<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/02/IMG-20230402-WA0012-747391061.jpg" alt="Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Sa" width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Sa</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat penentuan 1 Syawal 1444 Hijriah atau Idul Fitri 2023 pada Kamis (20/4) di Auditorium H.M. Rasjidi Kantor Kemenag RI di Jakarta. "Kemenag akan menyelenggarakan sidang isbat pada 20 April 2023," ujar Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa'adi di Jakarta, Kamis (13/4). Sidang isbat tersebut akan mengundang sejumlah pihak, antara lain Komisi VIII DPR RI, Majelis Ulama Indonesia (MUI), perwakilan ormas-ormas Islam, hingga perwakilan duta besar negara sahabat. Berbeda dengan pemerintah, Muhammadiyah telah menetapkan 1 Syawal 1444 Hijriah jatuh pada 21 April 2023 yang didasarkan pada kriteria wujudul hilal. Menurut Zainut, penetapan Idul Fitri berpotensi berbeda dengan keputusan Muhammadiyah. Dalam perhitungan astronomi, posisi hilal masih di bawah ufuk sehingga berpotensi terjadi perbedaan Idul Fitri. Kendati demikian, ia meminta apabila terjadi perbedaan Idul Fitri tidak menjadikan sebagai faktor pemecah belah persatuan dan persaudaraan sesama anak bangsa. "Untuk itu kami mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga kerukunan, persaudaraan, hormati, dan saling memuliakan," kata dia. Peneliti Astronomi dan Astrofisika dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Thomas Djamaluddin beberapa waktu lalu menyebut ada potensi perbedaan Idul Fitri tahun ini. Menurutnya, saat Maghrib, 20 April 2023, posisi bulan di Indonesia belum memenuhi kriteria baru MABIMS, yaitu tinggi minimal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat yang dipedomani pemerintah. Namun, posisi bulan sudah memenuhi kriteria wujudul hilal. Apabila merujuk kriteria baru MABIMS, maka Lebaran jatuh pada 22 April 2023, sedangkan bila merujuk wujudul hilal, 1 Syawal 1444 Hijriah jatuh pada 21 April 2023. (*)&nbsp;

Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat penentuan 1 Syawal 1444 Hijriah atau Idul Fitri pada Kamis (20/4)

Kemenag akan Gelar Sidang Isbat Penentuan Idul Fitri 2023 pada 20 April

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/IMG-20220802-WA0016.jpg" alt="Caption : Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi dalam Multaqa Lembaga Seni, Budaya, dan Peradaban Islam MUI di Jakarta (2/8). Foto : Hilmi/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Caption : Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi dalam Multaqa Lembaga Seni, Budaya, dan Peradaban Islam MUI di Jakarta (2/8). Foto : Hilmi/Jawa Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Sa’adi meminta para pejabat Eselon I dan II Kemenag pusat dan daerah agar mengantisipasi isu fantisme pada tahun politik. Sebab, hal itu bisa memicu kegaduhan publik.  “Isu fanatisme kelompok dan agama yang kerap ber-eskalasi menjadi penyulut konflik, apalagi di tahun-tahun politik, perlu diantisipasi,” kata Zainut, Selasa (7/2).  Zainut menuturkan, dalam suasana bangsa dan negara yang menghadapi dinamika tahun politik, Kementerian Agama sebagai institusi pemerintah yang melayani umat tidak boleh hanya di menara gading. Jajaran Kemenag harus maju ke tengah gelanggang untuk memberikan edukasi kepada warga.  Para pakar dan pemerhati, kata Zainut, menyatakan bahwa agama merupakan salah satu kekuatan potensial dan aktual yang dirasakan pengaruhnya dalam membangun tatanan kehidupan sosial-kebangsaan. Dalam konteks ini, agama merupakan instrumen perekat kehidupan masyarakat dan bangsa yang menyuguhkan alternatif perbaikan pada berbagai aspek kehidupan.  “ASN Kemenag harus mampu mengoptimalkan peran agama sebagai pembangun moral, perekat etnisitas dan nasionalitas dalam kehidupan kenegaraan yang ditegakkan dalam koridor konstitusi,” pesannya.  Menurut Wamenag, Kementerian Agama bukan sekedar tempat bekerja bagi para ASN, tetapi tempat menghasilkan manfaat dan nilai tambah kepada umat, bangsa, dan negara. Seluruh jajaran Kementerian Agama perlu mempertajam analisis dalam membaca fenomena sosial-keagamaan serta meningkatkan kolaborasi dengan multi stakeholder dan seluruh lapisan umat tanpa membedakan satu sama lain.  “Pola pikir dan pola kerja kita semua harus senantiasa mengedepankan nilai-nilai kebersamaan di atas kepentingan pribadi, kelompok atau golongan,” ucapnya.  “ASN Kementerian yang membawa nama agama ini harus mampu menjadi teladan moral melalui pengabdian profesi dan posisi formal di jajaran pemerintahan. Profesionalisme ASN Kementerian Agama di semua lini harus memancarkan integritas, nilai-nilai moralitas dan humanitas,” sambungnya.  Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas telah mencanangkan 2023 sebagai Tahun Kerukunan Umat Beragama. Untuk itu, gaung tahun kerukunan harus dimasifkan. Muara dari penguatan Moderasi Beragama sebagai program nasional adalah kerukunan umat beragama yang semakin berkualitas dan teruji.  “Isu agama dan keagamaan tahun 2023 dan tahun mendatang, akan sangat dinamis, berwarna dan bergelombang. Ibarat nahkoda dan para awak kapal, kita semua harus pandai membaca ombak dan gelombang samudera agar berlayar sampai ke tujuan,” pungkas Wamenag.

