<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/06/JKT_-Raker-Menteri-HAM-Dengan-Komisi-XIII-Bahas-Perlindungan-Terhadap-Pekerja-Migran_SALMAN-TOYIBI_-1JPG-1034609529.jpg" alt="Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai disela rapat kerja dengan komisi XIII di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai disela rapat kerja dengan komisi XIII di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menanggapi maraknya dugaan teror yang dialami sejumlah influencer usai menyampaikan kritik terhadap penanganan bencana banjir dan longsor di Sumatera. Pigai menegaskan, setiap dugaan teror harus disikapi secara serius melalui mekanisme hukum yang berlaku. &ldquo;Terkait maraknya teror yang menimpa influencer, saya minta kepada aparat kepolisian untuk mengusut secara tuntas agar diketahui apa motif dan siapa pelakunya,&rdquo; kata Pigai dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (2/1). Pigai mengapresiasi siapa pun, termasuk para influencer, yang menggunakan hak kebebasan berpendapat. Namun demikian, ia mengingatkan bahwa dalam praktiknya kritik yang disampaikan kerap bergeser menjadi serangan terhadap kehormatan individu maupun institusi. Ia juga menyinggung kemungkinan adanya pihak tertentu yang memanfaatkan situasi tersebut sebagai bentuk playing victim, untuk menaikkan jumlah pelanggan dan pengikut di media sosial, sekaligus memicu gangguan kehormatan interpersonal. Menurut Pigai, kehati-hatian diperlukan agar ruang demokrasi tidak disalahgunakan demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. &ldquo;Saat ini kita menikmati surplus demokrasi, yakni hak berpendapat atas pikiran dan perasaan yang dijamin tanpa adanya protokol lalu lintas. Dalam situasi ini, tidak mungkin institusi, apalagi negara, menghalangi kebebasan tersebut,&rdquo; tegas Pigai. Pigai juga mengingatkan para influencer agar dalam menyampaikan kritik tidak serta-merta memframing pemerintah sebagai pelaku teror. Menurutnya, hingga kini belum ada pihak yang dapat dipastikan bertanggung jawab tanpa melalui proses penyelidikan aparat penegak hukum. Ia menilai kebebasan berpendapat di ruang publik kerap diiringi dengan praktik penggiringan opini menggunakan logika sesat atau logical fallacy. Bentuknya antara lain serangan pribadi (ad hominem), manipulasi emosi, generalisasi berlebihan, hingga pengaburan hubungan sebab-akibat. Karena itu, Pigai mengajak masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh oleh pola-pola sesat pikir tersebut dan tetap bersikap rasional serta objektif dalam menilai informasi yang beredar di media sosial. Terkait penanganan bencana di Sumatera, Pigai menegaskan pemerintah telah menunjukkan keseriusan melalui kerja nyata yang sistematis, masif, dan terencana. Ia menyebut pemerintah menjalankan dua tahap utama, yakni tanggap darurat dan pembangunan infrastruktur, sebagai bagian dari pemulihan masyarakat terdampak. &ldquo;Semua orang tentu tahu dan telah menyaksikan bahwa hampir setiap minggu Presiden datang ke Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat,&rdquo; ujarnya. Pigai menolak keras segala bentuk framing yang menyudutkan pemerintah sebagai pelaku teror tanpa dasar hukum dan bukti yang sah. Ia menegaskan, jika memang terdapat teror, maka pelakunya bukanlah negara atau aktor pemerintah. Meski demikian, Pigai menegaskan pemerintah tetap menghormati sikap kritis dan demokratis dari siapa pun, termasuk influencer. "Agar kritik disampaikan secara bertanggung jawab, berbasis fakta, dan tidak dimanipulasi semata-mata demi kepentingan popularitas," pungkasnya. &nbsp;

Natalius Pigai minta polisi usut tuntas dugaan teror ke influencer dan ingatkan kritik jangan framing buruk pemerintah

Soal Teror ke Sejumlah Influencer, Natalius Pigai Tuding Ada Pihak yang Playing Victim untuk Naikkan Jumlah Pengikut di Medsos

