<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/22/nWfPWkECvdJtFcjnANNhDaVgpRIxjbWJisPpDOEn-2023187893.jpg" alt="Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono di acara Kongres V Serikat Petani Indonesia di Jambi, pada Selasa (22/7). (Humas Kemenkop)" width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono di acara Kongres V Serikat Petani Indonesia di Jambi, pada Selasa (22/7). (Humas Kemenkop)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) sekaligus Koordinator Ketua Pelaksana Harian Satgas Percepatan Pembentukan Kopdes/Kel Merah Putih, Ferry Juliantono memastikan bahwa proses harmonisasi aturan pembiayaan Kopdes Merah Putih telah selesai.&nbsp; Dia menargetkan petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) bisa diterbitkan pada pekan depan. Sehingga dengan begitu, Kopdes dapat segera mengakses pembiayaan ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).&nbsp; "Kita akan segera keluarkan Juklak dan Juknis dari Satgas Nasional untuk digunakan oleh Koperasi Desa Merah Putih dan menjadi pedoman kepada Satgas di tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kota," kata Wamenkop Ferry dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (22/8).&nbsp; Ferry yang merupakan Koordinator Ketua Pelaksana Harian Satgas Percepatan Pembentukan Kopdes/Kel Merah Putih membeberkan, keberadaan Juklak dan Juknis ini menjadi pedoman dasar dan penting untuk mempercepat operasionalisasi ribuan Kopdes di seluruh Indonesia. Aturan teknis yang akan diterbitkan tersebut sekaligus menjawab masukan dari DPR maupun perbankan terkait kriteria dan prosedur dasar Kopdes/Kel penerima pinjaman.&nbsp; "Hasil RDP (Rapat Dengar Pendapat) dengan Komisi VI ada rekomendasi masing-masing bank Himbara membuat aturan teknis terhadap Kopdes yang akan disalurkan. Kami pahami itu karena kita juga sedang menunggu PMK soal penempatan dana pemerintah di Bank Himbara," jelas Ferry.&nbsp; Ferry juga memastikan, dengan terbitnya juklak dan juknis, sebanyak 7.000-an dari 16.000 Kopdes yang sudah terdaftar melalui microsite diproyeksikan dapat segera mengakses pembiayaan ke Bank Himbara untuk tahap awal. Tahap awal ini akan difokuskan pada Kopdes yang telah memiliki sarana fisik yang memadai dan juga ekosistem bisnis yang sudah berjalan. "Mereka bisa mengakses (pembiayaan) untuk tahap awal, mulai dari akhir Agustus-September ini secara bertahap. Verifikasi terhadap Kopdes/ Kel yang memenuhi kriteria sedang kita lakukan," pungkas Wamenkop Ferry. Untuk diketahui, aturan pembiayaan Kopdes Merah Putih sebagaimana tertuang pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49/2025 Tentang Tata Cara Pinjaman dalam Rangka Pendanaan Kopdes. Selain itu juga tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen) Desa dan PDT Nomor 10/2025 Tentang Mekanisme Persetujuan dari Kepala Desa dalam Rangka Pembiayaan Kopdes.

Wamenkop Ferry Juliantono memastikan juklak dan juknis pembiayaan Kopdes Merah Putih terbit pekan depan, 7.000 Kopdes siap akses pembiayaan.

Juklak-Juknis Pembiayaan Ditargetkan Terbit Pekan Depan, 7000-an Kopdes Merah Putih Bisa Cari Modal dari Bank

