<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/15/Di-Guyur-Hujan-TPS-033-Bojong-Koneng-Hambalang-Tetap-Ramai-Dery-Ridwansah-5JPG-2549697970.jpg" alt="Warga menunjukkan menggunakan hak pilihnya di TPS 033, Kampung Curug, Desa Bojong Koneng, Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat, Rabu (14/2/2024)." width="100%">
<figcaption>Warga menunjukkan menggunakan hak pilihnya di TPS 033, Kampung Curug, Desa Bojong Koneng, Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat, Rabu (14/2/2024).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komnas HAM ikut menyampaikan sejumlah catatan penyelenggaraan pemilu. Mulai temuan dugaan pelanggaran netralitas hingga sulitnya akses kaum marjinal-rentan dalam menggunakan hak pilih. Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyatakan, berdasar temuan Komnas HAM, hampir seluruh rumah sakit tidak memiliki TPS khusus. &rdquo;Sehingga ratusan tenaga kesehatan dan pasien kehilangan hak pilih,&rdquo; ujarnya. Bukan hanya nakes dan pasien, Komnas HAM juga mendapati ribuan warga binaan lembaga pemasyarakatan (WBP) tidak bisa mencoblos. Misalnya, 1.804 WBP di Lapas Kelas I Medan tak memiliki e-KTP. Mereka juga tidak terdaftar sebagai DPT dan DPTb. Di Rutan Kelas II-B Poso, sebanyak 205 WBP yang masuk DPTb tidak bisa nyoblos lantaran kekurangan surat suara. Kondisi serupa terjadi di Lapas Kelas II-A Manado. Total 101 WBP gagal nyoblos gara-gara masalah yang sama. Situasi yang sama pun terjadi di IKN. Menurut Atnike, banyak pekerja di IKN yang tidak bisa memilih karena tak mendapat sosialisasi untuk mengurus surat pindah memilih ke lokasi kerja di IKN. Catatan yang tak kalah penting adalah meninggalnya 71 petugas pemilu dan 3.909 petugas yang jatuh sakit. (far/syn/tyo/c18/bay)

Komnas HAM ikut menyampaikan sejumlah catatan penyelenggaraan pemilu. Mulai temuan dugaan pelanggaran netralitas hingga sulitnya akses kaum

Temuan Komnas HAM Terkait Pemilu 2024, Ribuan Napi Gagal Nyoblos

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/24/343-Napi-Remisi-Natal-225922174.jpg" alt="Suasana Lapas Sampit saat Hari Kemerdekaan beberapa waktu lalu / sumber: Radar Sampit" width="100%">
<figcaption>Suasana Lapas Sampit saat Hari Kemerdekaan beberapa waktu lalu / sumber: Radar Sampit</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash;&nbsp;Sebanyak 45 warga binaan pemasyarakatan (WBP) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, telah diberikan remisi khusus. Dikutip dari Jawa Pos Radar Sampit pada Minggu (24/12), remisi ini diberikan dalam rangka perayaan Hari Raya Natal tahun 2023. Kepala Lapas Sampit, Meldy Putra, menyatakan bahwa para WBP yang memenuhi syarat telah diberikan remisi khusus. Meldy menjelaskan bahwa remisi khusus keagamaan seperti ini diberikan pada hari besar keagamaan. Remisi disesuaikan dengan agama yang dianut oleh masing-masing WBP dan setelah memenuhi persyaratan administratif dan substantif yang ditetapkan. Lapas Sampit saat ini memiliki total 842 WBP, di mana 63 di antaranya menganut agama Nasrani. Namun, hanya 45 WBP yang memenuhi syarat, sedangkan 18 WBP lainnya tidak memenuhi syarat karena masih berstatus tahanan atau belum menjalani masa pidana selama 5 bulan. Meldy menyebutkan bahwa WBP yang mendapat remisi khusus Natal 2023 memiliki beragam latar belakang perkara, termasuk 17 orang dengan kasus narkotika, 1 kasus korupsi, dan 27 kasus pidana umum. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/013651971/jelang-malam-natal-lalu-lintas-di-depan-gereja-katedral-jakarta-mulai-padat">Jelang Malam Natal, Lalu-lintas di Depan Gereja Katedral Jakarta mulai Padat </a> Dari 45 WBP tersebut, mereka menerima potongan masa tahanan dengan durasi yang bervariasi, yaitu 15 hari untuk 15 orang, 1 bulan untuk 25 orang, dan 1 bulan 15 hari untuk 5 orang. Kepala Lapas berharap bahwa remisi khusus yang diberikan dapat menjadi motivasi bagi WBP tersebut untuk terus melakukan perbaikan diri dan menjauhi tindakan yang melanggar hukum. Pemberian remisi ini dianggap sebagai bentuk penghargaan dari negara terhadap narapidana yang berupaya untuk berbuat baik, memperbaiki diri, dan kembali menjadi anggota masyarakat yang bermanfaat. Meldy menyatakan bahwa Surat Keputusan (SK) remisi khusus Natal 2023 ini akan diserahkan kepada para WBP pada tanggal 25 Desember 2023. Sebelumnya, ia juga menyampaikan selamat kepada WBP yang mendapat remisi dan mengingatkan untuk menjadi individu yang taat hukum, berakhlak mulia, dan berguna bagi bangsa negara ke depannya. &nbsp;***

