<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/09/dyah-roro-266212766.jpg" alt="Wakil Menteri Perdagangan RI Dyah Roro Esti Widya Putri. (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Perdagangan RI Dyah Roro Esti Widya Putri. (istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp; Indonesia dan Cile memiliki hubungan baik dan konstruktif yang telah berlangsung lama. Hubungan tersebut melingkupi berbagai sektor dan saling memberi manfaat bagi banyak pihak di kedua negara. "Indonesia dan Cile telah lama menikmati hubungan hangat dan konstruktif yang dibangun di atas nilai-nilai bersama berupa keterbukaan, kerja sama, dan saling menguntungkan. Selama bertahun-tahun, kedua negara terus memperkuat hubungan, khususnya di bidang perdagangan dan investasi. Saat ini merupakan momentum untuk mendorong hubungan tersebut agar lebih erat di tahun-tahun mendatang," ujar Wakil Menteri Perdagangan RI Dyah Roro Esti Widya Putri, dalam kegiatan Seminar 'Chile-Indonesia Trade Engagement: Unlocking Opportunities &amp; Building Synergies' di Jakarta, Senin (8/9). Wamendag menerangkan, Cile merupakan negara Amerika Latin pertama yang menjalin kemitraan ekonomi komprehensif dengan Indonesia. Penandatanganan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Cile (IC-CEPA) pada 2017, yang kemudian mulai berlaku pada 2019, menjadi tonggak bersejarah dalam hubungan bilateral kedua negara. Perjanjian itu telah memperluas akses pasar, menurunkan hambatan perdagangan, dan menciptakan banyak peluang baru untuk kolaborasi di berbagai sektor.&nbsp;Menurut Roro, implementasi IC-CEPA membawa manfaat nyata yang tecermin dari pertumbuhan rata-rata perdagangan bilateral tahunan dari sekitar USD 304 juta menjadi USD 446 juta pada periode pasca-implementasi. Pemanfaatan perjanjian ini oleh pengekspor asal Indonesia menunjukkan kemajuan positif, ditunjukkan dengan peningkatan penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) sebesar 48 persen pada 2024 dibandingkan tahun sebelumnya, dengan produk otomotif, alas kaki, kertas, minyak nabati, dan permesinan sebagai kontributor utama pertumbuhan ini. Awal tahun ini, Indonesia juga meratifikasi Protokol Perdagangan Jasa dalam IC-CEPA. Hal ini menandai babak baru dalam kemitraan kedua negara, karena memperluas kerja sama di luar barang dan menempatkan jasa sebagai pilar penting kerja sama ekonomi. Protokol ini membuka peluang yang lebih luas di berbagai sektor, seperti arsitektur, teknik, konstruksi, telekomunikasi, distribusi, pariwisata, dan rekreasi yang merupakan area krusial bagi inovasi, konektivitas, dan pertumbuhan berkelanjutan.&nbsp; "Menindaklanjuti kemajuan penting tersebut, tugas kedua negara berikutnya yaitu memperkuat dan memperluas kemitraan yang telah terjalin melalui IC-CEPA. Kita harus terus memperluas kerja sama, tidak hanya dalam perdagangan barang dan jasa, tetapi juga di bidang-bidang seperti investasi dan pembangunan berkelanjutan," urai Roro.

Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) RI mendorong penguatan kerja sama ekonomi dengan Cile, terutama di sektor otomotif dan alas kaki.

Upaya Penguatan Kerja Sama dengan Cile, Wamendag Dorong Potensi Otomotif hingga Alas Kaki

