<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/09/FotoJet-11-3-1204000568.jpg" alt="ILUSTRASI. Polemik royalti musik masih terus bergulir. DPR setuju audit LMK dan LMKN. (Freepik/EyeEm)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Polemik royalti musik masih terus bergulir. DPR setuju audit LMK dan LMKN. (Freepik/EyeEm)</figcaption>
</figure> Jakarta - Pembayaran royalti musik belakangan menjadi perbincangan tidak hanya oleh masyarakat umum tapi juga para musisi. Kekisruhan ini mendapatkan atensi dari legislatif. Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Iman Sukri mendukung langkah Menteri Hukum dan HAM (Menkum) Supratman Andi Agtas yang meminta dilakukan audit terhadap Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Menurutnya audit ini penting untuk memastikan tata kelola pengumpulan dan penyaluran royalti berjalan transparan dan akuntabel. Dia menekankan bahwa hak para pencipta, pemilik, dan pelaku musik harus dilindungi secara penuh tanpa adanya penyimpangan. "Pembayaran royalti kepada pemilik dan pencipta karya musik harus dilakukan secara transparan. Tidak boleh ada penyimpangan, karena ini menyangkut hak hidup para seniman," katanya kemarin. Iman menyatakan musik merupakan salah satu sektor industri kreatif yang berkontribusi besar bagi perekonomian nasional. Karena itu, pengelolaan royalti harus dikelola dengan prinsip keadilan, profesionalisme, dan keterbukaan. "Negara hadir untuk memastikan bahwa setiap rupiah royalti sampai kepada pihak yang berhak. Audit ini harus menjadi momentum untuk perbaikan tata kelola LMKN dan LMK kedepan," terang Iman. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI itu menegaskan, persoalan pembayaran royalti musik tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Sudah saatnya pemerintah turun tangan menyelesaikan sengkarut royalti musik. "Semua masalah itu akan terungkap jika dilakukan audit. Apakah pembayaran royalti sudah berjalan sesuai dengan aturan atau ada penyimpangan? Itu yang kita tunggu," ucapnya. Legislator asal Dapil Jawa Timur VII itu menyatakan, jika nanti ditemukan penyimpangan atau kesalahan, maka pemerintah dan penegak hukum harus menindak tegas. Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi.

DPR RI setuju dilakukan audit terhadap LMKN dan LMK untuk memastikan transparansi pembayaran royalti musik demi perlindungan hak seniman.

