<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/pernyataan-tegas-pemuda-muhammadiyah-atas-perilaku-ahok-terhadap-maruf-amin_m_107595.jpeg" alt="Terdakwa kasus penistaan agama, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)." width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus penistaan agama, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gelombang kecaman terhadap Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terus bergulir. Kali ini dari Pemuda Muhammadiyah yang sangat murka terhadap sikap calon gubernur incumbent tersebut. Sekretaris Pengurus Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah, Pedri Kasman, mengatakan, apa yang dilakukan oleh Ahok bersama dengan kuasa hukumnya sangat melukai umat Islam. Bagaimana tidak, ulama sepuh yang seharusnya dihormati malah diperlakukan tidak sopan. "Tindakan mengancam seluruh umat Islam di Indonesia. Sebab Kiai Ma'ruf adalah Ketua Umum MUI yang merupakan lembaga resmi sebagai representasi seluruh ormas dan elemen umat Islam," ujar Pedri saat dihubungi, Senin (6/2). Oleh sebab itu, apa yang dilakukan oleh Ahok telah memberikan kegaduhan. Padahal kegaduhan pertama dengan dugaan menistakan agama belum selesai. Kini bertambah pula dengan menista ulama. Sejati kasus pertama itu menjadi pelajaran berharga bagi mantan Bupati Belitung Timur tersebut. "Kegaduhan yang sudah ada saja belum reda, dan Kesatuan bangsa ini telah terancam oleh ulah Ahok," katanya. Sekadar informasi, dalam sidang dugaan penodaan agama beberapa waktu lalu, Ahok mempersoalkan kesaksian Ma'ruf yang dianggapnya tidak obyektif dan memojokkan dirinya. Ahok juga menilai Rais Aam PBNU itu memiliki kedekatan dengan salah satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta yang merupakan lawan politiknya dalam pilkada 2017. Tak hanya itu, mantan Bupati Belitung Timur ini beserta tim kuasa hukumnya mengaku memiliki bukti komunikasi antara Ma'ruf dan Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono, pada Oktober lalu. Atas hal ini, ia berencana akan memperkarakan Ma'ruf ke ranah hukum. Kendati demikian, &lrm;langkah hukum yang akan ditempuh Ahok surut karena warga Nahdliyin, Muhammadiyah beserta umat Islam lainnya mengecam perlakuan mantan politikus Partai Gerindra tersebut. Akhirnya, Ahok meminta maaf kepada Ma'ruf dan meralat pernyataannya bahwa dirinya tak bermaksud demikian. Dia juga tak bermaksud melaporkan Ma'ruf ke ranah hukum. (cr2/JPG)

