<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/WhatsApp-Image-2023-01-24-at-00.09.09.jpeg" alt="Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia di Jakarta, Senin (23/1/2023). (ANTARA/Melalusa Susthira Khalida)" width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia di Jakarta, Senin (23/1/2023). (ANTARA/Melalusa Susthira Khalida)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia berharap sanksi peringatan keras terakhir yang dijatuhkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terhadap Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari menjadi peringatan bagi penyelenggara pemilu untuk berhati-hati dalam menyiapkan tahapan Pemilu 2024.</p> <p>"Makanya, harus hati-hati. Apalagi, ini 'kan sekarang sudah peringatan keras dan terakhir. Jadi, ini peringatan buat semua teman-teman penyelenggara untuk harus lebih fokus pada persiapan penyelenggara pemilu. Tidak ngurusin yang lain," kata Doli di komplek parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.</p> <p>Doli meminta agar penyelenggara pemilu untuk senantiasa berhati-hati dalam menjalankan tugas dan amanahnya dengan memetik pelajaran dari sanksi yang dijatuhkan DKPP kepada Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari.</p> <p>Menurut dia, penyelenggara pemilu harus menunjukkan profesionalitas dan integritas dalam berkomentar, bertindak, serta berprilaku.</p> <p>"Karena mereka ini bukan seorang pribadi yang <em>ngurusin</em> pribadi apa. Ini mengurusi nasib bangsa Indonesia. Ini tergantung mereka apabila ini bagus apa tidak. Jadi, semua sorotan sekarang mereka akan menjadi perhatian," ujarnya.</p> <p>Ia mengemukakan bahwa penyelenggara pemilu yang berkualitas mampu menghadirkan pemilu yang makin baik dan berkualitas pula, yang akan berimplikasi pada perkembangan kemajuan bangsa ke depannya.</p> <p>"Pemilu itu adalah sebagai <em>vehicle</em> atau kendaraan, atau media untuk mengantarkan bangsa ini pada situasi yang lebih baik, yang lebih maju, yang lebih berkembang," tuturnya.</p> <p>Sebelumnya, Senin (3/4), Doli mengatakan bahwa penyelenggara pemilu penting pula menjaga kepercayaan publik agar pelaksanaan pesta demokrasi 5 tahunan itu berjalan baik dan sukses.</p> <p>"Begitu strategisnya pemilu itu karena strategis maka harapan orang itu besar terhadap pemilu ini, bagaimana dilaksanakan secara baik, secara sukses, berkualitas," kata Doli.</p> <p>Doli lantas merespons sanksi peringatan keras terakhir kepada KPU RI Hasyim Asy'ari karena terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu atas pertemuan dan perjalanan bersama Ketua Umum Partai Republik Satu Hasnaeni.</p> <p>Menurut dia, kasus tersebut tidak hanya persoalan antara lawan jenis belaka, tetapi menyangkut pula institusi, yakni penyelenggara pemilu dengan ketua umum suatu partai politik.</p> <p>"Sebetulnya saya melihatnya ini bukan soal wanita saja. Itu 'kan ketua umum partai, jadi kalau pun dia seorang laki-laki juga tidak pantas berhari-hari jalan-jalan dengan Ketua KPU," ucapnya.</p> <p>Interaksi berlebihan tersebut, kata dia, berpotensi mengeruhkan independensi penyelenggara pemilu dan merusak kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu itu sendiri.</p> <p>"Itu 'kan menimbulkan kecurigaan terhadap partai lain, 'Ada apa ketua umum partai politik seperti sangat akrab berdekatan dengan penyelenggara pemilu?' Ini 'kan bicara independensi akhirnya," kata Doli.</p> <p>Sebelumnya, Senin (3/4), DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari terkait dengan pertemuan dan perjalanan ke D.I. Yogyakarta bersama Ketua Umum Partai Republik Satu Hasnaeni.</p> <p>"Menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada teradu Hasyim Asya'ri selaku Ketua merangkap anggota KPU RI terhitung sejak putusan ini dibacakan," ujar Ketua DKPP Heddy Lugito saat membacakan putusan Perkara Nomor 35-PKE-DKPP/II/2023 dan Perkara Nomor 39-PKE-DKPP/II/2023 di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Senin, (3/4).</p>

DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari terkait dengan pertemuan dan perjalanan ke Jogja.