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/22/nWfPWkECvdJtFcjnANNhDaVgpRIxjbWJisPpDOEn-2023187893.jpg" alt="Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono di acara Kongres V Serikat Petani Indonesia di Jambi, pada Selasa (22/7). (Humas Kemenkop)" width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono di acara Kongres V Serikat Petani Indonesia di Jambi, pada Selasa (22/7). (Humas Kemenkop)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono memastikan bahwa kehadiran Koperasi Desa atau Kopdes Merah Putih, bukan untuk menggantikan Koperasi Petani. Hal ini disampaikan Wamenkop dalam sambutannya di acara Kongres V Serikat Petani Indonesia di Jambi, pada Selasa (22/7). Bahkan, Wamenkop meyakini, sinergi antara Kopdes Merah Putih dan Serikat Petani Indonesia yang sudah memiliki koperasi-koperasi petani akan menjadi pondasi bagi sistem ekonomi pangan yang mandiri dan berdaulat.&nbsp; "Jadi, Kopdes/Kel Merah Putih bukanlah pengganti koperasi petani, tetapi justru sebagai penguat ekosistem usahanya," kata Wamenkop. Lebih lanjut, ia juga menegaskan bahwa tidak bisa bicara reforma agraria tanpa membangun kekuatan ekonomi rakyat. Bahkan, tak bisa juga berbicara ekonomi rakyat tanpa koperasi. "Dan kita tidak bisa bicara ekonomi rakyat tanpa koperasi. Maka, kebangkitan koperasi saat ini untuk reforma agraria," lanjutnya. Wamenkop yang juga menjabat sebagai Koordinator Ketua Pelaksana Harian Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pembentukan Kopdes Merah Putih menyampaikan Serikat Petani dapat membentuk koperasi sebagai upaya mendorong hilirisasi agar petani tak hanya menjual hasil panen, tetapi juga mampu mengelola, mengolah, dan mendistribusikannya secara kolektif. Bahkan, kata dia, peluncuran secara resmi Kopdes Merah Putih oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Klaten, Jawa Tengah, bukan hanya menandai dimulainya sebuah program, tetapi merupakan titik balik sebuah tonggak kebangkitan kedaulatan desa. Nantinya, melalui Kopdes Merah Putih, distribusi pupuk subsidi dapat dipotong dari mata rantai yang panjang dan seringkali menyulitkan petani. Melalui rantai yang lebih pendek dan terkontrol, harga pupuk menjadi lebih murah, biaya produksi turun, dan petani mendapatkan margin yang lebih besar. Bahkan, Kopdes Merah Putih juga bisa bermitra dengan unit penggilingan padi di tingkat desa, agar petani tak lagi bergantung pada tengkulak. "Inilah agenda besar kita, yaitu mengembalikan nilai tambah ke tangan produsen, yakni petani," pungkas Wamenkop. &nbsp; &nbsp; &nbsp;

Wamenkop Ferry Juliantono menegaskan pentingnya Koperasi Desa Merah Putih untuk mendukung kemandirian ekonomi petani di Indonesia.

Wamenkop Ferry Juliantono Pastikan Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih Tidak Gantikan Koperasi Petani

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/24/KOPERASI-MERAH-PUTIH-411842829.jpg" alt="Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono dalam sambutannya di acara Indonesia Digital Economy Forum 2025 yang digelar di Jakarta, Senin (23/6)/(Dimas Choirul/Jawapos.com)." width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono dalam sambutannya di acara Indonesia Digital Economy Forum 2025 yang digelar di Jakarta, Senin (23/6)/(Dimas Choirul/Jawapos.com).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono, mengungkapkan optimismenya terhadap pengembangan koperasi desa/kelurahan "Merah Putih" yang saat ini tengah menjadi proyek nasional. Dalam sambutannya di acara Indonesia Digital Economy Forum 2025 yang digelar di Jakarta, Senin (23/6), Ferry bahkan sempat menyinggung peluang kemungkinan koperasi desa untuk berinvestasi di aset digital seperti bitcoin. &ldquo;Kalau misalkan keuntungan dari koperasi desa ini besar secara akumulatif bisa ditaruh, ditempatkan di investasi di bitcoin kan lumayan luar biasa. Asal jangan gara-gara perang turun lagi,&rdquo; ujar Ferry. Pernyataan Ferry ini muncul sebagai bagian dari semangat membangun ekosistem koperasi yang kuat, mandiri, dan produktif di tingkat desa. Koperasi desa/kelurahan Merah Putih yang telah terbentuk di 80.000 titik di seluruh Indonesia ditargetkan mulai beroperasi Oktober mendatang. Ia menekankan pentingnya data desa yang presisi untuk memastikan kelayakan usaha koperasi, termasuk yang ingin bergerak di bidang distribusi LPG, pupuk bersubsidi, hingga sektor produksi lainnya. &ldquo;Koperasi desa mau menjadi pengecer pupuk bersubsidi, dia harus tahu berapa petani, berapa jumlah petak sawahnya supaya akurat feasibility study-nya,&rdquo; jelas Ferry. Lebih jauh, Ferry menyebutkan bahwa program koperasi desa/kelurahan Merah Putih ini merupakan kelanjutan dari semangat ekonomi kerakyatan yang dulu digagas oleh Margono Djojohadikoesoemo&mdash;kakek dari Presiden Prabowo Subianto&mdash;yang dikenal sebagai pelopor sistem ekonomi Pancasila. &ldquo;Dulu bahkan dalam dokumen itu saya melihat ada yang namanya demokratik rural development, pembangunan yang diprioritaskan di pedesaan,&rdquo; kata Ferry. Menurutnya, gagasan itu kini diteruskan oleh Presiden Prabowo dengan membangun kembali fondasi koperasi sebagai alat perjuangan ekonomi rakyat. Ferry juga membuka pintu kolaborasi seluas-luasnya dengan para pelaku usaha muda, khususnya HIPMI, untuk mendampingi koperasi desa tumbuh dan bersaing. &ldquo;Jangan lihat desanya, tapi potensi desa ini yang besar sekali kalau bisa dikapitalisasi,&rdquo; ujarnya.

