<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/17/Screenshot_2023-12-17-18-36-45-297-edit_comgoogleandroidgm-4019816679.jpg" alt="Capres nomor urut 1, Anies Baswedan, saat berkampanye di Aceh Timur" width="100%">
<figcaption>Capres nomor urut 1, Anies Baswedan, saat berkampanye di Aceh Timur</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengungkit ucapan eks Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) soal harus adanya kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang menjadi Presiden RI. Hal itu disampaikan Anies saat menghadiri Deklarasi Dukungan Keluarga Besar HMI.&nbsp; <div dir="auto">"Pada saat Munas KAHMI di Palu, Pak JK memberikan sambutan pada waktu itu dan dalam sambutannya, Pak JK menyampaikan bahwa alhamdulillah HMI telah menghadirkan begitu banyak kader. Dan kader HMI Alhamdulillah sudah berada di banyak posisi termasuk posisi Wakil Presiden Republik Indonesia," ujar Anies, Rabu (27/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diketahui bahwa JK merupakan salah seorang kader HMI yang telah menjadi Wakil Presiden RI selama dua kali periode kepemimpinan presiden yang berbeda.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Karena itu tahap berikutnya kata beliau (JK), sebaiknya jangan di posisi itu lagi (wakil presiden), masa cuma di situ," sambung Anies.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyatakan bahwa hal itu kemudian JK buktikan dengan mendeklarasikan dukungannya secara resmi kepada dirinya sebagai calon presiden pada 2024 memdatang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Seminggu yang lalu Pak JK mendeklarasikan secara terbuka apa yang disampaikan di Palu. Bahwa jangan berhenti di posisi wakil, insya Allah kita akan mewarnai secara total untuk Indonesia ke depan," tegasnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dan berpasangan kita bekerja insya Allah kita dwi tunggal yang akan membawa ikhtiar ini ke depan," pungkas Anies.</div>

Anies Baswedan mengungkit ucapan eks Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) soal harus adanya kader HMI yang menjadi Presiden.