Ketua KPU Disanksi Keras Karena Afair dengan Wanita Emas, Ini Kata Ketua Komisi II DPR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/02/Ketua-KPU-RI-Hasyim-Asyari-Jalani-Sidang-Kode-Etik-di-DKPP-Dery-Ridwansah-1-1-3917466229.jpg" alt="Ketua KPU RI Hasyim Asy" width="100%">
<figcaption>Ketua KPU RI Hasyim Asy</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Indonesia Corruption Watch (ICW) menyesalkan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terhadap Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari yang dijatuhkan hukuman sanksi peringatan keras.&nbsp;Hasyim terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) karena dinilai memiliki kedekatan dengan Ketua Umum Partai Republik Satu, Hasnaeni alias wanita emas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pelanggaran kode etik ini, merupakan yang kedua kali dijatuhkan DKPP terhadap Hasyim. Sebab, sebelumnya Hasyim terbukti melanggar kode etik karena ucapannya terkait sistem pemilu proporsional tertutup.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pasca putusan DKPP kemarin, masyarakat telah terang benderang ditunjukkan betapa bermasalahnya figur tersebut. Praktis bukan hanya ucapannya saja yang beberapa waktu lalu terbukti melanggar kode etik, namun tindakannya juga menimbulkan persepsi buruk di tengah masyarakat," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana kepada JawaPos.com, Selasa (4/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01461412/terbukti-melakukan-perjalanan-pribadi-punya-kedekatan-dengan-wanita-emas-ketua-kpu-disanksi-peringatan-keras">Terbukti Melakukan Perjalanan Pribadi-Punya Kedekatan dengan Wanita Emas, Ketua KPU Disanksi Peringatan Keras</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">"Ia sepertinya tidak mampu memahami urgensi penerapan nilai kode etik, khususnya menjaga independensi jabatannya sebagai Ketua KPU RI," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kurnia menilai, kedekatan yang terjadi antara Hasyim dengan Hasnaeni yang merupakan ketua umum partai politik calon peserta pemilu. Karena itu,</div> <div dir="auto">komunikasi dan tindakan Hasyim berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Fakta persidangan DKPP menjelaskan adanya pemesanan dan pembelian tiket pesawat Citilink dari Jakarta menuju Jogjakarta dari Hasnaeni kepada Hasyim. Penting untuk dijelaskan lebih lanjut, apakah pemesanan dan pembelian tiket tersebut berhubungan dengan jabatan Hasyim sebagai Ketua KPU RI? Jika iya, maka pemberian itu berpotensi dianggap sebagai gratifikasi dan Hasyim punya tanggung jawab hukum untuk melaporkannya kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari," tegas Kurnia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Aktivis antikorupsi ini menegaskan, dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d UU Pemilu dijelaskan bahwa syarat untuk menjadi anggota KPU RI adalah mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil. Bagi ICW, dengan melandaskan dua pelanggaran kode etik yang secara berturut-turut dijatuhkan kepada Hasyim telah memenuhi syarat bagi dirinya untuk mengundurkan diri.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Selain itu, TAP MPR Nomor VI Tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa juga sudah menegaskan bahwa Penyelenggara Negara harus siap mundur apabila telah melanggar kaidah," cetus Kurnia.</div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari tidak membalas konfirmasi yang dilayangkan JawaPos.com terkait dugaan pemberian gratifikasi tiket pesawat Citilink dari Jakarta menuju Jogjakarta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya,&nbsp;DKPP menjatuhkan sanksi Peringatan Keras Terakhir kepada Ketua KPU RI Hasyim Asy&rsquo;ari. DKPP menyebut, Hasyim terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP),&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Menjatuhkan sanksi Peringatan Keras Terakhir kepada Teradu Hasyim Asy&rsquo;ari selaku Ketua KPU RI terhitung sejak putusan ini dibacakan,&rdquo; kata Ketua DKPP Heddy Lugito dalam keterangannya, Selasa (4/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hasyim Asy&rsquo;ari terbukti melakukan perjalanan pribadi ke dari Jakarta menuju Jogjakarta bersama Hasnaeni (Pengadu II) pada 18 Agustus 2022. Keduanya menggunakan maskapai Citilink, tiket perjalanan ditanggung oleh Hasnaeni.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hasyim dan Hasnaeni melakukan ziarah ke sejumlah tempat di Jogjakarta. Padahal pada 18-20 Agustus 2022, Hasyim memiliki agenda resmi selaku Ketua KPU RI yakni menghadiri penandatangan MoU dengan tujuh perguruan tinggi di Jogjakarta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Teradu mengakui telah melakukan perjalanan ziarah di luar kedinasan bersama Pengadu II selaku Ketua Umum Partai Republik Satu yang sedang mengikuti proses pendaftaran partai politik peserta Pemilu 2024,&rdquo; ungkap anggota DKPP I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pertemuan tersebut bepotensi menimbulkan konflik kepentingan. DKPP menyebut, pertemuan itu dinilai tidak patut dan tidak pantas dilakukan oleh Hasyim Asy&rsquo;ari selaku Ketua KPU RI dengan kapasitas dan jabatan yang melekat sebagai simbol kelembagaan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Teradu terbukti telah melanggar prinsip mandiri, proporsional, dan profesional,&rdquo; tegasnya.Teradu terbukti melanggar Pasal 6 ayat (2) huruf b, c, dan ayat (3) huruf e; Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 huruf a, b, g, h, i, j, l; Pasal 11 huruf d; Pasal 12 huruf a, b; Pasal 14 huruf c; Pasal 15; Pasal 16 huruf e; Pasal 19 huruf f Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum," pungkasnya.</div>

ICW menyesalkan putusan DKPP terhadap Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari yang dijatuhkan hukuman sanksi peringatan keras.

