<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/Debu-Hitam-Marunda-IST.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Debu hitam kembali mencemari daerah Rusunawa Marunda, Jakarta Utara. Menurut Ketua Forum Masyarakat Rusunawa Marunda (FMRM) Didi Suwandi, debu hitam itu kembali mencemari lingkungannya sejak tanggal 10-13 November 2022.  "Kami sudah berkoordinasi dengan pihak Kasudin Lingkungan Hidup Jakarta Utara terkait adanya pencemaran yang terjadi dan kami juga dalam beberapa kesempatan meminta pihak pejabat terkait untuk menginvestigasi," ujarnya dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (14/11).  Selain sudah berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait, Didi juga meminta agar Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menggandeng Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Perhubungan, dan pihak PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) untuk membuat tim investigasi.  "Investigasi pencemaran debu batu bara atau lainnya yang kerap terjadi pasca pencabutan izin usaha PT Karya Citra Nusantara (KCN)," pintanya.  Didi menegaskan bahwa sudah menjadi tugas Pemprov DKI Jakarta dan pemerintah pusat untuk memastikan kehidupan yang layak bagi seluruh warganya. Oleh karena itu, ia harap hal di atas dapat segera dilakukan oleh pemerintah.  "Tugas pemerintah dalam hal ini instansi terkait untuk melakukan pembinaan, pendampingan, bahkan sampai peringatan keras kepada pihak pelaku usaha, agar mereka taat aturan dan benar-benar memperhatikan tata kelola lingkungan dengan baik. Sehingga, dapat meminimalisir pencemaran dari kegiatan usahanya secara bertahap," pungkasnya.  Sebelumnya, diketahui bahwa izin lingkungan PT KCN sudah dicabut pada Juni lalu melalui surat Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Utara Nomor 21 tahun 2022 tentang Penerapan Sanksi Administratif. Dengan begitu, karena izin lingkungannya sudah tidak berlaku, PT KCN sudah tidak dapat beroperasional kembali.  Pencabutan izin lingkungan itu sendiri dilakukan imbas dari bongkar muat batu bara yang dilakukan PT KCN. Pasalnya, hal itu membuat debu hitam merajai di wilayah Marunda dan sekitarnya.

Debu Hitam Kembali Cemari Marunda, Warga Minta Pemerintah Investigasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/WhatsApp-Image-2022-02-24-at-10.52.13.jpeg" alt="Kepala KSOP Marunda Isa Amsyari bersama para akademisi IPB saat survei program Green Port di kawasan pelabuhan bongkar muat KCN. (KSOP MARUNDA FOR JAWAPOS.COM)" width="100%">
<figcaption>Kepala KSOP Marunda Isa Amsyari bersama para akademisi IPB saat survei program Green Port di kawasan pelabuhan bongkar muat KCN. (KSOP MARUNDA FOR JAWAPOS.COM)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Warga Marunda, Jakarta Utara, meminta kepada sejumlah pihak untuk tidak mencari keuntungan tertentu di tengah masyarakat. Warga meminta pihak-pihak tertentu menyelesaikan persoalannya berdasar prosedur yang ada, tanpa merugikan rakyat kecil.  "Kami tidak mau dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok tertentu yang ternyata justru banyak merugikan warga di sini," ujar Ketua RT 06/11 Kelurahan Marunda, Maming, kepada wartawan, Jumat (22/4).  Sekretaris RW 07 Kelurahan Marunda Jana Didi mengatakan, warga tidak mau dibawa-bawa dalam konflik debu batu bara. Konflik itu merupakan persoalan dari perusahaan-perusahaan yang beraktifitas di lingkungan areal Pelabuhan Marunda. Pelabuhan tersebut merupakan ranah dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Marunda.  "Biarlah KSOP serius menyelesaikan persoalan (debu batu bara). Kami jangan dijadikan tumbal," ujar Jana Didi.  Selama ini kawasan Marunda diramaikan dengan isu debu batu bara yang menimbulkan polusi udara terhadap masyarakat. Debu tersebut dampak dari aktivitas perusahaan-perusahaan yang beraktivitas di lingkungan pelabuhan Marunda.  "Kami telah dibohongi dan dimanfaatkan," ujar Laode Muhammad Asran, warga RT 009/RW 11.  Di pihak lain, Kepala KSOP Marunda Isa Amsyari berterima kasih terhadap sikap warga dalam menyikapi persoalan debu batu bara. "Apa yang dilakukan KSOP Marunda sudah sesuai yang diamanahkan negara. Sejauh ini kami telah melakukan pengawasan dan arahan kepada seluruh perusahaan agar taat ketentuan termasuk soal lingkungan," tegasnya.