45 warga binaan pemasyarakatan di Lapas Kelas II B Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, telah diberikan remisi khusus.

Lapas Sampit Beri Remisi Khusus Sambut Hari Natal, Kalapas: Motivasi untuk Terus Melakukan Perbaikan Diri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/16/WhatsApp-Image-2023-08-16-at-142435-2614911465.jpg" alt="Kakanwil Kemenkumham Jawa Timur Imam Jauhari." width="100%">
<figcaption>Kakanwil Kemenkumham Jawa Timur Imam Jauhari.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kanwil Kemenkumham Jatim usulkan 17.106 narapidana mendapatkan Remisi Umum Kemerdekaan RI. Atau lebih dari separo dari total warga binaan pemasyarakatan (WBP) di Jatim yaitu 29.070 orang. Rinciannya, 22.905 berstatus narapidana dan sisanya 6.165 masih berstatus tahanan. &rdquo;Semua, 39 lapas dan rutan di Jatim mengusulkan narapidana untuk mendapatkan remisi umum kemerdekaan,&rdquo; ujar Kakanwil Kemenkumham Jatim Imam Jauhari. Meski bersifat umum, tetap ada ketentuan syarat yang harus dipenuhi narapidana untuk mendapatkan remisi kemerdekaan. Salah satunya adalah berkelakuan baik. &rdquo;Kami juga melakukan assessment untuk mengukur apakah narapidana tersebut telah menunjukkan perubahan perilaku atau belum,&rdquo; lanjut Imam. Banyaknya jumlah warga binaan yang diusulkan, lanjut Imam, karena beberapa hal. &rdquo;Salah satunya karena diberlakukan UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan telah terbitnya petunjuk teknis (juknis) pemenuhan hak bersyarat terhadap warga binaan,&rdquo; ujar Imam. Imam menjelaskan, pada pasal 10 UU Pemasyarakatan, mengamanatkan bahwa seluruh warga binaan berhak mendapatkan hak yang sama. Seperti hak integrasi seperti cuti bersyarat (CB), pembebasan bersyarat (PB), cuti menjelang bebas(CMB), maupun hak remisi. &rdquo;Terkecuali warga binaan yang divonis dengan seumur hidup maupun mati,&rdquo; ujar Imam Jauhari.