ICW Duga Ketua KPU Terima Gratifikasi saat Perjalanan Ziarah dengan Wanita Emas

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Peringatan Keras Terakhir kepada Ketua KPU RI Hasyim Asy&rsquo;ari. DKPP menyebut, Hasyim terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hasyim merupakan Teradu dalam perkara 35-PKE-DKPP/II/2023 dan 39-PKE-DKPP/II/2023. Sanksi tersebut dibacakan dalam sidang pembacaan putusan yang digelar di Ruang Sidang DKPP, Senin (3/4/2023).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Ketua-KPU-RI-Hasyim-Asyari-Jalani-Sidang-Kode-Etik-di-DKPP-Dery-Ridwansah-2-1.jpg" alt="Ketua KPU RI Hasyim Asy" width="100%">
<figcaption>Ketua KPU RI Hasyim Asy</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Menjatuhkan sanksi Peringatan Keras Terakhir kepada Teradu Hasyim Asy&rsquo;ari selaku Ketua KPU RI terhitung sejak putusan ini dibacakan,&rdquo; kata Ketua DKPP Heddy Lugito dalam keterangannya, Selasa (4/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/pemilihan/01445402/ketua-kpu-ditegur-dkpp-terkait-sistem-proporsional-tertutup">Ketua KPU Ditegur DKPP Terkait Sistem Proporsional Tertutup</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hasyim Asy&rsquo;ari terbukti melakukan perjalanan pribadi ke dari Jakarta menuju Jogjakarta bersama Hasnaeni (Pengadu II) pada 18 Agustus 2022. Keduanya menggunakan maskapai Citilink, tiket perjalanan ditanggung oleh Hasnaeni.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hasyim dan Hasnaeni melakukan ziarah ke sejumlah tempat di Jogjakarta. Padahal pada 18-20 Agustus 2022, Hasyim memiliki agenda resmi selaku Ketua KPU RI yakni menghadiri penandatangan MoU dengan tujuh perguruan tinggi di Jogjakarta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Teradu mengakui telah melakukan perjalanan ziarah di luar kedinasan bersama Pengadu II selaku Ketua Umum Partai Republik Satu yang sedang mengikuti proses pendaftaran partai politik peserta Pemilu 2024,&rdquo; ungkap anggota DKPP I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pertemuan tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. DKPP menyebut, pertemuan itu dinilai tidak patut dan tidak pantas dilakukan oleh Hasyim Asy&rsquo;ari selaku Ketua KPU RI dengan kapasitas dan jabatan yang melekat sebagai simbol kelembagaan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/pemilihan/01441839/dugaan-pelecehan-seksual-ke-wanita-emas-ketua-kpu-diperiksa-dkpp">Dugaan Pelecehan Seksual ke Wanita Emas, Ketua KPU Diperiksa DKPP</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Teradu terbukti telah melanggar prinsip mandiri, proporsional, dan profesional,&rdquo; tegasnya.Teradu terbukti melanggar Pasal 6 ayat (2) huruf b, c, dan ayat (3) huruf e; Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 huruf a, b, g, h, i, j, l; Pasal 11 huruf d; Pasal 12 huruf a, b; Pasal 14 huruf c; Pasal 15; Pasal 16 huruf e; Pasal 19 huruf f Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, Hasyim terbukti memiliki kedekatan pribadi dengan Hasnaeni. Keduanya berkomunikasi secara intensif melalui WhatsApp, berbagi kabar di luar kepentingan kepemiluan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">DKPP menilai tindakan Hasyim selaku penyelenggara Pemilu terbukti melanggar prinsip profesional dengan melakukan komunikasi yang tidak patut dengan calon peserta pemilu. Hal itu mencoreng kehormatan lembaga penyelenggara Pemilu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Dengan demikian Teradu terbukti melanggar Pasal 6 ayat (3) huruf e dan f jo Pasal 15 huruf a, d, dan g, Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum,&rdquo; pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01441754/dkpp-akan-periksa-ketua-kpu-soal-dugaan-pelecehan-seksual-wanita-emas">DKPP akan Periksa Ketua KPU soal Dugaan Pelecehan Seksual Wanita Emas</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, Hasyim tidak terbukti melakukan tindak pelecehan seksual terhadap Hasnaeni. Hal tersebut dikarenakan tidak ada alat bukti materiil dan tidak ada saksi yang menguatkan terkait dengan dalil aduan pelecehan seksual.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

