<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/17/wamendikbud-1271345768.jpg" alt="Wamendikdasmen Atip Latipulhayat. (Zalziltul Hikmia/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Wamendikdasmen Atip Latipulhayat. (Zalziltul Hikmia/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Atip Latipulhayat menegaskan pihaknya memberikan pedoman agar sekolah tidak melibatkan diri dalam kegiatan unjuk rasa atau demonstrasi, melainkan tetap fokus dalam penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Ia mengatakan pedoman itu disampaikan melalui Surat Edaran (SE) Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penerapan Nilai Karakter Positif Peserta Didik sebagai Warga Negara yang Demokratis dan Bertanggung Jawab dalam Penyampaian Pendapat. &ldquo;SE tersebut memberikan pedoman agar sekolah tidak melibatkan diri dalam kegiatan unjuk rasa, melainkan tetap fokus dalam kegiatan belajar mengajar,&rdquo; kata Wamendikdasmen Atip saat, Selasa. &nbsp;Lebih lanjut, ia mengatakan pihaknya juga sudah memberikan arahan kepada para Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota agar memberikan pembinaan kepada para siswa yang sudah terlibat dalam kegiatan unjuk rasa dan mengembalikannya kepada orang tua murid. Ia pun menegaskan Kemendikdasmen menghormati dan menjunjung tinggi hak menyampaikan pendapat sebagai hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Sebelumnya pada Jumat (29/8), Kemendikdasmen mengeluarkan surat edaran tersebut guna menyampaikan imbauan terkait pembinaan partisipasi anak dalam menyampaikan pendapat yang harus diarahkan melalui jalur pendidikan, dialog, dan ruang-ruang pembelajaran yang aman sehingga hak anak untuk berpendapat tetap terjamin tanpa mengorbankan aspek keamanan dan keselamatan dirinya. &nbsp;Oleh karena itu, Kemendikdasmen melalui surat edaran itu pula meminta Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk mengambil langkah-langkah strategis guna melindungi peserta didik melalui kebijakan teknis, instruksi, atau pengawasan di wilayah masing-masing dengan pelaksanaan yang transparan, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga seluruh peserta didik pada satuan pendidikan dapat mengembangkan diri dalam suasana pendidikan yang aman dan terlindungi. (*)

Atip Latipulhayat menegaskan pihaknya memberikan pedoman agar sekolah tidak melibatkan diri dalam kegiatan unjuk rasa atau demonstrasi

Wamendikdasmen Tegaskan Sekolah Tidak Boleh Terlibat Demonstrasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/20/sV6zZ7hsv5beuLgGXiAThrV7MtYoPLzt2TWLsRae-1-3922237800.jpg" alt="Wamendikdasmen Atip Latipulhayat (dua dar kanan) melakukan sidak pelaksanaan SPMB 2025 di sejumlah sekolah di Surabaya, pada Jumat (20/6). Salah satunya SMKN 1 Surabaya. (Zalzilatul Hikmia/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Wamendikdasmen Atip Latipulhayat (dua dar kanan) melakukan sidak pelaksanaan SPMB 2025 di sejumlah sekolah di Surabaya, pada Jumat (20/6). Salah satunya SMKN 1 Surabaya. (Zalzilatul Hikmia/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025 di sekolah menengah kejuruan (SMK) sedikit berbeda dengan SMA. Seleksi empat jalur pada SPMB SMA tak berlaku untuk SMK.&nbsp; Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Atip Latipulhayat mengungkapkan, untuk SMK memang ada pengecualian dalam SPMB. Pelaksanaan SPMB di SMK tidak tunduk pada aturan soal domisili.&nbsp; &ldquo;Sehingga kan di sini juga ada yang (jarak) rumahnya 12 kilometer, ada 10 kilometer dari sini. Itu murni atas pilihan mereka,&rdquo; tuturnya saat memantau jalannya SPMB di SMKN 1 Surabaya, Jumat (20/6).&nbsp; Hal itu berbeda dengan pelaksanaan SPMB di SMA. Ada empat jalur yang dapat ditempuh calon siswa untuk bisa masuk di sekolah negeri tujuannya. Adapun keempat jalur tersebut meliputi domisili, prestasi, afirmasi, dan mutasi. Di Surabaya sendiri pelaksanaan SPMB 2025 sudah dimulai. Pada tahap pertama, baru dua jalur yang dibuka. Yakni, prestasi dan afirmasi. Atip mengungkapkan, animo calon siswa mendaftar di SMK terbilang cukup besar. Di SMKN 1 Surabaya misalnya. Baru beberapa jam setelah pendaftaran diumumkan, sudah 70 calon siswa yang mendaftar.&nbsp; Meski jalur pendaftaran SPMB 2025 untuk SMK beda dengan SMA, namun skema pendaftaran yang diberlakukan tetap sama. Calon siswa bisa mendaftar secara online maupun offline.&nbsp; &ldquo;Tadi saya lihat, pada umumnya, mereka tidak ada kesulitan apapun untuk daftar di sini. Kemudian pengumumannya dan proses pendaftarannya sangat lancar sekali,&rdquo; paparnya.&nbsp; Setelah lolos seleksi administrasi, calon siswa akan langsung dinyatakan diterima tanpa ada tes lanjutan. Hal ini sesuai mengikuti prosedur atau petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.&nbsp; Disinggung soal dugaan-dugaan adanya kecurangan yang mewarnai proses pelaksanaan SPMB 2025, Atip menegaskan, sejauh ini tak ada laporan mengenai adanya kecurangan yang terjadi dari daerah. Termasuk dugaan kasus jual beli kursi di Bandung yang dipastikan tidak terjadi di lapangan. &ldquo;Sampai saat ini kami belum mendapat laporan, tidak ada data (kecurangan),&rdquo; katanya.&nbsp; Kendati begitu, Kemendikdasmen tetap menerjunkan tim untuk memantau jalannya SPMB 2025 di berbagai daerah. Pengawasan tidak dilakukan sendirian, namun berkolaborasi dengan berbagai pihak. Mulai dari KPK, Polri, hingga ombudsman.&nbsp; Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Aries Agung Paewai mengungkapkan, pihaknya telah mengeluarkan juknis SPMB 2025 sesuai dengan Permendikdasmen 3/2025. Dia menegaskan, juknis ini menjadi penting lantaran setiap daerah memiliki karakteristik masing-masing. Sehingga, perlu acuan tanpa mengensampingkan karakteristik tersebut. &ldquo;Dan tentunya kita berharap bisa mengakomodir bagaimana semua pelayanan bagi masyarakat, khususnya untuk masuk di sekolah menengah itu bisa tertampung dengan baik,&rdquo; paparnya.&nbsp; Dia pun memastikan layanan SPMB akan terus buka meski di hari Sabtu. Sehingga calon siswa bisa melakukan pendaftaran maupun daftar ulang.&nbsp;