DPR Setuju Audit LMKN dan LMK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/19/umkm-royalti-4098411303.jpg" alt="Paparan: Menteri Hukum Supratman Andi Agtas (tengah) melaksanakan konferensi pers di kawasan Depok, Jawa Barat, belum lama ini. (Febry Ferdian/Jawapos)" width="100%">
<figcaption>Paparan: Menteri Hukum Supratman Andi Agtas (tengah) melaksanakan konferensi pers di kawasan Depok, Jawa Barat, belum lama ini. (Febry Ferdian/Jawapos)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com&ndash; Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan penerapan royalti tidak akan membebani pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pemerintah juga memastikan kegiatan nonkomersial tidak dikenakan royalti, sekaligus memperkuat pengawasan terhadap Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) agar pemungutan royalti berjalan transparan dan akuntabel. "Saya titip pesan ke mereka semua (LMKN), satu, jangan membebani dulu UMKM. Ciptakan sistem yang lebih rasional," papar Supratman di kawasan Gatot Subroto, Jakarta, belum lama ini. Lebih lanjut pada kesempatan lainnya, dia menjelaskan, LMKN sebagai lembaga yang mengelola dan mendistribusikan royalti akan berada di bawah pengawasan ketat pemerintah untuk mencegah potensi penyalahgunaan kewenangan. "Khusus royalti, ini lagi mau kami kumpulkan LMKN dan LMK-nya. Kami akan minta supaya akan ada audit, baik LMK-nya maupun LMKN-nya," ujar Supratman.&nbsp; &nbsp; Audit tersebut kata dia, bukan untuk mencari kesalahan, melainkan untuk menentukan sistem pemungutan royalti yang paling tepat.&nbsp; "api yang saya mau tegaskan bahwa satu, tidak boleh membebani UMKM terutama. Itu yang paling penting," tegas Supratman. Dia menegaskan, pungutan royalti hanya diberlakukan untuk kegiatan komersial yang menggunakan karya cipta guna memperoleh keuntungan, seperti pemutaran musik di hotel, restoran, atau pusat perbelanjaan. Sementara itu, kegiatan sosial, pendidikan, budaya, dan keagamaan yang tidak bersifat mencari keuntungan dikecualikan dari kewajiban royalti. Pemerintah juga sedang menyiapkan mekanisme pengawasan yang lebih ketat, termasuk pelaporan berkala LMKN dalam audit distribusi royalti. Langkah ini diambil untuk memastikan para pencipta lagu, musisi, dan pemegang hak cipta benar-benar menerima hak ekonominya secara adil, tanpa memberatkan pelaku usaha. Sementara itu, salah satu pemilik warung kopi di kawasan Kota Depok, Sidharta mengaku cukup bernapas lega dengan adanya kepastian UMKM tidak akan dipungut royalti. Hal itu lantaran, kondisi ekonomi yang lesu. Pendapatan juga relatif merosot beberapa bulan ini.&nbsp; "Kalau ada kepastian itu tentunya bagus. Saat ini kan ekonomi lesu. Banyak pelaku usaha, terutama UMKM yang untuk operasionalnya saja harus berpikir lebih. Jadi, jangan membebani lagi dengan aturan yang malah merugikan UMKM, " sebut dia.&nbsp; Kemenkum berencana melakukan sosialisasi agar masyarakat memahami dengan jelas siapa saja yang wajib membayar royalti, siapa yang tidak, dan bagaimana mekanisme distribusinya.

Menteri Hukum Supratman Agtas memastikan royalti tidak membebani UMKM dan kegiatan nonkomersial bebas dari pungutan.

Menkum Jamin Royalti Tak akan Persulit UMKM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/19/WAMI-ARi-lasso-788701967.jpg" alt="Jumpa pers WAMI menyikapi kisruh soal royalti. (Abdul Rahman/Jawapos)" width="100%">
<figcaption>Jumpa pers WAMI menyikapi kisruh soal royalti. (Abdul Rahman/Jawapos)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com -&nbsp;Penyanyi sekaligus pencipta lagu Ari Lasso kembali membuat unggahan di akun Instagram pribadinya setelah sempat terjadi kesalahan transfer soal royalti dilakukan WAMI. Yang mengejutkan, angka royalti yang diterima Ari Lasso justru semakin kecil. Menurut Ari Lasso, royalti yang diterimanya dari WAMI hanya sekitar Rp 497 ribu, malah lebih kecil dari angka sebelumnya salah sekitar Rp 700 ribu. "Terima kasih @wami.id untuk email tanggapannya yang ternyata tak lama dari email transfer ke Pak Mutholah. Saya tetap bersyukur mendapat berkat yang ternyata malah lebih kecil yaitu Rp 497 ribu," kata Ari Lasso. Terkait pernyataan Ari Lasso hanya mendapat royalti kurang dari Rp 500 ribu, Adi Adrian selaku President Director WAMI memastikan informasi yang disampaikan Ari Lasso sama sekali tidak benar. "Nilai royalti yang sebenarnya diterima AL berpuluh berkali lipat. Nilai royalti diterima AL puluhan juta rupiah dalam beberapa bulan saja," kata Adi Adrian dalam jumpa pers di bilangan Pancoran Jakarta Selatan, Selasa (19/8). WAMI mengaku melakukan empat kali transfer kepada Ari Lasso dan jumlah royalti yang diterimanya itu dipastikan mencapai puluhan juta rupiah. Soal angka kecil sekitar Rp 497 ribu, WAMI menyebut itu hanya sisanya saja. Sedangkan angka yang besar tidak diungkap ke publik oleh mantan vokalis Dewa 19 tersebut. "Kami harus klarifikasi. Kami harus kasih tahu ke masyarakat bahwa berpuluh kali lipat royalti yang diterimanya. Kan di posting-annya cuma Rp 400 ribu. Padahal yang diterima puluhan juta," kata Adi Adrian. Dia mengaku ingin sekali membongkar angka royalti yang diterima Ari Lasso. Hanya saja, Adi Adrian tak mungkin melakukannya karena bisa dianggap melanggar aturan terkait perlindungan data pribadi. "Saya geretan untuk menyebutkan angka Mas AL itu, cuma kita terikat dengan aturan data kerahasiaan data pribadi," ungkapnya.