Koperasi desa/kelurahan Merah Putih yang telah terbentuk di 80.000 titik di seluruh Indonesia diharapkan bisa beroperasi Oktober mendatang.

Wamenkop Singgung Peluang Kemungkinan Koperasi Desa Merah Putih untuk Berinvestasi di Bitcoin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/22/wamenkop-3611795956.jpg" alt="Wamenkop Ferry Juliantono melakukan panen perdana ikan kerapu dan ikap kakap putih di lahan tambak milik Koperasi Mambo Mina Mekar Sejahtera, Muara Gembong, Bekasi, Rabu (22/1). (Nurul F/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wamenkop Ferry Juliantono melakukan panen perdana ikan kerapu dan ikap kakap putih di lahan tambak milik Koperasi Mambo Mina Mekar Sejahtera, Muara Gembong, Bekasi, Rabu (22/1). (Nurul F/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Koperasi (Kemenkop) bakal membentuk Satuan Tugas (Satgas) Revitalisasi untuk menangani koperasi-koperasi yang bermasalah di Indonesia. Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono menyampaikan progres pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Revitalisasi untuk menangani koperasi-koperasi yang bermasalah di Indonesia. Menurutnya, pembentukan Satgas koperasi bermasalah hampir final&nbsp;dan tinggal menunggu diluncurkan saja dalam waktu dekat. "Sudah hampir selesai pembentukan satgasnya," kata Wamenkop saat ditemui di tambak budidaya ikan milik Koperasi Mina Mambi Sekar Sejahtera, Bekasi, Rabu (22/1). Wamenkop Ferry menyebut, dalam Satgas tersebut nantinya akan ada nama-nama yang merupakan perwakilan dari unsur Kejaksaan Agung, Polri. Lalu, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Ia juga memastikan bahwa semua unsur, sudah mulai memasukkan nama untuk masuk menjadi bagian dalam satgas. "Mereka juga sudah memasukkan nama (anggota satgas jadi tinggal kita launching," pungkasnya. Sebelumnya, satgas penanganan koperasi bermasalah telah diluncurkan pada masa Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (MenkopUKM) Teten Masduki yang kemudian resmi dibubarkan pada Oktober 2024 jelang pelantikan Presiden Prabowo Subianto. Namun, komitmen itu masih akan terus dilanjutkan oleh Menkop Budi Arie Setiadi dengan nama Satgas Revitalisasi Koperasi. Adapun tujuannya untuk mengidentifikasi dan merevitalisasi koperasi-koperasi tersebut. "Kami ingin memastikan koperasi kembali beroperasi dengan sehat dan transparan, sehingga dapat memberikan manfaat optimal bagi anggotanya," ujar Budi dalam keterangannya beberapa waktu lalu. Ia berharap dengan pembentukan Satgas ini nantinya, koperasi yang mengalami masalah keuangan dapat segera direstrukturisasi. "Dengan demikian, koperasi tetap mampu menjalankan fungsinya sebagai lembaga simpan pinjam yang dapat diandalkan oleh masyarakat," pungkasnya.

Menurutnya, pembentukan Satgas koperasi bermasalah hampir final dan tinggal menunggu diluncurkan saja dalam waktu dekat.