Anies Sebut JK Pernah Cerita  Sudah Waktunya Kader HMI Jadi Presiden

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Kenang-kenangan-JK.jpg" alt="KENANG-KENANGAN: Jusuf Kalla menerima cenderamata dari pegawai Kementerian Luar Negeri di Gedung Pancasila, Kemenlu, kemarin. (Setwapres)" width="100%">
<figcaption>KENANG-KENANGAN: Jusuf Kalla menerima cenderamata dari pegawai Kementerian Luar Negeri di Gedung Pancasila, Kemenlu, kemarin. (Setwapres)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polri menggelar acara pengantar purnatugas bagi Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) kemarin (18/10). Dalam acara tersebut, JK menekankan pentingnya keamanan dalam mendukung perekonomian.  ”Tidak ada negara maju tanpa keamanan dan ketertiban. Di mana pun itu,” ucap JK. Menurut dia, tanpa keamanan, tidak akan ada investasi yang masuk. JK lantas menceritakan nostalgia hubungannya dengan Polri dan TNI. Pada medio 2002–2003, JK bertemu dengan panglima TNI dan Kapolri. ”Waktu itu keduanya melaksanakan tugas dengan peralatan seadanya, mobil tua pada mogok,” tuturnya.  Kondisi itu kemudian membuat JK bertemu dengan menteri keuangan. ”Saya rayu menteri keuangan, mau tidak naik pajaknya 30 persen, sekitar Rp 50 triliun,” paparnya. Tapi, keluarkan Rp 3 triliun dulu. JK belum memberitahukan tujuannya. ”Setelah ditawar Rp 2 triliun, barulah dibuka bahwa uang itu untuk membeli mobil bagi TNI dan Polri,” ujarnya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/JK-Tito-Setwapres.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> PAMITAN: Kapolri dan JK dalam acara Tradisi Pengantar Purnatugas Wapres di STIK-PTIK, Jalan Tirtayasa, Jakarta, kemarin (18/10). (Setwapres)  Lalu, kepada pengusaha mobil, JK melobi untuk memberikan harga pokok. Dengan tawaran kondisi keamanan yang lebih baik pasti bisa meningkatkan penjualan mobil. ”Akhirnya dapat 5 ribu mobil untuk TNI dan Polri. Sebanyak 2.500 mobil untuk TNI dan 2.500 untuk Polri. Kijang terbaru saat itu,” urainya.  Setelah itu, kondisi benar-benar aman. Dengan begitu, benar-benar ada hubungan antara ekonomi dan ketertiban-keamanan. ”Persoalan peralatan yang serba kekurangan selesai,” tutur JK dalam sambutannya.  Sementara itu, Gerakan Suluh Bangsa yang digawangi Mahfud MD dan sejumlah tokoh lainnya kemarin petang (18/10) bertemu dengan Wapres Jusuf Kalla. Pada pertemuan tersebut, Mahfud MD menyampaikan ucapan terima kasih atas jasa-jasa Wapres JK selama mendampingi Presiden Joko Widodo.  Mahfud mengungkapkan, dalam pertemuan tertutup tersebut, Wapres JK memberikan sejumlah nasihat. ’’Tadi kami minta nasihat-nasihat apa sih masalah kita ke depan berdasarkan catatan Pak JK,’’ katanya seusai pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam itu.  Mahfud menuturkan, tantangan utama ke depan masih soal kemiskinan. Masalah ketimpangan dan kemiskinan dari waktu ke waktu sudah berkurang. Namun, tetap menjadi masalah. ’’Ada juga masalah politik,’’ tuturnya.  Menurut Mahfud, masalah politik bisa berubah-ubah. Sekarang bisa begini, besok begitu, dan seterusnya. Namun, masalah politik itu tidak usah terlalu dirisaukan. Mahfud menuturkan, persoalan politik bisa menjadi masalah ketika terjadi di tingkat horizontal. Bukan di tingkat elite politik.  Dia menuturkan, konflik horizontal bisa menjadi masalah serius jika bertemu dengan persoalan ekonomi. ’’Kalau masalah politik dan masalah ekonomi bertemu, menurut Pak JK, sejarahnya tidak pernah ada yang bisa menyelesaikan dengan baik,’’ ungkapnya.

Pesan Wapres Jelang Purnatugas: Negara Aman, Investasi Masuk

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/JK-Hilmi.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla masih memiliki segudang kegiatan di penghujung masa tugasnya. Di tengah kesibukannya, pria yang akrab disapa JK itu menggelar makan siang bersama wartawan RI2 di kantor Wakil Presiden, Jl Merdeka Utara, Jakarta (15/10).  Kegiatan makan bersama yang berlangsung hampir satu jam itu berjalan hangat. Hidangan santap siang yang disediakan di antaranya nasi goreng, ayam kodok, olahan ikan dori, bakso, serta jus jambu dan aneka buah-buahan.  Wapres JK mengambil sendiri menu makan siangnya, diikuti para wartawan. Di antara makanan yang dia ambil adalah nasi goreng, ikan dori, serta olahan udang. Sehari-hari JK membawa makanan yang dibuat oleh sang istri Mufidah Jusuf Kalla. Khusus hari ini, Selasa (15/10) JK tidak membawa makanan sendiri.  Sebelum santap siang, JK sempat memberikan sambutan. "Terima kasih kepada semua. Khususnya lima tahun terakhir ini," katanya.  Seperti diketahui, bersama wartawan, JK melakukan sesi wawancara ramai-ramai yang selalu digelar tiap Selasa. JK menjelaskan bahwa media memiliki fungsi menghubungkannya dengan masyarakat. JK lantas menuturkan selama beberapa bulan terakhir selalu mendapatkan pertanyaan yang sama dari 20 lebih media.  "(Pertanyaannya, Red) Setelah ini apa? Setelah ini saya istirahat dahulu sebulan dua bulan," katanya. Setelah itu kembali mengurus kegiatan sosial, pendidikan, dan keagamaan.  JK menjelaskan nantinya memiliki tiga kantor. Yakni di PMI, Dewan Masjid Indonesia (DMI), dan kantor di perusahaannya. Meskipun tidak lagi terlibat langsung pada perusahaan, dia tetap memiliki kantor. "Kalau ingin ketemu saya, tentu mudah bertemu pada kesempatan itu," katanya.  Pada kesempatan itu JK juga mengatakan selalu membaca setiap hari. Rata-rata sehari dua jam. Selain itu juga membaca sembilan koran setiap hari. Sehingga dia bisa menjawab aneka pertanyaan dari para wartawan.

