<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/05/Wamenkumham-Eddy-Hiariej-Penuhi-Panggilan-KPK-Dery-Ridwansah-3JPG-1861348766.jpg" alt="Prof Eddy Hiariej mengundurkan diri dari jabatan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham). Surat pengunduran diri itu telah dikirimkan Eddy Hiariej ke Presiden Joko Widodo (Jokowi)." width="100%">
<figcaption>Prof Eddy Hiariej mengundurkan diri dari jabatan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham). Surat pengunduran diri itu telah dikirimkan Eddy Hiariej ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkum HAM) Edward Omar Sharif Hiariej bakal kembali diperiksa KPK hari ini. Eddy, sapaannya, Senin lalu juga mengajukan surat pengunduran diri ke Presiden Jokowi. "Informasi yang kami terima dari penyidik, minggu ini, khususnya hari Kamis, kami akan memanggil pihak tersangka. Termasuk Wamenkum HAM," ucap Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri di Anyer kemarin. Eddy akan dipanggil dalam kapasitasnya sebagai tersangka. Ali berharap Eddy memenuhi panggilan tersebut. Disinggung soal penahanan, Ali mengatakan, saat ini yang lebih penting bagi KPK adalah kelengkapan pemeriksaan. KPK akan memanggil lebih dulu para pihak. Mengenai penahanan, lanjut Ali, itu semua kewenangan penyidik. Meski demikian, dia menegaskan bahwa selama ini tidak ada pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka tetapi dilepas. KPK pasti melakukan penahanan. &rsquo;&rsquo;Tapi tetap, semua butuh waktu dan proses,&rsquo;&rsquo; paparnya. KPK juga siap menghadapi proses praperadilan yang dilayangkan Eddy dan dua orang dekatnya, Yosi Andika Mulyadi dan Yogi Arie Rukmana, di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. KPK siap menjawab dan menghadapi semua isi dari gugatan yang diajukan. Sementara itu, Selasa (5/12) lalu Yosi dan Yogi telah diperiksa tim penyidik KPK di Gedung Merah Putih. Penyidik membutuhkan keterangan dua tersangka itu terkait pendalaman kasus dugaan suap dan gratifikasi. &rsquo;&rsquo;Dan kami telah menemukan kecukupan bukti awal,&rsquo;&rsquo; tegasnya. Yogi adalah asisten pribadi Wamenkum HAM. Dia orang kepercayaan Eddy. Sedangkan Yosi memiliki law firm dan bekerja sebagai lawyer. Kedua orang ini diduga penerima suap dari kasus yang kini menyeret nama Eddy. Baik Yogi maupun Yosi, usai diperiksa Selasa lalu, tak berkomentar banyak ketika ditanya wartawan. Yogi meminta proses pemeriksaannya ditanyakan kepada penyidik. Namun, dia mengamini kediamannya sempat digeledah KPK. &rsquo;&rsquo;Hanya berkas-berkas saja,&rsquo;&rsquo; ujarnya menjawab pertanyaan awak media. Pada kesempatan lain, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menyebut, sudah ada surat pengunduran diri Eddy Hiariej dari jabatan Wamenkum HAM. Namun, surat itu belum disampaikan kepada Presiden Joko Widodo karena masih ke luar kota. &rsquo;&rsquo;Akan segera disampaikan kepada Bapak Presiden,&rsquo;&rsquo; kata Ari. Surat dari Eddy baru masuk ke Kementerian Sekretariat Negara Senin (4/12) lalu. (elo/c17/lyn/oni)

Wamenkum HAM Edward Omar Sharif Hiariej bakal kembali diperiksa KPK hari ini. Eddy juga mengajukan surat pengunduran diri ke Presiden Jokowi