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/10/wamendag-dyah-1002483941.jpg" alt="Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti. (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti. (istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri menegaskan pentingnya peran sektor ritel sebagai lokomotif penggerak pertumbuhan ekonomi dan perdagangan nasional. Selain itu, sektor ritel turut menopang terciptanya lapangan kerja dan mendorong inovasi di Indonesia. "Dengan kontribusi konsumsi rumah tangga sebesar 54,04 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia pada 2024, sektor ritel terbukti menjadi tulang punggung perekonomian dan perdagangan nasional. Oleh karena itu, sektor ritel perlu terus didukung dan didorong agar tetap inovatif, kompetitif, dan berkelanjutan," ujar Roro, Kamis (24/4). Roro menambahkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,03 persen secara kumulatif (cumulative to current/c-to-c) pada 2024 merupakan bukti ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Momentum ini, lanjutnya, harus terus dijaga melalui sinergi pemerintah, pelaku usaha, hingga masyarakat. "Sektor ritel di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar seiring dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan jumlah penduduk yang mencapai lebih dari 284 juta jiwa dan dominasi generasi muda yang melek teknologi, sektor ritel terus menunjukkan perkembangan, baik secara luring maupun daring," tambah Roro. Lebih lanjut, Roro juga menyoroti perubahan pola konsumsi masyarakat yang semakin selektif. Selama periode Ramadan dan Idul Fitri 2025, jumlah pengunjung pusat perbelanjaan meningkat 10 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, nilai transaksi ritel justru diperkirakan menurun 5&ndash;8 persen. Penurunan ini disinyalir karena kecenderungan konsumen untuk memilih produk sejenis dengan harga yang lebih terjangkau. Selain itu, sambung dia, pola belanja masyarakat turut mengalami pergeseran, dari yang semula dilakukan secara bulanan menjadi lebih sering dilakukan secara harian, terutama di minimarket atau supermarket terdekat. Tidak hanya itu, konsumen kini juga semakin mengutamakan pengalaman dan kenyamanan berbelanja langsung (offline shopping experience). Namun, kemudahan akses, harga yang kompetitif, serta layanan instan dari niaga-el (e-commerce) tetap menjadikan belanja daring sebagai pilihan utama bagi banyak konsumen.&nbsp;Berdasarkan data Bank Indonesia, Indeks Penjualan Riil (IPR) Indonesia pada 2024 menunjukkan tren positif, meskipun sempat mengalami fluktuasi. Tren positif tersebut mencerminkan ketahanan sektor ritel nasional di tengah ketidakpastian ekonomi global. Pertumbuhan ini terjadi secara siklikal dan didorong permintaan tinggi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dan Tahun Baru. Sementara itu, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo mengungkapkan, tren penerimaan pajak dalam tiga bulan terakhir masih menunjukkan pertumbuhan. Hal tersebut merupakan sinyal positif terhadap aktivitas ekonomi nasional, tidak terkecuali di sektor ritel. "Indikator ini juga dapat diartikan perekonomian nasional mampu bertahan di tengah situasi ketidakpastian global," ujar Suryo.

Sektor ritel menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi dan inovasi di Indonesia, dengan kontribusi besar terhadap PDB.

Pola Berbelanja Masyarakat Berubah di Era Digital, Wamendag Dyah Roro Yakin Ritel Tetap jadi Tulang Punggung Ekonomi RI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/10/wamendag-dyah-1002483941.jpg" alt="Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti. (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti. (istimewa)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti merespons soal kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang mengumumkan untuk menunda penerapan tarif impor resiprokal selama 90 hari. Menurut Dyah Roro, penundaan penerapan tarif Trump ini menjadi sinyal baik bagi Indonesia. Apalagi kata dia, RI merupakan salah satu negara yang tidak melakukan retaliasi atau tindakan pembalasan kepada AS. "Justru ini (penundaan tarif impor Trump) menjadi sinyal yang baik, karena Indonesia merupakan salah satu negara di ASEAN yang tidak melakukan retaliasi," kata Dyah Roro saat ditemui di Kantor CSIS, Jakarta Pusat, Kamis (10/4). "Jadi, kita tidak menunjukkan kemarahan atau apapun kami we value our relationship dengan AS, mengingat bahwa negara ini merupakan salah satu creating partner terbesar negara Indonesia," sambungnya. Lebih lanjut, Wamendag juga mengatakan bahwa pekan depan Pemerintah Indonesia sendiri akan menggelar kunjungan ke Washington DC untuk melakukan negosiasi terkait penerapan tarif. Dia berharap, kunjungan tersebut akan berjalan lancar dan meminta awak media untuk menunggu kabar terbaru dari para wakil pemerintah pekan depan. Terdiri dari Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Luar Negeri Sugiono.&nbsp;"Maka ke depannya kita akan lihat prosesnya mengingat nanti Pak Menko Airlangga, Bu Menkeu dan juga Pak Menlu akan berkunjung ke Washington DC minggu depan. Maka kita tunggu saja updatenya dari mereka, insya Allah berjalan dengan lancar," tutupnya. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara mengejutkan mengumumkan penghentian tarif impor terhadap sebagian besar negara selama 90 hari. Namun, langkah ini tidak berlaku untuk Tiongkok. Justru, Negeri Tirai Bambu itu dihantam tarif lebih tinggi lagi, yakni sebesar 125 persen. Langkah ini diumumkan langsung oleh Trump lewat akun Truth Social pada Rabu malam waktu setempat atau Kamis (10/4) WIB. Ia menyatakan telah mengizinkan "PAUSE 90 hari" dan penurunan tarif balasan menjadi 10 persen selama periode tersebut. "Efektif segera," tulis Trump. Dikutip dari ABC News, Kamis (10/4), Menteri Keuangan AS Scott Bessent menyampaikan bahwa keputusan tersebut bukan karena gejolak pasar keuangan, melainkan karena banyak negara mulai meminta negosiasi dagang. Namun, Trump justru mengakui bahwa pasar yang goyah memengaruhi keputusannya. "Orang-orang mulai panik, mereka terlihat takut," ujar Trump kepada wartawan di Gedung Putih. "Saya melihat pasar obligasi, dan itu cukup mengkhawatirkan. Tapi sekarang sudah terlihat indah," tambahnya.