Pernyataan Tegas Pemuda Muhammadiyah Atas Perilaku Ahok Terhadap Ma'ruf Amin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/suara-nu-sangat-besar-di-dki-yakin-ahok-djarot-bisa-lolos_m_107559.jpeg" alt="Basuki Tjahaja Purnama saat menemui warga DKI di Rumah Lembang beberapa waktu lalu." width="100%">
<figcaption>Basuki Tjahaja Purnama saat menemui warga DKI di Rumah Lembang beberapa waktu lalu.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Hubungan tim cagub DKI nomor urut 2 Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan warga Nahdlatul Ulama (NU) kian panas. Bahkan, masalah tersebut melebar. Majelis Ulama Indonesia (MUI) belum terima pemimpinnya disebut tidak netral pada Pilgub DKI 2017. Terlebih, Ahok ternyata mengaku hanya bicara berdasar sebuah berita di media online.  MUI akhirnya akan selalu bersikap tegas. Bahkan, majelis itu menantang kubu Ahok untuk membuka bukti percakapan Kiai Ma'ruf dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).&nbsp;  Apalagi, dalam sidang, pengacara Ahok mengaku memiliki bukti lengkap. "Kalau benar memiliki bukti, ya disampaikan. Tampilkan dong transkripnya,'' ujar Komisi Hukum MUI Ikhsan Abdullah dalam diskusi bertajuk Ngeri-Ngeri Sadap di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu malam (4/2).  Dia menilai pengadilan tidak bersikap baik. Seharusnya, pengadilan tidak membiarkan Kiai Ma'ruf dicecar. Pengadilan, lanjut Ikhsan, juga harus mendesak kubu Ahok untuk menunjukkan bukti-bukti yang dimaksud.&nbsp;  Soal kegaduhan karena sikap Ahok, dia menyatakan bahwa Kiai Ma'ruf sudah sabar dan memaafkan. Itu bukti bahwa Kiai Ma'ruf masih menjadi panutan. Meski begitu, hubungan Ahok dengan NU tampak sudah sangat sulit dibenahi. Warga NU marah. Mereka juga diperintahkan para pemimpinnya untuk tidak memilih Ahok.  "Ini harus diperhatikan. Jangan sampai, isu di berbagai media mainstream membuat lengah," jelas Ketua Barisan Relawan Nusantara (BRN) Edysa Girsang kemarin.&nbsp;  Dia menambahkan, kelengahan publik sangat mungkin dimanfaatkan pihak-pihak dengan kepentingan tertentu untuk menabrak aturan. Pilgub DKI 2017 sejak awal memang menyedot perhatian. "Isu bakal adanya pemilih susupan itu sudah lama. Timbul tenggelam. Tidak pernah benar-benar hilang,'' katanya.  Betapa tidak, hingga saat ini, ternyata masih ada masalah dalam pendataan pemilih. Masih banyak warga yang dinyatakan tak masuk daftar pemilih tetap (DPT). Jadi, dimunculkan opsi memilih menggunakan surat keterangan (suket).&nbsp;  Selain itu, prediksi angka pemilih yang tak datang ke TPS masih tinggi. "Jangan sampai kondisi itu disalahgunakan dengan memanfaatkan isu-isu yang mencuat saat ini,'' ucap Edysa.&nbsp;  Secara sederhana, konflik Ahok-NU sudah menggambarkan kerugian besar bagi Ahok. Namun, hal tersebut dibantah serta tidak menyurutkan mental kubu Ahok dalam berjuang meraih kemenangan. "Publik berpikir sederhana. Suara NU besar sekali di DKI. Sebenarnya, sudah sangat berat bagi Ahok untuk lolos ke putaran dua sekalipun,'' tambahnya.&nbsp;  Bestari Barus, juru bicara tim kampanye pasangan Ahok-Djarot, menyatakan, perjuangan terus berjalan. Dia tidak terlalu peduli terhadap anggapan bahwa jagoannya sudah kehilangan banyak suara. "Yang penting bagaimana di TPS (tempat pemungutan suara, Red) nanti,'' ucapnya.&nbsp;  Dia sangat menghormati sikap segenap warga NU. Bagi dia, Ahok sudah melakukan yang terbaik. "Contohnya, meminta maaf," ungkapnya. (ydh/co3/ind/c24/diq)&nbsp;

Suara NU Sangat Besar di DKI, Yakin Ahok-Djarot Bisa Lolos?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/jangan-ada-lagi-saksi-sidang-penistaan-agama-diperlakukan-seperti-maruf-amin_m_107223.jpeg" alt="Ketua Umum MUI KH Ma" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum MUI KH Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus perlakuan intimidasi terhadap saksi di perkara dugaan penistaan agama yang dialami Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'ruf Amin jangan sampai terulang lagi pada saksi yang lain. Hal itu diungkapkan, Ketua Komisi Hukum MUI Ikhsan Abdullah. Apalagi pada sidang selanjutnya MUI juga bakal menghadirkan empat orang saksi lagi. Akan tetapi, Ikhsan Abdullah khawatir, saksi tersebut juga mendapat perlakuan seperti Ma'ruf Amin. "Kita akan ada saksi empat orang, nah apa mereka ini juga akan diperlakukan seprti itu," ujar Ikhsan dalam diskusi di kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu (4/2). Menurut dia, dalam persidangan sebelumnya Ma'ruf Amin diperlakukan sangat tidak sopan. Bagaimana seluruh kuasa hukum Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) setiap pertanyannya sangat menyudutkan. "Sudah ditekan, dan Ma'ruf Amin menyatakan tidak, tapi malah diancam," katanya. Oleh sebab itu, dia meminta peraturan dalam pengadilan harus diubah. Pasalnya semua kuasa hukum Ahok mencecar dengan pertanyaan yang sifatnya menyudutkan. Sehingga Ma'ruf Amin seolah-olah dijadikan seperti terdakwa. "Hadir 7 jam memberikan kesaksian, dan ada 22 orang pengacara semuanya menanyakan, kecuali dua orang, semuanya pengen nanya, ini kan aneh. Makanya perlu ada aturan lagi," ungkapnya. (cr2/JPG)