“Menjatuhkan sanksi Peringatan Keras Terakhir kepada Teradu Hasyim Asy’ari selaku Ketua KPU RI terhitung sejak putusan ini dibacakan,”

Terbukti Melakukan Perjalanan Pribadi-Punya Kedekatan dengan Wanita Emas, Ketua KPU Disanksi Peringatan Keras

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Ketua-KPU-RI-Hasyim-Asyari-Jalani-Sidang-Kode-Etik-di-DKPP-Dery-Ridwansah-2-1.jpg" alt="Ketua KPU RI Hasyim Asy" width="100%">
<figcaption>Ketua KPU RI Hasyim Asy</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari akan diadili terkait dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP). Sidang akan digelar Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) secara tertutup di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Senin, pukul 10.00 WIB.<br /> <br /> Sekretaris DKPP Yudia Ramli, mengatakan pemeriksaan terhadap Hasyim itu terkait dengan perkara nomor 35-PKE-DKPP/II/2023 dan 39-PKE-DKPP/II/2023.<br /> <br /> "Perkara 35-PKE-DKPP/II/2023 diadukan oleh Ketua Perkumpulan Pemuda Keadilan Dendi Budiman, sedangkan perkara 39-PKE-DKPP/II/2023 diadukan oleh Ketua Umum Partai Republik Satu Hasnaeni. Pengadu kedua perkara ini mengadukan Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari," kata Yudia, dikutip dari Antara Seni (14/3).<br /> <br /> Lebih lanjut, Yudia menyampaikan berkenaan dengan perkara 35-PKE-DKPP/II/2023, pengadu menduga Hasyim melakukan pertemuan dan perjalanan ke DI Yogyakarta bersama Hasnaeni atau Wanita Emas. Sementara itu, di perkara 39-PKE-DKPP/II/2023, pengadu menduga Hasyim melakukan pelecehan seksual dan mengancam Hasnaeni.<br /> <br /> Yudia menambahkan sidang pemeriksaan terhadap Hasyim itu dilakukan secara tertutup karena berkaitan dengan tindakan asusila.<br /> <br /> "Sidang kode etik DKPP ini bersifat tertutup karena berkaitan dengan asusila," ujarnya.<br /> <br /> Ia lalu mengatakan agenda sidang tersebut adalah mendengarkan keterangan pengadu, teradu, dan saksi-saksi atau pihak terkait. Yudia pun mengatakan DKPP telah memanggil seluruh pihak yang akan didengarkan keterangannya itu lima hari sebelum sidang digelar.<br /> <br /> “DKPP telah memanggil semua pihak secara patut, yakni lima hari sebelum sidang pemeriksaan digelar,” kata dia.<br /> <br /> Sebagaimana ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, sidang tersebut akan dipimpin langsung oleh Ketua DKPP Heddy Lugito dan anggota DKPP.