Wamendag Dyah Roro Esti menilai penundaan tarif impor Trump positif bagi Indonesia, mendukung hubungan dagang.

Trump Tunda Penerapan Tarif Impor 90 Hari, Wamendag Dyah Roro: Sinyal Baik Karena RI Tak Lakukan Retaliasi ke AS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/28/Dyah-Roro-Esti-1123576602.jpg" alt="Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti. (IG Dyah Roro Esti)" width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti. (IG Dyah Roro Esti)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti Widya Putri mendukung program-program diskon belanja setelah melihat hasil perputaran uang yang terjadi. Ia mengatakan ini di Kabupaten Badung, Rabu, saat menutup program pesta belanja Bali Great Sale 2024, di mana di Pulau Bali saja dalam sebulan nilai transaksi yang terjadi lewat kegiatan tersebut Rp 2,5 miliar. &ldquo;Kemendag akan selalu mendorong dan mendukung program-program kreatif yang membuat masyarakat ingin berbelanja dan tidak perlu kemana-mana, cukup berbelanja di Indonesia,&rdquo; kata Wamendag, dikutip Kamis (16/1). &ldquo;Dengan berbagai pilihan variatif dan skema belanja berbeda-beda, harapannya program diskon belanja seperti ini selalu dilanjutkan setiap tahun, apalagi kami apresiasi bahwa ada peningkatan transaksi 164 persen,&rdquo; katanya. Dukungan dari Kemendag tidak hanya pada satu program ini melainkan berangkat dari program mereka bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yaitu Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas), Belanja di Indonesia Aja (Bina), dan Every Purchase is Cheap (EPIC) Sale 2024. Mantan Anggota DPR ini menyebut pada Harbolnas transaksi yang terjadi Rp 31,2 triliun dengan 52 persennya produk lokal, pada Bina Rp 25,4 triliun, dan EPIC Sale 2024 Rp 14,9 triliun sehingga total perputaran uang yang terjadi Rp 71,5 triliun. Hal ini yang membuat Wamendag mendukung program serupa, sebab ini dapat meningkatkan daya beli masyarakat terutama jelang momentum-momentum penting. Dyah Roro mengatakan, saat ini yang menjadi tugas pemerintah adalah memberikan solusi saat musim permintaan produk menurun nanti pasca-momentum penting seperti Idul Fitri. Wamendag berpesan bahwa jika ingin membuat program pesta belanja perlu dirancang sejak jauh-jauh hari, mulai dari perencanaan, sosialisasi ke masyarakat, dan mencari dukungan sponsor. Ia mengapresiasi asosiasi pengusaha mal di Bali yang mencoba menggali program yang dapat dilaksanakan di antara setelah Idul Fitri dan menjelang akhir tahun 2025 ini. Dyah Roro menilai program diskon belanja ini sekaligus peluang agar daerah mengenal karakter pembelinya, seperti Bali yang identik dengan wisatawan asing, sehingga pelaku usaha dapat memanfaatkan ruang dalam program ini untuk menarik pembeli mancanegara.

Wamendag berpesan bahwa jika ingin membuat program pesta belanja perlu dirancang sejak jauh-jauh hari, mulai dari perencanaan, sosialisasi.

