<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/08/wamenkop2-793084141.jpg" alt="Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono didapuk sebagai Koordinator Ketua Pelaksana Harian Satgas Percepatan Pembentukan Kopdes/kel Merah Putih. (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono didapuk sebagai Koordinator Ketua Pelaksana Harian Satgas Percepatan Pembentukan Kopdes/kel Merah Putih. (istimewa)</figcaption>
</figure> &nbsp; &nbsp; JawaPos.com &ndash; Peresmian Koperasi Desa atau Kopdes Merah Putih yang dilakukan secara terpusat oleh Presiden Prabowo Subianto di Klaten, Jawa Tengah pada Senin (21/7) sudah memasuki persiapan akhir.&nbsp; Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) sekaligus Koordinator Ketua Pelaksana Harian Satgas Percepatan Pembentukan Kopdes Merah Putih, Ferry Juliantono, memastikan bahwa struktur kelembagaan koperasi sudah hampir rampung.&nbsp; Bahkan, ia memastikan seluruh Kopdes Merah Putih sudah bisa mengakses pendanaan di perbankan sehari setelah diresmikan, tepatnya pada Selasa (22/7).&nbsp; "Insyaallah pada 21 Juli nanti seluruh pembentukan sudah selesai. Kemudian mulai 22 Juli, Kopdes/Kel Merah Putih sudah bisa mengakses pendanaan melalui KUR dari Bank Himbara," ujar Wamenkop Ferry dalam rapat koordinasi (rakor) terakhir jelang peluncuran program Kopdes Merah Putih, Selasa (15/7).&nbsp; Dia membeberkan, hingga pertengahan Juli, sebanyak 81.147 musyawarah desa khusus telah dilakukan, dengan 78.271 unit Kopdes (96,45 persen) telah mendapatkan pengesahan badan hukum. Ia juga menjelaskan bahwa pembiayaan awal Kopdes akan disalurkan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus dengan plafon hingga Rp 3 miliar per koperasi.&nbsp; Adapun suku bunga yang dikenakan sebesar 6 persen, dengan tenor 6 tahun untuk modal kerja dan 10 tahun untuk investasi. Pemerintah juga mengusulkan grace period selama 6 bulan guna memberi ruang adaptasi koperasi dalam tahap awal operasional.&nbsp; Terkait Peraturan Menteri Keuangan (PMK) untuk dasar dari pendanaan, Ferry menyebut sedang dalam tahap finalisasi di Kementerian Keuangan. "Kemudian tadi kita menyelesaikan petunjuk teknis untuk operasionalisasi apotek desa atau klinik desa. Dalam waktu dekat Peraturan Menteri ESDM terkait distribusi gas LPG 3 Kg juga akan segera (terbit)," beber Wamenkop Ferry Juliantono.&nbsp; Terkait dengan skema pembiayaan Kopdes ini, Wamenkop menjelaskan bahwa nantinya akan melibatkan kerja sama tiga pihak yaitu koperasi itu sendiri, distributor/supplier, dan bank penyalur. Nantinya, kata Ferry, Kopdes akan mengajukan pembiayaan kepada Bank Himbara ataupun BSI sesuai dengan kebutuhannya.&nbsp; Kemudian dari perbankan akan melakukan peninjauan kelayakan usaha untuk menentukan jumlah pembiayaan yang disetujui. Khusus 103 percontohan atau mockup Kopdes Merah Putih, dipastikan seluruhnya telah siap baik secara ekosistem bisnisnya maupun dari skema pembiayaannya.&nbsp; Melalui percontohan ini diharapkan koperasi-koperasi lain yang akan turut hadir secara daring dalam peluncuran Kopdes Merah Putih dapat mereplikasi manajemen operasionalnya. Sehingga diharapkan setelah peluncuran, operasionalisasi Kopdes Merah Putih dapat berjalan dengan baik.&nbsp; &ldquo;Pada Oktober nanti, 103 percontohan ini akan menjadi model operasional. Target kami pada 28 Oktober, seluruh koperasi sudah benar-benar berjalan,&rdquo; pungkas Ferry.

Peresmian Koperasi Desa Merah Putih di Klaten oleh Presiden Prabowo Subianto, menjanjikan akses pendanaan untuk koperasi.

