<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/28/WhatsApp-Image-2023-04-11-at-113158-1-593537-1942007273.jpg" alt="Kampus Unnes" width="100%">
<figcaption>Kampus Unnes</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sejumlah guru besar perguruan tinggi di Kota Semarang mendapat undangan dari Dewan Pertahanan Nasional (Wantannas). Namun, undangan itu ditolak oleh guru-guru besar tersebut. Salah satu guru besar yang mendapat undangan itu adalah Prof Tri Marhaeni Pudji Astuti, guru besar Sosiologi dan Antropologi Universitas Negeri Semarang (Unnes). Undangan yang diterima Prof Tri Marhaeni Pudji Astuti itu ditandatangani oleh Pembantu Deputi Bidang Politik Nasional Wantannas Brigadir Jenderal Nazirwan Adji Wibowo. Undangan itu diterima Prof Tri pada Rabu (21/2). Dilansir Jawa Pos Radar Semarang, undangan Wantannas juga diberikan kepada Tjetjep Rohendi Rohidi, Issy Yuliasri, Harry Pramono, Bambang Priyono dan M Jazuli. Semuanya adalah guru besar di Unnes. Prof Tri Marhaeni merasa ada yang janggal dengan undangan dari Wantannas tersebut. Sebab, sebelumnya tidak pernah melakukan interaksi, komunikasi, ataupun berkegiatan dengan Wantannas. "Kita nggak pernah ada komunikasi kegiatan pun nggak pernah," ujarnya kepada Jawa Pos Radar Semarang. Prof Tri Marhaeni menjelaskan, dirinya menerima dua undangan. Menurut dia, undangan pertama tidak jelas nomor suratnya atau pun peserta yang diundang. Undangan kedua direvisi. Undangan itu dikirimkan oleh Polda Jawa Tengah dan akan dilakukan di Hotel Ibis. Menurutnya undangan itu dinilai tidak jelas sehingga dirinya memutuskan tidak akan hadir di undangan yang rencananya akan dilakukan pada Rabu (28/2) dan Kamis (29/2). Dari pengalaman Prof Tri Marhaeni selama ini, idealnya undangan ditujukan kepada Rektor Unnes atau kelembagaan. "Baru lembaga menugaskan saya, tapi undangan ini by name. Setahu saya ada guru besar lain dari Undip tapi saya pastikan nggak akan datang," jelasnya. Tri Marhaeni mengira undangan tersebut merupakan buntut dari aksi Seruan Moral dari Kampus Sekarang beberapa waktu lalu. Apalagi guru besar yang tidak ikut aksi tersebut tidak mendapatkan undangan serupa dari Wantannas. "Guru Besar lain tidak dapat, wajarlah kita punya praduga begitu," ujarnya Dia berpendapat aksi kemarin bersifat umum dan tidak ada kaitannya dengan siapa pun sosok tertentu ataupun lembaga apa pun.

Sejumlah guru besar perguruan tinggi di Kota Semarang mendapat undangan dari Dewan Pertahanan Nasional (Wantannas).

Guru Besar Unnes Tolak Undangan Dewan Pertahanan RI karena Merasa Ada Yang Janggal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/03/watannas-4199874847.jpg" alt="Kepala BPJPH M. Aqil Irham memaparkan pemanfaatan AI dalam registrasi sertifikasi halal saat FGD bersama Wantannas." width="100%">
<figcaption>Kepala BPJPH M. Aqil Irham memaparkan pemanfaatan AI dalam registrasi sertifikasi halal saat FGD bersama Wantannas.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bersama Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) membahas pemanfaatan Artificial Intelligence (AI/kecerdasan buatan). Itu guna mendukung percepatan registrasi sertifikasi halal. Kepala BPJPH M. Aqil Irham memaparkan, pemanfaatan AI telah membantu proses sertifikasi halal dan mengakselerasi pertumbuhan ekosistem halal di Indonesia. &rdquo;Sampai hari ini, hampir tiga juta produk telah menerima sertifikasi halal,&rdquo; ungkap Aqil Irham dilansir dari situs resmi Kemenag. Aqil Irham menyebut pemanfaatan digitalisasi dan AI dalam proses sertifikasi telah membantu BPJPH untuk mengoptimalkan layanan registrasi sertifikasi halal. Hal itu memungkinkan efisiensi dan kecepatan dalam menyelesaikan proses tersebut. Selain itu, Aqil Irham menjelaskan, teknologi AI juga memainkan peran kunci dalam memastikan kualitas dan keakuratan sertifikasi halal. Hal tersebut membantu memastikan bahwa produk yang dikonsumsi masyarakat Indonesia sesuai dengan standar halal yang telah ditetapkan. Kepala BPJPH menyatakan, saat ini banyak kemudahan telah diberikan melalui pemanfaatan AI dalam Sistem Informasi Halal (Sihalal). Dengan bantuan AI, proses sertifikasi dapat lebih transparan dan dapat diawasi dengan lebih baik. Tidak hanya itu, menurut dia, BPJPH telah memberikan sejumlah kemudahan lainnya untuk mendorong pelaku usaha mengajukan sertifikasi halal. Layanan call center telah disediakan dan memberikan akses informasi yang lebih mudah bagi para pelaku usaha. Program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) mendukung pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam mendapatkan sertifikasi halal tanpa biaya. &rdquo;Hal ini membawa Indonesia naik peringkat ke-2 halal food dunia pada 2023 yang dirilis State of The Global Islamic Economy,&rdquo; ujar Aqil. Selain digitalisasi layanan, tanggung jawab mengenai kewajiban sertifikasi halal kini juga sudah didelegasikan kepada kementerian di tingkat pusat hingga daerah. Yulianus, perwakilan Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KemenkopUKM) mengatakan, para pendamping di KemenkopUKM, yang dikenal dengan sebutan Garda Transfumi, juga membantu proses sertifikasi halal di lapangan. Pihaknya telah melatih sejumlah pendamping proses produk halal (PPH) yang saat ini berjumlah 1.152. &rdquo;Upaya ini akan terus dilakukan untuk memperluas akses sertifikasi halal hingga ke daerah-daerah tertinggal, terdepan, dan terluar di seluruh Indonesia,&rdquo; papar Yulianus. Sementara itu, Staf Ahli Bidang Sosial Budaya Wantannas Mayjen TNI Tri Yuniarto menyatakan, harapan untuk mengoptimalkan program sertifikasi halal melalui pemanfaatan AI. &rdquo;Selain terkait dengan keamanan nasional, juga dapat memberikan rekomendasi kepada pimpinan Wantannas yang diketuai Bapak Presiden, bahwa hal ini dapat mendukung untuk mewujudkan Indonesia sebagai pusat industri halal dunia,&rdquo; kata Mayjen TNI Tri Yuniarto.