Transaksi Bali Great Sale Impresif, Wamendag Dyah Roro Dukung Makin Banyak Program Diskon Belanja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/07/wamendag-jerry-2-1306612857.jpg" alt="Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga." width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga menyatakan, penerapan sistem traceability atau ketertelusuran menjadi kunci dalam meningkatkan transparansi dan keberlanjutan perdagangan antara Indonesia dan Australia. Untuk diketahui, sistem ketertelusuran adalah alat yang ampuh untuk memastikan kualitas, keamanan, dan kepatuhan produk terhadap standar tertentu. Penerapan sistem ketertelusuran dinilai dapat mendorong kemajuan untuk perdagangan kedua negara. Menurut Jerry, penerapan sistem ketertelusuran adalah sebuah kemajuan untuk perdagangan Indonesia-Australia. Sistem ketertelusuran dapat memastikan kualitas, keamanan, dan kepatuhan produk terhadap standar tertentu. "Sistem ketertelusuran bukan hanya menjadi istilah teknis, tetapi merupakan prinsip dasar yang memengaruhi cara kita berbisnis, dan produk yang kita konsumsi. Hal tersebut merupakan kunci dalam meningkatkan transparansi dan keberlanjutan perdagangan antara kedua negara,&rdquo; kata Wamendag Jerry saat memberikan sambutan dalam acara Traceability in Global Trade Symposium di Hotel Pullman, Jakarta, Selasa (7/11). Jerry menjelaskan, sistem ketertelusuran merupakan prinsip fundamental dalam perdagangan global yang saling terhubung. Sistem ketertelusuran tidak hanya terkait dengan aspek teknis, namun juga terkait transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan. Hal ini karena sistem tersebut memiliki peranan penting dalam memastikan kualitas, keamanan produk, dan pemenuhan standar tertentu seperti sertifikasi halal di Indonesia, Illegal Logging Prohibition Act di Australia, regulasi anti-deforestasi di Uni Eropa, dan Lacey Act di Amerika Serikat. Lebih lanjut, Wamendag Jerry menekankan, sistem ketertelusuran merupakan alat yang dapat digunakan untuk memperkuat tanggung jawab sosial dan lingkungan di dalam bisnis. Berkaitan dengan itu, sistem ketertelusuran diharapkan dapat mendukung produsen yang bertanggung jawab dan mendorong praktik berkelanjutan. &ldquo;Sistem ketertelusuran tidak boleh menjadi beban, melainkan sebuah peluang agar dunia usaha dapat berkembang dengan menerapkan praktik-praktik yang bertanggung jawab. Sistem ketertelusuran dapat melindungi kesehatan dan keselamatan, mendukung produksi yang bertanggung jawab, memerangi penipuan dan aktivitas ilegal, serta berkontribusi pada dunia yang lebih adil dan berkelanjutan,&rdquo; jelas Wamendag Jerry. Asal tahu saja, acara Traceability in Global Trade Symposium yang diselenggarakan oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bekerja sama dengan Export Council of Australia (ECA) ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan Presiden RI Joko Widodo ke Australia pada Juli 2023 lalu.

Sistem ketertelusuran tidak hanya terkait dengan aspek teknis, namun juga terkait transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan.