Setelah Mundur dari Wamenkum HAM, Eddy Hiariej Mulai Jalani Status Tersangka di KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/22/Wakil-Menteri-Hukum-dan-HAM-Edward-Omar-Sharif-Hiariej-Dery-Ridwansah-1-627868691.jpg" alt="Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej saat mengikuti rapat dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (21/11/2023)." width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej saat mengikuti rapat dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (21/11/2023).</figcaption>
</figure> JawaPosc.com &ndash; Setelah menggeledah sejumlah lokasi di Jakarta, KPK segera memanggil Wamenkum HAM Edward Omar Sharif Hiariej (Eddy Hiariej). Dia bakal diperiksa terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi. KPK juga telah bersurat ke presiden ihwal penetapan tersangka Eddy Hiariej. &rdquo;Kepada direktur penyidikan saya sudah sampaikan menyangkut soal ini. Bahwa dalam minggu ini kami akan memanggil yang bersangkutan (Eddy, Red),&rdquo; kata Ketua KPK Nawawi Pomolango kemarin (30/11). KPK memastikan kasus tersebut terus berlanjut. Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) terhadap para tersangka sudah ditandatangani. Termasuk surat kepada presiden. &rdquo;Saya sudah menandatangani surat tersebut. Malah dua hari lalu sepertinya kami kirimkan ke presiden,&rdquo; paparnya. Terpisah, Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri mengungkapkan bahwa surat pemanggilan Eddy sudah dikirim. Namun, hingga kemarin sore belum ada konfirmasi yang bersangkutan bakal hadir hari ini. &rdquo;Kemungkinan pemeriksaan baru dilakukan awal pekan depan,&rdquo; jelas dia. Sebelumnya, pada Selasa (28/11), tim penyidik KPK menggeledah sebuah rumah di kawasan Jakarta. Rumah tersebut diketahui milik salah satu tersangka yang berasal dari pihak swasta. Selain itu, kemarin KPK memanggil tiga saksi terkait kasus Wamenkum HAM Eddy Hiariej. Mereka adalah Anita Zizlavsky (lawyer), Thomas Azali (wiraswasta), dan Ardiana (sekretaris PT Citra Lampia Mandiri). KPK juga telah mengajukan surat kepada Ditjen Imigrasi perihal pencegahan kepada empat orang agar tidak bepergian ke luar negeri terhitung sejak 29 November. Termasuk di dalamnya nama Eddy Hiariej. &rdquo;Pencegahan kami ajukan untuk waktu selama enam bulan,&rdquo; ujar Ali. Pada bagian lain, kemarin KPK merespons suara publik mengenai status Firli yang tetap menerima gaji dari negara meski telah diberhentikan sementara oleh presiden. Firli tetap mendapat upah lantaran diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2006 tentang Hak Keuangan, Kedudukan Protokol, dan Perlindungan Keamanan Pimpinan KPK. Disebutkan dalam pasal 7 ayat 3, pimpinan KPK yang ditetapkan sebagai tersangka dan diberhentikan sementara berhak mendapatkan gaji 75 persen dari total gaji yang diterima langsung. &rdquo;Ketentuan-ketentuan tentang pemberhentian sementara memang menyebutkan seperti itu,&rdquo; kata Nawawi. Dalam PP 82/2015 tentang perubahan PP 29/2006 dijelaskan, Firli menerima gaji beserta tunjangan sebesar Rp 99.550.000 per bulan yang diterimanya secara langsung. Jika diakumulasi dengan tunjangan lainnya, Firli menerima Rp 123.938.500. Maka, ketika saat ini berstatus tersangka, Firli tetap menerima bulanan sebesar Rp 86.329.000. Namun, yang diterima setiap bulan secara tunai sebesar Rp 61.940.500. Sebab, tunjangan asuransi kesehatan, asuransi jiwa, dan tunjangan hari tua sebesar Rp 24.388.500 dibayarkan langsung ke lembaga terkait. (elo/c9/fal)

Setelah menggeledah sejumlah lokasi di Jakarta, KPK segera memanggil Wamenkum HAM Edward Omar Sharif Hiariej (Eddy Hiariej).