Wakil Menteri Atip menjelaskan perbedaan SPMB 2025 di SMK dan SMA, termasuk pendaftaran tanpa domisili dan tanpa tes lanjutan.

Pastikan SPMB 2025 di SMK Berbeda dengan SMA, Ini Penjelasan Wamendikdasmen Atip Latipulhayat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/20/TDh6VlKRDzfABv7P8yezmYIB8EcRfK7QZ9yGMk07-819766842.jpg" alt="Wamendikdasmen Atip Latipulhayat meninjau pelaksanaan SPMB 2025 di SMAN 1 Surabaya, pastikan proses seleksi berjalan transparan tanpa praktik jalur titipan. (Andy Satria/Radar Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Wamendikdasmen Atip Latipulhayat meninjau pelaksanaan SPMB 2025 di SMAN 1 Surabaya, pastikan proses seleksi berjalan transparan tanpa praktik jalur titipan. (Andy Satria/Radar Surabaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Atip Latipulhayat, menegaskan komitmennya dalam menjaga integritas pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025. Hal itu ia sampaikan saat meninjau langsung proses seleksi di sejumlah sekolah favorit di Surabaya, Jumat (20/6). Atip mengunjungi SMAN 1, SMAN 2, dan SMKN 1 Surabaya. Ketiga sekolah tersebut merupakan barometer penerimaan siswa baru di Jawa Timur. Dalam kunjungannya, Atip memantau pelaksanaan jalur afirmasi serta tahapan awal seleksi penerimaan siswa di wilayah tersebut. "Alhamdulillah, proses seleksi di SMAN 1 dan SMAN 2 berjalan baik dan transparan. Jalur afirmasi juga sudah dilaksanakan dengan pertimbangan yang sangat layak," ujar Atip, dikutip dari Jawa Pos Radar Surabaya, Jumat (20/6). Ia juga mengapresiasi sekolah yang telah menyosialisasikan prosedur pendaftaran secara jelas kepada orang tua dan calon siswa. "Saya sempat berbincang langsung dengan beberapa wali murid. Mereka paham betul alurnya. Anak-anak juga tidak kesulitan mengakses PIN. Bahkan hari ini sudah ada yang mulai daftar ulang," tambahnya. Atip menekankan bahwa pemerintah tidak akan menoleransi jalur titipan atau praktik curang lainnya. Ia meminta masyarakat aktif melapor jika menemukan indikasi kecurangan. "Kalau ada yang menawarkan jalur tidak resmi, segera laporkan. Kami akan tindak tegas. SPMB harus adil untuk semua," tegasnya. Sementara itu, Dirjen PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kemendikdasmen Gogot Suharwoto melaporkan bahwa pelaksanaan SPMB 2025 telah berlangsung serentak di 230 daerah. Bahkan, sebanyak 27 kabupaten/kota telah menyelesaikan tahapan seleksi dan memulai proses daftar ulang. Menurut Gogot, metode seleksi tahun ini menyesuaikan dengan karakteristik tiap jenjang pendidikan. Untuk SMA, sekitar 30 persen pendaftaran dilakukan secara luring, daring, atau blended. Di tingkat SMP, sistem daring lebih banyak diterapkan. Sedangkan di SD, pendaftaran secara langsung masih mendominasi hingga 70 persen. Pemerintah juga menggandeng sekolah swasta terakreditasi untuk menampung siswa yang tidak lolos ke sekolah negeri. &ldquo;Bagi siswa dari keluarga kurang mampu, bantuan dari pemerintah daerah tetap tersedia,&rdquo; ungkapnya. Salah satu peserta yang lolos jalur prestasi di SMAN 2 Surabaya adalah Devandro Dwi Rastra Prasetiyo. Ia berhasil diterima berkat prestasinya sebagai juara 1 taekwondo tingkat provinsi. Meski sempat menemui kendala saat verifikasi dokumen ke KONI, Devandro tetap berhasil menyelesaikan proses dengan baik. &ldquo;Saya pilih SMAN 2 karena mendukung siswa berprestasi di bidang olahraga. Harapannya bisa terus berkembang di sini,&rdquo; ucapnya.

Wamendikdasmen Atip Latipulhayat meninjau SPMB 2025 di Surabaya, menjamin transparansi dan keadilan dalam seleksi murid baru.

Cek Proses SPMB 2025, Wamendikdasmen Atip Latipulhayat Jamin Tak Ada Jalur Titipan di Sekolah Favorit Surabaya