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/23/JKT-1-DISKUSI-PUBLIK-SENI-MEDIUM-KRITIK-KEKUASAAN-FED-3JPG-3224090272.jpg" alt="Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid kritik kejangggalan revisi UU TNI yang dilakukan tertutup di hotel mewah saat hari libur. (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid kritik kejangggalan revisi UU TNI yang dilakukan tertutup di hotel mewah saat hari libur. (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menilai rentetan ancaman teror yang menimpa sejumlah influencer dan aktivis sebagai persoalan serius bagi demokrasi dan hak asasi manusia. Ia menegaskan, peristiwa tersebut tidak bisa dipandang sebagai kejahatan biasa semata. &ldquo;Rentetan teror yang menimpa aktivis Greenpeace Indonesia Iqbal Damanik, DJ Donny, Virdian Aurellio dan Sherly Annavita di penghujung tahun 2025 bukan sekadar kasus kriminal biasa, melainkan serangan teror terhadap kemerdekaan berpendapat warga negara yang dijamin konstitusi,&rdquo; kata Usman Hamid dalam keterangan tertulisnya, Kamis (1/1). Menurut Usman, bentuk teror yang dialami para korban menunjukkan eskalasi yang mengkhawatirkan. Ia menilai, pola intimidasi dilakukan secara berlapis dan tidak berdiri sendiri, melainkan dirancang untuk menekan suara kritis di ruang publik. &ldquo;Teror bangkai ayam, pelemparan telur busuk, vandalisme, hingga serangan bom molotov dan serangan digital adalah upaya sistematis untuk menciptakan iklim ketakutan,&rdquo; ucapnya. Ia menjelaskan terdapat benang merah yang jelas dari rangkaian serangan tersebut. Kritik yang disampaikan para influencer dan aktivis memiliki substansi yang sama, yakni menyuarakan keprihatinan atas kondisi lingkungan dan kemanusiaan di Sumatra. &ldquo;Pola serangan ini memiliki benang merah, yaitu pembungkaman kritik publik atas buruknya penanganan bencana ekologis di Sumatra akibat kebijakan pro-deforestasi,&rdquo; ujar Usman. Usman menilai kritik yang disampaikan para korban justru lahir dari kepedulian dan solidaritas kemanusiaan. Namun, respons yang muncul adalah intimidasi yang mengarah pada pembungkaman. &ldquo;Kritik yang lahir dari solidaritas kemanusiaan dan semangat perbaikan justru dibalas intimidasi fisik dan digital,&rdquo; tuturnya. Ia juga menyoroti pesan-pesan ancaman yang secara terang-terangan ditujukan kepada para korban. Menurutnya, hal tersebut mencerminkan lemahnya perlindungan hukum bagi warga yang menggunakan hak berpendapatnya. &ldquo;Dari pesan ancaman &lsquo;Mulutmu Harimaumu&rsquo; yang ditujukan kepada Iqbal, hingga Donny, Sherly dan Virdian menegaskan negara ini belum memiliki kewibawaan hukum sehingga orang tertentu berani melakukan teror digital dan fisik tanpa rasa takut pada hukum,&rdquo; cetus Usman. Amnesty International Indonesia, lanjut Usman, mendesak aparat penegak hukum untuk segera mengusut tuntas kasus-kasus teror tersebut. Ia menilai pembiaran hanya akan memperburuk situasi kebebasan sipil di Indonesia. Usman memperingatkan, jika teror semacam ini dibiarkan berlalu tanpa pertanggungjawaban hukum, maka negara akan dianggap abai terhadap kewajibannya melindungi hak warga negara. &ldquo;Jika teror berlalu tanpa pengusutan, negara secara tidak langsung merestui praktik anti-kritik dan memvalidasi kekhawatiran Amnesty bahwa 2025 adalah tahun malapetaka nasional HAM,&rdquo; tegasnya. Lebih lanjut, Usman menegaskan bahwa kebebasan berpendapat merupakan pilar penting demokrasi yang tidak boleh dikorbankan oleh intimidasi. Menurutnya, negara harus hadir untuk memastikan ruang kritik tetap aman bagi seluruh rakyat. "Perlindungan terhadap para pengkritik kebijakan publik bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi juga soal menjaga martabat demokrasi dan komitmen negara terhadap hak asasi manusia," pungkasnya.

