi dengan orang asli Papua adalah salah satu bentuk pelanggaran HAM (hak asasi manusia) dan melawan hukum,” tulis Sebby dalam rilisnya.  Dia meneruskan pesan Brigadir Jenderal Egianus Kogeya yang sebelumnya menyampaikan pernyataan sikap didampingi beberapa jenderal lapangan yang memegang senjata. Tampak di foto yang dikirim, ada latar belakang bendera Bintang Kejora.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/15/07/2021/tni-sebut-opm-berkhayal-yang-mengklaim-kuasai-bandara/">TNI Sebut OPM Berkhayal Yang Mengklaim Kuasai Bandara</a>  Pengesahan UU Otsus itu akan disikapi dengan terus melakukan perlawanan hingga Papua memperoleh kemerdekaan penuh. Selain Egianus, Sebby menjelaskan bahwa pernyataan tersebut disampaikan sejumlah jenderal lapangan. Yakni, Jenderal Silas Ellmin Kogeya, Jenderal Daniel Yudas Kogoya, Jenderal Daud Yiginap Lokbere, serta seluruh pejuang revolusioner sejati yang sudah meninggal. Rilis itu ditulis atas nama pengungsi Ndugama dengan jumlah 46.752 orang yang sudah meninggal, termasuk mereka yang dihilangkan secara paksa.

Para Jenderal OPM Tolak Otsus karena Tak Libatkan Warga Papua

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/Bantuan-Sosial-Tunai-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Warga penerima manfaat (KPM) mengantre bantuan sosial tunai (BST) tahap 6 di Kantor Pos Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (21/09/2020). BST dari Kemensos sebasar Rp 300 ribu/ jiwa diberikan bagi warga terdapak pandemi Covid-19. Foto: Der" width="100%">
<figcaption>Warga penerima manfaat (KPM) mengantre bantuan sosial tunai (BST) tahap 6 di Kantor Pos Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (21/09/2020). BST dari Kemensos sebasar Rp 300 ribu/ jiwa diberikan bagi warga terdapak pandemi Covid-19. Foto: Der</figcaption>
</figure>JawaPos.com - <a href="https://www.jawapos.com/tag/bantuan-sosial-tunai/">Bantuan sosial tunai</a> (BST) yang disalurkan pemerintah untuk masyarakat terdampak covid-19 sangat terasa berarti. Bahkan ada <a href="https://www.jawapos.com/tag/keluarga-penerima-manfaat/">Keluarga Penerima Manfaat</a> (KPM) yang menganggap bahwa uang BST seperti menerima uang jatuh dari langit.  Beatrix Irene Numberi, salah seorang warga Papua, mengaku tidak menyangka mendapat bansos dari pemerintah. Saking heran dan gembiranya, dia menganggap uang Rp 300 ribu dari pemerintah serasa mendapat uang jatuh dari langit. “Saya sangat berterima kasih kepada pemerintah," tutur Beatrix.  Menurut Beatrix, <a href="https://www.jawapos.com/tag/bst/">BST</a> hadir sebagai solusi di tengah sulitnya kondisi ekonomi masyarakat sejak dilanda <a href="https://www.jawapos.com/tag/covid-19/">Covid-19</a>. Kendati nilainya cuma Rp 300 ribu per bulan, uang sangat bagi warga. Warga terdampak bisa bernapas lega. Setidaknya bisa memenuhi kebutuhan makan sehari-hari.  “Saya sangat berterima kasih kepada pemerintah yang sudah menyiapkan bantuan ini. BST sangat berarti bagi kami," tutur Beatrix.  Kepala <a href="https://www.jawapos.com/tag/kantor-pos/">Kantor Pos</a> Sentani Jayapura, Alex mengaku pihaknya menerima tugas dari pemerintah untuk menyalurkan dana BST ke masyarakat.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/24/09/2020/pemerintah-klaim-penyaluran-bansos-tunai-di-palembang-98-persen/">Pemerintah Klaim Penyaluran Bansos Tunai di Palembang 98 Persen</a>  “Menyalurkan dana BST ini memang tidak mudah, tapi kami berusaha semaksimal mungkin agar program ini bisa berjalan maksimal dan manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat,” pungkasnya.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=hxX2Rb3ZK-g

