<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/18/nikmir-3199941722.jpg" alt="Nikita Mirzani kini kerap meracik jamu di Rutan Pondok Bambu. (instagram Binawarga Indonesia)" width="100%">
<figcaption>Nikita Mirzani kini kerap meracik jamu di Rutan Pondok Bambu. (instagram Binawarga Indonesia)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sidang perdata kasus wanprestasi gugatan Nikita Mirzani terhadap Reza Gladys dengan nilai gugatan mencapai Rp 100 miliar kini sedang bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam sidang yang digelar beberapa hari lalu, mediasi tidak dapat terlaksana karena Nikita Mirzani berada di dalam tahanan. Majelis hakim berdiskusi dengan pihak Nikita dan juga Reza Gladys agar ibu tiga anak tersebut hadir sehingga dapat dilakukan mediasi. "Saya bilang, 'Yang Mulia, tanggal 24 Juni itu sidang pertama kasus pidana dan berdasarkan proses hukum, terdakwa itu harus dihadirkan di dalam persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 24, berarti hari Selasa," kata Fahmi Bachmid. Usulan agar mediasi dilakukan tanggal 24 Juni 2025 disambut baik oleh hakim mediator. Ditawarkan pada tanggal tersebut untuk dilakukan mediasi antara Nikita Mirzani dengan Reza Gladys. "Namun hal tersebut ditolak oleh kuasa hukum daripada tergugat. Alasannya karena pada tanggal 24 tergugat RG akan dimintai keterangan di Polda Metro Jaya terkait dengan persoalan dugaan tindak pidana melanggar undang-undang kesehatan dan melanggar undang-undang konsumen dengan korbannya ada empat orang," ungkapnya. &nbsp; Faahmi Bachmid kemudian mengatakan, sidang pidana biasanya setiap satu minggu sekali digelar pada hari yang sama. Dia pun kembali mengusulkan agar dilakukan mediasi pada minggu depannya lagi atau pada tanggal 1 Juli 2025. "Hakim mediator memutuskan, bagaimana kalau mediator mediasinya dilakukan pada tanggal 1 Juli tahun 2025?" ungkapnya Penawaran tersebut akhirnya disambut baik oleh pihak Nikita Mirzani dan juga pihak Reza Gladys. Dengan demikian, diputuskan mediasi akan digelar pada tanggal 1 Juli 2025.

Sidang mediasi kasus wanprestasi Rp 100 miliar antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys ditunda hingga 1 Juli 2025.

Cerita di Balik Sidang Mediasi Wanprestasi Rp 100 Miliar Nikita Mirzani dengan Reza Gladys yang Ditunda hingga 1 Juli 2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/04/IMG_20250204_191906-982579961.jpg" alt="Reza Gladys mengucapkan terima kasih kepada penyidik Polda Metro Jaya setelah Nikita Mirzani ditahan. (Instagram @rezagladys)." width="100%">
<figcaption>Reza Gladys mengucapkan terima kasih kepada penyidik Polda Metro Jaya setelah Nikita Mirzani ditahan. (Instagram @rezagladys).</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Sidang lanjutan kasus wanprestasi yang dilayangkan Nikita Mirzani terhadap dokter kecantikan sekaligus selebgram Reza Gladys senilai Rp 100 miliar kembali bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (19/6). Namun, majelis hakim memutuskan untuk menunda sidang beragendakan mediasi itu karena sejumlah pertimbangan. Salah satunya, lantaran tidak menemukan jalan tengah untuk mempertemukan pihak penggugat dan tergugat. Ditemui usai sidang, Kuasa Hukum Reza, Robert Par Uhum menyampaikan bahwa kliennya telah terlanjur sakit hati sehingga memilih menutup pintu damai untuk Nikita. Dia menantang rivalnya untuk melanjutkan kasus hukum tersebut.&nbsp;"Tegas kami katakan, klien kami tidak mau berdamai," cetus Robert.&nbsp; Meski begitu, dia memastikan bahwa kliennya tetap akan bersikap kooperatif dengan menjalani proses mediasi sebagai bentuk formalitas.&nbsp;Tentunya dengan catatan tidak ada penyelesaian perkara ini secara kekeluargaan. "Mediasi tentu kami laksanakan, tapi kami pastikan tidak akan mau berdamai. Silakan proses hukum dijalankan sesuai dengan semestinya,&rdquo; jelas Robert. Sidang bakal kembali bergulir dua pekan lagi, tepatnya pada 1 Juli mendatang. Sebelumnya, kakak ipar pedangdut Siti Badriah itu memang sempat membuka peluang damai terhadap Nikita. Namun, persyaratan yang dimintanya untuk mendatangkan penggugat ke dalam sidang tidak bisa dipenuhi oleh tim kuasa hukum Nikita. Ketidakhadiran pemain film Tuhan Izinkan Aku Berdosa itu membuat proses mediasi berjalan buntu. Nikita melayangkan gugatan wanprestasi senilai Rp 100 miliar kepada Reza dan suaminya, Attaubah Mufid pada 16 Mei 2025. Langkah hukum tersebut diambil sebagai bentuk perlawanan atas kasus pemerasan dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dilaporkan Reza. Dan, membuat Nikita kini mendekam di hotel prodeo.