Amnesty Indonesia ungkap ancaman teror pada influencer bentuk pembungkaman kritik rakyat. Tekan kebebasan berpendapat dan pentingnya lindung

Ancaman Teror Timpa Influencer, Amnesty Sebut Bentuk Pembungkaman Terhadap Kritik Rakyat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/31/molotov-3299615202.jpg" alt="Sejarah Bom Molotov, senjata rakyat sekaligus simbol melawan penindasan (Ilustrasi/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Sejarah Bom Molotov, senjata rakyat sekaligus simbol melawan penindasan (Ilustrasi/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Serangan teror dan intimidasi terhadap banyak warga yang kritis dan pemengaruh di media sosial, antara lain Iqbal Damanik (Aktivis Greenpeace), Ramond Dony Adam (DJ Donny), Sherly Annavita, Virdian Aurellio, dan @pitengz_oposipit, dinilai sebuah serangan terhadap nilai demokrasi dan kemerdekaan menyampaikan pikiran dan pendapat, yang dijamin oleh konstitusi dan regulasi. Selain itu, serangan berupa teror dan intimidasi terhadap warga negara yang kritis, dinilai menjadi penanda buruk di rezim pemerintahan Prabowo-Gibran. Menyikapi hal ini, koalisi masyarakat sipil, mengatakan jika hal ini semakin menunjukkan muka tebal rezim yang berpihak pada kelaliman. &ldquo;Perlu diingat bahwa jelang pengesahan RUU TNI yang mengalami penolakan masif oleh publik juga terjadi teror dan intimidasi terhadap beberapa aktivis HAM, mulai dari dibuntuti dan dimonitor kantornya, diblokade kendaraannya di tengah jalan raya, ancaman via telpon dan Whatsapp, didatangi rumahnya, dan tindakan lainnya,&rdquo; kata koalisi masyarakat sipil, dalam siaran pers, Rabu (31/12). Koalisi mengatakan serangan terhadap warga yang kritis ini menunjukkan dua kegagalan penyelenggara negara untuk menjaga dan melindungi warga negara. Pertama, penyelenggara negara telah membiarkan serangan teror dan intimidasi terjadi tanpa ada respon dan sikap yang tegas untuk menghukum para pelaku teror dan intimidasi. &ldquo;Seperti diketahui, sejumlah korban teror dan intimidasi merupakan individu yang lantang dalam menyampaikan kondisi, fakta dan pandangannya terkait dengan lambannya pemerintah dalam merespon dan menanggulangi bencana yang ada di Sumatera,&rdquo; terang koalisi. Kedua, kata koalisi, penyelenggara negara gagal untuk mendengarkan dan juga mengurai aspirasi kritis warga negara dan menormalisasi bentuk-bentuk tindakan yang mengabaikan suara publik dalam penanganan bencana dan sejumlah isu publik lainnya. Pemerintah kata koalisi, terlalu jumawa dan anti kritik sehingga seakan lupa bahwa warga negara adalah bagian paling penting dalam setiap urusan dan kebijakan publik yang diambil oleh penyelenggara negara. Dan juga merupakan bagian paling penting dalam ruang pengawasan agar jalannya pemerintahan tetap akuntabel dan tidak mengarah