Kanwil Kemenkumham Jatim usulkan 17.106 narapidana dapat Remisi Kemerdekaan dari total warga binaan pemasyarakatan (WBP) 29.070 orang

Kemenkumham Jawa Timur Usulkan 17.106 Narapidana Terima Remisi Umum Kemerdekaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/15/WhatsApp-Image-2023-08-15-at-165530-965770872.jpeg" alt="Delapan warga binaan pemasyarakatan Lapas Kelas IIA Sidoarjo menghirup udara bebas hari ini (15/8), usai mendapat cuti bersyarat dan pembebasan bersyarat." width="100%">
<figcaption>Delapan warga binaan pemasyarakatan Lapas Kelas IIA Sidoarjo menghirup udara bebas hari ini (15/8), usai mendapat cuti bersyarat dan pembebasan bersyarat.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kebahagiaan dan keceriaan terlihat pada delapan warga binaan pemasyarakatan (WBP) Lapas Kelas IIA Sidoarjo. Mereka telah menghirup udara bebas hari ini (15/8). Mereka bebas usai mendapat hak integrasi berupa cuti bersyarat (CB) dan pembebasan bersyarat (PB). Kedelapan narapidana sujud syukur di depan pintu utama lapas yang dipimpin Faozul Ansori itu. Mereka lalu dibawa ke Balai Pemasyarakatan (Bapas) Surabaya. &rdquo;Delapan orang yang bebas. Tiga mendapatkan PB dan 5 mendapatkan CB,&rdquo; ujar Kakanwil Kemenkumham Jatim Imam Jauhari. Nanti, mereka mengikuti program pembimbingan di balai pemasyarakatan. Program pembimbingan bervariasi, mulai dari wajib lapor hingga program lain di Griya Abhipraya. &rdquo;Status mereka tidak lagi sebagai narapidana tetapi menjadi klien pemasyarakatan,&rdquo; lanjut Imam. Salah satu narapidana yang mendapatkan cuti bersyarat, Hans mengaku sangat senang. Pria 50 tahun itu mendapatkan pelayanan yang baik dari pihak lapas. &rdquo;Saya dapat remisi dan sebagainya. Sebelumnya saya tetap menjalani 10 bulan 13 hari. Alhamdulillah senang, hari ini bisa bebas dan di sini kita juga dibina dengan baik dengan bapak-bapak, diajari cara masak, berjualan, buat es jus, dan sebagainya (keterampilan),&rdquo; ujar Hans, pria asal Sidoarjo yang divonis satu tahun empat bulan. Pria yang terjerat kasus penggelapan itu mengaku kapok. Dia berharap bisa menjalani hidup yang lebih baik ke depannya. &rdquo;Harapan saya setelah menjalaninya bisa lebih baik dan bisa diterima kembali oleh masyarakat,&rdquo; ucap Hans. Sementara itu, Kasi Binadik Lapas Sidoarjo Dedi Nugroho mengatakan, hak bersyarat diberikan karena kedelapan narapidana itu telah memenuhi beberapa syarat. Salah satunya karena telah menjalani 2/3 masa hukuman. &rdquo;Selain itu, mereka selama ini aktif mengikuti pembinaan dan berkelakuan baik serta menunjukkan perilaku yang positif,&rdquo; terang Dedi.

delapan warga binaan pemasyarakatan Lapas Sidoarjo menghirup udara bebas hari ini (15/8), mendapat cuti bersyarat dan pembebasan bersyarat