Sidang kasus wanprestasi antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys kembali ditunda akibat ketidakhadiran penggugat.

Tegas! Reza Gladys Ogah Berdamai dengan Nikita Mirzani

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/13/dahnil-anzar-botak-581484930.jpg" alt="Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji (BPH) Dahnil Anzar Simanjuntak (dua dari kanan) memberikan keterangan pers kepada wartawan di Jakarta (11/6) malam. (Hilmi/Jawa Pos)&nbsp;" width="100%">
<figcaption>Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji (BPH) Dahnil Anzar Simanjuntak (dua dari kanan) memberikan keterangan pers kepada wartawan di Jakarta (11/6) malam. (Hilmi/Jawa Pos)&nbsp;</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Badan Penyelenggara Haji (BPH) siap menerima limpahan pengelolaan haji dari Kemenag mulai pertengahan bulan depan. Pelimpahan tersebut termasuk juga setumpuk masalahnya. Dalam menjalankan fungsi pengawasan, BPH menemukan banyak masalah dalam penyelenggaraan haji 2025. Mulai dari oknum petugas yang kurang profesional sampai mitra kerja di Saudi yang wanprestasi.&nbsp; Wakil Kepala BPH Dahnil Anzar Simanjuntak menyoroti kinerja petugas haji daerah (PHD)&nbsp;tidak melakukan fungsinya sebagaimana mestinya sebagai petugas haji.&nbsp;"Jadi ada (oknum petugas) PHD-PHD di daerah, kemudian sekadar nebeng naik haji," kata Dahnil Anzar Simanjuntak di kantornya pada Rabu (11/6) malam.&nbsp; Meskipun begitu, Dahnil mengatakan banyak sekali petugas-petugas yang memang sudah melakukan tugasnya dengan profesional, ikhlas, dan tulus. Ketika dalam menjalankan tugasnya ada yang kedodoran, dimungkinkan karena rasio mereka dengan jumlah jemaah sangat jomplang.&nbsp; BPH berencana merombak sistem rekrutmen petugas haji. Mereka tidak direkrut mepet penyelenggaraan haji dan dapat pembekalan singkat. Ke depan, petugas haji disiapkan beberapa bulan sebelum penyelenggaraan rukun Islam kelima itu. Kemudian akan dilatih di pusat pendidikan dan pelatihan khusus tentang layanan haji.&nbsp; Masalah lain yang dia sorot, yakni kinerja syarikah atau operator haji di Saudi. Tahun ini Kemenag bermitra dengan delapan syarikah. Banyaknya syarikah yang digandeng ini justru membuat banyak masalah. Termasuk keterlambatan pengangkutan sejumlah jemaah dari hotel di Makkah menuju Arafah.&nbsp; "Tahun depan kami gunakan syarikah tunggal. Maksimal dua syarikah," katanya. Harapannya layanan haji menjadi lebih terkendali. Tidak ada lagi jemaah pisah hotel, meskipun dalam satu kloter. Apalagi sampai ada jemaah suami-istri yang terpisah hotel.&nbsp; Masalah lainnya adalah dugaan manipulasi keterangan istitaah kesehatan jemaah. Dahnil menceritakan ada jemaah yang dinyatakan istitaah kesehatan sebelum berangkat. Ternyata yang bersangkutan punya penyakit kencing manis lumayan parah. "Di bagian punggungnya bolong," kata dia.&nbsp; Kasus tersebut hanya sebagian kecil saja. Karena dalam kenyataannya ada 2.000 jemaah didaftarkan menjalani safari wukuf. Yaitu layanan wukuf bagi jemaah haji dengan kondisi sakit berat. Karena keterbatasan petugas yang bisa dilayani hanya 500 orang saja.&nbsp; Dahnil prihatin banyak jemaah yang sejatinya sakit, tapi diloloskan untuk tetap berhaji. Padahal syarat mampu secara kesehatan atau istitaah, sangat penting dalam berhaji. Jemaah yang tidak memenuhi istitaah, gugur kewajiban hajinya.&nbsp; Dalam kesempatan itu, Dahnil kembali menyinggung ada praktik pungli dalam layanan badal haji dan safari wukuf. Dia mengatakan siapa pun pelakunya, safari wukuf itu gratis. Celakanya jemaah safari wukuf sudah bayar pungli, tetapi oleh yang memungut tetap dititipkan ke petugas resmi safari wukuf.&nbsp; "Ada yang daftar berhaji sampai jual sawah. Kemudian saat pelunasan jual rumah. Setelah pulang dia tinggal menumpang ke anak," katanya. Dengan kondisi tersebut, Dahnil prihatin masih ada yang tega melakukan pungli. Dia menegaskan setelah memegang komando penyelenggaraan haji, akan melakukan tiga perbaikan mendasar. Yaitu soal integritas, akuntabilitas, dan transparansi. (wan)&nbsp;

