<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pesan-suci-di-balik-ritual-seba-badui_m_206503.jpeg" alt="Seba Badui prosesi dimana masyarakat suku Badui baik luar maupun dalam berkumpul memberikan hasil alamnya kepada Bapa gede (Gubernur Banten)" width="100%">
<figcaption>Seba Badui prosesi dimana masyarakat suku Badui baik luar maupun dalam berkumpul memberikan hasil alamnya kepada Bapa gede (Gubernur Banten)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Warga Badui yang tinggal di kawasan tanah hak ulayat adat di pedalaman Kabupaten Lebak, Provinsi Banten bebas menggunakan hak politik pada pemilihan umum (Pemilu) 2024. Hal ini dikatakan&nbsp;pemuka adat Badui yang juga Kepala Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak Jaro Saija, saat perayaan Seba di Pendopo Pemkab Lebak, Jumat (28/4) malam. "Kita berharap semua masyarakat adat dapat berpartisipasi untuk menggunakan hak politiknya," kata Jaro Saija, dikutip dari Antara, Sabtu (29/4). <div>Menurut Jaro Saija, masyarakat Badui bebas untuk menggunakan hak politik pada Pemilu 2024, karena tidak ada larangan dari lembaga adat.</div> Mereka warga Badui dibolehkan mengikuti pesta demokrasi itu, sebab memiliki tanggung jawab untuk memilih pemimpin yang berkualitas dan amanah. Karena itu, masyarakat Badui pada tahun politik 2024 cukup lega, karena tidak ada larangan adat untuk memilih pasangan calon presiden/wakil presiden, calon anggota DPR, DPRD provinsi, kabupaten/kota, dan calon anggota DPD. "Kita berharap Pemilu 2024 berjalan damai tanpa menimbulkan perpecahan,"katanya menjelaskan. Menurut dia, walaupun masyarakat Badui di kawasan pegunungan kendeng masih kuat terhadap aturan dari lembaga adat. Namun, memiliki kewajiban untuk menyukseskan pemilu agar lancar dan terpilih pemimpin berdasarkan nurani hati masyarakat. Sebab,kata Jaro Saidi, pesta demokrasi ini bagian cinta terhadap Indonesia. "Kami mengajak warga Badui yang masuk dalam DPT wajib mendatangi TPS. Adapun soal pilihan, itu tergantung pada hati nurani masing-masing," kata Jaro Saija. Menurut Saija, masyarakat Badui sejak dahulu sudah melaksanakan pemilu, tetapi pemilihannya itu diwakili perwakilan adat yang duduk di MPR. Sebetulnya, kata dia, pemuka adat melarang warga Badui mengikuti Pemilu karena khawatir menimbulkan perpecahan, salah satu alasannya, bila saja calon kandidat itu tidak terpilih, tentu menimbulkan sakit hati. Dengan demikian, masyarakat Badui sepakat ikut kepada calon kandidat terpilih yang menang atau lunang, kata Saija. Ia mengatakan pihaknya berharap KPU dan pemerintah Kabupaten Lebak lebih maksimal untuk menyosialisasikan pemilu 2024, karena waktunya kurang tinggal setahun lagi. Selama ini, masyarakat Badui mengikuti pemilu dengan syarat tidak ada kampanye juga atribut partai di kawasan hak tanah ulayat Badui. "Kami mendukung pemilu damai dan kondusif karena menjadikan kewajiban untuk memilih calon pemimpin bangsa ini," katanya. Sementara itu,anggota KPU Kabupaten Lebak, Encep Supriyatna, mengatakan, masyarakat Badui akan berpartisipasi mengikuti pesta demokrasi tahun 2024. "Kami akan menyosialisasikan pemilu di kawasan Badui agar mereka memahami dan benar memilihnya," katanya. &nbsp; <div>&nbsp;</div>

"Kita berharap semua masyarakat adat dapat berpartisipasi untuk menggunakan hak politiknya," kata Jaro Saija, dikutip dari Antara