Makan Siang Bersama Wartawan, Wapres JK Santap Olahan Ikan Dori

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Mahasiswa-Papua-Tuntut-Referendum-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Ratusan pemuda dan mahasiswa asal Papua menggelar aksi demonstrasi di sekitar Mabes TNI AD, Jakarta Pusat, Rabu (28/8/2019). Aksi unjuk rasa tersebut mengusung tema" width="100%">
<figcaption>Ratusan pemuda dan mahasiswa asal Papua menggelar aksi demonstrasi di sekitar Mabes TNI AD, Jakarta Pusat, Rabu (28/8/2019). Aksi unjuk rasa tersebut mengusung tema</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wapres Jusuf Kalla berpendapat soal penyelesaian persoalan di Papua. JK mengingatkan bahwa pada prinsipnya masyarakat Papua sama seperti warga di provinsi lain di tanah air. Mereka juga butuh perhatian dan pembangunan yang baik.  "Tapi, ada sesuatu yang kadang kala lebih tinggi dari itu, yakni harga diri," terangnya saat ditemui di kantor Wapres Rabu (5/9).  Bila ada ucapan rasialis, misalnya, tentu akan menyinggung harga diri masyarakat setempat. ''Sama seperti kalau sebuah daerah dikatakan apa (rasial) pasti tersinggung juga,'' lanjutnya. Persoalan rasialisme tersebut sebenarnya sudah selesai tatkala Pemprov Jatim dan Pemkot Surabaya meminta maaf atas ketersinggungan masyarakat Papua.  Belajar dari kasus Papua, JK meminta seluruh masyarakat Indonesia untuk kembali menerapkan nilai-nilai luhur yang ada. Salah satunya, berkata-kata dengan sopan terhadap siapa pun yang ditemui. Ketika kita sopan terhadap orang lain, kesalahpahaman hingga ketersinggungan bisa dihindari.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/JUSUF-KALLA-JAWA-POS.jpg" alt="JUSUF KALLA (JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>JUSUF KALLA (JAWA POS)</figcaption>
</figure> JUSUF KALLA (JAWA POS)  Berkenaan dengan pengibaran bendera Bintang Kejora di depan istana, JK mengingatkan, hal itu terlarang. Sudah ada aturan mengenai bendera. Ada larangan mengibarkan bendera-bendera yang menjadi lambang kelompok atau organisasi terlarang maupun kelompok separatis. Misalnya, PKI, HTI, DI/TII, GAM, dan OPM.  Bila masih ingin mengibarkannya, menurut JK, bendera tersebut harus diubah menjadi berbeda. Menjadi lambang persatuan sebuah daerah. Perubahan bendera itu sudah pernah terjadi di Aceh sehingga pemerintah mengizinkan untuk tetap berkibar.  Bantuan Kemensos  Di sisi lain, Kementerian Sosial (Kemensos) sudah mengantongi data sementara korban sosial kerusuhan di Papua dan Papua Barat. Tercatat ada 419 rumah dan usaha mikro yang mengalami kerusakan. Perinciannya, 224 di Papua dan 195 di Papua Barat, yang meliputi 165 di Manokwari dan 30 di Sorong.  Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Harry Hikmat menyatakan, data mungkin bisa bertambah. Sebab, pendataan masih berjalan. "Itu hasil sementara dalam tiga hari terakhir saat saya ke Papua Barat dan pak direktur ke Papua," ucapnya kemarin.  Data tersebut langsung diverifikasi dan divalidasi tim. Dengan begitu, dana dapat dicairkan secepatnya. Harry menerangkan, besaran dana bantuan bergantung jenis dan berat kerusakan. Untuk usaha yang hancur, korban akan menerima dana bantuan maksimal Rp 5 juta. Sedangkan rumah rusak berat maksimal Rp 25 juta. Dana stimulan untuk pemulihan itu ditargetkan cair minggu depan.  "Selain itu, ada santunan bagi korban meninggal sebesar Rp 15 juta dan korban luka Rp 5 juta," ungkap Harry. Korban tersebut, lanjut dia, tidak termasuk mereka yang diduga menjadi pelaku kerusuhan. "Ini benar-benar untuk yang jadi korban terdampak kerusuhan," sambungnya.  Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Muhamad Safii Nasution menambahkan, bantuan berupa sandang dan pangan juga sudah disalurkan untuk para pengungsi demo anarki yang ada di Lanal 10 Papua. Tercatat, dalam kurun waktu 29 Agustus hingga 3 September 2019, sebanyak 9.282 orang mengungsi ke sana. "Jumlahnya fluktuatif," katanya.  Selain itu, pihaknya tengah menyiapkan pendampingan sosial bagi para korban terdampak. Menurut Safii, para korban tak hanya membutuhkan bantuan sandang pangan, tapi juga pemulihan secara psikososial. Konselor dari Tagana dan petugas Pelopor Perdamaian yang ada di Jayapura akan ditugaskan di sana.  Rekonstruksi dan perbaikan bangunan pemerintah maupun fasilitas publik yang rusak di Papua diperkirakan menelan biaya ratusan miliar rupiah. Dari sisi kebutuhan anggaran, bangunan pemerintah yang rusak akan direkonstruksi dengan perkiraan anggaran Rp 100 miliar. Dana tersebut berasal dari APBN.  Sementara itu, kios dan rumah penduduk yang rusak akan dibangun lagi dengan menggunakan dana stimulan yang berasal dari anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). "Pelaksanaannya akan diatur dengan peraturan presiden," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono kemarin.  Basuki telah meninjau kondisi Jayapura pada Selasa (3/9). Beberapa bangunan yang dia tinjau antara lain kantor Majelis Rakyat Papua (MRP), Kantor Bea Cukai Jayapura, kantor Grapari Telkomsel, kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua, kantor Perum LKBN Antara, dan Lapas Kelas II Abepura.  "Kami datang ke Jayapura untuk melihat langsung kerusakan akibat demo kemarin. Mudah-mudahan kalau sudah diinventarisasi dan diidentifikasi bisa cepat ditangani," ujarnya.