BPH menemukan berbagai masalah dalam penyelenggaraan haji 2025, termasuk kinerja petugas dan manipulasi keterangan kesehatan jemaah.

Setumpuk Masalah Perhajian 2025: Petugas Daerah Nebeng Haji, Keterangan Istitaah Dimanipulasi, hingga Syarikah Wanprestasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/mantan-atase-kbri-di-malaysia-divonis-35-tahun-penjara_m_165099.jpeg" alt="Ilustrasi Pengadilan. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Pengadilan. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pengurus Pusat Persatuan Basket Seluruh Indonesia (PP Perbasi) resmi dinyatakan melakukan wanprestasi kepada klub Louvre Surabaya. Dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui putusan Nomor PN JKT.PST-130420234NF, induk basket tertinggi di Tanah Air itu harus menyelesaikan beberapa tuntutan. Dalam putusan yang keluar pada 6 Juni 2024, PP Perbasi harus mengembalikan uang deposit sebesar Rp 150.000.000. PP Perbasi juga wajib membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan. Keputusan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu dianggap pemilik Louvre Surabaya, Erick Herlangga, sebagai angin segar untuk olahraga Indonesia. Atas kasus itu, Louvre Surabaya tak hanya dirugikan secara materi, tetapi juga prestasi. &rdquo;Kami mengapresiasi keadilan yang ditegakkan pengadilan dengan putusan yang sudah inkrah. Ini menjadi bukti adanya manajemen yang buruk di dalam pimpinan PP Perbasi saat ini dan akibat pembekuan ini Louvre Surabaya benar-benar telah mengalami kerugian yang sangat besar termasuk reputasi,&rdquo; ujar pemilik Louvre Surabaya Erick Herlangga. PP Perbasi sebelumnya melakukan pembekuan terhadap Louvre Surabaya. Pembekuan dilakukan untuk menyelidiki dugaan pengaturan skor yang dialami Louvre saat ikut&nbsp;ASEAN Basketball League (ABL).&nbsp; Dalam salah satu dasar putusan pembekuan klub Louvre Surabaya, PP Perbasi diduga mendapat informasi dari ODD Risk Control Inspector of Asian Gaming Company (188 Bet). Pihak tersebut melaporkan jika Louvre Surabaya bertaruh untuk kalah sebesar USD 100.000 tanpa diteliti apakah surat tersebut benar adanya. Padahal Louvre Surabaya telah melaporkan seseorang yang bernama Alan dari 188 Bet ke Polda Metro Jaya. Sampai hari ini tidak diketahui keberadaannya dan laporan pihak tersebut terbukti hoax. Atas pembekuan yang dilakukan Perbasi mengakibatkan kerugian bagi Louvre Surabaya secara finansial. Sebab, kontraknya diputus secara sepihak oleh sponsor. Louvre Surabaya juga tidak bisa lagi mengikuti ABL &amp; IBL serta harus mengembalikan seluruh uang sponsor yang sudah masuk.