Kemenkop Bakal Bentuk Satgas Revitalisasi untuk Tangani Koperasi Bermasalah, ini Progresnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/22/wamenkop-3611795956.jpg" alt="Wamenkop Ferry Juliantono melakukan panen perdana ikan kerapu dan ikap kakap putih di lahan tambak milik Koperasi Mambo Mina Mekar Sejahtera, Muara Gembong, Bekasi, Rabu (22/1). (Nurul F/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wamenkop Ferry Juliantono melakukan panen perdana ikan kerapu dan ikap kakap putih di lahan tambak milik Koperasi Mambo Mina Mekar Sejahtera, Muara Gembong, Bekasi, Rabu (22/1). (Nurul F/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop), Ferry Juliantono secara resmi melakukan panen perdana ikan kerapu dan ikap kakap putih di lahan tambak milik Koperasi Mambo Mina Mekar Sejahtera, Muara Gembong, Bekasi, Jawa Barat, Rabu (22/1). Ferry menyebut, panen perdana ini menjadi bukti keterlibatan koperasi dalam program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yakni swasembada pangan. Utamanya fokus pada budidaya ikan. "Ini merupakan bukti sebenarnya bahwa Koperasi mampu ikut terlibat dalam peningkatan produksi pangan dalam hal ini adalah kegiatan budidaya ikan dengan skala yang lebih intensif dari kegiatan budidaya yang sebelumnya tradisional," kata Ferry di Muara Gembong, Bekasi, Rabu (22/1). Ferry membeberkan, bakal memperbanyak keanggotaan koperasi di bidang perikanan yang berasal dari petani tambak tradisional. Bahkan, ke depan mereka akan dilibatkan pula dalam pengelolaan tambak intensif. Terlebih, nantinya pengelolaan tambak di wilayah Muara Gembong akan terus didorong untuk pengembangan koperasi ikan dengan beragam jenis. Mulai dari ikan nila salin hingga kepiting. "Kita akan perbanyak nanti keanggotaan Koperasi yang berasal dari petani tambak tradisional. Kita nanti akan ikut libatkan di dalam kegiatan petani tambak yang intensif ini," beber Ferry. Dia juga menyampaikan bahwa hingga saat ini pasar ikan kerapu dan kakap putih masih besar di Jabodetabek mencapai 60 ton per bulan. Sehingga, kata Ferry, pengembangan koperasi ikan ini akan sejalan dengan potensi pasar yang masih terbuka di masa mendatang. "Dari kakap, kerapu aja permintaan dari Jabodetabek tadi disampaikan oleh Pak Ketua Koperasi masih terbuka banyak. Jadi, ini potensi pasarnya terbuka," ujarnya. Pada kesempatan yang sama, Ketua Koperasi Mambo Mina Mekar Sejahtera Muhamad Ihsan menyampaikan per hari ini, Rabu (22/1) pihaknya telah menghasilkan sebanyak 100 kilogram ikan kerapu dan kakap putih. Biasanya kata dia, hasil panen akan diserap langsung oleh pasar baik di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) dalam bentuk ikan hidup. Tak hanya itu, pihaknya pun telah melayani pasar ekspor dengan produk berupa ikan fillet.&nbsp;"Kalau untuk sekarang ini, perhari ini kita kurang lebih 100 kilo. Hidup ya, yang bisa dikirim ke restoran-restoran. Itu yang disimpan di sini (keramba) yang sudah dikarantina. Karena sebelum kita kirim, kita puasakan dulu ikannya. Baru ditangkap dan dipacking," jelas Ihsan. Lebih lanjut, Ihsan menyampaikan bahwa harga jual ikan kakap putih dari hasil produksi Koperasi Mambo Mina sekitar Rp 110 ribu/kg untuk kakap putih hidup. Sedangkan ikan kerapu dibanderol Rp 115 ribu/kg. Dia mengungkapkan, lahan tambak yang dimilikinya mencapai 10 hektar. Di mana jika seluruh kolam dioptimalkan, pihaknya mampu menyuplai ikan sebanyak 10 ton per bulan. "Jadi, kita aja kalau mengaktifkan semua kolam kita di sini paling bisa suplai per bulan itu 10 ton. Artinya masih bisa dikembangkan," pungkasnya.

Ferry menyebut, panen perdana ini menjadi bukti keterlibatan koperasi dalam program prioritas Presiden Prabowo Subianto," katanya.

Dukung Swasembada Pangan, Wamenkop Panen Perdana Ikan Kerapu dan Kakap Putih di Tambak Muara Gembong

Wamenkop Ferry Juliantono

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Wamenkop Ferry Juliantono

Berita Terkini

Juklak-Juknis Pembiayaan Ditargetkan Terbit Pekan Depan, 7000-an Kopdes Merah Putih Bisa Cari Modal dari Bank

Wamenkop Ferry Juliantono Pastikan Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih Tidak Gantikan Koperasi Petani

Wamenkop Singgung Peluang Kemungkinan Koperasi Desa Merah Putih untuk Berinvestasi di Bitcoin

Kemenkop Bakal Bentuk Satgas Revitalisasi untuk Tangani Koperasi Bermasalah, ini Progresnya

Dukung Swasembada Pangan, Wamenkop Panen Perdana Ikan Kerapu dan Kakap Putih di Tambak Muara Gembong

Download Aplikasi JawaPos.com