Dugaan Pelecehan Seksual ke Wanita Emas, Ketua KPU Diperiksa DKPP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kecewa-sby-pilih-ahy-si-wanita-emas-pilih-nyaleg-di-partainya-mega_m_229218.jpg" alt="Politisi Demokrat Hasnaeni si Wanita Emas, akhirnya memilih masuk PDIP dan meninggalkan Partai Demokrat." width="100%">
<figcaption>Politisi Demokrat Hasnaeni si Wanita Emas, akhirnya memilih masuk PDIP dan meninggalkan Partai Demokrat.</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua Partai Republik Satu, Hasnaeni Moein alias Wanita Emas melaporkan Ketua KPU, Hasyim Asy'ari terkait dugaan pelecehan seksual ke Polda Metro Jaya, Senin (16/1). Pelaporan itu dilayangkan Hasnaeni melalui tim kuasa hukumnya, Ihsan Perima Negara.<br /> <br /> "Kami telah melaporkan Hasyim Asy'ari ke Polda Metro Jaya atas dugaan pelecehan seksual kepada klien kami (Hasnaeni)," kata kuasa hukum Hasnaeni, Ihsan Perima Negara dalam keterangannya, Rabu (18/1).<br /> <br /> Ihsan menyebut dugaan pelecehan seksual itu terjadi pada 13 Agustus sampai 3 September 2022 di tiga lokasi berbeda. Yakni di Kantor KPU RI, Kantor DPP Partai Republik Satu, dan Hotel Borobodur.<br /> <br /> "Klien kami berkenalan dengan terlapor di Kantor KPU RI sejak 13 Agustus 2022. Dari mulai waktu itu dilakukan pelecehan seksual," ujarnya.<br /> <br /> Ihsan mengklaim, kliennya diiming-imingi partainya bakal lolos verifikasi dan membantu akan membesarkan Partai Republik Satu.<br /> <br /> "Selain laporan pelecehan seksual, klien kami (Hasnaeni) akan melaporkan dugaan pengancaman atas beredarnya video testimoni pelecehan seksual dan video permintaan maaf. Klien kami diancam dan diintimidasi oleh saudara Hasyim Asy'ari," tuturnya.<br /> <br /> Dalam laporan ini, kata Ihsan, pihaknya turut menyertakan beberapa barang bukti. Antara lain, tangkapan layar chat Whatsapp, foto, hingga video.<br /> <br /> Laporan ini teregister dengan nomor LP/B/286/I/2023/SPKT/POLDA METRO JAYA tanggal 16 Januari. Pihak pelapor atas nama Ihsan Perima Negara, dan terlapor Hasyim Asy'ari.<br /> <br /> Dalam laporan itu, Hasnaeni melaporkan Hasyim atas dugaan pelecehan seksual Pasal 6 UU RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.<br /> <br /> Terpisah, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko membenarkan terkait laporan yang dilayangkan oleh Hasnaeni tersebut.<br /> <br /> "Benar," ucap Trunoyudo singkat.<br /> <br /> Sebelumnya, Hasnaeni juga sempat melaporkan Hasyim ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait dugaan pelecehan seksual. Namun, Hasnaeni mencabut laporannya. Alhasil, DKPP pun menyetop laporan Hasnaeni terhadap Ketua KPU tersebut.

Ada Chat WA, Foto dan Video, Ketua KPU Dipolisikan Wanita Emas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kecewa-sby-pilih-ahy-si-wanita-emas-pilih-nyaleg-di-partainya-mega_m_229218.jpg" alt="Politisi Demokrat Hasnaeni si Wanita Emas, akhirnya memilih masuk PDIP dan meninggalkan Partai Demokrat." width="100%">
<figcaption>Politisi Demokrat Hasnaeni si Wanita Emas, akhirnya memilih masuk PDIP dan meninggalkan Partai Demokrat.</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua Partai Republik Satu, Hasnaeni Moein alias Wanita Emas melaporkan Ketua KPU, Hasyim Asy'ari, terkait dugaan pelecehan seksual ke Polda Metro Jaya, Senin (16/1). Pelaporan itu dilayangkan Hasnaeni melalui tim kuasa hukumnya, Ihsan Perima Negara.<br /> <br /> "Kami telah melaporkan Hasyim Asy'ari ke Polda Metro Jaya atas dugaan pelecehan seksual kepada klien kami (Hasnaeni)," kata kuasa hukum Hasnaeni, Ihsan Perima Negara dalam keterangannya, Rabu (18/1).<br /> <br /> Ihsan menyebut dugaan pelecehan seksual itu terjadi pada 13 Agustus sampai 3 September 2022 di tiga lokasi berbeda. Yakni di Kantor KPU RI, Kantor DPP Partai Republik Satu, dan Hotel Borobodur.<br /> <br /> "Klien kami berkenalan dengan terlapor di Kantor KPU RI sejak 13 Agustus 2022. Disitulah mulai dilakukan pelecehan seksual," ujarnya.<br /> <br /> Ihsan mengklaim, kliennya diiming-imingi partainya bakal lolos verifikasi dan membantu akan membesarkan Partai Republik Satu.<br /> <br /> "Selain laporan pelecehan seksual, klien kami (Hasnaeni) akan melaporkan dugaan pengancaman atas beredarnya video testimoni pelecehan seksual dan video permintaan maaf. Klien kami diancam dan diintimidasi oleh saudara Hasyim Asy'ari," tuturnya.<br /> <br /> Dalam laporan ini, kata Ihsan, pihaknya turut menyertakan beberapa barang bukti. Antara lain, tangkapan layar chat Whatsapp, foto, hingga video.<br /> <br /> Laporan ini teregister dengan nomor LP/B/286/I/2023/SPKT/POLDA METRO JAYA tanggal 16 Januari. Pihak pelapor atas nama Ihsan Perima Negara, dan terlapor Hasyim Asy'ari.<br /> <br /> Dalam laporan itu, Hasnaeni melaporkan Hasyim atas dugaan pelecehan seksual Pasal 6 UU RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.<br /> <br /> Terpisah, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko membenarkan terkait laporan yang dilayangkan oleh Hasnaeni tersebut.<br /> <br /> "Benar," ucap Trunoyudo singkat.<br /> <br /> Sebelumnya, Hasnaeni juga sempat melaporkan Hasyim ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait dugaan pelecehan seksual. Namun, Hasnaeni mencabut laporannya. Alhasil, DKPP pun menyetop laporan Hasnaeni terhadap Ketua KPU tersebut.