Warga Papua: Terima BST Seperti Mendapat Uang Jatuh dari Langit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Aksi-Papua-Masih-NKRI-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Massa Yang tergabung dalam berbagai elemen Mahasiswa dan Pemuda Timur Indonesia melakukan unjuk rasa di depan Istana Presiden dengan mengibarkan bendera merah putih menyatakan bahwa Papua NKRI, Papua Indonesia, Papua bukan Bintang kejora, di Jakarta, Seni" width="100%">
<figcaption>Massa Yang tergabung dalam berbagai elemen Mahasiswa dan Pemuda Timur Indonesia melakukan unjuk rasa di depan Istana Presiden dengan mengibarkan bendera merah putih menyatakan bahwa Papua NKRI, Papua Indonesia, Papua bukan Bintang kejora, di Jakarta, Seni</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Komnas HAM berupaya mendamaikan Papua. Situasi Papua saat ini dinilai membutuhkan percepatan perdamaian. Caranya, penyelesaian secara politik antara pemerintah dan masyarakat Papua.  Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menuturkan, pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai penyebab terjadinya demonstrasi yang berujung kerusuhan di Papua. Juga, demonstrasi yang secara mendadak terjadi pengibaran bendera bintang kejora di depan Istana Negara beberapa waktu lalu. ”Secara legalistik, memang kejadian itu ada deliknya,” katanya.  Namun, bila dipandang secara luas, ada perlakuan rasisme yang mengguncang hati masyarakat Papua. Karena itulah, kemarahan itu diperlihatkan. Saking jengkelnya, terjadi kerusuhan. ”Ada aspek sosial politik dalam kejadian tersebut,” terangnya.  Bila mendiamkannya, pemerintah akan memperburuk keadaan. Yang dibutuhkan adalah kesepakatan perdamaian antara pemerintah dan masyarakat Papua. ”Untuk bisa mencapai rasa damai itu, kesepakatan yang bisa kami mediatori,” ujarnya.  Jika tidak lekas ada kesepakatan, kepercayaan masyarakat Papua terhadap pemerintah bakal terus tereduksi. Bisa sampai titik yang dikhawatirkan. ”Sebelum ada kesepakatan itu, tentu perlu langkah tertentu. Seperti permintaan Komnas HAM sebelumnya, bebaskan enam mahasiswa Papua,” jelasnya.  Sebagaimana diketahui, Komnas HAM mendapat informasi bahwa 2.000 mahasiswa Papua yang selama ini kuliah di Jawa dan daerah lain akhirnya memilih pulang kampung.

Pemerintah-Warga Papua Perlu Kesepakatan Damai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/000_1JU72V.jpg" alt="Kerusuhan di Jayapura, Papua, Kamis (29/8) lalu. (Cleine/AFP)" width="100%">
<figcaption>Kerusuhan di Jayapura, Papua, Kamis (29/8) lalu. (Cleine/AFP)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Puluhan orang di Merauke, Papua, Rabu (4/9), diamankan aparat kepolisian. Mereka ditangkap lantaran diduga mengajak masyarakat untuk melakukan aksi demonstrasi. Padahal, Kapolda Papua Irjen Pol Rudolf Albert Rodja sudah mengeluarkan maklumat untuk warga tidak melakukan aksi unjuk rasa.  Sekitar 20 warga Papua diamankan karena mendistribusikan leaflet antirasialisme. Hingga saat ini, mereka masih dalam pemeriksaan aparat Polda Papua. "Mereka mengajak orang untuk melaksanakan demo di jalan-jalan, sehingga diamankan oleh polisi bukan ditangkap, masih didalami," ujar Kapolda saat dihubungi, Kamis (5/9).  Rodja menegaskan pihaknya sudah mengeluarkan maklumat kepada warga Papua. Sehingga, jika ada warga yang mau melakukan aksi demonstrasi maka akan ditindak tegas. "Kita sudah mengeluarkan maklumat tidak boleh ada demo, tidak boleh," tegasnya.  Rodja mengatakan jika tidak terbukti melanggar aturan maka ke-20 orang tersebut akan dibebaskan. Dia pun menyatakan persoalan di Papua akan diselesaikan oleh Gubernur Papua dan pemerintah pusat. "Kalau tidak masuk unsur ya mungkin dibebaskan, dilepas, tapi tidak boleh (demo), ini kan mengajak orang untuk berdemo tentang rasialis kemarin kan sudah disampaikan ke gubernur," tambah dia.  "Gubernur sudah menerima pesannya, sudah nanti gubernur yang mengurus, pemerintah pusat yang mengurus, tidak perlu ada lagi demo, apakah demo mau rusuh lagi?" pungkasnya.