KPK Surati Presiden Ihwal Status Wamenkum HAM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/Wamenkumham-Edward-Omar-Sharif-Hiariej-Hendra-Eka-2-1.jpg" alt="Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej" width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kasus gratifikasi yang menyeret Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkum HAM) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej sudah masuk ke tahap penyidikan. KPK pun melanjutkan ke pasal-pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) untuk mengidentifikasi kekayaan yang diduga hasil korupsi. Dari data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), KPK mendapat laporan hasil audit (LHA). Dilansir Jawa Pos Radar Jogja, kasus yang menjerat Eddy Hiariej membuat pihak Universitas Gadjah Mada (UGM) sangat prihatin. Dekan Fakultas Hukum (FH) UGM Dahliana Hasan menyatakan, UGM merasa prihatin melihat salah satu kader terbaik yang juga dosen besar FH UGM terlibat dalam masalah hukum. Penetapan Wamenkum HAM itu sebagai tersangka sangat menggemparkan, terutama karena Prof Eddy Hiariej dianggap sebagai ahli hukum terbaik yang dimiliki oleh UGM. Sebagai seorang alumnus FH UGM, Eddy telah menunjukkan dedikasinya di bidang hukum. Setelah lulus S-1 pada tahun 1998, dia melanjutkan pendidikan S-2 dan S-3 di almamater yang sama. Karirnya semakin melesat hingga 2010. Lantas Eddy Hiariej diangkat sebagai Guru Besar Ilmu Hukum Pidana UGM. Pencapaian itu membuatnya mendapatkan gelar profesor pada usia yang relatif muda, yaitu 37 tahun. Walaupun begitu, Dahliana mengungkapkan bahwa proses hukum selanjutnya sepenuhnya diserahkan kepada pihak berwajib dan UGM berkomitmen untuk menghormati proses yang sedang berlangsung. Sebelumnya, KPK menetapkan Prof Eddy Hiariej sebagai tersangka gratifikasi. Penetapan itu berdasarkan laporan dari Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso terkait dugaan penerimaan gratifikasi pada Selasa (14/3). Prof Eddy Hiariej diduga menerima gratifikasi bersama tiga tersangka lain sebesar Rp 7 miliar dari pengusaha Helmut Hermawan yang mengonsultasikan masalah hukum. Sebelumnya, Eddy Hiariej menjadi kontroversi dengan menanggapi pernyataan Rocky Gerung terhadap Presiden Joko Widodo. Eddy menantang Rocky dan menyatakan bahwa dalam era pemerintahan Jokowi, seseorang masih bisa selamat meskipun mengkritik Presiden dengan kata-kata kasar. Eddy juga mengajukan tantangan serupa terkait dengan pemerintahan Soeharto. Selain itu, dia juga mengkritik Undang-Undang Cipta Kerja pada tahun 2020, sebelum dilantik menjadi Wakil Menteri Hukum dan HAM. Dia menilai bahwa UU Cipta Kerja memiliki potensi untuk menjadi &lsquo;macan kertas,&rsquo; karena tidak memiliki sanksi yang efektif. Tak sampai di situ, setelah dilantik menjadi wamenkum HAM, dia kemudian melaporkan keponakannya ke polisi terkait dugaan penyalahgunaan nama untuk membantu proses kenaikan jabatan. Dia juga terlibat sebagai saksi ahli dalam kasus besar kopi sianida Jessica Wongso yang mengklaim memiliki 30 bukti kuat terhadap tersangka pembunuhan Mirna Salihin. Eddy juga menegaskan bahwa dua orang lainnya yang ikut mencicipi kopi tersebut tidak meminumnya secara penuh, karena tidak meninggal seperti Mirna. Masih di kasus yang sama, Eddy juga mencurigai hasil otopsi yang janggal.

Kasus gratifikasi yang menyeret Wakil Menteri Hukum dan HAM  Edward Omar Sharif Hiariej  sudah masuk ke tahap penyidikan.

Profil dan Kontroversi Eddy Hiariej, Guru Besar FH UGM yang Terlibat dalam Kasus Gratifikasi hingga Sianida