Jangan Ada Lagi Saksi Sidang Penistaan Agama Diperlakukan Seperti Ma'ruf Amin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/tunggu-instruksi-gp-ansor-majalengka-gelar-apel-siaga_m_107048.jpeg" alt="Kader GP Ansor dan Banser melakukan apel siaga menyikapi pernyataan Ahok." width="100%">
<figcaption>Kader GP Ansor dan Banser melakukan apel siaga menyikapi pernyataan Ahok.</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Ulah gubernur DKI Jakarta nonaktif&nbsp; Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, atas keterangan ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma&rsquo;ruf Amin menyulut reaksi warga NU di daerah. Mereka mengecam ucapan Ahok yang dinilai melecehkan ulama. Ketua GP Ansor Majalengka, Achmad Cece Ashfiyadi. Pihaknya tidak terima dengan sikap dan perlakukan Ahok beserta tim pengacaranya terhadap KH Ma&rsquo;ruf Amin yang dinilai sangat kasar, sarkastik, melecehkan, dan menghina marwah Nahdlatul Ulama (NU). GP Ansor Majalengka menyatakan tidak tinggal diam dan siap mendampingi ketua MUI sebagai pimpinan tertinggi secara lahir dan batin. Pihaknya juga menyerukan kepada seluruh kader Ansor dan Banser Majalengka untuk siaga satu komando. &ldquo;Sikap Ahok dinilai tidak etis. Selama ini NU itu selalu moderat dan berada di tengah-tengah. Kalau sekarang melecehkan pimpinan kami, ya kami tidak tinggal diam. Kesaksian pimpinan kami itu sudah sesuai apa yang dibicarakan di persidangan,&rdquo; kepada Radar Majalengka (Jawa Pos Group), kemarin (1/2). Ketua PCNU Majalengka, KH Harun Bajuri merasa tersinggung saat sesepuh NU diperlakukan seperti itu. Selama ini NU tetap di jalur netral dalam kasus penistaan agama, dan menghormati proses hukum yang berlaku. "Bahkan kami (NU) selama ini tidak pernah menghujat. Tetapi ketika sesepuh kita yang dinilai sudah bersikap baik terhadap Ahok yang bukan berarti mendukung, malah diperlakukan seperti ini,&rdquo; tegasnya. Pihaknya tetap bersikap proporsional. Meski secara pribadi merasa marah atas pernyataan Ahok. PCNU Majalengka mengikuti instruksi dan di bawah kendali PBNU. Dirinya siap mendengarkan instruksi dan tidak akan berjalan sendiri. &ldquo;Walaupun hati kami sakit dan merasa didzalimi, tetapi kami tetap bersikap proporsional. Kami mengikuti instruksi dan fatwa dari PBNU soal kasus Ahok saat ini. Memang sudah ada permohonan maaf dari terdakwa, tetapi kami tetap bersikap dingin,&rdquo; ujarnya. Pihaknya menilai dalam persidangan ada kebebasan bersaksi. Selama ini PBNU juga tidak frontal terhadap polemik penistaan agama. Semarah apapun, namun tetap mengikuti arahan dari pimpinan baik di tingkat cabang dan nasional khususnya. &ldquo;Kami juga mengimbau kepada seluruh kader NU di Majalengka jangan melangkah sendiri menyikapi pernyataan Ahok. Semua kader harus tetap tenang dan menunggu langkah yang akan diambil kedepannya,&rdquo; imbaunya. (ono/yuz/JPG)

