<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/23/KOMINFO-23-4092853249.jpg" alt="Wakil Menteri Kementerian Komunikasi dan Informatika Nezar Patria." width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Kementerian Komunikasi dan Informatika Nezar Patria.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengesahkan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung jawab Perusahaan Platform Digital Untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas (Perpres "Publisher Rights") pada 20 Februari 2024. Regulasi tersebut ditujukan untuk menghadirkan jurnalisme berkualitas dan menjaga keberlanjutan industri pers. Perpres "Publisher Rights" terdiri atas 19 pasal yang mengatur ketentuan umum, perusahaan platform digital, kerja sama perusahaan platform digital dengan perusahaan pers, komite, pendanaan, dan ketentuan penutup. Wakil Menteri Kementerian Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo) Nezar Patria menegaskan bahwa dukungan perusahaan platform digital terhadap jurnalisme berkualitas diantaranya berbentuk kewajiban untuk tidak memfasilitasi penyebaran dan/atau tidak melakukan komersialisasi konten Berita yang tidak sesuai dengan Undang-Undang mengenai pers setelah menerima laporan melalui sarana yang disediakan oleh perusahaan platform digital. "Selain itu perusahaan platform digital juga diwajibkan untuk memberikan upaya terbaik untuk membantu memprioritaskan fasilitasi dan komersialisasi berita yang diproduksi oleh perusahaan pers," tandasnya di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Kamis (22/02). Menurut Wamen Nezar Patria, perusahaan platform digital juga diwajibkan untuk memberikan perlakuan yang adil kepada semua perusahaan pers dalam menawarkan layanan platform digital. "Tidak hanya itu, bentuk dukungan yang dapat diberikan oleh perusahaan platform digital juga dilakukan dengan melaksanakan pelatihan dan program yang ditujukan untuk mendukung jurnalisme yang berkualitas dan bertanggung jawab," jelasnya. Di samping dukungan di atas, Perpres Publisher Rights juga mewajibkan perusahaan platform digital untuk memberikan upaya terbaik dalam mendesain algoritma distribusi berita yang mendukung perwujudan jurnalisme berkualitas sesuai dengan nilai demokrasi, kebhinekaan, dan peraturan perundang-undangan. Terakhir, Perpres Publisher Rights mewajibkan perusahaan platform digital untuk bekerja sama dengan perusahaan pers. Namun, Wamenkominfo juga menegaskan bahwa pelaksanaan ketentuan kerja sama ini harus didasarkan pada kesepakatan perusahan pers dan perusahaan platform digital. Sedangkan kerja sama itu sendiri memiliki berbagai macam opsi, seperti lisensi berbayar, bagi hasil, berbagi data agregat pengguna berita, dan/atau bentuk lain yang disepakati kedua belah pihak. &ldquo;Bentuk kerjasama perusahaan pers dengan platform digital bisa macam-macam, tergantung kesepakatan diantara kedua belah pihak," tutur Wamenkominfo. Mengenai pengawasan kepatuhan perusahaan platform digital terhadap kewajiban yang diatur dalam Perpres "Publisher Rights" ini akan menjadi tugas komite. Komite akan dibentuk oleh Dewan Pers. Selain bertugas untuk memastikan pemenuhan kewajiban Perusahaan platform digital, komite juga memiliki fungsi untuk memberikan rekomendasi kepada Menteri Komunikasi dan Informatika atas hasil pengawasan serta pelaksanaan fasilitasi dalam kegiatan penyelesaian sengketa. &ldquo;Perlu saya tambahkan, Perpres Publisher Rights ini berlaku bagi perusahaan platform digital yang melakukan komersialisasi berita dari perusahaan pers yang telah terverifikasi oleh Dewan Pers," tandas Wamenkominfo Nezar Patria. &nbsp; &nbsp;

Perpres Publisher Rights juga mewajibkan perusahaan platform digital untuk memberi upaya terbaik dalam mendesain algoritma distribusi berita

