<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/27/mudik-gratis-301806608.jpg" alt="Wamenhub Suntana melepas ribuan pemudik oleh &lsquo;Tempo Scan&rsquo; di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Kamis (27/3). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Wamenhub Suntana melepas ribuan pemudik oleh &lsquo;Tempo Scan&rsquo; di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Kamis (27/3). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Wakil Menteri Perhubungan Komjen (Purn) Suntana mengungkapkan bahwa pemerintah memberangkatkan sebanyak hampir 200 ribu orang yang ikut mudik gratis di tahun 2025.&nbsp; ''Alhamdulillah tahun ini ada 200 ribu masyarakat melakukan mudik gratis. Mereka tersebar ada yang menggunakan bus, kereta api, motor, hingga kapal laut,&rdquo; kata Suntana saat melepas ribuan pemudik oleh &lsquo;Tempo Scan&rsquo; di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Kamis (27/3). Mantan Kapolda Jawa Barat itu juga berharap pemudik bisa sampai selamat dan aman hingga tujuan di kampung halaman serta kembali ke kota asalnya nanti.&nbsp;"Ada yang sudah diberangkatkan dari kemarin tanggal 25, ada yang hari ini, dan masih ada juga yang berangkat besok," ungkap Suntana. Adapun pemberangkatan mudik gratis hari ini yang turut dilepas Suntana diadakan Tempo Scan yang ssudah dilakukan sejak 2016 lalu. Ini merupakan bukti dan komitmen perusahaan kepada para mitra usahanya. ''Tahun ini, kami menyediakan 50 bus untuk 3.000 peserta yang akan menuju ke beberapa kota di Jawa dan Sumatera,&rdquo; kata Executive Chairman &amp; Founder Tempo Scan Group Handojo S. Muljadi. Handojo menegaskan pihaknya akan terus mendukung masyarakat dalam menjalani tradisi mudik. Ia yakin keberadaan mudik gratis dapat membantu mengurangi beban perjalanan bagi para pemudik serta membawa kebahagiaan di momen Hari Raya Idul Fitri. "Kami berharap dapat menyebarkan semangat kebersamaan dan kepedulian di tengah masyarakat, serta memberikan kontribusi positif untuk Indonesia yang lebih maju," tandasnya. (*)

Pemerintah memberangkatkan 200 ribu pemudik gratis pada tahun 2025, didukung oleh Tempo Scan untuk momen Hari Raya Idul Fitri.

Wamenhub Ungkap Pemerintah Berangkatkan 200 Ribu Orang Mudik Gratis pada Momen Libur Lebaran 2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/28/wamenhub-346798089.jpg" alt="Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub) Suntana bersama Kakorlantas Polri Aan Suhanan mengecek kondisi kelancaran arus lalu lintas tol wilayah Joglosemar, Sabtu (28/12). (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub) Suntana bersama Kakorlantas Polri Aan Suhanan mengecek kondisi kelancaran arus lalu lintas tol wilayah Joglosemar, Sabtu (28/12). (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub) Suntana bersama Kakorlantas Polri Aan Suhanan mengecek kondisi kelancaran arus lalu lintas tol wilayah Joglosemar (Jogja, Solo, Semarang) dalam rangka angkutan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Wamenhub mengatakan bahwa pihaknya meninjau langsung operasional tol Jogjakarta-Solo ruas Prambanan yang beroperasi secara fungsional, guna mendukung mobilitas masyarakat selama periode Natal dan Tahun Baru. "Tol ini menjadi alternatif strategis untuk mengurai kemacetan dan mempercepat perjalanan antara Klaten, Prambanan, dan Jogjakarta. Tol Jogja-Solo ruas Prambanan mulai beroperasi secara fungsional mulai 20 Desember 2024 hingga 2 Januari 2025," kata Wamenhub dalam keterangan tertulis, Sabtu (28/12). Dia menyampaikan bahwa Tol Jogjakarta-Solo ruas Prambanan merupakan tol fungsional yang beroperasi untuk mendukung mobilitas masyarakat selama periode natal dan tahun baru yang berkontribusi dalam memperlancar arus kendaraan. Berdasarkan data dari Jasa Marga tercatat selama masa natal dan tahun baru (20-28 Desember 2024 pukul 09.00 WIB), secara kumulatif jumlah kendaraan yang melintasi Tol Jogja-Solo ruas Prambanan telah mencapai 113.686 kendaraan. "Dengan rincian jumlah kendaraan masuk melalui pintu tol Prambanan 59.874 kendaraan dan sebanyak 53.812 kendaraan keluar melalui pintu tol Prambanan," ucapnya. Lebih lanjut Wamenhub juga mengecek arus lalu lintas dan meninjau posko terpadu di Gerbang Tol Kalikangkung, Semarang. Wamenhub menyatakan hasil evaluasi pelaksanaan libur Natal, transportasi berjalan lancar dan aman, serta sarana transportasi dapat dioptimalkan. "Kami terus mengecek dan mengevaluasi pelaksanaan angkutan Natal. Alhamdulillah masa libur Natal berjalan dengan aman, sarana transportasi bisa dioptimalkan dan beberapa kebijakan pemerintah dapat dilaksanakan," ujar Wamenhub. Wamenhub juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mengelola arus lalu lintas dan memastikan keselamatan pengguna jalan selama masa liburan. "Dukungan dari Polri, operator jalan tol, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan pengelolaan transportasi selama natal dan tahun baru," kata Suntana.&nbsp;Turut hadir dalam kegiatan ini Direktur Utama Jasa Raharja Rivan A Purwantono.