PP Perbasi dinyatakan melakukan wanprestasi kepada klub Louvre Surabaya dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Louvre Surabaya Menang Gugatan, PP Perbasi Harus Kembalikan Uang Ratusan Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/28/Nanda-trio-macam-4136604426.jpg" alt="Nanda, salah satu personel grup musik Trio Macan datang dengan kabar kurang menggembirakan. Dia dikabarkan sedang hamil dan mengajukan cuti sampai selesai persalinan." width="100%">
<figcaption>Nanda, salah satu personel grup musik Trio Macan datang dengan kabar kurang menggembirakan. Dia dikabarkan sedang hamil dan mengajukan cuti sampai selesai persalinan.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Nanda Trio Macan dianggap telah melanggar kontrak atau melakukan wanprestasi oleh pihak manajemen setelah dia diketahui kini sedang hamil besar. &nbsp;Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014384750/adiba-khanza-antusias-sambut-bulan-puasa-ramadan-pertama-dengan-status-sebagai-istri">Adiba Khanza Antusias Sambut Bulan Puasa, Ramadan Pertama dengan Status Sebagai Istri &nbsp;</a> Di dalam kontrak yang telah ditanda tangani oleh Nanda, dinyatakan secara jelas tidak boleh menikah dan memiliki anak karena akan berdampak pada jadwal pekerjaan. Kontrak tersebut berlaku selama 5 tahun. "Soal siapa laki-lakinya kita belum dapat informasi lebih jauh, baik dari dia maupun keluarganya. Karena agak tertutup nih," kata Agi Sugiyanto dari manajemen Trio Macan di Depok, Jawa Barat, Kamis (28/2). Sampai saat ini, dia mengaku masih melakukan pendekatan kepada Nanda dan keluarganya. Sebab, hal ini berkaitan dengan nasib Trio Macan ke depannya. Setelah adanya kabar perihal kehamilan Nanda, Agi memastikan akan mencari personel baru untuk menggantikan posisi Nanda. "Kemarin ada beberapa job yang terpaksa kita pakai additional. Cuma kayaknya kurang afdhal kalau personel cabutan. Kita berusaha mencari personel pengganti," tuturnya. Dia menambahkan, kehamilan Nanda justru terjadi disaat lagu Cinderella milik grup band Radja yang diaransemen ulang dalam versi Trio Macan naik daun beberapa waktu belakangan. "Lagunya sebenarnya sudah rilis dua tahun lalu dan baru naik sekarang," paparnya.

Nanda Trio Macan dianggap telah melanggar kontrak atau melakukan wanprestasi oleh pihak manajemen setelah dia diketahui kini sedang hamil