Hadirkan Jurnalisme Berkualitas dan Berkelanjutan, Wamenkominfo: Perpres "Publisher Rights" Dorong Kerja Sama Sesuai Kesepakatan Para Pihak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/28/AI-3958662457.jpg" alt="Artificial Intelligence (AI). (Pixabay)" width="100%">
<figcaption>Artificial Intelligence (AI). (Pixabay)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com&nbsp;&ndash; Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo),&nbsp;Nezar Patria mengajak semua pihak berkolaborasi mengembangkan ekosistem&nbsp;Artificial Intelligence&nbsp;(AI) atau kecerdasan buatan nasional. Bukan tanpa alasan, hal ini dikarenakan&nbsp;penggunaan AI pada 2024, terutama AI generatif akan semakin signifikan.&nbsp; Bahkan saat ini, 77 persen fitur dalam gadget&nbsp;yang digunakan oleh masyarakat sudah menggunakan AI.&nbsp; Berdasarkan&nbsp;laporan Deloitte 2023,&nbsp;Nezar menyatakan jika keberadaan AI generatif meningkatkan efisiensi bisnis dan lebih dari 79 persen orang di dunia telah terpapar dengan AI generatif.&nbsp; &ldquo;Kami berharap dapat mengadakan pertemuan serupa dan berdiskusi lebih lanjut dengan para pemangku kepentingan lain. Mari kita berkolaborasi untuk meningkatkan ekosistem AI di Indonesia,&rdquo; ungkap Nezar pada&nbsp;Rabu&nbsp;(27/12) melansir Antara. &nbsp; &ldquo;Sebanyak 80 persen pemimpin bisnis menganggap bahwa AI generatif akan meningkatkan efisiensi bisnis mereka. Ada 12 miliar dolar AS investasi modal ventura (VC) pada kuartal pertama tahun 2023 untuk AI generatif. Dan kami menantikan pemanfaatan AI yang lebih intensif,&rdquo; lanjut Nezar.&nbsp; Ia&nbsp;juga mengungkapkan jika Indonesia menjadi bagian komitmen politik untuk melakukan kolaborasi multilateral guna mewujudkan Tata Kelola AI yang aman dan terlindungi dalam UK AI Safety Summit 2023.&nbsp; &ldquo;Kami mengadvokasi kepentingan nasional untuk memastikan bahwa pengembangan tata kelola AI menyediakan tabel untuk mengembangkan negara berkembang seperti Indonesia." "Dan menyuarakan keprihatinan negara-negara berkembang di mana diskusi Tata Kelola AI harus seimbang tidak hanya pada aspek keamanan tetapi juga dampak ekonomi,&rdquo; jelasnya.&nbsp; Nezar menegaskan jika Tata Kelola AI harus memperhatikan platform yang inklusif, yang memungkinkan adanya kebijakan afirmatif dan mendukung pengembangan keterampilan publik.&nbsp; &ldquo;Dengan cara ini kita dapat memastikan bahwa Tata Kelola AI dapat memberikan manfaat bagi semua pihak,&rdquo;&nbsp;kata dia.&nbsp; Pasar global AI mencapai $142,3 miliar pada 2023&nbsp;dan diperkirakan akan berkontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) ASEAN sebesar $1 triliun.&nbsp;Sebanyak $366 miliar di antaranya berasal dari Indonesia.&nbsp; ***

Wamenkominfo, Nezar Patria mengajak semua pihak berkolaborasi mengembangkan ekosistem Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan.