Pemuka Adat Sebut Warga 'Badui Dalam' Bebas Gunakan Hak Politik pada Pemilu 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kolom-agama-dikosongkan-di-e-ktp-warga-badui-kesannya-tak-beragama_m_206478.jpeg" alt="Warga suku Badui yang hidup dan berkembang di Banten" width="100%">
<figcaption>Warga suku Badui yang hidup dan berkembang di Banten</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyantuman aliran kepercayaand alam e-KTP masih menjadi tanda tanya bagi penghayat kepercayaan. Mereka berharap ke depannya kolom agama di e-KTP bagi penghayat kepercayaan tidak dikosongkan. Mereka ingin dituliskan menurut kepercayaan masing-masing. Aspirasi itu dikemukakan masyarakat suku Badui saat mengikuti proses Ritual Seba dalam Festival Seba Badui. Bagi masyarakat badui, mereka menginginkan dapat dituliskan Sunda Wiwitan di kolom agama <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/04/05/201857/mendagri-siapkan-ktp-khusus-bagi-penghayat-kepercayaan" target="_blank">e-KTP</a>. Kepala Adat Urusan Pemerintah Suku Badui Jaro Saija mengatakan, sebagian besar warga menginginkan kolom kepercayaan tidak kosong. "Beberapa bilang, jujur aja kalau kosong itu jelek dilihatnya," kata Jaro Saija ketika ditemui JawaPos.com usai upacara Seba Badui pada Sabtu (21/4). Sebagian besar warga merasa ketika <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/04/09/202847/penghayat-kepercayaan-segera-punya-e-ktp" target="_blank">kolom agama</a>&nbsp;dikosongkan, maka menimbulkan kesan bahwa orang Badui tidak beragama. "Kan kami jadi terlihat tidak beragama, padahal kami ada kepercayaan," tambahnya. Menurut Jaro Saija, polemik ini sudah sampai ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan tinggal menunggu putusan. Namun, diakui dirinya hingga saat ini belum ada kabar yang sampai ke dirinya. Suku Badui merupakan bagian dari masyarakat Indonesia juga <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/04/12/203923/1-juli-penghayat-kepercayaan-akan-miliki-e-ktp-sendiri" target="_blank">penghayat kepercayaan</a>. Bukan penganut salah satu dari enam agama resmi yang diakui pemerintah. Selama ini di e-KTP pada kolom agama tidak tuliskan apa-apa alias kosong. Sementara itu Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan, pihaknya masih menunggu putusan dari MK. "Ini makanya kami juga akan tanya sama MK yang mengurusi ini," kata Wahidin sembari menegaskan selalu berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemengadri).