Manajemen Sedang Cari Pengganti Nanda di Trio Macan karena Dianggap Melakukan Wanprestasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/masan.jpg" alt="DPRD Kabupaten Kudus rapat dengar pendapat soal kisruh tes seleksi perangkat desa. Akhmad Nazaruddin Lathif/Antara" width="100%">
<figcaption>DPRD Kabupaten Kudus rapat dengar pendapat soal kisruh tes seleksi perangkat desa. Akhmad Nazaruddin Lathif/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Panitia seleksi (pansel) perangkat desa dari puluhan desa di Kabupaten Kudus menuntut Universitas Padjadjaran (Undpad) menggelar tes ulang seleksi perangkat desa. Sebab, Unpad dinilai terbukti wanprestasi.  ”Kami memang menuntut tes seleksi perangkat desa ulang karena Unpad melakukan wanprestasi dengan tidak menampilkan hasil tes para peserta secara langsung saat itu juga atau real time,” kata Ketua Panitia Seleksi Perangkat Desa Lau Kahar seperti dilansir dari Antara.  Selain itu, kata dia, Unpad juga tidak menyediakan display nilai para peserta. Sehingga, untuk mengetahui nilai terlebih dahulu membuka tautan skor para peserta tes seleksi berbasis komputer atau computer assisted test (CAT).  Hal demikian, menurut dia, tidak sesuai dengan perjanjian kerja sama (PKS) yang ditandatangani pemerintah desa dengan Unpad.  Ketua DPRD Kabupaten Kudus Masan mengungkapkan, dari hasil rapat dengar pendapat dengan para peserta tes maupun panitia pengisian perangkat desa, bisa disimpulkan bahwa proses seleksi kacau. Sebab, banyak terjadi permasalahan, salah satunya melanggar PKS.  ”Unpad melakukan wanprestasi sehingga panitia seleksi perangkat desa mengusulkan menggelar tes ulang,” ujar Masan.  Untuk menyelesaikan permasalahan itu, kata dia, panitia seleksi perangkat desa bisa bermusyawarah mufakat dengan pihak Unpad. Kalaupun ada yang belum puas, bisa diselesaikan melalui peradilan tata usaha negara (TUN) atau pengadilan.  ”Kapan prosesnya, ketua panitia yang memutuskan. Kami sebagai wakil rakyat hanya sebatas memfasilitasi penyelesaian. Nanti juga berkoordinasi dengan dinas pemberdayaan masyarakat dan desa serta Unpad untuk menyelesaikan persoalan ini melalui jalur mufakat atau pengadilan,” papar Masan.  Terkait dengan tuntutan tes ulang, perwakilan Unpad Ramadhan Pancasilawan mengakui tidak bisa memutuskan. Sebab, akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan pihak kampus.  ”Sanggahan dari berbagai pihak akan ditampung terlebih dahulu. Keputusan apakah akan digelar tes ulang atau tidak, pihak universitas yang akan memutuskan,” tutur Ramadhan Pancasilawan.  Dari 68 desa yang menjalin kerja sama dengan Unpad dalam seleksi perangkat desa, kata dia, hampir semua menyampaikan sanggahan. Sementara itu, jawaban sudah disampaikan.  Dalam pelaksanaan tes seleksi perangkat desa di Kabupaten Kudus, Unpad ditunjuk oleh 68 dari 90 desa sebagai penyelenggara seleksi perangkat desa berbasis CAT dengan jumlah peserta tes mencapai 3.800 orang.

Panitia Seleksi Perangkat Desa di Kudus Tuntut Unpad Gelar Tes Ulang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/129343370_2288455964634361_4841544074325907169_n.jpg" alt="Instagram Yusuf Mansur" width="100%">
<figcaption>Instagram Yusuf Mansur</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ustad Yusuf Mansur menang dalam perkara wanprestasi terkait investasi hotel Siti untuk ibadah haji dan umrah. Dalam sidang putusan yang berlangsung hari ini, Kamis (1/12), majelis hakim memenangkan ustad Yusuf Mansur dan menolak gugatan dari pihak penggugat.  "Tadi itu kasus dengan nomor 1340, kasus wanprestasi hotel Siti. Hasil putusannya, alhamdulillah dinyatakan NO (Niet Ontvankelijke Verklaard) oleh majelis hakim, menerima eksepsi kami. Kita ada 3 perkara di PN Tangerang, semuanya di-NO oleh majelis hakim," ujar Ariel Mochtar, kuasa hukum Yusuf Mansur kepada JawaPos.com, Kamis (1/12).  Majelis hakim tidak menerima gugatan lantaran pihak penggugat dinilai melakukan perubahan yang melebihi batas sebagaimana disorot oleh pihak Yusuf Mansur dalam eksepsinya.  "Yang diubah itu posita dan petitum, sedangkan itu tidak boleh dilakukan sebenarnya. Itu kami lakukan eksepsi dan diterima oleh majelis hakim," tutur kuasa hukum ustad Yusuf Mansur lebih lanjut.  Majelis hakim memberikan waktu kepada pihak penggugat untuk melakukan banding atau mengajukan gugatan baru apabila tidak puas dengan hasil putusan dalam 14 hari ke depan.  Sejauh ini, pihak ustad Yusuf Mansur mengaku belum tahu apakah pihak penggugat akan menerima atau akan banding."Tadi saya lihat belum ada respons. Kita tunggu saja akan ada langkah hukum atau tidak," katanya.  Setelah adanya putusan, ustad Yusuf Mansur langsung diberi tahu oleh kuasa hukum atas kemenangan untuk ketiga kalinya dalam kasus yang bergulir di PN Tangerang. Ayahanda Wirda Mansur itu menanggapinya dengan rasa syukur.  "Beliau masih di tanah suci,umrah. Saya kabari beliau bilang ya sudah alhamdulillah selesai. Ustad tidak pernah merasa menang atau kalah," katanya.  Kasus ini bermula dari adanya gugatan yang didaftarkan tertanggal 10 Desember 2021 dengan nomor perkara 1340 /Pdt.G/2021/PN.Tng pada 10 Desember 2021 atas perkara wanprestasi di Pengadilan Negeri Tangerang, Banten. Ustad Yusuf Mansur bersama PT Inext Arsindo dan Jody Broto Suseno menjadi pihak tergugat. Mereka didugat dengan Rp 785 juta.  Berdasarkan data yang tertera dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri (PN) Tangerang, para penggugat terdiri dari sejumlah orang. Mereka adalah Yun Dwi Siswahyudi, Tri Restutiningsi, Lilik Herlina, Siti Khusnul Khotimah, Elly Wahyuningtias, Aan Yuhana, Norlinah, Nur'aini, Atika, Tommy Graha Putra, Umi Latifah, dan Nanang Budiyanto.