Tunggu Instruksi, GP Ansor Majalengka Gelar Apel Siaga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/mui-maruf-amin-itu-pejuang_m_107009.jpeg" alt="Ketua Umum MUI KH Ma" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum MUI KH Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Keluarga besar Majelis Ulama Indonesia (MUI) sangat bangga memiliki sosok ketua, Ma'ruf Amin. Di saat usianya yang sepuh, Ma'ruf Amin mampu menjalani persidangan untuk memberikan kesaksian selama tujuh jam. Lalu berlanjut mengikuti acara Harlah PBNU. Sekretaris Jenderal (Sekjen) MUI Anwar Abbas mengaku kagum dan bangga kepada ketua umumnya itu. Sebab, setelah menjalani pemeriksaan Ma'ruf Amin lalu bergegas ke acara Harlah PBNU. "Saya rasa beliau itu seorang pejuang, jadi tidak pernah mengenal istilah lelah," ujar Anwar saat dikonfirmasi, Jumat (3/1). Menurut pria asal Sumatera Barat ini, dirinya saja kemungkinan tidak kuat dan merasa sangat lelah, serta tidak sanggup menjalani aktifitas yang begitu padat. Bayangkan setelah menjalani persidangan yang memakan waktu lama, Ma'ruf Amin masih merasa sehat bugar dan tidak mengurungkan niatnya ke acara Harlah PBNU. "Saya saja sudah mengantuk, dia belum ngantuk juga," katanya. (cr2/JPG)

MUI: Ma'ruf Amin itu Pejuang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/wakil-ketua-mui-maruf-amin-sosok-pemaaf_m_106788.jpeg" alt="Ketua Umum MUI KH Ma" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum MUI KH Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) disebut-sebut meminta maaf kepada Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin. Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid Saadi menyebut, pihaknya belum melihat secara langsung Ahok meminta maaf kepada Ma'ruf Amin.&nbsp; Begitu juga sebaliknya, Zainut Tauhid tidak mengetahui apakah Ma'ruf amin telah memberikan maaf kepada mantan Bupati Belitung Timur tersebut. "Itu hak beliau (Ma'ruf Amin) untuk memberikan maaf atau tidak," ujar Zainut di Gedung MUI, Jakarta, Kamis (2/2). Sejauh ini, kata Zainut Tauhid, permintaan maaf Ahok baru lewat media. Bukan secara langsung.&nbsp; Kendati demikian, anggota Komisi IV DPR ini meyakini bahwa Ma'ruf Amin akan memberikan maaf kepada pria yang tengah berusaha untuk menjadi gubernur pada periode kedua di DKI Jakarta itu. Begitu juga kepada kuasa hukum Ahok. Sebab memberikaan maaf kepada orang yang melakukan kesalahan merupakan kewajiban di ajaran Islam. "Beliau (Ma'ruf Amin) sebagai seorang ulama, siapapun yang meminta maaf pasti akan dimaafkan," katanya. Sebagaimana diketahui, sebelumnya dalam persidangan kasus dugaan penistaan agama, Ahok menyampaikan akan melaporkan ke aparat berwajib, karena keberatan dengan kesaksian Ketua MUI Ma'ruf Amin. Bahkan pertanyaan-pertanyaan Ahok dan juga kuasanya hukumnya kepada Ma'ruf Amin terkesan bersifat memojokkan yang tak ubahnya seorang terdakwa yang sedang menjalani persidangan. Ahok pun menuding Ma'ruf mendapat telepon dari Presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono. Sebab dalam BAP-nya, Ma'ruf Amin tak menuliskan pekerjaannya pernah menjabat sebagai anggota Watimpres era Presiden SBY. "Jelas saudara saksi menutupi riwayat pernah menjadi Watimpres Susilo Bambang Yudoyono," tegas Ahok setelah mendengarkan kesaksian Ma'ruf di Auditorium Kementan, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa (31/1). Mantan politikus Partai Gerindra ini juga menyebut Ma'ruf bertemu dengan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut satu, Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni di Kantor PBNU pada tanggal 7 Oktober 2016. Sebelum pertemuan itu Ahok menduga Ma'ruf sempat menerima telepon SBY pada tangal 6 Oktober 2017. "Dan tanggal 7 Oktober dan tanggal 6 Oktober ada bukti nelepon untuk diminta dipertemukan. Artinya saksi sudah tidak pantas jadi saksi," tegas Ahok. Ahok juga menegaskan bila nantinya kesaksian Ma'ruf terbukti bohong, maka pihaknya bakal melaporkan ke polisi karena memberikan keterangan palsu. "Kalau berbohong kami akan proses secara hukum suadara saksi, untuk membuktikan bahwa kami memiliki bukti," tukas Ahok. (cr2/JPG)