Tol Jogjakarta-Solo ruas Prambanan merupakan tol fungsional yang beroperasi untuk mendukung mobilitas masyarakat selama periode nataru.

Wamenhub Suntana Cek Kelancaran Arus Lalu Lintas Tol Joglosemar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/04/tinjau-merak-2876073093.jpg" alt="Wamenhub bersama Komisi V DPR RI dan Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar telah melakukan peninjauan kesiapan fasilitas dan pelayanan penyeberangan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Wamenhub bersama Komisi V DPR RI dan Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar telah melakukan peninjauan kesiapan fasilitas dan pelayanan penyeberangan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub) Suntana berharap masalah penyeberangan Merak-Bakauheni dapat diatasi bersama mitra perhubungan untuk meningkatkan kualitas layanan dan memberikan kenyamanan kepada masyarakat pengguna transportasi. "Kami berharap dengan adanya diskusi bersama mitra perhubungan akan dapat mengidentifikasi persoalan penyeberangan Merak-Bakauheni sesuai evaluasi penyelenggaraan angkutan Lebaran 2024 seperti pembelian tiket, tempat transit dan antrean kendaraan," kata Wamenhub, dikutip Senin (4/11). Wamenhub bersama Komisi V DPR RI dan Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar telah melakukan peninjauan kesiapan fasilitas dan pelayanan penyeberangan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) di Dermaga Eksekutif Pelabuhan Merak, Banten. Suntana mengapresiasi kunjungan Komisi V DPR RI yang dianggap penting untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, mengingat masih adanya keterbatasan yang dihadapi. Menurutnya, melalui kunjungan bersama Komisi V DPR dapat memahami permasalahan yang ada di wilayah Merak, sehingga solusi yang tepat dapat segera diterapkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di wilayah tersebut. "Kami memiliki kekurangan yang besar dalam rangka menyukseskan kegiatan pelayanan publik. Mudah-mudahan dari kunjungan ini akan terbaca persoalan yang ada di wilayah Merak," ujarnya. Suntana mengungkapkan bahwa sebetulnya seluruh pemangku kepentingan selalu mempersiapkan dengan baik selama angkutan Natal dan tahun baru, maupun angkutan Lebaran dengan matang. "Namun, kendala antrean kendaraan yang menjadi catatan dalam pelaksanaan angkutan Lebaran tahun ini disebabkan oleh cukup banyaknya penumpang yang datang ke pelabuhan tanpa memiliki tiket," ucapnya. Anggota Komisi V DPR RI Boyman Harun selaku pimpinan dalam kunjungan kerja spesifik turut memperjelas peran serta pemerintah dalam memperlancar arus mobilisasi masyarakat khususnya di lintasan Merak-Bakauheni yang menjadi jalur terpadat tiap momen liburan tiba. "Hari ini kami hadir bersama-sama untuk mendengar dan mencari solusi bersama, langkah-langkah apa yang harus diambil untuk mengatasi permasalahan yang ada khususnya di Merak-Bakauheni ini. Oleh karena itu saya katakan pertemuan ini penting untuk kita semua dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat," kata Boyman. Plt Dirut PT ASDP Indonesia Ferry Djunia Satriawan mengatakan bahwa pihaknya telah menghadirkan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan tiket penyeberangan kapal feri melalui aplikasi Ferizy. Sejak diluncurkan pada 2020, Ferizy telah mengalami pertumbuhan pengguna yang signifikan. Mulai dari 438.105 pengguna pada tahun pertama hingga mencapai lebih dari 2,5 juta pengguna hingga September 2024. Saat ini, layanan digital ASDP telah diterapkan di 47 pelabuhan di seluruh Indonesia. "Pemesanan tiket selain dari aplikasi Ferizy, juga bisa melalui web dan pemesanan sudah bisa dilakukan 60 hari sebelum keberangkatan. Pengguna jasa diharapkan telah memiliki tiket jauh hari sebelum jadwal keberangkatan," kata Djunia. Adapun persiapan lain yang telah dilakukan ASDP menyambut Angkutan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, yakni melakukan integrasi Pelabuhan Merak dengan Pelabuhan Indah Kiat yang terletak persis di sebelah dermaga 7 reguler. Dengan integrasi tersebut, daya tampung kendaraan bertambah sekitar 500 kendaraan kecil. ASDP juga telah memastikan kesiapan AOCC (ASDP Operation Control Center) yang merupakan ruang monitor koordinasi khusus didedikasikan bagi pemangku kepentingan agar dapat mempercepat pengambilan keputusan dengan cepat dan akurat. "Kemudian, selama periode Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 ASDP akan melakukan uji coba self-check in guna mempersingkat waktu masuk ke kapal," kata Djunia.