Kolom Agama Dikosongkan di e-KTP, Warga Badui: Kesannya Tak Beragama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/melihat-prosesi-ritual-seba-yang-diikuti-ribuan-warga-suku-badui_m_206457.jpeg" alt="Warga Badui turun dari gunung membawa hasil panen pertaniannya" width="100%">
<figcaption>Warga Badui turun dari gunung membawa hasil panen pertaniannya</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Warga Badui sangat berterima kasih kepada pemerintah dan bersyukuru kepada Tuhan Semesta Alam. Panen mereka berjalan lancar. Lahan pertaniannya dapat dipanen dengan baik. Oleh sebab itu mereka menunjukkan rasa syukurnya dengan Ritual Seba. Agar alam ini dapat terjaga, warga Badui meminta pemerintah tetap menjaga ekosistem alam. "Kami bawa hasil panen kami kepada pemerintah, agar mereka membantu kami dalam melestarikan alam beserta ekosistemnya," kata Kepala Adat Suku Badui, Jaro Saija kepada JawaPos.com. Sejak Jumat (20/4) warga Badui begitu antusias mengikuti serangkaian prosesi Ritual Seba di Alun-alun Serang. Dalam ritual itu warga Suku Badui Dalam maupun Badui Luar membawa hasil panen mereka ke Rangkasbitung setelah berjalan kaki puluhan kilometer dari Desa Kanekes, Lebak. Mereka berjalan dengan kaki telanjang. Tanpa alas. Sepanjang perjalanan warga Badui tidak banyak bicara satu sama lain. Beberapa warga Badui Dalam berangkat sejak pukul 04.00 pagi pada Jumat (20/4). Sedangkan warga Badi Luar berangkat sejak pukul 13.00 pada hari yang sama menggunakan mobil. "Kalau Badui Luar memang pakai roda empat, beriring-iringan sekitar 80 mobil. kalau Badui Dalam tetap lakukan jalan kaki, walaupun ditawarkan kendaraan kebanyakan dari mereka tidak mau lakukan itu," kata Jaro Saija. Ada sekitar 1.388 warga Badui yang mengikuti ritual Seba. Mereka berduyun-duyun turun dari gunung secara berkelompok. Di punggung terdapat beban. Dalam proses ini, mereka membawa hasil untuk para pejabat. Dengan harapan pemerintah ikut melestarikan alam. Setelah berjalan begitu jauh, sampailah warga Badui di GOR Maulana Yusuf Kota Serang. Mereka menyerahkan beras, ketan, talas, pisang dan hasil panen lainnya kepada Bapak Gede. Sebutan itu merupakan untuk Gubernur Banten Wahidin Halim. "Kami itu kan nanti akan minta ke Pak Gubernur dan para pejabat lain agar gunung jangan dilebur, lebak (tanah) jangan dirusak, sesaka (pusaka berupa napak tilas) jangan dirubah," jelas Jaro Saija. "Takut, nanti ada longsor, banjir, angin topan, itu saja," tambah Jaro Saija. Bukan hanya itu, di kesempatan itu pula mereka juga akan melaporkan kerusakan-kerusakan yang terjadi di alam. Supaya hal itu tidak larut menjadi kerusakan yang semakin parah. Jaro Saija juga menceritakan bahwa sebelum seba, ada dua ritual yang harus dijalani warga Suku Baduy. Kawalu dan Ngelaksa. "Ya ada ritual lain tentunya," katanya menjelaskan. "Kalau Kawalu itu kita berpuasa, kawalu itu tiga bulan, dan tidak boleh ada masyarakat luar yang berkunjung ke Badui," katanya menegaskan bahwa ini dilakukan agar kesakralan kawalu tetap terjaga. Kedua adalah Ngalaksa. Ngalaksa adalah membuat tepung dari padi yang baru dipanen. Dibuat menjadi kue atau bubur lalu diberikan kepada para kepala daerah. "Ya sebenarnya kan Seba itu silaturahmi, tapi masa silaturahmi nggak bawa apa-apa, selain kita mau bawa hasil panen kita, kita bawa juga makanan. Supaya makanan kita dimakan sama pejabat," ujarnya sambil tertawa. Sore hari telah tiba, sebelum benar-benar lakukan seba, mereka akan mandi di Sungai Cibanten untuk lakukan pembersihan. Nah, ini dilakukan oleh Suku Baduy yang baru pertama kali mengikuti upacara Seba. Kebanyakan dari mereka yang lakukan ini adalah para remaja, mereka memang mengaku ini pertama kalinya mereka lakukan Seba. "Iya, pertama kali, biar bersih," kata Sarta sambil malu-malu karena tak biasa diwawancara atau disorot kamera. Hujan sempat mengguyur kota Serang. Hanya sebentar, lalu acara puncak pun langsung digelar di pendopo lama Banten. Ribuan Suku Badui duduk lesehan di depan Gubernur Banten Wahidin Halim dan para jajarannya. Para Jaro atau kepala desa duduk di depan barisan paling depan berhadapan dengan para pejabat. Mulailah prosesi dengan pertama kali Jaro Tanggungan 12 menyampaikan Murwa Seba yaitu penyampaian pesan-pesan secara lisan kepada pejabat. Dilanjutkan dengan serah terima laksa, yaitu hasil dari Ngelaksa yang mereka lakukan sebelum Seba. Hal yang penting setelah itu adalah, penyampaian amanat Pu'un oleh Jaro Saija kepada Gubernur dan jajarannya. Amanat Pu'un adalah pesan yang harus mereka sampaikan tentang permintaan mereka. "Bagi kami melaksanakan Seba adalah penting karena kekhawatiran orang Baduy adalah jika tidak dilestarikan akan ada bencana yang datang. Disini, kami bukan mengakui wilayah yang kami tempati, kami hanya menjaga dan melindungi wilayah yang sudah dititipkan oleh leluhur kami," kata Jaro Saija. "Sekali lagi, terima kasih telah menerima kami dengan baik, maaf kalau kehadiran kami merepotkan Bapak Ibu sekalian. Kami hanya ini tanah ini tetap lestari," tutupnya.

Melihat Prosesi Ritual Seba yang Diikuti Ribuan Warga Suku Badui

warga badui

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#warga badui

Berita Terkini

Pemuka Adat Sebut Warga 'Badui Dalam' Bebas Gunakan Hak Politik pada Pemilu 2024

Kolom Agama Dikosongkan di e-KTP, Warga Badui: Kesannya Tak Beragama

Melihat Prosesi Ritual Seba yang Diikuti Ribuan Warga Suku Badui

Download Aplikasi JawaPos.com