Dapat Hak Pembebasan dan Cuti Bersyarat, Delapan WBP Lapas Kelas IIA Sidoarjo Sujud Syukur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/image5.jpg" alt="ILustrasi Kegiatan napi dalam lapas. (Dok JawaPos)" width="100%">
<figcaption>ILustrasi Kegiatan napi dalam lapas. (Dok JawaPos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kepala Kanwil Kemenkumham Riau Mhd. Jahari Sitepu mengatakan pihaknya telah mengirimkan usulan 7.825 narapidana untuk mendapatkan Remisi Khusus Idul Fitri yang masing-masing sebanyak sebanyak 7.797 napi diusulkan mendapatkan remisi khusus (RK) I, dan 28 orang mendapatkan RK II. "Data ini masih bisa berubah karena menjelang Idul Fitri 1444 Hijriah masih bisa mengusulkan remisi dan semua sudah sesuai prosedur. Kepastian jumlah narapidana yang akan mendapatkan remisi akan kita sampaikan pada 1 Syawal 1444 Hijriah," kata Mhd. Jahari Sitepu di Pekanbaru, Senin, (17/4). Ia mengatakan, untuk besaran RK Idul Fitri yang akan diterima bervariasi jumlahnya. Potongan masa hukuman selama 15 hari diperuntukkan bagi napi yang telah memenuhi syarat dan menjalani pidana selama 6 sampai 12 bulan. Lalu remisi selama 1 bulan untuk yang telah menjalani pidana pada tahun pertama sampai tahun ketiga.&nbsp;Sedangkan pada tahun keempat dan kelima masa pidananya napi berhak memperoleh remisi sebanyak 1 bulan 15 hari. "Remisi khusus keagamaan ini diberikan maksimal selama 2 bulan bagi yang masa hukuman sudah sampai tahun keenam dan seterusnya," kata Jahari. Ia menjelaskan, remisi merupakan bentuk apresiasi negara atas pencapaian yang telah dilakukan oleh&nbsp;Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Ia berharap seluruh WBP dapat terus berkelakuan baik dan menyesali perbuatannya yang melanggar hukum tersebut. WBP juga diminta berperan aktif dalam mengikuti segala bentuk program pembinaan dan senantiasa mematuhi aturan hukum serta tata tertib di lapas/rutan/LPKA. Pemberian remisi ini diharapkan menjadi penyemangat bagi WBP untuk terus memperbaiki diri, meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT sang pencipta serta membentuk diri menjadi insan yang terampil sehingga nanti dapat menjadi warga yang aktif dan produktif dalam pembangunan. Kepala Kanwil Kemenkumham Riau memastikan proses pemberian remisi ini berjalan transparan dan bebas dari praktek pungutan liar sebab setiap proses pelaksanaan pengusulan menggunakan Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) secara otomatis. SDP akan otomatis mengusulkan remisi apabila narapidana tersebut memang telah memenuhi syarat. Begitu pula sebaliknya sistem akan otomatis menolak apabila tidak memenuhi syarat. "Apabila masyarakat menemukan indikasi kecurangan, ada pungli dan gratifikasi, bisa melaporkan ke saya langsung atau ke Call Center Kemenkumham Riau di nomor 081261331866. Akan langsung saya tindaklanjuti dan tindak tegas," ujar&nbsp;Jahari.

Remisi merupakan bentuk apresiasi negara atas pencapaian yang telah dilakukan oleh Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).