JK Tegaskan Pengibaran Bendera Bintang Kejora Terlarang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/jk-apresiasi-osct-indonesia-atasi-tumpahan-minyak-di-laut_m_105260.jpeg" alt="Jusuf Kalla" width="100%">
<figcaption>Jusuf Kalla</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dinamisnya kehidupan bangsa berimplikasi pada konstitusi. Maka dari itu, konstitusi yang berubah-ubah tersebut dimaklumi oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).  Pandangan itu dikemukakannya dalam menyampaikan pidato pada peringatan Hari Konstitusi di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD, Minggu 18/8). "Kehidupan kita berubah karena sistem informasi yang berubah. Kita mengubah sistem keuangan, kita mengubah sistem pendidikan, kita mengubah sistem ekonomi kita. Bisa saja kita amendemen lagi," ucap JK. Peringatan Hari Konstitusi ini dihadiri oleh sejumlah pimpinan lembaga negara.  Wapres JK pun memberikan contoh terkait negara yang melakukan perubahan terhadap sistem konstitusinya, seperti Amerika, India dan Thailand. Untuk Indonesia konstitusi itu bisa saja berubah karena mengikuti perkembangan zaman, namun pondasi dasar negara, seperti Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 tidak bisa diubah.  "Pondasi dasar Pancasila, NKRI yang terbentuk dalam sistem, dan tujuan kebangsaan kita itu tidak boleh diubah. Karena memang di situlah dasar kita bersatu," tegas JK.  Oleh karena itu, sebut JK, jika ada upaya untuk mengubah konstitusi bukan hal yang tidak mungkin. Tetapi pembukaan terhadap dasar negara tidak bisa diubah.  "Karena itulah pada hari ini tentu apabila ada upaya mengubah konstitusi bukanlah sesuatu hal yang tidak mungkin, sah sah saja. Selama saya bilang, mukadimahnya tidak berubah. Karena yang telah kita perlakukan selama 60 tahun, mukadimahnya tidak ada yang berubah."