Ketua KPU Dipolisikan Wanita Emas Terkait Dugaan Pelecehan Seksual

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/image-8.jpg" alt="Ilustrasi KPU." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi KPU.</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong>–Beredar video permohonan maaf Ketua Umum Partai Republik Satu Hasnaeni kepada Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari. Ahli pidana Muhammad Boli menduga permintaan maaf tersebut ada muatan politik.<br /> <br /> ”Beredarnya video permohonan maaf Hasnaeni kepada ketua KPU, memperkuat dugaan adanya muatan politis,” kata Muhammad Boli dalam keterangan rilisnya.<br /> <br /> Muhammad Boli mengatakan, laporan Hasnaeni ke Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) melalui kuasa hukumnya Farhat Abbas, terkait adanya dugaan pelecehan oleh ketua KPU kepada Hasnaeni adalah tindakan hukum yang tidak tepat dan salah alamat.<br /> <br /> ”Jika memang dugaan itu benar dan memiliki bukti-bukti, seharusnya dilaporkan kepada pihak kepolisian untuk kemudian diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Muhammad Boli.<br /> <br /> Boli menilai, dengan tidak dilakukannya laporan pengaduan ke kepolisian dan hanya melaporkan ke DKPP, kuat dugaan bahwa pelaporan Hasnaeni bermuatan politis yang ingin merusak ketua KPU sebagai penyelenggara pemilu.<br /> <br /> Laporan Hasnaeni yang bermuatan politis tersebut telah mengganggu proses konsolidasi penyelenggaraan Pemilu dan berpotensi menghambat serta melukai seluruh insan penyelenggara Pemilu.<br /> <br /> ”Karena ketua KPU adalah simbol institusi KPU.  Karena kuatnya daya rusak tuduhan Hasnaeni, ketua KPU atau KPU secara institusi mengambil langkah hukum atas tuduhan tersebut. Ini semua untuk menyelamatkan marwah KPU,” tegas Muhammad Boli.<br /> <br /> Sebelumnya, Hasnaeni Wanita Emas melakukan klarifikasi terkait dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari. Hasnaeni meminta maaf kepada Ketua KPU beserta jajarannya.<br /> <br /> Dia menyebut isu pelecehan seksual dan pemerkosaan yang dilakukan Ketua KPU terhadap Hasnaeni tidak benar. ”Bahwa video yang beredar yang menyatakan bahwa saya telah mengalami pelecehan seksual dan pemerkosaan yang dilakukan Ketua KPU Hasyim Asy'ari maka saya nyatakan bahwa hal itu tidak benar,” kata Hasnaeni.