Warga Marunda: Jangan Manfaatkan Kami untuk Kepentingan Tertentu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/Aktivitas-Peti-Kemas-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Suasana aktivitas bongkar muat peti kemas di Jakarta International Container Terminal (JICT), Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu (21/3/2021). Badan Pusat Statistik (BPS) merilis nilai ekspor Indonesia Februari 2021 yang mencapai US$15,27 miliar. Angka in" width="100%">
<figcaption>Suasana aktivitas bongkar muat peti kemas di Jakarta International Container Terminal (JICT), Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu (21/3/2021). Badan Pusat Statistik (BPS) merilis nilai ekspor Indonesia Februari 2021 yang mencapai US$15,27 miliar. Angka in</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Warga kawasan Marunda, Jakarta Utara, meminta perusahaan-perusahaan yang beraktivitas di pelabuhan tidak mencemari lingkungan. Apalagi ada asap yang keluar dari cerobong.  Ade Aqil, warga Marunda Pulo, mengatakan adanya pencemaran udara di kawasan Marunda dipicu oleh asap pembakaran batu bara. Warga melihat ada cerobong-cerobong industri mengeluarkan asap berwarna hitam.  "Kami yang tinggal berseberangan langsung dengan kawasan industri di Marunda benar-benar merasakannya," ujar Ade Aqil. Dampak asap itu dirasakan di kawasan RT 001, 002, dan 003/ RW 07.  Sugiyanto selaku ketua RT 02/07, Kelurahan Marundo Pulo menegaskan perusahaan-perusahaan kawasan Berikat Nusantara (KBN) menimbulkan suara bising pada siang maupun malam.  "Antara rumah kami dengan perusahaan itu cuma dihalangi dengan satu Kali (Sungai) saja. Jadi ketika angin dari barat daya menerbangkan asap dari cerobong, itu luar biasa dampaknya. Terutama kepada ibu-ibu, semua mereka mengeluh karena khawatir kesehatan anaknya, dirinya, dan rumah yang mereka tempati," ujar Sugiyanto mengeluhkan.  Di tempat lain, Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Marunda Isa Amsyari mengatakan, laporan terkait pencemaran udara akibat debu batu bara harus disertai dengan data dukung yang valid.  Isa Amsyari berharap perusahaan-perusahaan yang berada dalam wilayah pelabuhan Marunda tidak melakukan pencemaran udara. Maka dari itu, perusahaan di Pelabuhan Marunda agar mematuhi dokumen analisi mengenai dampak lingkungan (Amdal).  "Warga Marunda Pulo memang mengeluhkan adanya limbah polusi batu bara. Dari laporan warga itu yang paling potensi memicu pencemaran adalah cerobong asap pembakaran batu bara," kata Isa kepada wartawan, Rabu (2/3).  Menurut Isa, pabrik pengolahan atau pembakaran batu bara letaknya tidak di dalam pelabuhan. Sebab, pelabuhan bukan tempat industri, tapi hanya tempat aktivitas bongkar muat barang dan/atau penumpang serta tempat menaruh barang sementara sebelum pengapalan atau sebelum diangkut oleh truk menuju pabrik pengolahan yang letaknya di luar pelabuhan. Dia berjanji tetap menindaklanjuti laporan warga itu.  Isa Amsyari mengatakan, pihaknya sebagai regulator di Pelabuhan Marunda meminta semua korporasi yang berada di kawasan Marunda berkomitmen untuk tidak mencemari udara.  "Kewajiban mereka menjaga lingkungan dalam aktifivasnya agar tetap memperhatikan udara jangan sampai tercemar," terangnya.  Dia mengakui ada aksi sebagian warga yang menuntut perusahaan Karya Citra Nusantara (KCN) selaku pengelola kawasan pelabuhan untuk bertanggung jawab. "Itu salah alamat," sebutnya.  Sementara itu, Corporate Secretary PT KCN Bella Mardiana menyangsikan adanya paparan debu batu bara sampai ke kawasan permukiman. "Kecil sekali kemungkinan aktivitas bongkar muat batu bara di sini bisa mencapai permukiman," klaim Bella Mardiana.  Bella Mardiana mengaku bahwa Pelabuhan Marunda yang dikelola PT KCN terhalang dengan bangunan STIP (Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran). Kemudian pihaknya berusaha mengurangi risiko paparan debu. Langkahnya dengan menjalankan ketentuan atau SOP dari KSO seperti menyiram stock pile, memasang jaring tinggi yang dialiri air sehingga mampu meluruhkan debu yang mungkin tertiup ke udara. "Kami juga menutup muatan pada kendaraan pengangkut batu bara," tandasnya.

Warga Minta Perusahaan di Pelabuhan Marunda Tidak Cemari Lingkungan

warga marunda

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#warga marunda

Berita Terkini

Debu Hitam Kembali Cemari Marunda, Warga Minta Pemerintah Investigasi

Warga Marunda: Jangan Manfaatkan Kami untuk Kepentingan Tertentu

Warga Minta Perusahaan di Pelabuhan Marunda Tidak Cemari Lingkungan

Download Aplikasi JawaPos.com