Wamenkominfo Nezar Patria Ajak Semua Pihak Kembangkan Ekosistem AI di Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/nezar-kami.jpg" alt="DI TEMPAT BARU: Nezar Patria cuti sejenak dari dunia jurnalistik. Kini dia mendapat tantangan baru di PT Pos Indonesia. (NEZAR PATRIA FOR JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>DI TEMPAT BARU: Nezar Patria cuti sejenak dari dunia jurnalistik. Kini dia mendapat tantangan baru di PT Pos Indonesia. (NEZAR PATRIA FOR JAWA POS)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Dari lima wakil menteri yang dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (17/7), terdapat satu nama yaitu Nezar Patria. Dia dipercaya menjadi wamenkominfo. Sosok ini mengawali karirnya sebagai wartawan dan sebelum dilantik pernah berada di jajaran direksi BUMN, yakni PT Pos Indonesia. Presiden Jokowi mengatakan, Nezar Patria dipilih sebagai Wamenkominfo bertujuan agar proyek Kominfo lekas rampung. Terlebih, setelah kementerian itu ditinggal Johny G Plate, Menkominfo sebelumnya. Menteri yang juga sekjen Partai Nasdem itu terseret kasus dugaan korupsi proyek BTS 4G dan infrastruktur BAKTI Kominfo. &ldquo;Semuanya dalam tujuan akhir agar segera bekerja cepat,&rdquo; kata Presiden Jokowi dalam keterangan persnya. Lantas, seperti apa jejak karir seorang Nezar Patria hingga didaulat sebagai Wamenkominfo? Aktivis Lulusan Filsafat UGM Nezar Patria lahir di Aceh pada 5 Oktober 1970. Dia putra dari tokoh pers senior Aceh sekaligus Pemimpin Redaksi Serambi Indonesia, Sjamsul Khahar. Nezar Patria tercatat merupakan lulusan Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada (UGM) 1997. Dia melanjutkan pendidikan magister di London School of Economics (LSE), Universitas London, Inggris, dengan jurusan Sejarah Hubungan Internasional. Selama di UGM, Nezar aktif dalam gerakan mahasiswa pro demokrasi pada 1990-an hingga 1998. Kala itu, dia merupakan Sekjen Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk demokrasi (SMID). Pernah Diculik di Era Orde Baru Aktivitas Nezar bersama rekan sejawatnya sempat masuk dalam daftar hitam rezim orde baru. Konon, dia sempat diculik hingga kisahnya ditulis dalam sebuah artikel berjudul "Di Kuil Penyiksaan Orde Baru". Kisah tersebut diketahui menjadi insiprasi terbitnya novel berjudul Laut Bercerita karya penulis legendaries Leila Chudori. Selain itu, Nezar Patria pernah tergabung sebagai relawan di Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Wartawan Melanjutkan perjalanannya sebagai aktivis, Nezar terus bergerak dari sisi jurnalis. Sejak 1990 hingga kini, Nezar sudah banyak menjejaki media massa dan organisasi serupa. Berikut ini daftar media yang pernah dijejaki Nezar Patria: - Wartawan majalah D &amp; R (1999-2000) - Editor MBM TEMPO (1999-2008) - Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia (2008-2011) - Editor Prismas, Jurnal Pemikiran Ekonomi dan Politik, LP3ES, Jakarta (2009-2020) - Co-founder dan Redaktur Pelaksana Viva.co.id (2008-2014) - Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia Digital (2014-2015) - Anggota Dewan Pers, Ketua Komisi Hubungan Antar Lembaga dan Luar Negeri, Dewan Pers Indonesia (2013-2019) - Direktur Konten PT Niskala Media Tenggara (2015-2020) - Pemimpin Redaksi The Jakarta Post (2015-2020) Pernah Menjabat di Beberapa BUMN Selain aktif di media massa, Nezar juga pernah menjadi bagian dari beberapa BUMN, di antaranya: - Direktur Kelembagaan PT Pos Indonesia (Persero) (23 September 2020 - 25 April 2022) - Komisaris Utama PT Dapensi Trio Usaha (31 November 2021 - 13 Juni 2022) - Komisaris Independen PT Pegadaian (25 April 2022 - sekarang) - Staf Khusus V Bidang Komunikasi Menteri BUMN (7 Juni 2022 - 17 Juli 2023) Didapuk Jadi Wamenkominfo Terbaru, Nezar resmi dilantik menjadi Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika, untuk mendampingi Budi Arie Setiadi sebagai Menkominfo yang baru. Presiden Jokowi berharap, Nezar dengan pengalamannya di industri media, akan dapat membantu Budi dalam menyelesaikan proyek Kominfo. &ldquo;Pak Nezar ini kan pengalaman di media, pernah di pemred Jakarta Post, pernah di Dewan Pers, pernah di BUMN, saya kira akan sangat membantu sekali Pak Menteri Budi Arie,&rdquo; kata Presiden.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Nezar Patria sebagai wamenkominfo. Pelantikannya bersama empat wamen lainnya dan menkominfo Budi Arie