Wamenkop Ferry Pastikan Pendanaan Kopdes Merah Putih Siap Digulirkan Usai Peresmian 21 Juli 2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/09/wamenkop3-3762331065.jpg" alt="Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono." width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono selaku Koordinator Ketua Pelaksana Harian Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pembentukan Koperasi Desa atau Kopdes Merah Putih menargetkan bahwa aturan teknis untuk pembiayaan dari perbankan bisa terbit pada pekan ini. Ferry menyebut, salah satu aturan teknis yang diminta segera terbit, yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang dirilis oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. "PMK itu penting untuk segera terbit karena menjadi acuan atau dasar hukum bagi perbankan yang akan menyalurkan kredit bagi 103 percontohan (Mock-Up) Kopdes Merah Putih yang tersebar di 38 provinsi," kata Wamenkop dalam Rapat Koordinasi di kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Rabu (9/7). Dia juga mengatakan, PMK tersebut nantinya akan menjadi acuan pembiayaan ke Kopdes Merah Putih bagi bank-bank Himbara, Bank Pembangunan Daerah (BPD), dan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB). "Sehingga, saya meminta agar Peraturan Menteri Keuangan (PMK) segera turun minggu ini," tambahnya. Tak hanya persoalan pembiayaan, Wamenkop juga mendorong agar Juknis Kemenkes juga segera terbit pada pekan ini. Hal itu diperlukan bagi perizinan dan operasional apotek dan klinik desa di daerah agar bisa menjadi bagian dari Kopdes Merah Putih. Untuk diketahui, 103 Kopdes Merah Putih tersebut secara resmi akan diluncurkan pada 19 Juli 2025 mendatang di Klaten, Jawa Tengah. Ditargetkan, ratusan Kopdes Merah Putih itu telah memiliki atau telah menjalankan beberapa gerai bisnis utama. Meliputi, gerai sembako, apotek desa, klinik desa, kantor koperasi, gerai simpan pinjam, pergudangan, dan kendaraan logistik. Menurutnya, hal itu pula yang menjadi standar bisnis Kopdes Merah Putih sesuai dengan kesepakatan bersama. "Ini menjadi standar dari percontohan Kopdes/Kel Merah Putih yang sudah kita sepakati bersama," pungkas Wamenkop.

Wamenkop Ferry Juliantono targetkan aturan teknis pembiayaan Kopdes Merah Putih terbit pekan ini, penting untuk perbankan.

Wamenkop Targetkan Aturan Teknis Pembiayaan Perbankan ke Kopdes Merah Putih Terbit Pekan ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/08/wamenkop2-793084141.jpg" alt="Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono didapuk sebagai Koordinator Ketua Pelaksana Harian Satgas Percepatan Pembentukan Kopdes/kel Merah Putih. (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono didapuk sebagai Koordinator Ketua Pelaksana Harian Satgas Percepatan Pembentukan Kopdes/kel Merah Putih. (istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto secara resmi meneken Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih, pada Sidang Kabinet Terbatas di Istana Negara, Jakarta, Kamis (8/5). Salah satu keputusan strategis yang dihasilkan dari Keppres tersebut adalah menunjuk Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono sebagai Koordinator Ketua Pelaksana Harian Satgas Percepatan Pembentukan Kopdes/kel Merah Putih.&nbsp; Keluarnya Keppres tersebut, bisa diartikan bahwa Kemenkop menjadi Leading Sector Utama dalam Satgas percepatan pembentukan Kopdes/kel Merah Putih, yang mana Menteri Koperasi menjadi Wakil Ketua I dan Wamenkop menjadi Koordinator Ketua Pelaksana Harian Satgas. Wamenkop Ferry memastikan bahwa kegiatan musyawarah desa khusus untuk pembentukan Kopdes/Kel Merah Putih di berbagai daerah akan lebih masif lagi di bulan Mei ini. "Kita perkirakan akan mencapai 30 ribuan kopdes yang akan terbentuk," kata Wamenkop, usai sidang kabinet terbatas.&nbsp; Bahkan, lanjut Wamenkop, Menkeu Sri Mulyani dalam sidang kabinet tersebut sudah ada kesepakatan mengenai skema pembiayaan. "Adapun perkiraan pada Oktober mendatang, Presiden Prabowo mentargetkan 1 tahun ini kopdes mulai operasional secara bertahap," lanjutnya.&nbsp; Sementara itu, dalam Keppres tersebut juga tertuang sejumlah tugas dari Satgas. Meliputi, melakukan koordinasi perumusan kebijakan dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, memastikan pembentukan 8O ribu Kopdes/kel Merah Putih. Kemudian, mengkoordinasikan perumusan dan penetapan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Kopdes Merah Putih, serta mengkoordinasikan pemetaan potensi desa/keluraha untuk percepatan pembentukan Kopdes/kel Merah Putih. Tugas lainnya adalah mengkoordinasikan pendampingan kepada Kopdes/kel Merah Putih dari aspek kelembagaan, usaha, dan penguatan sumber daya manusia untuk mendukung keberhasilan program pembentukan Kopdes/kel Merah Putih.&nbsp; Adapun tugas berikutnya dari Satgas adalah mengkoordinasikan pengembangan rencana bisnis Kopdes/kel Merah Putih dalam bentuk kantor koperasi, pengadaan sembako, simpan pinjam. Lalu, Klinik desa kelurahan, apotek desa/kelurahan, pergudangan (cold storage), dan logistik desa/kelurahan dengan memperhatikan karakteristik desa/kelurahan, potensi desa/kelurahan, dan lembaga ekonomi yang telah ada di desa/kelurahan dalam rangka ekonomi yang berkelanjutan.&nbsp; "Satgas Percepatan Pembentukan Kopdes/kel Merah Putih juga merekomendasikan percepatan pembentukan melalui pendirian, pengembangan, dan revitalisasi koperasi di desa/kelurahan, hingga memutuskan secara cepat permasalahan dan hambatan yang menjadi kendala," pungkasnya.