Permohonan Maaf Hasnaeni Diduga Ada Muatan Politis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kecewa-sby-pilih-ahy-si-wanita-emas-pilih-nyaleg-di-partainya-mega_m_229218.jpg" alt="Politisi Demokrat Hasnaeni si Wanita Emas, akhirnya memilih masuk PDIP dan meninggalkan Partai Demokrat." width="100%">
<figcaption>Politisi Demokrat Hasnaeni si Wanita Emas, akhirnya memilih masuk PDIP dan meninggalkan Partai Demokrat.</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong>–Banyak lembaga yang harus bekerja cepat merespons indikasi kezaliman semacam ini. Karena ada perbuatan yang mengarah ke gratifikasi seks, KPK harus hadir.<br /> <br /> Anggota DPD asal Sulawesi Tengah Abdul Rachman Thaha menyebut, apa yang dialami Hasnaeni patut diduga sebagai pemerkosaan. Sehingga, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga perlu turun tangan.<br /> <br /> ”Saya tidak berharap apa pun terhadap Komnas Perempuan (KP). Kesimpulan Komnas Perempuan dalam kasus Putri Sambo meyakinkan saya bahwa komisi tersebut memang kian kehilangan akal jernih. Apalagi kini sekian banyak aktivis perempuan pun berseberangan dengan Komnas Perempuan,” ujar Abdul Rachman Thaha.<br /> <br /> Selain itu, lanjut dia, andai nanti tiba-tiba urine Hasnaeni mengandung narkoba lalu dia cabut laporan polisinya sebagai bentuk kompromi, padahal urine Hasnaeni dibikin tercemar oleh kalangan yang tidak <em>happy</em> oleh pengakuannya, selesailah skandal KPU.<br /> <br /> ”Karena itu, LPSK sudah semestinya memberikan perlindungan bagi Hasnaeni,” tutur Abdul Rachman Thaha.<br /> <br /> Menurut dia, pengakuan Hasnaeni membuatnya berpikir ulang tentang pernyataan Presiden Jokowi. Presiden saat itu mengatakan, Istana tidak ada sangkut-paut dengan sejumlah tanda-tanda sengkarutnya perpolitikan di Tanah Air.<br /> <br /> ”Semula saya ingin percaya itu. Tapi begitu Hasnaeni sebut Ganjar dan Erick telah diatur KPU sebagai pemenang Pilpres 2024, dan Jokowi juga menyebut-nyebut si Rambut Putih sebagai orang yang patut didukung sebagai pemimpin nasional mendatang, terkesan ada persinggungan antara kepentingan KPU dan kepentingan Presiden Jokowi,” papar Abdul Rachman Thaha.<br /> <br /> ”Jadi, benarkah tangan penguasa bersih? Apabila benar ada persekongkolan antara KPU dan orang-orang kuat, apa yang mereka coba capai lewat <em>status quo</em> pasca Pilpres 2024?” tanya Abdul Rachman Thaha.<br /> <br /> Sementara itu sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asyari merespons pelaporan terhadap dirinya ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait dugaan asusila. Dia dilaporkan ke DKPP oleh Ketua Umum Partai Republik Satu Hasnaeni Moein alias Wanita Emas. Pelaporan itu diterima DKPP dengan Nomor 01-22/SET-02/XII/2022 pada Kamis (22/12).<br /> <br /> ”Kami mengikuti perkembangan pengaduan ke DKPP tersebut. Sementara itu saja dulu ya,” kata Hasyim dikonfirmasi, Jumat (23/12).<br /> <br /> Hasnaeni saat melaporkan Hasyim ke DKPP diwakili pengacaranya, Farhat Abbas. Pelaporan itu dilakukan pada Kamis (22/12).<br /> <br /> ”Pada sore ini, membuat satu laporan tentang asusila dan etik, tepat di DKPP sebagai satu badan yang punya tugas untuk menyidangkan pelanggaran etika yang ada, bagi penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu,” ucap Farhat Abbas, di kantor DKPP, Jakarta Pusat.<br /> <br /> Upaya itu ditempuh setelah Hasnaeni sempat melayangkan somasi terlebih dulu terhadap Hasyim pada 16 November. Somasi tersebut terkait desakan kepada Hasyim untuk segera mengklarifikasi dugaan pelecehan seksual tersebut.<br /> <br /> Farhat mengklaim, dugaan pelecehan seksual terjadi pada 13, 14, dan 15 Agustus. Lalu 17, 18, dan 21, 22, 23, serta 25 Agustus dan 27 Agustus, kemudian pada 2 September. Kejadian itu di lima tempat berbeda.<br /> <br /> Farhat juga turut melampirkan sejumlah bukti pelanggaran etik dan dugaan tindak kesusilaan yang dialami kliennya. ”Bukti yang dibawa adalah pengakuan testimoni, kemudian dalam bentuk rekaman video, kemudian bukti-bukti komunikasi WA, dan foto-foto pembelian sebuah tiket Jogja, kemudian foto-foto kebersamaan dan sebagainya,” ungkap Farhat.

Anggota DPD Minta Pihak Terkait Merespons Laporan Ketua KPU ke DKPP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kecewa-sby-pilih-ahy-si-wanita-emas-pilih-nyaleg-di-partainya-mega_m_229218.jpg" alt="Politisi Demokrat Hasnaeni si Wanita Emas, akhirnya memilih masuk PDIP dan meninggalkan Partai Demokrat." width="100%">
<figcaption>Politisi Demokrat Hasnaeni si Wanita Emas, akhirnya memilih masuk PDIP dan meninggalkan Partai Demokrat.</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com -</strong> Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asyari merespons pelaporan terhadap dirinya ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait dugaan asusila. Dirinya dilaporkan ke DKPP oleh Ketua Umum Partai Republik Satu, Hasnaeni Moein alias Wanita Emas.<br /> <br /> Pelaporan itu diterima DKPP dengan nomor 01-22/SET-02/XII/2022 pada Kamis, 22 Desember 2022.<br /> <br /> "Kami mengikuti perkembangan pengaduan ke DKPP tersebut," kata Hasyim dikonfirmasi, Jumat (23/12).<br /> <br /> "Sementara itu saja dulu ya," sambungnya.<br /> <br /> Hasnaeni saat melaporkan Hasyim ke DKPP diwakili oleh pengacaranya, Farhat Abbas. Pelaporan itu dilakukan pada Kamis (22/12) kemarin.<br /> <br /> "Pada sore ini, membuat satu laporan tentang asusila dan etik, tepat di DKPP sebagai satu badan yang punya tugas untuk menyidangkan pelanggaran etika yang ada, bagi penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu," ucap Farhat Abbas, di kantor DKPP, Jakarta Pusat.<br /> <br /> Upaya ini ditempuh setelah pihak Hasnaeni sempat melayangkan somasi terlebih dulu terhadap Hasyim pada 16 November 2022. Somasi tersebut terkait desakan kepada Hasyim untuk segera mengklarifikasi dugaan pelecehan seksual tersebut.<br /> <br /> Farhat mengklaim, dugaan pelecehan seksual terjadi pada 13 Agustus 2022, 14 Agustus 2022, 15 Agustus 2022, 17 Agustus 2022, 18 Agustus 2022, 21 Agustus 2022, 22 Agustus 2022, 23 Agustus 2022, 25 Agustus 2022, 27 Agustus 2022, dan 2 September 2022 di lima tempat berbeda. Farhat juga turut melampirkan sejumlah bukti pelanggaran etik dan dugaan tindak kesusilaan yang dialami kliennya.<br /> <br /> "Bukti yang dibawa adalah pengakuan testimoni, kemudian dalam bentuk rekaman video, kemudian bukti-bukti komunikasi WA, dan foto-foto pembelian sebuah tiket Jogja, kemudian foto-foto kebersamaan dan sebagainya,” ungkap Farhat.

