<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/05/raja-ampat-964446483.jpg" alt="Cuplikan video yang menampilkan sosok warga Papua yang digambarkan oleh teknologi digital artificial intelligence (AI) menolak pertambangan nikel di Raja Ampat.(Instagram:&nbsp;reza_erfit)" width="100%">
<figcaption>Cuplikan video yang menampilkan sosok warga Papua yang digambarkan oleh teknologi digital artificial intelligence (AI) menolak pertambangan nikel di Raja Ampat.(Instagram:&nbsp;reza_erfit)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Penolakan publik terhadap pertambangan nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya, tengah ramai disuarakan. Penolakan itu ramai disuarakan setelah kelompok masyarakat dan pegiat lingkungan menilai aktivitas pertambangan dapat merusak ekosistem kawasan pesisir dan hutan tropis di Raja Ampat. Penolakan terhadap aktivitas pembangunan pertambangan di Raja Ampat ramai diperbincangkan di media sosial. Penolakan itu juga disuarakan melalui cuplikan video yang menampilkan sosok warga Papua yang digambarkan oleh teknologi digital artificial intelligence (AI). Cuplikan video hasil AI itu diunggah oleh akun @reza_erfit ke dalam media sosial Instagram. Cuplikan video pendek itu menggambarkan warga Papua yang tengah menggunakan pakaian adat mengecam serta menolak pembangunan pertambangan nikel di Raja Ampat. Potongan video itu menarasikan bahwa Raja Ampat merupakan tanah leluhur warga Papua yang harus dijaga kelestarian alamnya. "Kami bukan tamu di tanah sendiri. Laut ini bukan kolam tambang, ini dapur kami, rumah leluhur kami. Tapi sekarang, kami cuma penonton," ucap warga Papua sebagaimana digambarkan AI, dalam unggahan @reza_erfit. Raja Ampat telah dijaga kelestarian alamnya oleh warga Papua. Namun, merasa miris kini dijual perlahan-lahan atas nama pembangunan. "Dulu kami jaga surga ini tanpa upah, sekarang dijual pelan-pelan atas nama pembangunan. Raja Ampat bukan pajangan dunia, tapi warisan hidup kami," paparnya. Raja Ampat yang dikenal dengan destinasi wisata alam internasional itu merupakan warisan yang harus dijaga. "Kalau semua dibuka demi uang, apa yang tersisa buat anak cucu kami. Jangan pemerintah ubah rumah kami jadi surga yang kehilangan tuannya," tegasnya. Karena itu, penolakan terhadap pembangunan pertambangan nikel di Raja Ampat buka hanya ditolak oleh warga Papua. Tapi juga masyarakat pada umumnya dan ekosistem yang juga menolak. "#SaveRajaAmpat ini bukan cuma suara orang Papua, ini suara laut, suara karang. Suara kita semua!," imbuhnya. Sementara, Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengumumkan telah menghentikan sementara operasi tambang nikel milik PT GAG di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Tambang ini sebelumnya sempat viral karena dianggap merusak lingkungan di kawasan wisata tersebut. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan Tim inspeksi Kementerian ESDM telah diturunkan untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur lingkungan. &nbsp; "Untuk sementara, kami hentikan operasinya sampai dengan verifikasi lapangan. Kami akan cek," tegas Bahlil di kantornya, Kamis (5/6).&nbsp; Bahlil menyebut, PT GAG Nikel telah memulai tahap produksi sejak tahun 2017 dan merupakan satu-satunya perusahaan yang berproduksi di wilayah Raja Ampat saat ini.&nbsp; Lokasi tambang nikel tersebut berada kurang lebih 30-40 km dari destinasi pariwisata Raja Ampat. Untuk diketahui, langkah ini diambil pemerintah usai massifnya penolakan kegiatan pertambangan nikel di Raja Ampat oleh aktivis lingkungan dan aliansi masyarakat sipil karena mengancam ekosistem lingkungan.&nbsp; "Langkah ini menegaskan komitmen pemerintah dalam menyeimbangkan perlindungan lingkungan, penghormatan terhadap kearifan lokal, dan keberlanjutan agenda hilirisasi mineral," jelasnya.&nbsp; Bahlil mengklaim, PT GAG Nikel yang merupakan salah satu badan usaha milik negara (BUMN), yakni anak perusahaan PT Antam Tbk, telah memiliki Analisisi Mengenai Dampak Lingkungan atau Amdal sebelum beroperasi.&nbsp; "Sebelum beroperasi kan ada Amdal (analisis mengenai dampak lingkungan). Amdal ini sudah ada,&rdquo; pungkasnya. &nbsp;

Warga Papua menolak tambang nikel di Raja Ampat dengan teknologi AI, pemerintah hentikan operasi tambang.

Warga Asli Papua Suarakan Penolakan Tambang Nikel di Raja Ampat Lewat AI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/warga-papua-cepos.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kerusuhan yang terjadi di Wamena ternyata tidak semua diinginkan warga asli Papua. Hal itu terlihat ketika warga asli Papua membantu para pendatang. Bahkan, warga asli Papua memasang badan untuk keselamatan warga pendatang.  Ketua Asosiasi Bupati Pegunungan Tengah Papua, Befa Yigibalom menyampaikan pendatang dari seluruh suku bangsa yang ada di Pegunungan Tengah Papua terutama di Kabupaten Jayawijaya, diselamatkan oleh warga asli Wamena.  “Aksi mereka melakukan penyelamatan kepada warga pendatang ini tentunya harus diberikan apresiasi. Ini membuktikan jika tidak semua anak asli daerah di Pegunungan Tengah Papua ini membenci masyarakat non Papua. Mereka sangat mengasihi maupun familiar,” ungkapnya seperti dilansir Cendrawasih Pos (Jawa Pos Group), Kamis (3/10).  Pria yang menjabat sebagai Bupati Lanny Jaya mengatakan anak asli daerah menanggalkan pakaiannya untuk menjaga pertokoan milik warga non Papua. Hal ini dibuktikan dengan kondisi bangunan di bagian barat dan timur kota Wamena yang tidak terbakar, karena anak aksi Pegunungan Tengah Papua pasang badan.  “Di tengah terbakar. Timur dan barat tidak terbakar, karena anak daerah kami pasang badan menghalau keberutalan massa. Untuk itu, saya ingin memberitahukan seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke bahwa penduduk di Pegunungan Tengah Papua ini penuh dengan kasih dan mereka melindungi,” tegasnya.  Peristiwa kerusuhan 23 Sepetember kemarin itu sangat disesalkan. Kejadian itu menurutnya pekerjaan setan yang begitu cepat seperti petir, sehingga aparat keamanan maupun masyarakat tak bisa membaca. Namun yang perlu diingat, bahwa seluruh warga non Papua di Pegunungan Tengah Papua khususnya Jayawijaya itu dilindungi.  “Tak hanya banyak keselamatan dari warga non Papua yang dilindungi, fasilitas mereka juga banyak yang dilindungi oleh anak –anak daerah Pegunungan Tengah Papua,” tuturnya.

Pasang Badan, Warga Asli Papua Menyelamatkan Pendatang dari Kerusuhan

warga asli papua

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#warga asli papua

Berita Terkini

Warga Asli Papua Suarakan Penolakan Tambang Nikel di Raja Ampat Lewat AI

Pasang Badan, Warga Asli Papua Menyelamatkan Pendatang dari Kerusuhan

Download Aplikasi JawaPos.com