Pemerintah melalui Keppres baru membentuk Satgas untuk percepatan koperasi desa, target 30 ribu koperasi terbentuk.

Wamenkop Ferry Juliantono Pimpin Satgas Kopdes Merah Putih, Target 30 Ribu Koperasi Terbentuk Tahun ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/15/WhatsApp-Image-2025-04-15-at-182834-3538783798.jpg" alt="Ilustrasi petani memanen padi di sawah. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi petani memanen padi di sawah. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Pemerintah terus menyiapkan pendirian Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Koperasi-koperasi yang sudah ada, diharapkan bisa berkolaborasi dengan Kopdes Merah Putih. Termasuk Koperasi Tani yang jumlahnya sekarang mencapai 755 ribuan unit.&nbsp; Permintaan supaya Koperasi Tani berkolaborasi dengan Kopdes Merah Putih disampaikan Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono. Kolaborasi itu sebagai bagian dari strategi nasional membangun ekonomi desa dan memperluas akses petani pada usaha pertanian.&nbsp;Sudaryono mengatakan saat ini terdapat 755.542 kelompok tani atau 30.000 gabungan kelompok tani seluruh Indonesia. Dari kelembagaan petani tersebut telah terbentuk badan hukum koperasi sebanyak 5.063 unit. Dia mengemukakan bahwa kolaborasi bersama Koperasi Desa Merah Putih dapat menjadi kekuatan besar untuk pengelolaan usaha tani di desa. "Kepala Desa sebagai penanggung jawab bersama warga dan pengurus kelompok tani dapat merancang model koperasi dalam forum musyawarah desa khusus," katanya Sabtu (19/4).&nbsp; Sudaryono juga mengungkapkan peran strategis koperasi dalam mendukung aktivitas pertanian dan memperkuat perekonomian desa. Diantaranya koperasi dapat berperan sebagai distributor sarana produksi pertanian, seperti benih, pupuk bersubsidi, dan obat-obatan. Kemudian koperasi dapat berperan sebagai pengecer bahan pangan pokok. Lalu koperasi sebagai penyedia modal usaha, akses pasar dan usaha pengolahan hasil pertanian. "Koperasi dapat menjadi perpanjangan tangan Bulog untuk membeli dari petani sesuai dengan harga HPP yang diputuskan pemerintah yaitu Rp 6.500 per kilogram," terang Sudaryono. Sementara itu, sejumlah daerah terus menyampaikan dukungan terhadap program Kopdes Merah Putih Presiden Prabowo Subianto. Diantara pemda yang menyatakan mendukung dan siap jadi pelopor Kopdes Merah Putih adalah Kabupaten Sambas. Komitmen itu disampaikan langsung oleh Bupati Sambas Satono. "Kabupaten Sambas siap menjadi pelopor pembentukan Kopdes Merah Putih, khususnya di wilayah perbatasan dan terluar Indonesia," ujarnya Satono usai bertemu Wamenkop Ferry di Jakarta. Satono meyakini Kopdes Merah Putih bisa menjadi penggerak perekonomian masyarakat di perbatasan dan wilayah-wilayah terluar Indonesia seperti Kabupaten Sambas. "Di Sambas, sebagian besar masyarakatnya petani dan nelayan. Dengan dukungan Kopdes Merah Putih mereka memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan," ujar Bupati dua periode kelahiran Tebas, Sambas, 24 April 1980 itu.&nbsp; Wamenkop Ferry J. Juliantono mengapresiasi komitmen Sambas tersebut. Dia mengatakan, Sambas memiliki posisi strategis, karena berada di wilayah perbatasan dan terluar Indonesia. "Kemenkop siap mendukung Kabupaten Sambas dalam semangatnya menyambut program prioritas Presiden Prabowo khususnya pendirian Kopdes Merah Putih," ujar Ferry dalam keterangannya Sabtu (19/4). Dia mengatakan, Kopdes Merah Putih adalah bagian dari cita-cita dan misi utama Pemerintahan Prabowo Subianto. Serta tertuang dalam Asta Cita pemerintahan Prabowo-Gibran.&nbsp; Menurut Ferry ada dua dari delapan cita-cita di Astacita yang menjadi landasan pendirian Kopdes Merah Putih. Pertama, melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Kedua adalah membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. "Kopdes Merah Putih ini menjadi program prioritas Pemerintahan Prabowo untuk industrialisasi, pemerataan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat," tegas Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu. Untuk itu dia menyambut baik semangat Bupati Sambas Satono yang siap menyukseskan program Kopdes Merah Putih ini. Kemenkop juga siap mendukung proses pendirian Kopdes Merah Putih di Sambas.