Respons Ketua KPU Dilaporkan Dugaan Asusila Wanita Emas ke DKPP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kecewa-sby-pilih-ahy-si-wanita-emas-pilih-nyaleg-di-partainya-mega_m_229218.jpg" alt="Politisi Demokrat Hasnaeni si Wanita Emas, akhirnya memilih masuk PDIP dan meninggalkan Partai Demokrat." width="100%">
<figcaption>Politisi Demokrat Hasnaeni si Wanita Emas, akhirnya memilih masuk PDIP dan meninggalkan Partai Demokrat.</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Partai Republik Satu dirundung masalah. Status hukum terhadap Ketua Umum Mischa Hasnaeni Moein terjadi saat partai tersebut masih mengikuti proses verifikasi partai politik di Komisi Pemilihan Umum (KPU).<br /> <br /> Sosok yang akrab disapa Wanita Emas itu ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam korupsi pengadaan proyek di PT Waskita Beton Precast (WBP). Saat ini mantan pemain sinetron tersebut sudah ditahan pihak Kejagung. Penangkapan Wanita Emas sempat viral karena yang bersangkutan sempat histeris saat akan dibawa menuju rumah tahanan.<br /> <br /> Komisioner KPU RI Idham Holik mengatakan, proses verifikasi administrasi terus berjalan. Sebagaimana jadwal, saat ini Partai Republik Satu juga tengah menjalani tahap perbaikan syarat administrasi. ”Sebagai salah satu dari 24 parpol pendaftar yang dokumennya telah diverifikasi administrasi,” ujarnya saat dikonfirmasi kemarin (25/9).<br /> <br /> Terkait status Hasnaeni, Idham menyebutkan, KPU akan mengacu dokumen yang sah. Dalam konteks verifikasi administrasi, selama SK soal kepengurusan partai politik tingkat pusat yang diterbitkan Kementerian Hukum dan HAM masih berlaku, masih memenuhi syarat (MS).<br /> <br /> Status itu baru bisa dinyatakan sebaliknya jika ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa salah satu pengurus dinyatakan dicabut hak politiknya. ”Maka, pengurus tersebut dinyatakan TMS atau tidak memenuhi syarat,” imbuhnya.<br /> <br /> Perspektif itu, lanjut Idham, disebabkan KPU hanya menjalankan fungsi administratif. Bukan aspek etika atau lainnya. Sehingga basis penilaian terhadap dokumen kepengurusan mengacu Kemenkum HAM. Hal itu sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c PKPU Nomor 4 Tahun 2022.<br /> <br /> Lantas, bagaimana verifikasi faktual terhadap ketua umum Republik Satu jika lolos administrasi? Mantan anggota KPU Jawa Barat tersebut menjelaskan, proses verifikasi faktual akan dilakukan sesuai regulasi teknis. Semua pengurus parpol di tingkat pusat wajib hadir dengan membawa dokumen KTP dan KTA. Apabila berhalangan hadir, prosesnya dapat dilakukan dengan menggunakan sarana teknologi informasi. ”Seperti teknologi panggilan video (video calling) ataupun teknologi konferensi video seperti aplikasi Zoom dan sejenisnya,” ucap Idham.<br /> <br /> Sementara itu, Sekjen Partai Republik Satu Ihsan Prima Negara belum memberikan keterangan soal nasib partainya. Saat dihubungi, dia tidak merespons.

Wanita Emas Masih Ketum Partai Republik Satu

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#wanita emas

Berita Terkini