7.825 Napi Riau Diusulkan Dapat Remisi Khusus Agama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/20210911_135355_1600x8901.jpg" alt="Ilustrasi aktivitas sejumlah narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Palu. Erel/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi aktivitas sejumlah narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Palu. Erel/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Otoritas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Palu bantah ada pengungkapan kasus pengendalian narkoba oleh Polda Sulawesi Tengah dengan melibatkan salah satu warga binaan. Pelaku disebut menjadi tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari hasil penjualan barang tersebut.  ”Informasi beredar adanya dugaan IL merupakan salah satu warga binaan kami mengendalikan narkoba dari Lapas atas kasus TPPU, kami menegaskan hingga saat ini tidak ada pengungkapan kasus di lingkungan Lapas,” kata Kepala Lapas Kelas IIA Palu Gunawan seperti dilansir dari Antara di Palu.  Keterlibatan IL dalam kasus itu, hasil dari pengembangan penyelidikan Polda Sulteng yang saat ini statusnya menjadi tersangka TPPU.  Gunawan menyatakan, pihaknya siap berkolaborasi dengan kepolisian dalam penyelesaian kasus TPPU yang saat ini sedang berproses. ”Kami terbuka dan siap membantu kepolisian dalam penanganan kasus ini,” ucap Gunawan.  Menurut dia, pihaknya lebih memperketat pengawasan aktivitas seluruh warga binaan. Termasuk memperketat pemeriksaan barang-barang bawaan pembesuk.  ”Kami juga rutin melakukan razia ke setiap kamar warga binaan di lingkup Lapas Klas IIA Palu,” terang Gunawan.  Sebelumnya, Polda Sulteng mengungkap jaringan kasus TPPU dari peredaran narkotika jenis sabu-sabu di Lapas Palu. Polisi menyita aset dari tersangka sebesar Rp 9,3 miliar.  Dalam kasus tersebut, kepolisian mengamankan tiga tersangka yakni IL, SK, dan KAS yang masih memiliki hubungan keluarga dekat. Dari pengembangan itu, polisi menyita barang bukti berupa dua unit rumah, tiga bidang tanah, satu rumah toko (ruko), enam unit kendaraan roda empat, dan 24 kendaraan roda dua, dengan total aset senilai Rp 9,3 miliar.  ”Ketiganya memiliki peran masing-masing. IL bertugas mengendalikan narkoba dari Lapas, sedangkan SK bertugas membuat rekening atas nama orang lain lalu digunakan untuk menampung uang dari hasil jual beli narkoba. Sedangkan KAS bertugas menyembunyikan harta tidak bergerak dari hasil kegiatan mereka,” jelas Kabidhumas Polda Sulteng Kombespol Didik Supranoto saat konferensi pers terkait kasus TPPU di Kota Palu, Senin (30/1).

Lapas Palu Bantah Ada Kasus Narkoba Dikendalikan dari Dalam Lapas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/image5.jpg" alt="ILustrasi Kegiatan napi dalam lapas. (Dok JawaPos)" width="100%">
<figcaption>ILustrasi Kegiatan napi dalam lapas. (Dok JawaPos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sepuluh hari menjelang Natal, Kanwil Kemenkumham Jatim mengusulkan 391 warga binaan untuk mendapatkan Remisi Khusus Natal 2022.  Plt Kepala Kanwil Kemenkumham Jatim Agung Krisna menyebutkan, para narapidana yang diusulkan mendapatkan remisi Natal itu tersebar di 35 lapas/ rutan di seluruh Jatim. ”Sudah kami usulkan. Rinciannya 390 warga binaan dan 1 anak didik pemasyarakatan, sekarang tinggal menunggu SK dari Ditjenpas,” ujar Agung, Jumat (16/12).  Remisi Khusus Natal hanya diberikan kepada narapidana yang beragama Kristen Protestan dan Katolik. Total terdapat 698 warga binaan dan anak didik pemasyarakatan. Sebanyak 532 orang di antaranya beragama Kristen Protestan dan 166 beragama Katolik.  Agung mengingatkan, remisi tersebut bersifat khusus. Sehingga terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi.  ”Minimal menjalani enam bulan masa pidana dan berkelakuan baik berdasar sistem penilaian pembinaan narapidana (SPPN) yang terdokumentasi dengan baik karena sudah ada basis data digitalnya,” terang Agung.  Dengan penilaian SPPN itu, lanjut dia, warga binaan harus mendapatkan nilai minimal baik. Indikator minimal baik adalah dengan tidak melakukan pelanggaran tata tertib dan mengikuti pembinaan yang telah ditetapkan.  Penilai dalam SPPN itu adalah wali pemasyarakatan yang menilai berasal dari unsur pembinaan, kamtib, dan pengamanan. ”Remisi yang diberikan paling lama 2 bulan dan paling rendah 15 hari,” ungkap Agung.  Besaran remisi yang didapatkan tergantung pada warga binaan yang telah menjalani pidana selama 6-12 bulan memperoleh remisi 15 hari. Sedangkan warga binaan yang telah menjalani 12 bulan atau lebih, pada tahun pertama hingga ketiga, memperoleh remisi 1 bulan.  Pada tahun keempat dan kelima masa pidana memperoleh remisi 1 bulan 15 hari. Dan tahun keenam dan seterusnya mendapat remisi 2 bulan. Remisi tambahan juga bisa diberikan kepada narapidana yang dianggap berjasa kepada negara dan membantu kegiatan dinas di lapas/rutan.  Agung menambahkan, banyaknya warga binaan yang diusulkan mendapat remisi itu berarti pembinaan dari lapas/rutan jajaran Kemenkumham Jatim makin baik. Sebab, sekaligus menjadi indikator perilaku narapidana yang semakin baik.  ”Bila pembinaan baik, segala jenis potensi kerusuhan bisa ditangkal, alhamdulillah selama 2022 ini kondisi lapas/rutan di Jatim relatif aman,” urai Agung.  Agung melanjutkan, remisi itu bukan menunjukkan obral hukuman. Namun, sesuai dengan semangat pemasyarakatan dengan tujuan agar narapidana cepat kembali ke masyarakat dan keluarga.  ”Sehingga bisa menjalani hidup yang lebih baik dan bisa diterima masyarakat,” tutur Agung.