Konstitusi Bisa Saja Mengikuti Perkembangan Zaman

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/PROFIL_JUFUF-KALLA_MIFTAHULHAYAT-1-750x500.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemilihan calon menteri muda dari kalangan profesional di kabinet mendatang harus lebih cermat. Wakil Presiden Jusuf Kalla mengingatkan, beberapa tokoh muda justru lebih baik berada di luar pemerintahan. Salah seorang di antara mereka, CEO Go-Jek Nadiem Makarim yang sempat didorong publik agar dipertimbangkan sebagai calon menteri.  Hal itu disampaikan JK setelah menerima Nadiem di kantor wakil presiden kemarin (16/7). Menurut dia, Nadiem sudah terbukti baik di bidangnya. Namun, tidak berarti orang yang baik di satu bidang bisa menguasai bidang lain pula. ''Menurut saya, biar generasi muda seperti Nadiem ini justru dibutuhkan di luar (pemerintahan),'' terangnya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/pebisnis-sukses-jangan-masuk-kabinet.jpg" alt="BAHAS MODA TRANSPORTASI: Wapres Jusuf Kalla berbincang dengan CEO Go-Jek Nadiem Makarim di kantor Wapres, Jakarta, kemarin (16/7). (Bayu Putra/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>BAHAS MODA TRANSPORTASI: Wapres Jusuf Kalla berbincang dengan CEO Go-Jek Nadiem Makarim di kantor Wapres, Jakarta, kemarin (16/7). (Bayu Putra/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> Wapres Jusuf Kalla. (MIFTAHULHAYAT /JAWA POS)  Menurut JK, tidak mudah mencari sosok seperti Nadiem yang kiprahnya sudah merambah ke Asia Tenggara. ''Kalau menteri, kan terbatas perannya,'' lanjut JK. Apalagi, saat ini bangsa Indonesia lebih memerlukan entrepreneur ketimbang birokrat.  JK juga meminta masyarakat tidak asal dalam mengusulkan tokoh untuk masuk ke pemerintahan. ''Jangan justru anak muda yang sukses di bisnis didorong-dorong menjadi birokrat di pemerintah. Justru lebih penting dia di sini (luar),'' tutur mantan Menko Kesra itu.  Apakah pembahasan itu juga dibicarakan dengan Nadiem, JK tersenyum seraya mengatakan tidak. Menurut dia, Nadiem hanya membicarakan soal perkembangan Go-Jek dan permintaan saran. Khususnya bagaimana dia bisa ikut berperan dalam mengembangkan transportasi di DKI Jakarta dan kota-kota lainnya. Juga pengembangan usaha kecil menengah.  Sementara itu, Nadiem menyatakan bahwa pertemuan dirinya dengan JK hanya berfokus membahas peran Go-Jek untuk Jakarta. ''Bagaimana Go-Jek bisa membantu dengan multimoda transportasi di DKI Jakarta,'' terangnya. Sasaran akhirnya adalah peningkatan kualitas transportasi publik di ibu kota.