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/06/kepondakan-wamenkumham-27028074.jpg" alt="SIDANG PERDANA: Hakim tunggal Agung Sutomo memimpin sidang gugatan praperadilan Archi Bela terhadap Bareskrim Polri di PN Jakarta Selatan, Senin (5/6)." width="100%">
<figcaption>SIDANG PERDANA: Hakim tunggal Agung Sutomo memimpin sidang gugatan praperadilan Archi Bela terhadap Bareskrim Polri di PN Jakarta Selatan, Senin (5/6).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Masalah keluarga Wamenkum HAM Edward Omar Sharif Hiariej sampai di meja hijau. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) menggelar sidang gugatan praperadilan dengan pemohon Archi Bela, keponakan Wamenkum HAM, kemarin (5/6). Bareskrim sebagai tergugat tak hadir. Sebelumnya, Eddy Hiariej &ndash;sapaan akrab Wamenkum HAM&ndash; melaporkan Archi ke Bareskrim atas kasus pencemaran nama baik dan manipulasi informasi elektronik. Bareskrim lantas menetapkan Archi sebagai tersangka. Penetapan itulah yang dipraperadilankan Archi. Donald Mamusung, kuasa hukum Archi, menyebut kliennya telah berusaha menemui sang paman untuk meminta maaf. Upaya serupa dilakukan ibunda Archi Bela yang notabene kakak kandung dari guru besar Universitas Gadjah Mada itu. Namun, Eddy tak menemui mereka. Padahal, kata Donald, mereka hanya ingin meminta maaf. Sebab, sebelumnya, Yosi Andhika selaku kuasa hukum Wamenkum HAM mengklaim kliennya hanya butuh permintaan maaf untuk mencabut laporan. Dalam persidangan, Donald meminta hakim memberikan warning ke Bareskrim sebagai tergugat. Sebab, bagian dari institusi Polri itu tidak hadir dalam sidang tersebut. &rdquo;Ini menunjukkan tergugat tidak menghargai panggilan dari pengadilan,&rdquo; tegasnya. Hakim akhirnya memutuskan sidang ditunda dan menjanjikan sidang akan digelar tanpa tergugat bila masih tidak menghadiri panggilan pengadilan hingga tiga kali. Setelah persidangan, Donald menuturkan, sudah menjadi kebiasaan penegak hukum saat digugat praperadilan itu tidak hadir pada panggilan pertama. &rdquo;Jelas ini kebiasaan tidak baik dari institusi penegak hukum,&rdquo; paparnya. Terkait gugatan praperadilan, pihaknya menggugat soal surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) yang tidak diberikan kepada Archi Bela. &rdquo;Kami juga menduga ada bukti yang tidak sah secara hukum,&rdquo; ujarnya. (idr/c18/ttg)

Masalah keluarga Wamenkum HAM Edward Omar Sharif Hiariej sampai di meja hijau. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang kemarin.

Di Sidang Praperadilan, Keponakan Wamenkum HAM Klaim Sudah Berupaya Minta Maaf ke Eddy Hiariej