Hiraukan Maklumat Kapolda Papua, 20 Orang di Merauke Diamankan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Osvaldo-Haay-persebaya-chandra-satwika-JAWA-POS.jpg" alt="EKSPRESI TOLAK RASISME: Osvaldo Haay menolak rasisme - chandra satwika JAWA POS" width="100%">
<figcaption>EKSPRESI TOLAK RASISME: Osvaldo Haay menolak rasisme - chandra satwika JAWA POS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Begitu tandukannya membobol gawang Perseru Badak Lampung FC pada menit ke-44, Osvaldo Haay langsung berlari ke arah bench Persebaya Surabaya.  Penyerang Persebaya kelahiran Jayapura, Papua, itu berlari mencari kertas bertulisan Say No to Racism (katakan tidak pada rasisme) yang khusus dibawa rekan-rekannya dalam laga di Stadion Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, tadi malam (20/8) tersebut.  Mantan pemain Persipura Jayapura itu lantas membentangkannya. Menunjukkannya kepada ribuan penonton yang hadir di stadion, juga jutaan lainnya yang menyaksikan lewat televisi.  "Saya orang Papua, saya menolak rasisme," ujarnya sambil menepuk-nepuk dada. Sontak, tepuk tangan bergemuruh dari para penonton yang memadati stadion.  Selebrasi Osvaldo itu bentuk perlawanannya terhadap pelecehan rasial yang menimpa para mahasiswa Papua di asrama mereka di Surabaya akhir pekan lalu. "Saya merasa (yang melakukan tindakan rasis, Red) itu semua bukan orang Surabaya. Itu individu yang ingin memecah belah persaudaraan antara Surabaya dengan Papua," katanya.  Selama dua tahun bermain di Persebaya, Osvaldo mengaku nyaman. "Semua warga Surabaya itu baik, bersahabat, dan bercandanya blak-blakan seperti kami warga Papua," katanya.

Osvaldo Haay: Yang Rasis Itu Bukan Warga Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Penembakan-Vindinvest.jpg" alt="Penembakan, Vindinvest" width="100%">
<figcaption>Penembakan, Vindinvest</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dipicu penangkapan seorang terduga pelaku pemalakan, puluhan orang mendatangi dan kemudian membakar Mapolsek Tigi, Kabupaten Deiyai, Papua. Satu unit mobil warga dan dua kios ikut terlalap si jago merah dalam rangkaian kejadian itu.  "Untung, tidak ada anggota kami yang menjadi korban," ungkap Kabidhumas Polda Papua Kombespol A.M. Kamal kepada awak media di Media Center Polda Papua kemarin (22/5).  Polisi membantah ada korban jiwa sebagai buntut kejadian tersebut. Namun, menurut pastor setempat, seorang remaja 18 tahun Yulius Mote tewas tertembak dalam rangkaian penyisiran yang dilakukan polisi setelah mapolsek dibakar.  Yulius, kata Pastor Santon Tekege dari gereja setempat, ditembak mengenai otak kecil hingga tembus ke mata. "Selain itu, ada warga bernama Melianus Dogopia yang ditembak aparat di bagian paha dan masih mendapat perawatan medis," bebernya.  Santon menyayangkan kasus penembakan tersebut. Aparat keamanan, tutur dia, seharusnya mengedepankan dialog agar terjadi perdamaian. "Pihak gereja tidak menerima tindakan seperti ini," katanya.  Kejadian itu berlangsung pada Selasa (21/5) sore waktu setempat. Menurut Kamal, insiden diawali penangkapan seorang warga berinisial MG. Mengutip Cenderawasih Pos, MG ditangkap karena diduga melakukan pemalakan terhadap sopir di Jalan Poros Kampung Wagete II sekitar pukul 17.00 WIT.  Tidak lama kemudian, seorang anggota Polsek Tigi tiba di lokasi dan berusaha menghentikan aksi pelaku. Namun, pelaku justru marah dan kemudian menyerang serta merusak kaca mobil patroli yang dikendarai polisi.  Pelaku kemudian kembali ke rumahnya. "Sekitar pukul 18.00 WIT, tiga anggota polsek tiba di rumah pelaku dan berusaha mengamankan pelaku. Namun, pelaku melawan menggunakan busur panah," jelas Kamal.  Melihat adanya perlawanan dari pelaku, lanjut Kamal, tiga anggota kemudian melepaskan tembakan peringatan. Namun tidak digubris. "Untuk menyelamatkan diri, anggota kemudian melumpuhkan pelaku dengan melepaskan tembakan ke arah paha," katanya.  Pelaku, menurut Kamal, sudah dibawa ke RSUD Nabire untuk mendapatkan perawatan medis. Saat disinggung adanya warga sipil yang tewas dalam insiden pembakaran Mapolsek Tigi, Kamal membantah. "Saat ini anggota Polres Paniai dan Brimob Nabire masih berupaya menjaga keamanan di Wagete dan situasi di Deiyai tetap kondusif," ucapnya.

Mapolsek Dibakar, Satu Remaja Tewas Tertembak

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#warga papua

Berita Terkini