Jelang Natal, Kemenkumham Jatim Usulkan Remisi untuk 391 Napi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/IMG-20221116-WA0019-1.jpg" alt="Warga binaan Lapas Surabaya dibebaskan pada Selasa (15/11). Humas Kemenkumham Jatim" width="100%">
<figcaption>Warga binaan Lapas Surabaya dibebaskan pada Selasa (15/11). Humas Kemenkumham Jatim</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sebanyak 74 warga binaan Lapas Surabaya dibebaskan pada Selasa (15/11). Dari jumlah itu, 51 di antaranya warga binaan bebas bersyarat. Sementara 23 lainnya berstatus bebas murni.  Kakanwil Kemenkumham Jatim Zaeroji menjelaskan, pembebasan itu karena beberapa hal. ”Salah satunya karena diberlakukannya UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan telah terbitnya petunjuk teknis (juknis) tentang pemenuhan hak bersyarat terhadap warga binaan,” papar Zaeroji, Rabu (16/11).  Dalam pasal 10 UU Pemasyarakatan, Zaeroji menjelaskan, seluruh warga binaan mendapatkan hak yang sama. Seperti hak integrasi seperti cuti bersyarat (CB), pembebasan bersyarat (PB), cuti menjelang bebas (CMB), maupun hak remisi.  ”Terkecuali warga binaan yang divonis dengan seumur hidup maupun mati,” terang Zaeroji.  Karena merupakan hak bersyarat, hak tersebut baru bisa didapat dengan menjalankan kewajiban selama di lapas. Yaitu dengan menaati peraturan tata tertib, mengikuti program pembinaan secara tertib, memelihara kehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai, serta menghormati hak asasi setiap orang.  ”Tidak hanya itu, syarat lain yaitu telah menunjukkan penurunan risiko melalui assessment,” ujar Zaeroji.  Sementara itu, warga binaan yang bebas murni mayoritas telah selesai menjalani masa hukuman subsider. Mereka sempat mendapat remisi umum kemerdekaan RI, namun para napi tidak menjalankan pidana tambahan seperti membayar denda. Rata-rata masa subsider yang harus dijalani selama tiga bulan.  ”Mereka banyak yang sebenarnya bisa bebas pada 17 Agustus karena mendapat remisi umum, namun karena masih ada denda yang belum dibayar, sehingga harus menjalani subsider,” ungkap Zaeroji.  Zaeroji menegaskan, layanan kepengurusan integrasi maupun remisi tersebut gratis. Karena semua proses otomatis berdasar sistem database pemasyarakatan.  ”Pelayanan kepengurusannya gratis, jika masyarakat menemukan penyimpangan, segera laporkan ke kami, akan segera kami tindak lanjuti,” jelas Zaeroji.  Sementara itu, Kalapas Kelas I Surabaya Jalu Yuswa Panjang mengungkapkan rasa bahagia karena bisa melihat warga binaan bisa bebas dan bertemu kembali keluarga. ”Sampaikan salam hormat saya kepada keluarga, perbaiki komunikasi dengan mereka, dan jangan lupa minta maaf kepada orang tua,” ujar Jalu.  Jalu juga berpesan kepada mereka agar membawa nama baik lapas kepada masyarakat. Salah satunya dengan menjaga tingkah laku ketika berkumpul dengan masyarakat.  ”Jangan kecewakan keluarga yang sudah menunggu kalian semua dan bagi yang sudah berkeluarga jangan lupa untuk menafkahi keluarganya,” ucap Jalu.  Salah satu warga binaan yang mendapatkan pembebasan bersyarat adalah MS. Pria yang harus dibantu dengan kursi roda itu terlihat sangat bahagia dan bersyukur bisa mendapatkan hak pembebasan bersyarat. Dia dijemput keluarganya.  ”Alhamdulillah selama di lapas kami diperhatikan dengan baik, terutama petugas di klinik lapas yang merawat saya,” ujar MS, pria yang menderita stroke itu.  Salah satu warga binaan yang lain berinisial BM berterima kasih kepada Lapas Surabaya yang telah memberikan pembinaan baik kepribadian dan kemandirian. Selama di lapas, dia mendapatkan pembinaan kerohanian seperti pengajian rutin.  ”Saya diikutkan pelatihan pengelasan, saya juga diberikan ruang untuk bermain musik, dan saat ini saya juga punya kesempatan mengikuti pendidikan kejar paket C di lapas,” ujar BM.