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/Wamenkumham-Edward-Omar-Sharif-Hiariej-Hendra-Eka-2-1.jpg" alt="Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej" width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui, pihaknya tengah menindaklanjuti laporan yang dilayangkan Indonesia Police Watch (IPW) terhadap Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej. Laporan IPW terhadap Eddy Hiariej terkait dugaan penerimaan gratifikasi, dalam pengurusan status hukum PT. Citra Lampia Mandiri (CLM).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Prinsipnya, setiap laporan masyarakat pasti KPK tindaklanjuti dengan verifikasi dan telaah lebih lanjut," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri dikonfirmasi, Jumat (5/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Eddy Hiariej dilaporkan Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso terkait dugaan penerimaan gratifikasi senilai Rp 7 miliar. Bahkan, belakangan beredar Eddy bertemu pengusaha Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam, yang diduga membahas persoalan PT. CLM.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ali Fikri memastikan, pelaporan yang dilayangkan IPW terhadap Eddy akan ditingkatkan ke penyelidikan apabila ditemukan unsur tindak pidana korupsi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bila telah selesai dan sekiranya memenuhi ketentuan untuk ditingkatkan pada proses mekanisme lanjutannya, kami limpahkan pada kedeputian penindakan," tegas Ali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Sebelumnya, tim kuasa hukum Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso, Deolipa Yumara mengklaim, laporan pihaknya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej telah masuk ke tahap penyelidikan. Hal ini diketahui setelah Deolipa menyambangi Gedung Merah Putih (KPK), Jakarta, Jumat (5/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia meyakini, peningkatan status penanganan kasus dimaksud oleh KPK telah didasari bukti-bukti yang cukup.</div> <div dir="auto">"Persoalan dumas (pengaduan masyarakat) yang diadukan oleh IPW yang diduga Pak Wamenkumham ini sudah masuk taraf penyelidikan," ucap Deolipa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karena itu, Deolipa meminta agar proses penyelidikan KPK ini dapat dipercepat. KPK telah menaikkan status ke tahap penyelidikan sejak April 2023 lalu.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ada dua hal, yang pertama sudah masuk lidik, yang kedua terhadap pelapor memang ada pasalnya di mana KPK wajib melindungi pelapor, baik dari serangan-serangan fisik maupun serangan-serangan hukum," tegas Deolipa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej sudah memberikan klarifikasi ke KPK, pada Senin (20/3) lalu. Klarifikasi itu terkait tudingan terhadap dirinya yang disebut menerima gratifikasi sebesar Rp 7 miliar.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/01572199/anak-yang-terlindas-mobil-hingga-tewas-alami-luka-hampir-di-seluruh-tubuh">Anak yang Terlindas Mobil Hingga Tewas Alami Luka Hampir di Seluruh Tubuh</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam kesempatan itu, Eddy juga turut memperkenalkan asisten pribadinya, Yogi Arie Rukmana yang disebut Sugeng menjadi perantara penerimaan uang.&nbsp;</div> <div dir="auto">Eddy menekankan, Yogi telah menjadi asprinya sebelum dirinya menjadi Wamenkumham.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Karena itu, Yogi tidak berstatus sebagai aparatur sipil negara (ASN) dan juga tidak berstatus sebagai PPNPN maupun PPPK.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi pegawai kontrak yang dibayar negara itu ada dua, PPNPN dan PPPK. Yogi ini bukan ASN, bukan PPPK, bukan juga PPNPN. Sementara yang namanya Yosie Andika Mulyadi ini dia adalah pure lawyer, dia bukan asisten pribadi saya. Ini sekaligus bisa klarifikasikan kepada publik, bahwa ocehannya yang disampaikan bahwa dua orang asisten pribadi itu jelas salah," tegas Eddy beberapa waktu lalu.</div> </div> </div>

"Prinsipnya, setiap laporan masyarakat pasti KPK tindaklanjuti dengan verifikasi dan telaah lebih lanjut,"

KPK Akui Tindaklanjuti Dugaan Penerimaan Gratifikasi Wamenkumham

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Ilustrasi-LGBT-Pixabay.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej memastikan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) tidak mengatur pidana terhadap lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT).  Hal ini membantah pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD yang menyebut aturan LGBT masuk ke dalam RKUHP. "LGBT nggak ada dalam RKUHP, nggak ada," kata Eddy di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (23/5).  Eddy menjelaskan RUU KUHP merupakan produk undang-undang yang netral terhadap gender. Sehingga tidak menyebutkan secara spesifik pidana terhadap gender.  "Begini loh, RUU KUHP itu dia netral gender, jadi kita tidak menyebutkan apa, enggak. Pokoknya kan setiap orang. Setiap orang itu kan mau laki-laki sama perempuan, laki-laki sama laki-laki perempuan sama perempuan, netral gender dia," tegas Eddy.  Menko Polhukam Mahfud MD sebelumnya menyatakan, ketentuan terkait LGBT telah diatur dalam RKUHP. Menurutnya, juka nanti ada yang tidak setuju setelah disahkan, maka bisa melakukan judicial review (JR) ke Mahkamah Konstitusi (MK).  "Sudah masuk di RKUHP dan pemerintah sudah punya sikap tetapi waktu itu tahun 2017, Pemerintah, DPR itu di demo oleh LSM yang minta agar LGBT itu tidak dilarang. Lalu tertunda sampai sekarang," kata Mahfud di Nusa Dua, Bali, Rabu (18/5).  Mantan Ketua MK ini menegaskan, praktik LGBT akan ada ancaman pidana. Namun, Mahfud tidak menjelaskan secara rinci terkait pidana untuk LGBT tersebut.  "Di RUKHP di pidana, di RKUHP sudah masuk bahwa LGBT itu dalam cara-cara tertentu dan ekspos tertentu dilarang dan ada ancaman pidananya. Kan begitu tapi waktu itu ribut. Iya ribut iya ditunda," pungkasnya.

Bantah Mahfud MD, Wamenkumham Tegaskan RKUHP Tak Bahas LGBT

wamenkum ham

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#wamenkum ham