pada kekuasaan yang sewenang-wenang. &ldquo;Kegagalan ini semakin membuktikan bahwa tidak ada yang bisa diharapkan dari pemerintah untuk memenuhi dan melindungi hak asasi warga negara,&rdquo; tandas koalisi. Warga Jaga Warga Koalisi menambahkan, kepedulian dari warga yang kritis termasuk para pemengaruh di media sosial terhadap kondisi masyarakat terdampak bencana di Sumatera, adalah sebuah ekspresi solidaritas dan tanggung jawab yang menunjukkan kecintaan dan keberpihakan mereka terhadap warga negara yang mengalami duka dan luka. Ekspresi publik yang mereka sampaikan di sejumlah media sosial adalah merupakan respon natural dari nilai solidaritas. Oleh karena itu, tindakan teror dan intimidasi kepada mereka yang kritis adalah sebuah pelecehan terhadap semangat gotong royong dan usaha untuk memulihkan situasi bencana, dan juga membantu masyarakat yang sampai sekarang masih belum mendapatkan akses terhadap bantuan pasca bencana. &ldquo;Respon buruk dan nirempatik terus didengungkan oleh para pejabat dan penyelenggara negara, mulai dari upaya untuk mengintimidasi media dalam melakukan pewartaan yang positif, serangan dari para pendengung yang tentu mengaburkan fakta dan kondisi sesungguhnya hingga teror dan intimidasi kepada warga negara,&rdquo; jelas koalisi. Menurut koalisi, Iintimidasi dan teror yang dialamatkan tidak bisa hanya dilihat sebagai serangan dan atau ancaman yang sifatnya individual, melainkan harus dilihat sebagai upaya serta tindakan untuk membungkam kritik, partisipasi publik dan melanggengkan ketidakadilan yang terjadi. Situasi ini kata koalisi, mau tidak mau menjadi penanda bagi kita untuk menjaga satu sama lain. Warga jaga warga. Koalisi masyarakat sipil tidak akan mendorong tuntutan dan desakan, karena kami rasa tuntutan atau desakan tidak akan banyak berguna dalam rezim penguasa yang pongah dan lalim. Kami justru mengajak kepada masyarakat luas untuk terus bersama saling menjaga setiap orang yang hari ini meluapkan ekspresi dan pendapatnya atas buruknya kualitas penyelenggara negara Indonesia. "Solidaritas antar warga dalam situasi krisis adalah bukti paling nyata dan menohok untuk menyampaikan bahwa tidak ada yang bisa diharapkan dari pemerintahan ini,&rdquo; urai koalisi. Koalisi melanjutkan, pernyataan sikap bersama yang didukung oleh 91 lembaga dan kolektif serta 51 individu ini juga menjadi pengingat bahwa teror, ancaman, intimidasi tidak akan menghambat warga untuk terus bersuara dan menyajikan kebenaran atas situasi penanganan bencana yang buruk oleh pemerintah. &ldquo;Kami akan terus bersama dan membantu warga masyarakat terdampak bencana, menjaga satu sama lain, agar tetap berani membongkar kebohongan dan bersama menuntut pertanggungjawaban negara dengan menetapkan status bencana nasional di Sumatera,&rdquo; tukas koalisi. &nbsp;