Pemerintah dorong kolaborasi Koperasi Tani dengan Kopdes Merah Putih untuk tingkatkan akses usaha pertanian dan perekonomian desa.

755 Ribuan Koperasi Tani Disiapkan Kolaborasi dengan Kopdes Merah Putih

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/07/wamenkop-fery-3991068536.jpg" alt="Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono saat meninjau&nbsp;Koperasi Syariah Sarekat Bisnis Pesantren (KSBP) Sunan Drajat di Lamongan, Jawa Timur, Jumat (7/3). (dok. Kemenkop)" width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono saat meninjau&nbsp;Koperasi Syariah Sarekat Bisnis Pesantren (KSBP) Sunan Drajat di Lamongan, Jawa Timur, Jumat (7/3). (dok. Kemenkop)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto berencana bakal membentuk 70.000 Koperasi Desa Merah Putih. Koperasi ini dirancang sebagai solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mengatasi persoalan ekonomi di pedesaan. Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono menunjuk Koperasi Syariah Sarekat Bisnis Pesantren (KSBP) Sunan Drajat di Lamongan, Jawa Timur untuk menjadi role model atau salah satu contoh pengembangan program Koperasi Desa (Kop Des) Merah Putih di seluruh Indonesia. "Pusat perekonomiannya sudah sangat lengkap. Sudah ada gerai pertokoan, perhotelan. Bayangan saya, mirip dengan apa yang akan kita lakukan rencana Presiden Prabowo Subianto di program Koperasi Desa (Kop Des) Merah Putih," kata Ferry dalam keterangannya, Jumat (7/3). Untuk diketahui, KSBP Sunan Drajat merupakan model koperasi yang telah diterapkan di Pondok Pesantren (Ponpes) Sunan Drajat, Lamongan, Jawa Timur (Jatim). Lebih lanjut, Wamenkop menyebut, koperasi yang berada di Ponpes Sunan Drajat ini telah menunjukkan praktik bisnis yang efektif dan berkelanjutan, berkat pendampingan dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB). Menurut Ferry, jika nanti diterapkan kepada konsep Kop Des Merah Putih relatif mudah. Keberhasilan model ini terletak pada pendekatan bisnis yang terarah dan peran aktif pesantren. "Untuk menyediakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional dan berpengalaman di bidang manajemen bisnisnya nanti, bisa berasal dari Kementerian Pertanian, Kementerian Desa, dan Kementerian Sosial," jelas Ferry. Dia pun membeberkan, setelah pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, pengelolaan akan diserahkan kepada manajer dan pengelola profesional yang telah melewati proses asistensi dan inkubasi bisnis.&nbsp;&nbsp; Hal ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan dan keberlanjutan koperasi. Wamenkop Ferry menegaskan, pembentukan koperasi hanyalah langkah awal, pengembangan kegiatan ekonomi koperasi merupakan tantangan selanjutnya.&nbsp;&nbsp; &ldquo;Inilah yang membedakan model ini, dengan melibatkan pesantren dalam pencarian manajer profesional yang memahami aspek bisnis,&rdquo; bebernya. Untuk diketahui, pendekatan bisnis yang berorientasi profit dinilai krusial untuk keberhasilan program Koperasi Desa Merah Putih. Pasalnya, tujuan utama program tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan desa dengan memberikan akses ekonomi yang lebih baik dan melindungi masyarakat dari praktik ekonomi yang merugikan, seperti tengkulak, rentenir, dan pinjaman online. "Dengan model koperasi berbasis pesantren ini, diharapkan desa-desa di Indonesia dapat memiliki kemandirian ekonomi yang lebih besar dan meningkatkan pendapatan masyarakat," tutup Ferry.