Wamendag: Sistem Ketertelusuran Dorong Kemajuan Perdagangan Indonesia-Australia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/23/312606908_1197726154507785_3322016909907207223_n-433660432.jpg" alt="Wamendag Jerry Sambuaga sedang rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI. (Instagram.com/jerry.sambuaga)" width="100%">
<figcaption>Wamendag Jerry Sambuaga sedang rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI. (Instagram.com/jerry.sambuaga)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;&nbsp;Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga menyampaikan sektor ekonomi digital adalah salah satu peluang bagi masa pemulihan ekonomi di Indonesia. Wamendag menilai sektor ekonomi digital akan terus tumbuh didukung dengan kemajuan teknologi yang berkesinambungan dan dinamis. Pertumbuhan sektor ekonomi digital ini disampaikan Wamendag Jerry dalam acara The&nbsp; 2nd&nbsp; International&nbsp; Conference&nbsp; on&nbsp; Contemporary Risk&nbsp; Studies&nbsp; dengan&nbsp; tema&nbsp; 'Managing&nbsp; Sustainability&nbsp; and&nbsp; Resilience'&nbsp; yang&nbsp; diselenggarakan&nbsp; oleh Universitas&nbsp; Pertamina&nbsp; di&nbsp; Sanur,&nbsp; Bali pada Kamis (21/9) lalu. &ldquo;Dalam masa pemulihan ekonomi Indonesia, salah satu peluang baru adalah tumbuhnya ekonomi digital.&nbsp; hal&nbsp; ini&nbsp; penting&nbsp; dalam&nbsp; mendukung&nbsp; pemulihan&nbsp; perekonomian&nbsp; nasional,&rdquo; ujar Wamendag Jerry Sambuaga. &ldquo;Pada&nbsp; 2021,&nbsp; nilai ekonomi digital&nbsp; Indonesia&nbsp; berkisar&nbsp; USD70&nbsp; miliar&nbsp; dan&nbsp; diperkirakan&nbsp; akan&nbsp; tumbuh&nbsp; hingga&nbsp; USD&nbsp; 146 miliar&nbsp; pada&nbsp; 2025.&nbsp; Peran&nbsp; ekonomi&nbsp; digital&nbsp; Indonesia&nbsp; diproyeksikan&nbsp; akan&nbsp; terus&nbsp; tumbuh&nbsp; hingga&nbsp; 23,6 persen Produk Domestik Bruto (PDB) nasional pada 2030,&rdquo; jelasnya. Ia menilai peran penting ekonomi digital tidak lepas dari pertumbuhan sektor niaga elektronik&nbsp;(e-commerce)&nbsp;yang masih mendominasi sebagai kontributor pertumbuhan yang paling signifikan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/013010835/ucapkan-hut-ke-74-gubernur-jatim-khofifah-ingin-kerja-sama-ekonomi-dengan-tiongkok-makin-mesra">Ucapkan HUT ke-74, Gubernur Jatim Khofifah Ingin Kerja Sama Ekonomi dengan Tiongkok Makin Mesra</a> Menurutnya, Bank Indonesia memperkirakan di tahun 2023 transaksi niaga elektronik nasional akan mencapai 533,5 triliun rupiah atau meningkat 12 persen dari tahun 2022. Jerry juga mempertimbangkan proyeksi dan peningkatan peran ekonomi digital di masa yang akan datang. Ia menjelaskan pemerintah Indonesia telah menetapkan Visi Ekonomi Digital Indonesia tahun 2022 hingga 2030 untuk masuk empat besar ekonomi digital terbesar di kawasan Asia. &ldquo;Untuk mencapai posisi tersebut, pemerintah telah menetapkan beberapa target pada 2030, antara lain&nbsp; meningkatkan Digital&nbsp; Skills&nbsp; Ranking menjadi&nbsp; 25&nbsp; dari&nbsp; 140&nbsp; negara,&rdquo; ujarnya. Ia mengatakan bahwa pemerintah telah meningkatkan rasio usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang terdigitalisasi menjadi 41 persen. Pemerintah juga mendorong penggunaan pembayaran digital menjadi 45 persen dari total penduduk Indonesia serta meningkatkan peran ekspor produk teknologi menjadi 1,6 persen. Jerry mengungkapkan kecepatan dan skala ekonomi digital mendorong masyarakat beralih dari cara tradisional ke arah modern serta keperluan untuk mengadopsi strategi yang inovatif. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/012999065/menko-pmk-pertumbuhan-ekonomi-membaik-tapi-ketimpangannya-juga-meningkat">Menko PMK: Pertumbuhan Ekonomi Membaik, Tapi Ketimpangannya Juga Meningkat</a> Ia meminta masyarakat untuk mengubah pandangan perdagangan global dari jaringan entitas yang terisolasi menjadi&nbsp; sistem yang saling berhubungan. &ldquo;Masa depan perdagangan bergantung pada kemampuan kita dalam menyatukan sumber daya, pengetahuan,&nbsp; dan&nbsp; inisiatif&nbsp; untuk bersama mengatasi&nbsp; tantangan,&rdquo; ujar Jerry. &ldquo;Hal&nbsp; ini&nbsp; bertujuanmelindungi kepentingan ekonomi dan memetakan jalan menuju sistem perdagangan global yang lebih digital, berkelanjutan, adil, dan tangguh,&rdquo; tutupnya.***

Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga ajak masyarakat manfaatkan sektor ekonomi digital, pulihkan ekonomi nasional.