Serangan teror dan intimidasi terhadap banyak warga yang kritis,  dinilai sebuah serangan terhadap nilai demokrasi

Teror dan Intimidasi Kepada Figur Kritis Dinilai Bentuk Kegagalan Penyelenggara Negara untuk Jaga dan Lindungi Warganya

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/04/2fc59b39-c64d-43c8-beb1-dadaeb555008-272974260.jpeg" alt="Eri Cahyadi saat ikrar Jogo Suroboyo, Jogo Indonesia." width="100%">
<figcaption>Eri Cahyadi saat ikrar Jogo Suroboyo, Jogo Indonesia.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang bersama-sama memulihkan dan menjaga situasi sosial dan keamanan di Kota Pahlawan. Eri kini mengajak semua kalangan masyarakat untuk kembali beraktivitas seperti semula. &ldquo;Matur nuwun kepada semuanya yang sudah menjaga keguyuban dan keamanan kota. Ayo terus jaga Surabaya tetap kondusif dan nyaman. Arek Suroboyo menjaga kotanya dengan tulus,&rdquo; ujar Eri seusai ikrar &ldquo;Jogo Suroboyo, Jogo Indonesia&rdquo; yang diikuti ribuan warga, Kamis (4/9). Eri mengatakan, masyarakat bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Tidak perlu merasa cemas, karena perangkat kampung, kepolisian, dan berbagai elemen masyarakat lain akan terus bergotong royong membuat Surabaya aman dan nyaman. &ldquo;Yang mau cangkrukan, ayo ke warung kopi atau kafe. Yang mau mengerjakan tugas kuliah sambil nongkrong, ayo ke tempat langganan kalian. Yang mau buka toko, ayo dibuka tokonya. Yang bekerja antar barang, ayo jalan. Yang mau ketemu klien bisnis, jangan ragu. Yang mau olahraga lari keliling kota, langsung saja berangkat,&rdquo; ujar Eri. Demikian pula bidang pendidikan, kata Eri, akan kembali memulai aktivitas belajar-mengajar di sekolah setelah sempat menjalani kegiatan secara daring pada 1-4 September 2025. &ldquo;Anak-anak kembali sekolah dengan gembira. Orang tua tidak perlu cemas,&rdquo; ujarnya. Eri mengatakan, dengan memulai beraktivitas seperti biasa, maka kehidupan sosial-ekonomi akan bisa pulih dan bangkit. Perekonomian bisa kembali bergerak. &ldquo;Kita harus segera bergerak. Kalau orang takut berusaha, ekonomi mandeg, yang rugi adalah masyarakat sendiri. Maka ayo sekarang kita beraktivitas normal dan kembali menggerakkan perekonomian,&rdquo; tuturnya. Dari sisi Pemkot Surabaya, Eri memastikan akan terus membenahi pelayanan publik yang ada. Kualitas program untuk masyarakat juga terus ditingkatkan, seperti beasiswa pendidikan, pelayanan kesehatan, dan sebagainya. &ldquo;Untuk efisiensi, Pemkot Surabaya juga telah lama meniadakan anggaran-anggaran yang kurang relevan, seperti perjalanan dinas ke luar negeri,&rdquo; jelasnya. Termasuk soal transparansi, imbuh Eri, Pemkot Surabaya semakin serius dalam memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Komitmen ini diwujudkan dengan menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pencegahan, Pelaporan, dan Pengendalian Gratifikasi. &nbsp; Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menegaskan bahwa peraturan ini menjadi pedoman bagi seluruh pegawai untuk tidak hanya melaporkan, tetapi juga menolak gratifikasi. "Kami ingin membangun birokrasi yang bersih, transparan, dan akuntabel," tegas Eri. &nbsp; Untuk memperkuat kampanye ini, Pemkot Surabaya memasang media sosialisasi berupa banner, poster, dan flyer di berbagai titik pelayanan publik seperti kantor kelurahan, kecamatan, rumah sakit, sekolah, hingga Mall Pelayanan Publik (MPP) Siola. Pemasangan ini bertujuan menegaskan kepada masyarakat bahwa segala bentuk pemberian terkait jabatan, baik uang, barang, atau fasilitas, termasuk gratifikasi yang wajib ditolak atau dilaporkan. &nbsp; &ldquo;Kami ingin masyarakat memahami bahwa tidak ada biaya tambahan untuk layanan publik di Surabaya, kecuali yang sudah ditetapkan resmi. Masyarakat juga tidak boleh memberikan hadiah atau imbalan kepada pegawai. Melalui pemasangan banner, flyer, dan poster, pesan ini diharapkan dapat diterima dengan baik oleh seluruh masyarakat,&rdquo; jelasnya.

Eri mengatakan, masyarakat bisa kembali beraktivitas seperti biasa di Surabaya. Warga tidak perlu merasa cemas.

Terima Kasih Semua Jaga Surabaya, Mari Beraktivitas seperti Biasa

warga jaga warga

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#warga jaga warga

Berita Terkini

Soal Teror ke Sejumlah Influencer, Natalius Pigai Tuding Ada Pihak yang Playing Victim untuk Naikkan Jumlah Pengikut di Medsos

Ancaman Teror Timpa Influencer, Amnesty Sebut Bentuk Pembungkaman Terhadap Kritik Rakyat

Teror dan Intimidasi Kepada Figur Kritis Dinilai Bentuk Kegagalan Penyelenggara Negara untuk Jaga dan Lindungi Warganya

Terima Kasih Semua Jaga Surabaya, Mari Beraktivitas seperti Biasa

Download Aplikasi JawaPos.com