Puluhan Napi Lapas Kelas 1 Surabaya Dibebaskan Berkat UU 22 Tahun 2022

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/IMG-20221113-WA0035.jpg" alt="Petugas Lapas Sidoarjo menemui warga. Humas Kemenkumham Jatim" width="100%">
<figcaption>Petugas Lapas Sidoarjo menemui warga. Humas Kemenkumham Jatim</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Petugas Lapas Sidoarjo, Kanwil Kemenkumham Jatim menggelar layanan inovasi pemasyarakatan masuk desa (SiPemuda) di Kantor Desa Gedangan, Minggu (13/11). Warga pun banyak bertanya tentang tata cara pembebasan bersyarat.  Salah satu warga yang memantik diskusi terkait alur dan tata cara pemberian hak pembebasan bersyarat adalah Joko. Dia bertanya terkait persyaratan administrasi yang perlu disiapkan agar anaknya yang sedang menjalani masa pembinaan di lapas bisa mendapatkan hak pembebasan bersyarat.  ”Kami ini masih belum sepenuhnya paham terkait syarat yang harus kami penuhi, padahal kami juga pengen segera bertemu dengan anak kami,” tutur Joko.  Kepala Lapas Sidoarjo Teguh Pamuji mengatakan, layanan SiPemuda menjadi upaya untuk semakin mendekatkan layanan lapas ke masyarakat. Selama ini, banyak masyarakat yang masih bingung dengan hak-hak keluarganya yang sedang menjalani pembinaan. Yaitu hak dasar dan hak bersyarat.  ”Untuk hak dasar selama ini tidak ada masalah. Namun, untuk hak bersyarat, masih banyak masyarakat yang kebingungan untuk melengkapi persyaratannya,” ujar Teguh.  Hak bersyarat yang dimaksud seperti pemberian remisi, asimilasi, hingga pembebasan bersyarat. Selama ini, masyarakat harus bolak-balik ke lapas untuk memenuhi persyaratan yang diminta.  ”Padahal berkas yang dipersyaratkan banyak bersinggungan dengan pemerintah desa, jadi kami hadir di sini, tujuannya agar bisa sekaligus berkolaborasi menyelesaikan persoalan warga,” terang Teguh.  Teguh mencontohkan seperti Surat Jaminan Keluarga yang berisi kesediaan untuk menerima warga binaan kembali ke masyarakat, memerlukan persetujuan dari kepala desa. Nah, agar masyarakat tidak bolak-balik ke lapas dan kelurahan, SiPemuda hadir agar persyaratannya bisa diselesaikan lebih cepat dan efisien.  ”Sekarang mumpung ada kami, baik lapas maupun pemerintah desa, jadi persyaratan bisa diselesaikan dengan cepat di sini, saat ini juga,” jelas Teguh.  Sementara itu, Kades Saiful sangat mengapresiasi program SiPemuda. Pihaknya jadi mengetahui warganya yang selama ini menjalani pembinaan di lapas.  ”Dari 28 orang. 90 persen tersangkut kasus narkoba, ini menjadi catatan tersendiri bagi kami,” ujar Saiful.  Saiful menambahkan, akan menjadikan data tersebut sebagai acuan pembuatan kebijakan tahun depan. Yaitu dengan menggencarkan sosialisasi maupun upaya pencegahan peredaran gelap narkoba.  ”Terima kasih kepada pihak lapas yang mau melayani warga kami dengan cepat dan transparan,” ungkap Saiful.  Layanan SiPemuda di Desa Gedangan menjadi program SiPemuda ke-6 tahun ini. Sebelumnya, pihak lapas telah menggelar SiPemuda di berbagai desa dan kelurahan di Kota Delta. Seperti Magersari, Sidokare, Buduran, Tanggulangin, dan Jati.