Wakil Ketua MUI: Ma'ruf Amin Sosok Pemaaf

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/ahok-minta-maaf-jawaban-kh-maruf-amin-bikin-adem_m_106665.jpeg" alt="KH Ma" width="100%">
<figcaption>KH Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia KH Ma'ruf Amin mendapat kunjungan dari Menko Maritim Luhur Binsar Panjaitan, Kapolda Metro Jaya Irjen Mochammad Iriawan dan Pangdam Jaya Mayjen Teddy Lesmana. Kunjungan ini kental dikaitkan dengan persidangan ke-8 kasus penistaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Di persidangan itu, Ma'ruf sempat hendak dilaporkan Ahok karena dituding memberikan keterangan palsu. Tapi hal ini dibantah oleh kubu Ahok. Mereka menegaskan bahwa tak akan melaporkan Ma'ruf. Ahok juga telah memohon maaf atas insiden itu. Terkait hal itu, Ma'ruf mengaku sudah memaafkan Ahok. "Ya harus dimaafkan kalau memang minta maaf," kata dia di kediamannya, Koja, Jakarta Utara, Rabu (1/2). Tak hanya itu, pria yang sudah berusia 73 tahun itu mengimbau kepada para umat Islam untuk tetap tenang. Dia berharap hal semacam itu tak perlu dibesar-besarkan. "Umat supaya tenang, dan supaya jangan terprovokasi dan menjaga keadaan bangsa, negara supaya kondusif. Semuanya jangan membuat hal yang bisa merusak suasana dan keadaan," terang dia. (elf/JPG)

Ahok Minta Maaf, Jawaban KH Ma'ruf Amin Bikin Adem...

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/garda-bangsa-turut-kecam-ucapan-ahok-ke-kiai-maruf-amin_m_106642.jpeg" alt="Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok" width="100%">
<figcaption>Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ucapan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang mengancam mempolisikan Kiai Ma'ruf Amin berbuntut panjang. Sangat banyak yang mengecam tindakan Ahok ketika selesai mendengarkan kesaksian Ma'ruf sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia di sidang penistaan agama di Auditorium Kementan, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa (31/1) kemarin. Salah satunya yang mengecam adalah Ketua Umum DKN Garda Bangsa Cucun Ahmad Syamsurijal. Menurut dia, Ahok yang duduk sebagai terdakwa itu&nbsp; cenderung merendahkan harkat dan martabat KH Ma'ruf Amin selaku Rais Aam Nahdlatul Ulama (NU). "Kami memandang bahwa Ahok sudah merusak harmoni kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh toleransi sebagaimana diajarkan oleh Nahdlatul ulama dan seluruh elemen bangsa Indonesia selama ini," ucap Cucun di Jakarta, Rabu (1/2/). Dia yang juga anggota Komisi IV DPR ini menambahkan, sikap arogan yang ditunjukkan Ahok tentu melukai dan merusak tatanan norma etika dan ruang batin bangsa Indonesia. "DKN Garda Bangsa mendukung sepenuhnya sikap PBNU yang telah menyampaikan protes keras kepada&nbsp; Ahok atas sikapnya terhadap KH Ma'ruf Amin sebagai pimpinan tertinggi Nahdlatul Ulama," ujar dia. Dia juga berkata bahwa DKN Garda Bangsa memandang Nahdlatul ulama selalu menjadi garda depan dalam membela hak minoritas. Bahkan hal ini telah diakui sendiri oleh Ahok yang menyatakan bahwa sebagai kaum minoritas selama ini sering dibela oleh Nahdlatul Ulama. "Akan tetapi sikap Ahok terhadap Rais Aam PBNU, pemimpin tertinggi warga nahdliyyin, KH Ma'ruf Amin justru menunjukkan sikap seperti pepatah air susu dibalas air tuba," ucap Cucun. Dia lantas memerintahkan kepada seluruh jajaran pengurus DKW dan DKC Garda Bangsa serta pasukan Komando Garda Bangsa (KGB) se-Indonesia untuk siap mengawal dan mendampinggi Ma&rsquo;ruf Amin dan kebijakan PBNU. "Kita juga mensosialisasikannya kepada segenap warga nahdliyyin dan seluruh masyarakat Indonesia agar dapat memperoleh pemahaman yang baik dan menentukan sikap secara benar," tukasnya. (elf/JPG)