BPJPH bersama Wantannas melakukan FGD untuk membahas pemanfaatan AI dalam proses percepatan registrasi sertifikasi halal

BPJPH dan Wantannas Bahas Pemanfaatan AI Guna Percepatan Sertifikasi Halal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/xl-axiata-akan-sosialisasikan-bela-negara-lewat-sms-broadcast_m_.jpg" alt="Chief Human Capital Officer XL Axiata Rudy Afandi (tengah) bersama Sekertaris Jenderal Wantannas Letnan Jenderal TNI Doni Monardo (kanan) melakukan penandatanganan nota kesepahaman antara Wantannas dan XL Axiata untuk sosialisasikan Bela Negara lewat SMS." width="100%">
<figcaption>Chief Human Capital Officer XL Axiata Rudy Afandi (tengah) bersama Sekertaris Jenderal Wantannas Letnan Jenderal TNI Doni Monardo (kanan) melakukan penandatanganan nota kesepahaman antara Wantannas dan XL Axiata untuk sosialisasikan Bela Negara lewat SMS.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - XL Axiata Tbk mendukung penuh program Bela Negara yang dicanangkan Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas). Dukungan XL Axiata pada program tersebut salah satunya melalui layanan Short Message Services (SMS) broadcast berupa sosialisasi konten-konten yang bertema bela negara yang disebarluaskan ke seluruh pelanggan XL Axiata. Chief Human Capital Officer XL Axiata Rudy Afandi bersama dengan Sekertaris Jenderal Wantannas Letnan Jenderal TNI Doni Monardo melakukan penandatanganan nota kesepahaman antara Dewan Ketahanan Nasional Republik Indonesia dan PT XL Axiata, Tbk di Aula Serba Guna Gedung Graha BNPB, Jakarta, Rabu (20/3). Rudy mengatakan bahwa XL Axiata ingin selalu berkomitmen untuk turut ambil bagian dalam program-program yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia melalui layanan-layanan yang ada. "Dengan keberadaan jaringan infrastruktur XL Axiata yang luas akan mempermudah pemerintah untuk melakukan sosialisasi dan edukasi secara merata ke seluruh masyarakat di Indonesia lewat layanan yang kami sediakan," katanya dalam keterangan resminya kepada JawaPos.com. Sebagai informasi, program Bela Negara yang dicanangkan Wantannas ini berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tanggal 18 September 2018 tentang Rencana Aksi Bela Negara Tahun 2018-2019. Selain Wantannas, XL Axiata juga memberikan dukungan sosialisasi Bela Negara melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) XL Axiata yang telah berjalan, seperti program XL Future Leaders, Laut Nusantara, dan Sisternet.

XL Axiata akan Sosialisasikan Bela Negara Lewat SMS Broadcast

wantannas

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#wantannas

Berita Terkini

Guru Besar Unnes Tolak Undangan Dewan Pertahanan RI karena Merasa Ada Yang Janggal

BPJPH dan Wantannas Bahas Pemanfaatan AI Guna Percepatan Sertifikasi Halal

XL Axiata akan Sosialisasikan Bela Negara Lewat SMS Broadcast

Download Aplikasi JawaPos.com