<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/25/20241225_095839-2-2232412067.jpg" alt="Kakanwil Kemenkumham DKI Jakarta R. Andika Dwi Prasetya menyerahkan secara simbolis dokumen remisi kepada warga binaan di Lapas Klas II A Salemba, Rabu (25/12/2024). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kakanwil Kemenkumham DKI Jakarta R. Andika Dwi Prasetya menyerahkan secara simbolis dokumen remisi kepada warga binaan di Lapas Klas II A Salemba, Rabu (25/12/2024). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Sebanyak 687 warga binaan beragama Kristiani di Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) DKI Jakarta mendapatkan pengurangan masa tahanan, atau remisi khusus hari raya Natal tahun 2024. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta R. Andika Dwi Prasetya menjelaskan, terdapat sebanyak 1.093 orang warga binaan dan anak binaan beragama Kristiani di wilayahnya. Namun, hanya 698 orang yang memenuhi syarat untuk diusulkan mendapatkan remisi. Setelah seleksi, ada 687 warga binaan yang memperoleh potongan masa tahanan. &nbsp;Dari jumlah itu, sebanyak 19 orang di antaranya langsung bebas. "Hari ini dari 687 orang, 19 orang langsung pulang. Karena setelah menerima remisi, masa hukumannya habis. Sehingga yang bersangkutan bisa pulang ke tengah-tengah keluarga," ujar Andika di Lapas Klas II A Salemba, Rabu (25/12). Andika berpesan agar warga binaan yang mendapatkan remisi selalu berperilaku baik selama menjalani masa tahanan. Diharapkan, hal itu bisa menjadi inspirasi bagi narapidana lainnya. "Insya Allah kegiatan ini tentunya menjadi kegiatan yang menginspirasi dan memotivasi bagi setiap narapidana dan anak binaan untuk selalu berperilaku baik. Sebagai kriteria, sebagai syarat untuk diusulkan mendapatkan remisi dan juga pengurangan masa pidana," lanjutnya. Untuk diketahui, remisi khusus diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana. narapidana yang telah menjalani pidana minimal 6 bulan sampai 12 bulan akan memperoleh remisi 15 hari. Sedangkan narapidana yang telah menjalani masa tahanan minimal 12 bulan atau lebih, maka remisinya lebih besar, dengan ketentuan sebagai berikut: - Tahun pertama sampai ketiga memperoleh remisi 1 bulan. - Tahun keempat sampai kelima memperoleh remisi 1 bulan 15 hari. - Tahun keenam dan selebihnya memperoleh remisi 2 bulan.

Sebanyak 687 warga binaan Kristiani di Wilayah Kemenkumham) DKI Jakarta mendapatkan pengurangan masa tahanan, atau remisi khusus hari Natal.

 687 Warga Binaan Lapas Jakarta Dapat Remisi Khusus sebagai Kado Natal, 19 Orang Langsung Pulang ke Rumah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/WhatsApp-Image-2022-04-05-at-09.15.42.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bulan Ramadan tak menyurutkan semangat jajaran Badan Intelijen Negara Daerah Nusa Tenggara Barat (Binda NTB) dalam melayani kebutuhan vaksinasi masyarakat.  Penyelenggaraan vaksinasi bahkan sampai ke dalam lembaga pemasyarakatan (lapas), sebagai bagian dari strategi jemput bola atau door to door untuk mendekatkan warga sasaran dengan layanan vaksinasi. Warga binaan pun tampak antusias mengikuti kegiatan itu.  Kepala Binda (Kabinda) NTB, Wara Winahya yang meninjau langsung kegiatan vaksinasi mengungkapkan, tim yang diterjunkan siap melayani semua penghuni lapas, baik warga binaan maupun para petugas. Dosis yang diberikan juga baik dosis pertama, kedua, maupun dosis ketiga atau booster.  "Vaksinasi di lingkungan lapas ini merupakan bentuk kepedulian BIN terhadap warga yang sulit mendapatkan akses, tak seperti masyarakat pada umumnya. Atas dukungan Kanwil Kemenkum HAM Provinsi NTB, kegiatan vaksinasi di Lapas Perempuan Kelas III Mataram dan Lapas Kelas IIB Dompu behasil melayani total 264 orang,” kata Wara, dikutip Selasa (5/4).  “Tidak ada perbedaan, semua kami berikan kemudahan untuk mendapat vaksin Covid-19, termasuk bagi warga binaan di Lapas dan Rutan, karena virus ini bisa menjangkiti siapa saja, di mana saja. Jadi sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk melakukan vaksinasi Covid-19 kepada seluruh masyarakat,” sambungnya.  Wara menambahkan kegiatan vaksinasi dengan sasaran masyarakat umum, lansia dan anak-anak usia 6-11 tahun juga tetap digelar oleh Binda NTB di 57 titik di 6 Kabupatan dan Kota. Secara umum, jumlah sasaran vaksinasi Binda NTB pada hari ini sebanyak 6.200 penerima vaksin. “Vaksinasi booster tetap digencarkan karena saat ini menjadi syarat mudik. Jadi harus kita maksimalkan,” tutur Wara.  Kabinda NTB juga menegaskan, vaksinasi pada saat puasa tidak membatalkan puasa. Sesuai dengan fatwa MUI Nomor 13 Tahun 2021, vaksinasi saat berpuasa tidak bersifat membatalkan puasa. “Oleh karena itu vaksinasi akan terus dilakukan sepanjang bulan Ramadan,” lanjutnya.  Lebih lanjut, Wara mengatakan, yang juga perlu dilakukan untuk menghadapi pandemi ini selain akselerasi vaksinasi yakni dikombinasikan dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan. Dengan demikian, pertahanan masyarakat akan memadai dalam menghadapi serangan Covid-19.