Garda Bangsa Turut Kecam Ucapan Ahok ke Kiai Ma'ruf Amin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/ahok-ancam-kh-maruf-amin-bmnu-kami-akan-buat-perhitungan-sendiri_m_106562.jpeg" alt="KH Ma" width="100%">
<figcaption>KH Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kecaman terhadap pernyataan terdakwa kasus dugaan penistaan agama, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok saat persidangan di Kompleks Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa (31/1), terus mengalir. Kali ini, Barisan Muda Nahdlatul Ulama (BMNU). Aktivis BMNU Syarif mengatakan, bekas bupati Belitung itu sudah berulang kali melontarkan pernyataan kontroversi yang membuat gaduh. Meski ujungnya, Ahok tidak mengakui dan meminta publik memaafkan ucapannya. Namun, kata dia, pernyataan Ahok kali ini yang mendiskreditkan dan menghina Rais Aam PBNU KH Maruf Amir tidak bisa dimaafkan. "Kali ini, sepertinya penghinaan Ahok terhadap Kyai besar Ma'ruf Amin tidak bisa ditolerir," kata dia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (1/2). Syarif juga tidak percaya ucapan kuasa hukum Ahok yang menyatakan tak berniat melaporkan Kyai Ma'ruf karena tudingan memberikan kesaksian palsu dalam persidangan. "Sudah jelas pernyataan ancaman (Ahok) itu ditujukan untuk Abah Kyai, bukan untuk saksi pelapor," jelas sekretaris Komisi A DPRD DKI tersebut. Apalagi, katanya, energi umat Islam dalam beberapa bulan terakhir banyak terkuras hanya untuk penegakkan hukum secara adil dalam kasus Ahok tersebut. "Kami dari BMNU akan membuat perhitungan sendiri, jika diizinkan para Sepuh Kyai bergerak untuk mengembalikan marwah ulama," imbuh Syarif mengingatkan. Politikus Gerindra ini menambahkan, ulama merupakan menjaga umat. Sehingga, sudah pasti menjaga tindak tanduknya, baik ketika sendiri ataupun di hadapan publik. Jadi, tidak mungkin Kyai Maruf memberikan pernyataan palsu dalam persidangan. Dia pun heran, Ahok makin tidak terkendali ucapannya. Dia menduga, suatu saat Ahok bakal berdalih terkait pernyataannya tersebut. "Saya duga nanti saatnya Ahok bilang saya tdak ada niat jahat kepada ulama," sindir Syarif. (yuz/JPG)

Ahok Ancam KH Ma'ruf Amin, BMNU: Kami Akan Buat Perhitungan Sendiri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/merasa-ahok-selalu-dalam-posisi-dianiaya_m_106517.jpeg" alt="Basuki Tjahaja Purnama saat menjalani persidangan." width="100%">
<figcaption>Basuki Tjahaja Purnama saat menjalani persidangan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim Kuasa Hukum Basuki Tjahaja Purnama menuding adanya fitnah yang berusaha disebarkan atas pernyataan terdakwa dugaan kasus penodaan agama Islam itu di persidangan, Selasa (31/1) kemarin.  Anggota Kuasa Hukum Basuki, I Wayan Sudarta menuturkan, tidak mungkin pria yang karib disapa Ahok itu mau memukul genderang perang melawan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin.  Apalagi, Ma'ruf merupakan salah satu petinggi Nahdlatul Ulama (NU) yang notabenenya mendukung sang petahana. "Ini mungkin fitnah. Selalu Ahok dalam posisi yang dianiaya, dilanggar hak asasinya," ucap Sudarta di Rumah Lembang, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (1/2).  Seandainya pun ada sebuah pernyataan menyinggung, menurutnya itu sah-sah saja. Sebagai bentuk dinamika yang kerap terjadi dalam ruang sidang.  Ditambah, saksi-saksi pelapor dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) dinilai tidak kredibel karena tidak melihat langsung peristiwa yang dianggap sebuah penodaan agama. "Coba jelaskan, dia (saksi-saksi pelapor) enggak bisa jawab ada enggak yang dibodohi dan dibohongi (pakai Surat Al-Maidah)," imbuhnya.  Di lokasi yang sama, Anggota Tim Hukum Ahok, Sirra Prayuna membantah akan adanya niat mereka mempolisikan Ma'ruf Amin. "Terkait pernyataan BTP (Basuki Tjahaja Purnama), maksudnya laporan itu disampaikan pada saksi pelapor. Jadi tidak relevan dan urgensinya kalau beliau (Ma'ruf) harus dilaporkan," kata Sirra. (uya/JPG)

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#warga nu marah

Berita Terkini