Ustad Yusuf Mansur Menang atas Kasus Wanprestasi di PN Tangerang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/apd-tenaga-medis-2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Permana Putra Mandiri, sebuah perusahaan penyedia alat perlindungan diri atau APD yang berlokasi di bilangan Taman Mini, Cipayung Jakarta Timur, menggugat mantan Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Budi Sylvana (Tergugat I), Kemenkes (Tergugat II) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) (tergugat III).  Berdasarkan informasi yang dihimpun dari Sistem Penelusuran Perkara (SIPP) Website PN Jakarta Selatan, gugatan ingkar janji atau wanprestasi diajukan PT Permana Putra Mandiri ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Rabu (23/3), terkait dengan pemesanan 1.859.800 yang dilakukan oleh Kemenkes dan BNPB untuk kepentingan penanganan pandemi Covid-19.  Dalam petitumnya, kuasa hukum PT Permana Putra Mandiri, Donal Fariz, meminta majelis hakim PN Jakarta Selatan untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.  Selain itu, kuasa hukum dari firma hukum Visi Law Office ini juga meminta beberapa poin lain antara lain:  Pertama, menyatakan  Surat Nomor  KK.02.01/1/460/2020 tertanggal 28 Maret 2020 perihal Surat Pesanan Alat Pelindung Diri (APD) adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum, sepanjang berkaitan dengan posisi penggugat sebagai penyedia dan tergugat 1 sebagai PPK.  Kedua, menyatakan tergugat 1, tergugat 2 dan tergugat 3 telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi.  Ketiga, memerintahkan tergugat 1 dan tergugat 2 menyerap sebanyak 1.859.800 APD yang sudah dipesan berdasarkan harga kesepakatan 7 Mei 2020 sebesar Rp 294.000 Set/APD atau apabila penyerapan tidak dapat dilakukan, menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk membayar ganti rugi sebesar Rp546,7 miliar.  Keempat, memerintahkan tergugat 3 untuk mengalokasikan Anggaran Dana Siap Pakai atau alokasi anggaran dengan jenis lainnya dalam rangka menjalankan putusan ini.  Kelima, memerintahkan tergugat 2 untuk mengalokasikan anggaran dalam rangka menjalankan putusan ini dalam hal tergugat 3 tidak dapat mengalokasikan anggarannya.  Keenam, menghukum tergugat 1 dan rergugat 2 membayar ganti rugi sejumlah Rp 6,02 miliar atas biaya penyimpanan dan perawatan APD secara tanggung renteng.  Ketujuh, menghukum tergugat 1 dan tergugat 2 untuk membayar bunga sebesar 6 persen pertahun dari kerugian yang dialami tergugat secara tanggung renteng terhitung sejak Tergugat 1 dan Tergugat 2 melakukan wanprestasi.  Kedelapan, menghukum tergugat 1 dan tergugat 2 membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp10 juta setiap hari apabila tergugat 1 dan tergugat 2 lalai atau tidak melaksanakan isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap.  Kesembilan, memerintahkan turut tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini  Kesepuluh, menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi maupun verset (Uitvoerbaar Bij Voorraad).