Warga Binaan Lapas dan Rutan di NTB Antusias Ikut Vaksinasi Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/daya-tampung-343-penghuni-lapas-998-napi_m_111175.jpeg" alt="BANYAK MASUK: Para pembesuk di Lapas Kelas II-A yang selalu penuh saat jam kunjungan. Ini dampak dari jumlah penghuni yang overkapasitas." width="100%">
<figcaption>BANYAK MASUK: Para pembesuk di Lapas Kelas II-A yang selalu penuh saat jam kunjungan. Ini dampak dari jumlah penghuni yang overkapasitas.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi III DPR Taufik Basari meminta pemerintah untuk memperhatikan warga binaan dari ancaman Virus Korona atau Covid-19. Karena saat ini semua lembaga permasayarakatan (Lapas) di Indonesia sudah kelebihan kapasitas.  "Kita tahu, warga binaan memiliki akses terbatas akan layanan kesehatan," ungkap Taufik kepada wartawan, Selasa (17/3).  Kondisi itu, kata Taufik, karena Lapas di Indonesia mengalami masalah over crowding dan persebaran Covid-19 sangat cepat, maka jika kesehatan warga binaan tidak menjadi perhatian Pemerintah, dikhawatirkan akan kewalahan menanganinya.  Meski saat ini Plt Dirjen Permasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM memastikan belum ada warga binaan yang positif COVID-19. Namun, Taufik mengingatkan agar langkah pencegahan tetap penting dilaksanakan.  Beberapa hal yang perlu dilakukan, lanjut Taufik, seperti pemeriksaan suhu tubuh dan kondisi fisik napi secara rutin. Kemudian menyiapkan hand sanitizer atau sabun pencuci tangan.  "Mengedukasi napi terkait cara mengantisipasi persebaran virus orona, hingga menyiapkan ruangan isolasi untuk warga binaan yang ditengarai terinfeksi COVID-19 atau masuk kategori Orang Dalam Pemantauan (ODP)," ka‎tanya.  Tidak hanya terhadap warga binaan, pemeriksaan kesehatan juga harus dilakukan kepada tamu yang berkunjung dan petugas Lapas. Penting memastikan area Lapas steril dari orang yang mungkin membawa virus tersebut dari luar.  "Dalam kasus COVID-19 ini, keselamatan warga binaan sangat bergantung pada kesigapan Pemerintah dalam mencegah persebarannya," pungkasnya. ‎  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=QUi8r1PnJVc  https://www.youtube.com/watch?v=OEm3psBOkTg  https://www.youtube.com/watch?v=vNl80J4lLSM

Soal Korona, DPR Minta Pemerintah Perhatikan Warga Binaan di Lapas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/IMG-20190417-WA0019.jpg" alt="Suasana coblosan di Lapas kelas ia makassar. sahrul ramadhan" width="100%">
<figcaption>Suasana coblosan di Lapas kelas ia makassar. sahrul ramadhan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengeluarkan beberapa catatan terkait pelaksanaan Pemilu 2019. Di antaranya menyoroti warga yang tidak bisa mencoblos pada hari pemungutan suara di sejumlah daerah.  Tidak adanya warga dapat mencoblos umumnya terjadi di tempat pemungutan suara (TPS) yang berlokasi di rumah tahanan (Rutan) dan lembaga pemasyarakatan (Lapas).  Kondisi itu terlihat hampir seluruh rutan dan lapas yang tersebar di sejumlah daerah. Di antaranya di DKI Jakarta, Sumatera Utara, Jawa Barat atau Banten, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Tidak ketinggalan juga Kalimantan Timur, Aceh, Papua, Maluku, Kalimantan Barat, Sumatera Barat, dan Sulawesi Tengah.  "Ada perbaikan yang dilakukan meski kami tahu masalah minor. Kadang ini harus dilihat sebagai kekurangan. Jangan dianggap general itu kegagalan," kata Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik, di Kantor Komnas HAM, Latuharhary, Jakarta, Kamis (18/4).  Untuk di Lapas dan Rutan Cipinang ada warga binaan yang tidak terfasilitasi untuk memilih. "Lapas dan Rutan Cipinang ada 4 ribu lebih warga binaan. Tapi surat suara hanya 1.100. Ada berapa warga yang tidak mau memilih, ingin memilih tapi tidak bisa memilih," jelasnya.  Wakil Ketua Komnas HAM Sandrayati Moniaga menambahkan, masalah terakomodasi warga binaan untuk memilih bukan hanya tanggung jawab KPU. Sejumlah lembaga lain juga harus bertanggungjawab untuk mengakomodasi para binaan. "PR kan tidak hanya di KPU, tapi juga Dukcapil, Kemenkumham, dan polisi," ungkapnya.  Selain itu Sandrayati juga menyoroti pelaksanaan pemilu di rumah sakit. Ada beberapa rumah sakit yang tidak memfasilitasi Tempat Pemungutan Suara (TPS). Semestinya pasien yang akan memilih diperhatikan jauh-jauh hari sebelum hari pemilihan.  "Di satu rumah sakit ada 100 yang bisa memilih. RSCM ada TPS khusus, RS swasta tidak ada," tuturnya.  "Harus juga dipikirkan kalau ada pasien satu dua hari masuk sebelum hari H. Sedangkan pendaftaran (perpindahan pemilih) ditutup satu minggu sebelum hari H," pungkasnya.