Ari Lasso mengaku hanya menerima royalti Rp 497 ribu, namun WAMI menegaskan angka yang sebenarnya jauh lebih besar, mencapai puluhan juta.

Ari Lasso Ngaku Dapat Royalti Rp 497 Ribu, WAMI: Puluhan Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/15/a0wJI1mqrm3KcUjWDg4XL9ZVRrc7hG4he2Kd4CzK-1-1562728840.jpg" alt="Ari Lasso menggalang dukungan untuk audit LMK WAMI yang dinilainya tidak transparan. (Instagram @ari_lasso)" width="100%">
<figcaption>Ari Lasso menggalang dukungan untuk audit LMK WAMI yang dinilainya tidak transparan. (Instagram @ari_lasso)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Penyanyi Ari Lasso menggalang dukungan untuk melakukan audit kepada LMK Wahana Musik Indonesia (WAMI) melalui akun media sosialnya. Ari Lasso ingin WAMI diaudit dengan melibatkan auditor independen yang biayanya ditanggung bersama antara pencipta lagu, musisi, event organizer, dan pihak terkait lainnya. Ari Lasso meminta LMK WAMI yang menaunginya dilakukan audit buntut atas ketidakpercayaannya pada tata kelola royalti yang dinilai tidak transparan dan tidak jelas cara penghitungannya.&nbsp;Atas desakan Ari Lasso untuk dilakukan audit eksternal, WAMI menegaskan pihaknya tidak keberatan sepanjang prosesnya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. "WAMI sebagai organisasi selalu terbuka dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagi WAMI, keterbukaan adalah kunci membangun kepercayaan," kata Adi Adrian selaku President Director WAMI dalam keterangannya. WAMI dalam keterangannya membantah bahwa royalti terhadap Ari Lasso hanya sekitar Rp 700 ribu. Menurutnya, telah terjadi kesalahan nama. Dan angka royalti itu dipastikan bukan milik Ari Lasso.&nbsp;&nbsp; "Kami sudah meminta maaf dan meluruskan informasi yang keliru. Terkait bukti laporan royalti sebesar Rp 765.594 yang tersebar di publik, sekali lagi kami klarifikasi bahwa itu bukan milik Pak Ari Lasso, dan nominal tersebut bukan royalti yang diterima beliau," tuturnya. Terkait masalah penghitungan dan distribusi royalti kepada Ari Lasso, Adi mengaku WAMI telah menyampaikan klarifikasi sekaligus mengakui adanya kesalahan teknis dalam pengiriman laporan melalui email.&nbsp; "Klarifikasi dan koreksi telah disampaikan, tidak lebih dari 10 menit, setelah email laporan dikirimkan," ungkapnya.

Penyanyi Ari Lasso dukung audit WAMI, pihak WAMI siap audit sesuai ketentuan, bantah royalti hanya Rp 700 ribu.

Ari Lasso Galang Dukungan untuk Audit WAMI, Transparansi Royalti jadi Sorotan

WAMI Diaudit

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#WAMI Diaudit

Berita Terkini

DPR Setuju Audit LMKN dan LMK

Menkum Jamin Royalti Tak akan Persulit UMKM

Ari Lasso Ngaku Dapat Royalti Rp 497 Ribu, WAMI: Puluhan Juta

Ari Lasso Galang Dukungan untuk Audit WAMI, Transparansi Royalti jadi Sorotan

Download Aplikasi JawaPos.com