JK Minta CEO Gojek untuk Tidak Masuk ke Kabinet

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/survei-polmark-sajikan-hasil-berbeda-politikus-nasdem-bilang-begini_m_.jpg" alt="Sekjen Nasdem Johnny G Plate ogah menanggapi lebih jauh soal hasi survei pilpres yang berbeda." width="100%">
<figcaption>Sekjen Nasdem Johnny G Plate ogah menanggapi lebih jauh soal hasi survei pilpres yang berbeda.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengusulkan supaya pembangian kursi kabinet bisa dilakukan secara adil. Artinya berdasarkan pada perolehan suara di Pemilu 2019. Ide itu pun didukung oleh Sekretaris Jenderal Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Johnny G Plate.  "Usulan yang disampaikan Pak JK itu bagus. Karena proposional dengan perolehan suara Pemilu 2019. Saya kira itu layak juga dijaidkan masukan untuk Pak Jokowi," ujar Johnny di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (12/7).  Pertimbangan lainnya menurut Johhny adalah adanya penglompokan dari kalangan profesional, partai politik dan yang lainnya. Namun demikian, itu semua dikembalikan ke Presiden Jokowi.  "Kami menghormati betul hak prerogatif Presiden Jokowi untuk menentukan kabinetnya," katanya.  Lebih lanjut, Johnny juga menegaskan, Partai Nasdem tidak pernah menyodorkan atau mengajukan nama menteri kepada Presiden Jokowi. Adanya pengajuan nama itu adalah bukan sikap resmi dari Partai Nasdem. Melainkan hanya usulan kader saja.  "Saya tegaskan partai tidak melakukan itu. Sama sekali tidak," ungkapnya.  ‎Sebelumnya, Wakil Presiden JK mengingatkan agar komposisi kabinet Jokowi-Maruf Amin dibagi secara adil. Pembagian itu harus disesuaikan dengan perolehan jumlah kursi di parlemen.  "Harus dibikin polanya, berapa dari parpol berapa nonparpol, kan, disusun. Partai dapat berapa, sesuai jumlah kursi di DPR. Jangan yang kursinya (di parlemen) sedikit mendapat lebih banyak, kacau nanti," ujar JK.  Selain itu, kata JK, penyusunan kabinet juga harus seimbang antara jenis kelamin, agama, hingga wilayah asal. Hal itu dinilai JK semata demi keharmonisan bangsa.  "Harus ada dari Aceh, Sumut, Jabar, Jateng, Sulawesi. Kalau tidak bangsa ini tidak harmonis. Memang tidak mudah menyusun kekuasaan nasional itu," katanya.  "Jadi harus ada harmonisasi baik antarwilayah dan suku, agama, politik, tingkat kemampuan, profesionalisme. Itulah baru didukung semua pihak," imbuh JK.

Nasdem Dukung Usulan Jatah Menteri Dibagi Berdasar Perolehan Suara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/JK-Nyoblos.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.Com - Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla menyalurkan hak suaranya di TPS 004, tak jauh dari kediamannya di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan. Pria yang akrab disapa JK itu mencoblos bersama sang istri Mufidah Jusuf Kalla. Keduanya kompak mengenakan baju putih.  JK masuk ke TPS 004 sekitar pukul 09.45 WIB. Dia tercatat bernomor DPT 104. Sedangkan istrinya mendapat nomor DPT 105. Setelah mendaftar dan mendapatkan kertas suara, keduanya langsung ke bilik suara.  Waktu yang dihabiskan JK bersama Mufidah di bilik suara sekitar dari 5 menit. Setelah itu keduanya bersamaan memasukkan surat suara di kotak masing-masing. Kertas suara yang dipegang oleh Mufidah sempat tertukar dengan kotak suara. Yaitu surat suara untuk DPD dan DPRD.  Setelah keluar dari TPS, JK menyampaikan animo masyarakat untuk memilih tahun ini cukup besar. Ini merupakan dampak masa kampanye yang lama.  "Angka partisipasinya bagus, animo masyarakat juga besar," katanya.  Saat ditanya kenapa pakai baju putih, JK menjawab dengan senyum. Namun, kemudian mantan Ketua Umum Golkar itu mengatakan, ini hanya menyesuaikan dengan aspirasi yang lain.  "Yang penting pemilu lancar dan saya optimistis pemilu berlangsung aman," pungkasnya. Hilmi Setiawan