Penghuni Lapas dan RS tidak Bisa Memilih

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/warga-binaan-mendapat-pelatihan-bidang-konstruksi-untuk-bekal-diri_m_.jpg" alt="Direktur Jenderal (Dirjen) Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM), Sri Puguh Budi Utami, saat bersama warga binaan Lapas Kelas II Batam." width="100%">
<figcaption>Direktur Jenderal (Dirjen) Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM), Sri Puguh Budi Utami, saat bersama warga binaan Lapas Kelas II Batam.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - 975 warga binaan Lapas Kelas II Batam mengikuti pelatihan di bidang konstruksi pada Selasa (9/10). Pelatihan tersebut dilakukan, dengan tujuan agar para warga binaan nantinya berguna di masyarakat.&nbsp;&nbsp; Direktur Jenderal (Dirjen) Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM), Sri Puguh Budi Utami meminta, seluruh peserta pelatihan di bidang konstruksi tahap II untuk benar-benar serius menjalani pelatihan. Selain bertujuan agar para warga binaan berguna di masyarakat, diharapkan mereka bisa memenuhi kebutuhan ekonomi diri dan keluarganya seusai menjalani pembinaan di Lembaga Pasyarakatan (Lapas). "Hapus nama kita dari daftar masa lalu yabg kelam dengan jadi profesional di bidangnya. Manfaatkan betul-betul kesempatan sertifikasi ini. Ada nilai ekonomi yabg bisa dihasilkan dari ketetampilan yang dimiliki," kata Utami ketika membuka pelatihan yang diikuti secara serentak 12 Lapas di seluruh Indonesia, di Lapas Kelas II Batam, Selasa (9/10). Utami melanjutkan, setelah memiliki keterampilan, ia menginginkan seluruh peserta segera melakukan hal-hal baik sesuai dengan kemampuannya, terlebih setelah berada di masyarakat. Tak hanya itu saja, pelatiham dilakiukan agar mereka bisa kembali ke masyarakat secara bebas, harus dimanfaatkan dengan berbuat hal-hal baik. Dimana sebelumnya banyak kegiatan yang tidak bisa dilakukan karena tertahan oleh proses hukum yang dijalani. Kemenkum HAM bersama kementerian terkait, lanjut Utami, telah menjalin kerja sama agar keterampilan yang dimiliki warga binaanbisa tersalurkan sesuai dengan kamampuan yang dimilikinya. "Mereka yang lulus sertifikasi, otomatis tercatat menjadi profesional di bidangnya, dan siap diterjunkan dimana tenaga mereka dibutuhkan," kata Utami lagi. Dari ratusan warga binaan yang telah lulus sertifikasi sebelumnya, sudah ada peserta yang telah turun langsung. Dimana mereka menjadi tenaga terampil di Lapas, karena memang masih harus menjalani masa binaan. Lebih jauh, Utami menjelaskan bahwa, tenaga terampil dari warga binaan masih sangat dibutuhkan. Sehingga dengan sertifikasi yang ada, mereka akan berada di posisi sama dengan warga lain yang juga memiliki sertifikasi, walaupun mereka memiliki sejarah yang tidak mengenakan sebelumnya. "Lupakan masa lalu yang kelam, mari kita menjadi berguna dengan berkontribusi nyata di masyarakat kelak," kata Utami yang disambut tepuk tangan dari 150 warga binaan Lapas Kelas II A Batam.

Warga Binaan Mendapat Pelatihan Bidang Konstruksi Untuk Bekal Diri