Profil Nezar Patria, dari Wartawan, Direksi BUMN, hingga Jabat Wamenkominfo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/17/WhatsApp-Image-2023-07-17-at-100946-AM-2019926600.jpeg" alt="Presiden Jokowi memberikan keterangan pers setelah pelantikan Menteri, Wakil Menteri, dan Anggota Wantimpres Sisa Masa Jabatan 2019-2024 di Istana Negara, Jakarta, Senin (17/7)." width="100%">
<figcaption>Presiden Jokowi memberikan keterangan pers setelah pelantikan Menteri, Wakil Menteri, dan Anggota Wantimpres Sisa Masa Jabatan 2019-2024 di Istana Negara, Jakarta, Senin (17/7).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Budi Arie Setiadi yang baru dilantik sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) melanjutkan proyek pengadaaan menara base transceiver station (BTS) 4G. Namun, Jokowi juga menghormati adanya proses hukum dari pengadaan BTS 4G yang salah satunya menyeret mantan Menkominfo Johnny G Plate. "Ya gini, kita ini hanya punya waktu yang sangat pendek, satu setengah tahun kurang, sehingga saya ingin yang pertama di Kominfo penyelesaian BTS itu harus diutamakan. Penyelesaian hukum silakan berjalan, kita hormati proses hukum tetapi penyelesaian BTS-nya juga harus tetap berjalan," kata Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/7). Jokowi mengutarakan, pengadaan menara BTS 4G sangat dibutuhkan bagi masyarakat yang ada di daerah-daerah tertinggal. Karena itu, meski proyek pengadaan BTS 4G tersangkut hukum, tetapi proyek tersebut harus tetap berjalan. "Nanti menyangkut pelayanan kepada masyarakat terutama di daerah-daerah terdepan dan tertinggal, jangan sampai kita sudah ada peristiwa hukum, BTS-nya juga terbengkalai ini yang saya nggak mau. ini tugas berada di situ," tegas Jokowi. Jokowi menyebut kecepatan perubahan di dunia harus juga diikuti fasilitas yang memadai. Karena itu, dirinya juga turut menugaskan Nezar Patria untuk menjabat sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamen Kominfo). "Kecepatan perubahan dunia ini sekarang ini sangat ditentukan oleh ICT. Kita perkuat dengan Wamen agar yang berkaitan dengan kedaulatan data, yang berkaitan dengan artificial intelligence, yang berkaitan dengan frekuensi, yang berkaitan dengan satelit semuanya bisa segera dirampungkan dan dituntaskan," ucap Jokowi. Oleh karena itu, Jokowi meyakini Nezar Patria yang mempunyai segudang pengalaman bisa membantu membenahi permasalahan yang ada di Kemenkominfo. "Pak Nezar ini kan pengalaman di media, pernah di Pemred Jakarta Post, pernah di Dewan Pers, pernah di BUMN, saya kira akan sangat membantu sekali Pak Menteri Budi Arie," pungkas Jokowi.

Jokowi mengutarakan, pengadaan menara BTS 4G sangat dibutuhkan bagi masyarakat yang ada di daerah-daerah tertinggal.

Jokowi Minta Menkominfo dan Wamenkominfo Baru Lanjutkan Proyek Pengadaan BTS 4G

Wamenkominfo

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Wamenkominfo

Berita Terkini

Hadirkan Jurnalisme Berkualitas dan Berkelanjutan, Wamenkominfo: Perpres "Publisher Rights" Dorong Kerja Sama Sesuai Kesepakatan Para Pihak

Wamenkominfo Nezar Patria Ajak Semua Pihak Kembangkan Ekosistem AI di Indonesia

Profil Nezar Patria, dari Wartawan, Direksi BUMN, hingga Jabat Wamenkominfo

Jokowi Minta Menkominfo dan Wamenkominfo Baru Lanjutkan Proyek Pengadaan BTS 4G

Download Aplikasi JawaPos.com