KSBP Sunan Drajat merupakan model koperasi yang telah diterapkan di Pondok Pesantren (Ponpes) Sunan Drajat, Lamongan, Jawa Timur (Jatim).

Prabowo Bakal Bentuk 70 Ribu Koperasi Desa Merah Putih, Wamenkop Ferry Tunjuk Koperasi Sunan Drajat di Lamongan sebagai Role Model

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/22/wamenkop-3611795956.jpg" alt="Wamenkop Ferry Juliantono melakukan panen perdana ikan kerapu dan ikap kakap putih di lahan tambak milik Koperasi Mambo Mina Mekar Sejahtera, Muara Gembong, Bekasi, Rabu (22/1). (Nurul F/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wamenkop Ferry Juliantono melakukan panen perdana ikan kerapu dan ikap kakap putih di lahan tambak milik Koperasi Mambo Mina Mekar Sejahtera, Muara Gembong, Bekasi, Rabu (22/1). (Nurul F/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Koperasi (Kemenkop) bakal membentuk Satuan Tugas (Satgas) Revitalisasi untuk menangani koperasi-koperasi yang bermasalah di Indonesia. Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono menyampaikan progres pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Revitalisasi untuk menangani koperasi-koperasi yang bermasalah di Indonesia. Menurutnya, pembentukan Satgas koperasi bermasalah hampir final&nbsp;dan tinggal menunggu diluncurkan saja dalam waktu dekat. "Sudah hampir selesai pembentukan satgasnya," kata Wamenkop saat ditemui di tambak budidaya ikan milik Koperasi Mina Mambi Sekar Sejahtera, Bekasi, Rabu (22/1). Wamenkop Ferry menyebut, dalam Satgas tersebut nantinya akan ada nama-nama yang merupakan perwakilan dari unsur Kejaksaan Agung, Polri. Lalu, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Ia juga memastikan bahwa semua unsur, sudah mulai memasukkan nama untuk masuk menjadi bagian dalam satgas. "Mereka juga sudah memasukkan nama (anggota satgas jadi tinggal kita launching," pungkasnya. Sebelumnya, satgas penanganan koperasi bermasalah telah diluncurkan pada masa Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (MenkopUKM) Teten Masduki yang kemudian resmi dibubarkan pada Oktober 2024 jelang pelantikan Presiden Prabowo Subianto. Namun, komitmen itu masih akan terus dilanjutkan oleh Menkop Budi Arie Setiadi dengan nama Satgas Revitalisasi Koperasi. Adapun tujuannya untuk mengidentifikasi dan merevitalisasi koperasi-koperasi tersebut. "Kami ingin memastikan koperasi kembali beroperasi dengan sehat dan transparan, sehingga dapat memberikan manfaat optimal bagi anggotanya," ujar Budi dalam keterangannya beberapa waktu lalu. Ia berharap dengan pembentukan Satgas ini nantinya, koperasi yang mengalami masalah keuangan dapat segera direstrukturisasi. "Dengan demikian, koperasi tetap mampu menjalankan fungsinya sebagai lembaga simpan pinjam yang dapat diandalkan oleh masyarakat," pungkasnya.

Menurutnya, pembentukan Satgas koperasi bermasalah hampir final dan tinggal menunggu diluncurkan saja dalam waktu dekat.