Kemenkes dan BNPB Digugat Rp546,7 Miliar karena Tak Serap Pesanan APD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/yusuf-mansud.jpg" alt="EDUKASI SAHAM: Yusuf Mansur mendapat pelajaran ilmu ekonomi riil dari ibu, nenek, dan bibi sejak kecil. (IMAM HUSEIN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>EDUKASI SAHAM: Yusuf Mansur mendapat pelajaran ilmu ekonomi riil dari ibu, nenek, dan bibi sejak kecil. (IMAM HUSEIN/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sidang perdana kasus wanprestasi dengan tergugat ustad Yusuf Mansur digelar hari ini Kamis (6/1) di Pengadilan Negeri Tangerang. Majelis hakim meminta pihak penggugat untuk memperbaiki gugatannya terlebih dahulu.  Pihak penggugat yang terdiri dari 12 orang yang mengaku sebagai korban investasi ustad Yusuf Mansur menggugat tiga pihak dalam perkara ini. Yaitu PT Inext, Yusuf Mansur sebagai Direktur Utama dan Jody Subroto selaku Komisaris Utama. Perusahaan tersebut yang kabarnya menaungi hotel Siti yang kini dipersoalkan.  "Tadi teman teman sudah melihat ternyata majelis hakim meminta pihak penggugat untuk menyempurnakan gugatannya tekait alamat gugatan 1," kata Ariel Mochtar selaku kuasa hukum ustad Yusuf Mansur di PN Tangerang.  Pihak penggugat diberi waktu satu minggu ke depan oleh majelis hakim untuk memperbaiki gugatan. Jika gugatan sudah dianggap tepat, maka sidang akan memasuki agenda mediasi.  Ichwan Tony selaku kuasa hukum korban mengungkapkan bahwa pihaknya akan melakukan perbaikan. Tapi pada intinya, materi gugatan terkait adanya dugaan janji yang tidak ditepati atau wanprestasi dilakukan pihak tergugat. Sehingga pihaknya pun menempuh upaya hukum secara perdata.  Ichwan Tony mengklaim, orang-orang yang menjadi korban dalam permasalahan ini sangat banyak mencapai sekitar 170 orang tersebar dari berbagai daerah. Namun ia sendiri menerima kuasa dari 12 orang.  "Mereka ikut program usaha apartemen, hotel haji dan umrah. Cuma sampai saat ini investasi yang dikeluarkan tidak dikembalikan walaupun menurut mereka haknya masih berjalan," tuturnya.  Gugatan terhadap ustad Yusuf Mansur bermula dari investasi yang dilakukan sejumlah orang yang mengaku sebagai korban untuk pembangunan hotel Siti yang terletak di daerah Tangerang. Mereka dijanjikan mendapat keuntungan dari investasi tersebut. Karena bisnia ini sebagai upaya pemberdayaan umat.  Namun dalam perjalanannya, mereka mengaku tidak mendapatkan keuntungan seperti yang dijanjikan. Merasa dirugikan, mereka pun melayangkan gugatan perdata ke PN Tangerang.  Enggan Bicara  Ustad Yusuf Mansur sudah menyerahkan persoalan tersebut kepada Ariel Mochtar selaku kuasa hukumnya. Sidang perdana kasus ini mulai digelar hari ini Kamis (6/1). Majelis hakim meminta pihak penggugat untuk menyempurnakan gugatannya terlebih dahulu.  Ditemui usai persidangan, pengacara ustad Yusuf Mansur enggan berbicara terkait pokok permasalahan tudingan kliennya melakukan wanprestasi.  "Ini masih akan sangat panjang dan ini masih sangat awal. Seperti yang sudah saya sampaikan, teman teman harap sabar. Saya tidak akan membuat statement apapun megenai materi gugatan hari ini," katanya di hadapan awak media.  Ariel Mochtar mengaku masih terlalu dini apabila ia bicara sekarang terkait pokok permasalahan. Ia ingin kasus ini bergulir di dalam persidangan terlebih dahulu baru akan terungkap fakta yang sebenarnya.  "Nanti masih ada mediasi, jawab menjawab, pembuktian dan segala macam. Mungkin nanti kami akan memberikan statement mengenai materi gugatan tapi tidak saat ini," ucapnya lebih lanjut.  Dia memastikan Ustad Yusuf Mansur akan kooperatif dalam menghadapi proses hukum. Jika ada permintaan pihak tergugat haruas dihadirkan,maka ia akan hadir. Tapi jika tidak, Ariel Mochtar sudah mewakili kliennya di persidangan.  "Mungkin teman teman sudah melihat sosmed beliau bahwa ia selalu kooperatif dalam menghadapi proses hukum. Beliau minta didoakan agar semuanya dapat berjalan lancar dan semuanya diberikan yang terbaik," paparnya.  Gugatan terhadap ustad Yusuf Mansur bermula dari investasi yang dilakukan sejumlah orang yang mengaku sebagai korban untuk pembangunan hotel Siti yang terletak di daerah Tangerang. Mereka pun dijanjikan bagi hasil karena bisnis ini sebagai bagian dari pemberdayaan umat.  Namun dalam perjalanannya, mereka mengaku tidak mendapatkan keuntungan seperti yang dijanjikan. Merasa dirugikan, mereka pun melayangkan gugatan perdata ke PN Tangerang.