Kompak Pakai Baju Putih-Putih, JK dan Istri Nyoblos di TPS 004

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/wapres-jk-beberkan-kunci-negara-maju-ke-penerima-beasiswa-lpdp_m_-1.jpg" alt="Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla" width="100%">
<figcaption>Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengapresiasi para penerima beasiswa LPDP, baik awardee maupun alumni yang mampu menyelesaikan pendidikannya. Menurutnya, mereka bisa menjadi kunci bagi kemajuan Indonesia di masa depan. Wapres JK mengatakan, tolak ukur dari sebuah negara maju bukan terdapat pada kondisi geografis, demografi, maupun sejarah panjangnya. Menurutnya, faktor-faktor tersebut hanya pendukung bagi kemajuan negara itu sendiri. Singapura, kata JK, adalah contoh negara dengan sumber daya alam yang juga kecil namun mampu menjadi negara maju. Negara dengan demografi dan geografi yang besar seperti India saja saat ini masih berjuang menuju negara maju. "Ada juga negara maju karena SDA-nya. Amerika Serikat maju SDA-nya juga. Tapi Afrika yang begitu kaya SDA, namun konfliknya selalu terjadi dan tetap miskin, banyak negara di Afrika tidak semuanya (kaya tapi maju)," ujarnya dalam Sarasehan LPDP 2019 di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (15/3) malam. Wapres JK berpendapat, kunci dari kemajuan sebuah negara terletak pada semangat dan tingkat pengetahuan masyarakatnya. Hal itu menjadi modal penting dalam mendukung kemajuan sebuah negara. Dia mengungkapkan, sudah ada beberapa negara yang mampu membuktikannya. Jepang menjadi salah satunya. Negeri Matahari Terbit itu mampu membuktikan jika tanpa dianugerahi kekayaam alam yang melimpah mereka mampu menjadi negara maju. "Apa persamaan negara maju itu yaitu semangat dan tingkat pengetahuan masyarakatnya. Itulah kesamaan negara maju," kata dia. "Jepang tak ada SDA-nya, Korea tidak ada tapi manusianya penuh semangat dan ilmu pengetahuannya dikelola dengan baik dan maju sehingga dia maju dibandingkan negara lain," pungkasnya.

Wapres JK Beberkan Kunci Negara Maju ke Penerima Beasiswa LPDP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/maruf-amin-cawapres-sesungguhnya-itu-pak-jk_m_.jpg" alt="Cawapres 01 Ma" width="100%">
<figcaption>Cawapres 01 Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Calon wakil presiden nomor urut 01, Ma'ruf Amin mengatakan, posisinya saat ini hanya menggantikan Jusuf Kalla (JK). Karena sejatinya Jusuf Kalla yang harusnya menjadi cawapres mendampingi Joko Widodo pada Pilpres 2019. "Sebenarnya, cawapres sesungguhnya itu pak Jusuf Kalla. Saya ini cuma penggantinya," kata Ma'ruf di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Minggu (24/2). Ma'ruf menjelaskan, dirinya menggantikan posisi Jusuf Kalla (JK) karena terbentur aturan. Sebab JK telah menjadi wapres sebanyak dua kali. "Karena beliau terkendala oleh aturan, sehingga terpaksa saya gantikan beliau. Jadi cawapres aslinya itu tetap pak JK," paparnya. Ma'ruf yang juga Mustasyar PBNU mengatakan, dirinya ingin pasangan petahana menang mutlak pada kontestasi Pilpres 2019. "Mudah- mudahan kita bisa mengkonversi potensi besar ini menjadi elektabilitas suara yang bisa kita wujudkan pada 17 April," tandasnya.

Ma'ruf Amin: Cawapres Sesungguhnya itu Pak JK

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#wapres jk

Berita Terkini

Anies Sebut JK Pernah Cerita Sudah Waktunya Kader HMI Jadi Presiden