Masa Pemulihan Ekonomi Nasional, Wamendag Ajak Masyarakat Memanfaatkan Sektor Ekonomi Digital

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/07/wamendag-jerry-2-1306612857.jpg" alt="Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga." width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Ratusan pedagang pakaian bekas dari berbagai kota melakukan demonstrasi di depan Gedung Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jakarta, Selasa (6/6) kemarin. Mereka melayangkan sejumlah tuntutan atas kebijakan Pemerintah melarang impor pakaian bekas, salah satunya tetap membiarkan para pedagang untuk mencari nafkah dengan berjualan produk thrifting.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menanggapi hal tersebut, Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga memastikan bahwa yang dilarang Pemerintah adalah impor ilegal. Sementara itu, para pedagang masih diperbolehkan berjualan dengan menghabiskan stok pakaian bekas yang dimiliki.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jerry memastikan, hal tersebut juga sama halnya dengan yang pernah disampaikan oleh Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan beberapa waktu silam saat bertemu dengan para pedagang di Kawasan Pasar Senen, Jakarta Pusat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01706084/tiket-capres-diberikan-ke-ganjar-butet-anggap-megawati-sebagai-negarawan">Tiket Capres Diberikan ke Ganjar, Butet Anggap Megawati Sebagai Negarawan</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sekali lagi, yang saat ini sedang kita lihat adalah impornya. Thrifting jualannya dan bagaimana jualannya itu, seperti kata Pak Mendag, silakan dilihat, dihabiskan barang dagangannya dan kita lihat kelanjutannya,&rdquo; kata Jerry saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (6/6) kemarin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Wamendag menegaskan bahwa yang dilarang oleh Pemerintah bukan aktifitas penjualannya. Melainkan proses masuknya pakaian bekas di Tanah Air dengan jalur impor ilegal.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Yang penting impornya yang kita larang," tegas Jerry.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk diketahui, ratusan pedagang yang tergabung dalam Himpunan Pedagang Pakaian Impor Indonesia (HPPII) meminta Pemerintah untuk merivisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.40/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 18/2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor yang dinilai merugikan pedagang thrifting.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, para pedagang juga meminta Pemerintah pusat untuk mengakomodir kuota impor dan diizinkan untuk terus mencari nafkah. Lalu, para pedagang meminta agar Pemerintah memberikan keadilan sosial bagi seluruh pedagang kecil Thrifting UMKM sesuai sila kelima Pancasila.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Biarkan kami mencari nafkah dengan berdagang produk Thrifting yang sudah menghidupi keluarga kami turun-temurun sampai anak cucu," bunyi tuntutan para pedagang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selanjutnya, mereka juga meminta Pemerintah untuk stop politisasi pedagang Thrifting di setiap tahun politik yang merugikan dalam mencari nafkah untuk keluarga. Pedagang juga memprotes keras Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang dinilai tidak pro pedagang kecil.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami meminta Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mundur jika tidak mau memenuhi tuntutan kami," tandas para pedagang Thrifting.</div>