Wanprestasi Ustad Yusuf Mansur, Penggugat Diminta Memperbaiki Gugatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pasar-mobil-bekas-diprediksi-bergeser-ke-suv-dan-small-car-di-2019_m_.jpg" alt="Deretan mobil bekas model city car mulai diincar di pasar" width="100%">
<figcaption>Deretan mobil bekas model city car mulai diincar di pasar</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Perusahaan leasing (multifinance) masih tetap bisa menarik kendaraan dari debitur tanpa melalui pengadilan negeri (PN) pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang Fidusia. Putusan MK tersebut justru memperjelas Pasal 15 Undang-undang (UU) Nomor 42 Tahun 1999 tentang Wanprestasi atau Cedera Janji antara Debitur dan Kreditur.  "Jadi, leasing masih tetap bisa menarik kendaraan dari debitur macet yang sebelumnya telah diperingatkan. Dengan catatan, prosedur sudah dijalankan," ujar Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi Wiratno, dalam acara diskusi Infobanktalknews di Menara Rajawali, Senin (10/2).  Menurutnya, saat ini ada simpang siur pendapat di masyarakat pasca-putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 tertanggal 6 Januari 2020 soal Fidusia. Kesimpangsiuran itu yakni seolah-olah pemegang hak fidusia (leasing) tidak boleh melakukan eksekusi sendiri, tapi harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri.  Padahal, kata dia, sejatinya tidak demikian. Perusahaan leasing masih bisa menarik kendaraan dari debitur macet tanpa pengadilan. "Keputusan MK itu tidak bisa dibaca sepotong-sepotong. Ada ruang lebar untuk mengeksekusi jaminan debitur macet," tuturnya.  Dalam putusan MK disebutkan, perusahaan leasing tetap boleh melakukan eksekusi tanpa lewat pengadilan dengan syarat pihak debitur mengakui adanya wanprestasi. Sepanjang pemberi hak fidusia atau debitur telah mengakui adanya cedera janji atau wanprestasi dan secara sukarela menyerahkan benda yang menjadi obyek dalam perjanjian fidusia.  "Maka, menjadi kewenangan sepenuhnya bagi penerima fidusia (kreditur) untuk dapat melakukan eksekusi sendiri (parate executie)," ujarnya.  Putusan MK itu lanjutnya, juga menyatakan, mengenai wasprestasi antara pihak debitur dan kreditur harus ada kesepakatan terlebih dahulu untuk menentukan kondisi seperti apa yang membuat wanprestasi. "Jadi, ada perjanjian sebelumnya, berapa pinjamannya, berapa bunga yang harus dibayar, termasuk jangka waktunya. Juga batas waktu pembayaran angsuran, bagaimana jika tidak membayar angsuran, dan berapa dendanya," jelasnya.

Hati-hati! Leasing Masih Bisa Tarik Kendaraan Debitur Macet

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#wanprestasi

Berita Terkini