Kemenkop Bakal Bentuk Satgas Revitalisasi untuk Tangani Koperasi Bermasalah, ini Progresnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/22/wamenkop-3611795956.jpg" alt="Wamenkop Ferry Juliantono melakukan panen perdana ikan kerapu dan ikap kakap putih di lahan tambak milik Koperasi Mambo Mina Mekar Sejahtera, Muara Gembong, Bekasi, Rabu (22/1). (Nurul F/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wamenkop Ferry Juliantono melakukan panen perdana ikan kerapu dan ikap kakap putih di lahan tambak milik Koperasi Mambo Mina Mekar Sejahtera, Muara Gembong, Bekasi, Rabu (22/1). (Nurul F/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop), Ferry Juliantono secara resmi melakukan panen perdana ikan kerapu dan ikap kakap putih di lahan tambak milik Koperasi Mambo Mina Mekar Sejahtera, Muara Gembong, Bekasi, Jawa Barat, Rabu (22/1). Ferry menyebut, panen perdana ini menjadi bukti keterlibatan koperasi dalam program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yakni swasembada pangan. Utamanya fokus pada budidaya ikan. "Ini merupakan bukti sebenarnya bahwa Koperasi mampu ikut terlibat dalam peningkatan produksi pangan dalam hal ini adalah kegiatan budidaya ikan dengan skala yang lebih intensif dari kegiatan budidaya yang sebelumnya tradisional," kata Ferry di Muara Gembong, Bekasi, Rabu (22/1). Ferry membeberkan, bakal memperbanyak keanggotaan koperasi di bidang perikanan yang berasal dari petani tambak tradisional. Bahkan, ke depan mereka akan dilibatkan pula dalam pengelolaan tambak intensif. Terlebih, nantinya pengelolaan tambak di wilayah Muara Gembong akan terus didorong untuk pengembangan koperasi ikan dengan beragam jenis. Mulai dari ikan nila salin hingga kepiting. "Kita akan perbanyak nanti keanggotaan Koperasi yang berasal dari petani tambak tradisional. Kita nanti akan ikut libatkan di dalam kegiatan petani tambak yang intensif ini," beber Ferry. Dia juga menyampaikan bahwa hingga saat ini pasar ikan kerapu dan kakap putih masih besar di Jabodetabek mencapai 60 ton per bulan. Sehingga, kata Ferry, pengembangan koperasi ikan ini akan sejalan dengan potensi pasar yang masih terbuka di masa mendatang. "Dari kakap, kerapu aja permintaan dari Jabodetabek tadi disampaikan oleh Pak Ketua Koperasi masih terbuka banyak. Jadi, ini potensi pasarnya terbuka," ujarnya. Pada kesempatan yang sama, Ketua Koperasi Mambo Mina Mekar Sejahtera Muhamad Ihsan menyampaikan per hari ini, Rabu (22/1) pihaknya telah menghasilkan sebanyak 100 kilogram ikan kerapu dan kakap putih. Biasanya kata dia, hasil panen akan diserap langsung oleh pasar baik di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) dalam bentuk ikan hidup. Tak hanya itu, pihaknya pun telah melayani pasar ekspor dengan produk berupa ikan fillet.&nbsp;"Kalau untuk sekarang ini, perhari ini kita kurang lebih 100 kilo. Hidup ya, yang bisa dikirim ke restoran-restoran. Itu yang disimpan di sini (keramba) yang sudah dikarantina. Karena sebelum kita kirim, kita puasakan dulu ikannya. Baru ditangkap dan dipacking," jelas Ihsan. Lebih lanjut, Ihsan menyampaikan bahwa harga jual ikan kakap putih dari hasil produksi Koperasi Mambo Mina sekitar Rp 110 ribu/kg untuk kakap putih hidup. Sedangkan ikan kerapu dibanderol Rp 115 ribu/kg. Dia mengungkapkan, lahan tambak yang dimilikinya mencapai 10 hektar. Di mana jika seluruh kolam dioptimalkan, pihaknya mampu menyuplai ikan sebanyak 10 ton per bulan. "Jadi, kita aja kalau mengaktifkan semua kolam kita di sini paling bisa suplai per bulan itu 10 ton. Artinya masih bisa dikembangkan," pungkasnya.

Ferry menyebut, panen perdana ini menjadi bukti keterlibatan koperasi dalam program prioritas Presiden Prabowo Subianto," katanya.

Dukung Swasembada Pangan, Wamenkop Panen Perdana Ikan Kerapu dan Kakap Putih di Tambak Muara Gembong

wamenkop

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#wamenkop

Berita Terkini