Ratusan pedagang pakaian bekas dari berbagai kota melakukan demonstrasi di depan Gedung Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Tanggapi Demo Pedagang Thrifting, Wamendag: Impornya yang Kita Larang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/03/images-2023-03-31T130250003-2239128133.jpeg" alt="Ilustrasi: Masyarakat Indonesia ditemukan gemar menggunakan internet untuk belanja online. (SCMP)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Masyarakat Indonesia ditemukan gemar menggunakan internet untuk belanja online. (SCMP).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) RI Jerry Sambuaga bersama dengan Komisi VI DPR RI baru-baru ini bertemu dengan Australia Competition and Consumer Commission (ACCC) atau Komisi Persaingan Usaha dan Perlindungan Konsumen Australia. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak Indonesia dan Australia membahas mengenai kebijakan dan mekanisme perlindungan konsumen yang sesuai dengan konteks saat ini. Pertemuan Jerry bersama Komisi VI DPR RI dengan ACCC ini merupakan bagian dari upaya pemutakhiran Undang-undang Perlindungan Konsumen yang saat ini rancangannya sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2023. Kemendag sudah mengajukan draf RUU Perlindungan Konsumen yang telah diharmonisasikan dengan 17 kementerian dan lembaga kepada Komisi VI sebagai bahan pertimbangan dalam pembahasan RUU tersebut. Menurut Jerry, penataan kebijakan dan kelembagaan diperlukan sebagai bagian dari perlindungan konsumen dan tata niaga mengingat adanya perubahan-perubahan yang berkaitan dengan perkembangan teknologi, sistem, dan kultur politik serta upaya-upaya efisiensi hubungan antar lembaga dan pemerintahan. Pada prinsipnya, menurut Jerry, UU Perlindungan Konsumen yang baru haruslah mencerminkan sistem kerja yang efektif dan efisien dalam bidang perlingan konsumen dan tata niaga. "Karena itu, peran masing-masing pihak akan diatur secara jelas dalam undang-undang tersebut sehingga tidak tumpang tindih dan makin memberikan kejelasan bagi semua pihak dalam upaya perlindungan konsumen dan tertib niaga", katanya. Perlindungan konsumen di Indonesia menurut Jerry dilaksanakan utamanya oleh Kemendag sebagai focal point. Secara teknis pelaksanaannya dilaksanakan oleh Dirjen PKTN. Namun mengingat banyaknya stakeholder yang terlibat perlu kerja yang harmonis dan sinergis dengan kementerian dan lembaga, termasuk dengan DPR RI sebagai pembuat undang-undang dan pengawas pelaksanaannya. "Pada intinya, baik pemerintah, dalam hal ini Kemendag maupun DPR RI, dalam hal ini melalui Komisi VI yang membidangi perdagangan punya semangat yang sama agar perlindungan konsumen makin baik sehingga masyarakat mendapatkan peningkatan kesejahteraan melalui perlingan konsumen. Demikian juga pelaku usaha bisa makin nyaman dan aman dalam berusaha karena adanya perlindungan dan penataan kelembagaan yang baik," imbuh Jerry. Sebagai focal point dalam bidang ini, Jerry berharap Kementerian Perdagangan mendapatkan dukungan yang cukup baik dari segi dukungan kelembagaan maupun penganggaran dari DPR RI. Hal ini berkaitan dengan luasnya cakupan bidang yang diurus baik dari perspektif kewilayahan maupun dalam perspektif sektor-sektornya.

Menurut Jerry, UU Perlindungan Konsumen yang baru harus mencerminkan sistem kerja yang efektif dan efisien dalam bidang perlingan konsumen.

Wamendag dan Komisi VI Bertemu ACCC Bahas Perlindungan Konsumen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/02/InShot_20230602_134732158-1467566226.jpg" alt="Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) RI Jerry Sambuaga bertemu dengan Wamendag Australia Tim Ayres di Gedung Parlemen Australia di Canberra." width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) RI Jerry Sambuaga bertemu dengan Wamendag Australia Tim Ayres di Gedung Parlemen Australia di Canberra.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) RI Jerry Sambuaga bertemu dengan Wamendag Australia Tim Ayres di Gedung Parlemen Australia di Canberra, baru-baru ini. Isu utama yang dibahas kedua wamendag itu berkisar mengenai utilisasi CEPA dimana keduanya terlibat di dalamnya, yaitu Indonesia-Australia CEPA dan Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement (RCEP). Jerry menekankan pada koleganya tersebut mengenai pentingnya utilisasi CEPA yang dipercepat dan diperluas agar masing-masing negara bisa mengambil manfaat yang optimal. Hal ini disambut oleh Tim Ayres yang melihat bahwa banyak peluang bisa dimanfaatkan dari IA CEPA dan RCEP. Kedua wamendag dari negara yang bertetangga dekat ini sepakat bahwa perlu ada langkah-langkah implementatif yang konkret mengenai IA CEPA dan RCEP. "Perlu ada langkah-langkah yang lebih teknis seperti ini agar masing-masing kementerian mengambil lagkah yang konkret dalam pelaksanaan perjanjian-perjanjian perdagangan" kata Wamendag RI Jerry Sambuaga, dalam keterangan, Jumat (2/6). Secara khusus ia mendorong Australia agar memanfaatkan program digitalisasi, khususnya di bidang perdagangan yang sedang giat dilaksanakan pemerintah Indonesia. Menurut Jerry, Australia bisa berperan serta dalam memperluas infrastruktur maupun memanfaatkan peluang usaha untuk bekerja sama dengan pemerintah maupun pihak swasta di Indonesia dalam memperluas digitalisasi khususnya di luar Jawa dan Kawasan Timur Indonesia. Program digitalisasi dalam bidang perdagangan menurut Jerry akan mencakup banyak hal, bukan hanya memakai teknologi digital dalam sistem pembayaran tetapi jauh lebih luas daripada itu. Digitalisasi dalam bidang perdagangan akan mencakup juga hubungan-hubungan B to B, B to C, B to G dan C to G seperti perlindungan konsumen dan tata niaga, fasilitasi perdagangan kepada sektor usaha dan sebagainya. "Itu jadi peluang yang besar bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya. Indonesia mengajak Australia untuk ikut serta berkontribusi dalam hal ini dengan prinsip yang saling menguntungkan, saling menghormati dan saling mendukung," papar Jerry. Selain mendorong langkah yang konkret antar kedua negara, dua wamendag itu juga membicarakan mengenai rencana kunjungan Presiden RI ke Australia. Australia seperti diketahui adalah negara yang secara geografis dekat dengan Asia dan Indonesia khususnya. Namun mengingat sejarah dan demografinya, Australia baik secara kultur maupun kebijakan sering dianggap sebagai 'Eropa'. Kedekatan Indonesia dan Australia sering disebut sebagai jembatan agar Australia bisa makin dekat dengan negara-negara Asia dalam bidang politik, ekonomi, kebijakan luar negeri, dan perdamaian.