Keluarga Napi Lebih Dekat dengan Layanan Lapas Lewat Aplikasi SiPemuda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/IMG-20221003-WA0063.jpg" alt="AV saat membawa MK bertemu ayahnya. Humas Kemenkumham Jatim" width="100%">
<figcaption>AV saat membawa MK bertemu ayahnya. Humas Kemenkumham Jatim</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Usai menjalani isolasi selama sepekan, akhirnya jabang bayi yang dilahirkan AV, narapidana di Rutan Perempuan Surabaya, dikunjungi ayahnya, Sabtu (1/10). Pertemuan pun berlangsung mengharukan.  Suami AV datang memanfaatkan layanan kunjungan tatap muka. Momen pertemuan tersebut berlangsung haru. Itu merupakan pertemuan kedua suami AV dengan sang anak setelah sebelumnya dia bertemu tepat setelah proses persalinan.  Suami AV pun menghabiskan waktu kunjungan dengan menggendong bayinya, MK, sembari berbincang bersama sang istri.  Kakanwil Kemenkumham Jatim Zaeroji mengatakan, izin itu diberikan usai AV selesai menjalani isolasi. ”Sesuai aturan yang berlaku selama pandemi, AV dan bayinya harus menjalani isolasi di blok khusus selama minimal sepekan,” tutur Zaeroji berdasarkan keterangan resmi yang diterima JawaPos.com Senin (3/10).  Pria kelahiran Samarinda itu mengatakan, pemberian kesempatan kunjungan tersebut sudah sesuai dengan aturan. ”Kunjungan sementara ini pada Selasa, Kamis, dan Sabtu saja. Itu pun hanya keluarga inti yang boleh bertemu setelah menunjukkan kartu vaksin Covid-19,” terang Zaeroji.  Sementara itu, Kepala Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya Amiek Diyah Ambarwati mengungkapkan, dengan adanya kunjungan dari suami membawa dampak positif baik bagi AV maupun bayinya.  ”Dengan dikunjungi keluarga tentu akan menambah semangat AV dalam menjalani sisa pidana sekaligus mengasuh bayi di dalam rutan. Sebab, tidak mudah menjalani pidana sambil mengurus bayi. Apalagi bonding antara ayah dan anak juga harus tetap dibentuk,” ujar Amiek.  Amiek mengatakan, yang dibutuhkan warga binaan yang berada di dalam adalah dukungan dari keluarga dan orang-orang terdekat. ”Keluarga dan orang terdekat tentu menjadi support system yang paling utama,” ucap Amiek.

Bayi yang Dilahirkan Napi dalam Penjara Akhirnya Bertemu Ayahnya

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#warga binaan pemasyarakatan

Berita Terkini