"Kami berharap dengan adanya diskusi bersama mitra perhubungan akan dapat mengidentifikasi persoalan penyeberangan Merak-Bakauheni," katanya

Wamenhub Harap Masalah Penyeberangan Merak-Bakauheni Bisa Diatasi Bersama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dua-kadernya-kena-ott-kpk-golkar-berharap-itu-bukan-jebakan_m_188814.jpeg" alt="Ketua DPP Partai Golkar, Aziz Syamsuddin." width="100%">
<figcaption>Ketua DPP Partai Golkar, Aziz Syamsuddin.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin angkat bicara soal wacana pengangkatan Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub). Wacana ini muncul karena tugas dan lingkup Kementerian yang dipimpin oleh Budi Karya Sumadi itu sangat luas, karena butuh kerja ekstra untuk mengkonektivitaskan Indonesia sebagai negara Kepulauan.  "Kalau wakil menteri itu kan kewenangan Presiden, silakan Presdien aja yang memilih untuk perpanjangan tangannya, dalam hal ini pemerintah untuk menjalankan amanat UUD di dalam program-program yang telah disahkan," kata Azis kepada wartawan, Senin (23/11).  Adapun DPR, sambung Azis, tinggal melakukan pengawasan baik dari Badan Anggaran maupun pengawasan dari fungsi-fungsi teknis DPR yakni Komisi V yang menjadi mitra kerja Kementrian Perhubungan (Kemenhub).  "Soal siapa orangnya dan seperti apa figurnya, itu semua kewenangan Presiden untuk menentukan siapa yang layak dan tepat. Bagi kami tidak elok untuk mengomentarinya," tandas Azis. <ul> 	<li>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/14/10/2020/azis-syamsuddin-setjen-dpr-tak-cetak-draf-uu-tapi-pakai-elektronik/">Azis Syamsuddin: Setjen DPR Tak Cetak Draf UU tapi Pakai Elektronik</a></li> </ul> Diketahui, Presiden Joko Widodo melantik 12 Wakil Menteri (Wamen) yaitu Wamen Pertahanan, Wamen Agama, Wamen Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Wamen  Agraria dan Tata Ruang, Wamen Pembangunan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Wamen Luar Negeri, Wamen Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Wamen Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Wamen Perdagangan, Wamen Keuangan dan Wamen BUMN.  Di Kementrian Perhubungan sendiri, Wakil Menteri sudah ada sejak tahun 1946 zaman Presiden Bung Karno yang kala itu dijabat oleh Djuanda Kartawidjaja. Sementara saat era Presiden SBY, Wakil Menteri Perhubungan dijabat oleh Bambang Susantono dalam Kabinet Indonesia Bersatu II.  Sebelumnya, juru bicara Presiden Fadjroel Rachman mengungkapkan, alasan Presiden Joko Widodo mengangkat 12 wakil menteri, salah satunya Jokowi menambah jumlah wakil menteri lantaran pemerintah ingin bekerja cepat. Oleh karena itu, para menteri perlu dibantu oleh para wakil.  "Beliau mengharapkan wamen-wamen ini bisa membantu masing-masing menteri," kata Fadjroel di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 25 Oktober 2019 yang lalu.

Soal Penunjukan Wamenhub, DPR: Kita Ikut Saja, Itu Kewenangan Presiden

Wamenhub

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Wamenhub

Berita Terkini

Wamenhub Ungkap Pemerintah Berangkatkan 200 Ribu Orang Mudik Gratis pada Momen Libur Lebaran 2025

Wamenhub Suntana Cek Kelancaran Arus Lalu Lintas Tol Joglosemar

Wamenhub Harap Masalah Penyeberangan Merak-Bakauheni Bisa Diatasi Bersama

Soal Penunjukan Wamenhub, DPR: Kita Ikut Saja, Itu Kewenangan Presiden

Download Aplikasi JawaPos.com