Kedua wamendag sepakat bahwa perlu ada langkah-langkah implementatif yang konkret mengenai IA CEPA dan RCEP.

Wamendag RI dan Australia Bertemu di Canberra, Bahas Utilisasi IA CEPA dan RCEP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/17/CEPA-3542756217.jpg" alt="Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Wamendag Jerry Sambuaga dalam dialog public &quot;Fostering Growth and Global Integration&quot; yang diselenggarakan Eurocham beberapa waktu lalu." width="100%">
<figcaption>Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Wamendag Jerry Sambuaga dalam dialog public &quot;Fostering Growth and Global Integration&quot; yang diselenggarakan Eurocham beberapa waktu lalu.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Perundingan Indonesia-Europe Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) diharapkan selesai tahun ini. Menurut Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga, kerja sama Indonesia dan Uni Eropa (UE) dapat terus diperluas dan ditingkatkan jika kedua pihak membangun hubungan yang setara dan saling memahami satu sama lain. Melalui IEU-CEPA, beberapa ketidaksepahaman perdagangan misalnya dalam kasus sengketa kelapa sawit dan nikel, diharapkan bisa diselesaikan dengan baik. Sebagai pemimpin ASEAN, Indonesia berkomitmen membawa kawasan ini menjadi makin penting dalam percaturan ekonomi dan politik global. Semangat yang diusung Indonesia adalah semangat kolaborasi dan kooperasi. Jerry pun mengajak Uni Eropa untuk menerapkan hal yang sama sehingga kedua kawasan bisa tumbuh bersama dalam semangat inklusivitas. "ASEAN dan Uni Eropa sama-sama punya potensi dan telah memainkan peran penting dalam konteks global. Karena itu, kita harus menjaga sinergi dan kolaborasi tersebut dengan saling memahami satu sama lain, " kata Jerry dalam keterangan tertulis Senin (17/4). Sepanjang 2022, surplus perdagangan internasional Indonesia tercatat yang tertinggi yakni mencapai USD 54,5 miliar. Surplus ini ditopang oleh perdagangan, salah satunya, dengan Uni Eropa. Meskipun demikian, rasio perdagangan Indonesia dan UE belum mencapai level yang diharapkan. Indonesia berharap bisa terus mengisi pasar Eropa dengan berbagai produk yang bersegmen bukan hanya bahan mentah, tetapi juga bahan baku dan bahan jadi. Atas dasar itu, menurut Jerry, Uni Eropa harus membuka pasar bagi produk Indonesia secara luas sebagaimana Indonesia juga menerima produk Uni Eropa. "Harus ada kesetaraan dan mutualisme. Jadi, kedua pihak bisa mengoptimalkan potensi yang ada," pungkasnya.

"ASEAN dan Uni Eropa sama-sama punya potensi dan telah memainkan peran penting dalam konteks global," kata Jerry.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#wamendag

Berita Terkini