Wamenag: Isu Fanatisme Kelompok Pada Tahun Politik Perlu Diantisipasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/WAMENAG3.jpg" alt="Caption : Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Sa" width="100%">
<figcaption>Caption : Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Sa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Sa’adi menegaskan tidak ada isolasi bagi jamaah haji yang pulang ke Indonesia. Namun, jamaah juga diminta untuk berhati-hati dalam menjaga kesehatannya.  “Tidak ada kegiatan yang namanya isolasi tapi dikembalikan ke jamaah agar lebih hati-hati. Tetap menjaga kesehatannya,” kata Zainut, Jumat (22/7).  Zainut menjadi salah satu Naib Amirul Hajj pada penyelenggaraan haji tahun ini. Dia meminta agar para jamaah memperhatikan penyakit bawaan atau penyakit yang selama ini menjadi keluhan mereka.  “Di Indonesia nanti tentunya jamaah diharapkan melakukan deteksi dini atas segala penyakit yang dibawa,” jelasnya.  Secara umum Zainut menilai bahwa seluruh rangkaian ibadah haji tahun 2022 berjalan dengan baik. Saat ini, para jamaah haji memasuki dua kegiatan utama.  Pertama, persiapan kembali ke Indonesia bagi gelombang pertama melalui Jeddah. Selanjutnya gelombang dua mulai bergeser menuju Madinah.  “Tentunya kami berharap para jemaah tetap menjaga kesehatannya, tetap memperhatikan kegiatan-kegiatan ibadahnya dengan baik agar ibadahnya semua selamat dan kembali ke air dalam kondisi yang sehat wal afiat dan mendapatkan haji yang mambrur,” pungkas Zainut.

Wamenag: Tidak Ada Isolasi untuk Jamaah Haji saat Pulang ke Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/IMG-20220627-WA0041.jpg" alt="Penutupan Holywings di Surabaya. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Penutupan Holywings di Surabaya. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Sa'adi meminta agar kasus Holywings tidak terulang kembali oleh para pelaku usaha lainnya. Para pelaku usaha diminta tetap menghargai norma agama yang berlaku di masyarakat Indonesia.  "Saya berharap kasus ini bisa dijadikan pelajaran kita semua khususnya para pengusaha agar dalam melaksanakan bisnisnya tetap mengindahkan nilai-nilai kesakralan agama," kata Zainut kepada wartawan, Selasa (28/6).  "Jangan hanya untuk mengejar keuntungan bisnis atau sekedar untuk meningkatkan promosi produknya, berani menabrak dan melanggar hukum dan menciderai kesucian agama," imbuhnya.  Di sisi lain, Zainut meminta masyarakat tidak terprovokasi. Terlebih saat ini kasus tersebut sudah ditangani polisi.  "Saya yakin polisi, jaksa dan hakim akan bertindak secara profesional, proporsional dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan," tukasnya.  Sebelumnya, Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan 6 orang pegawai Holywings sebagai tersangka. Mereka diduga melanggar pidana usai membuat promosi minuman keras (miras) gratis bagi pemilik nama Muhammad dan Maria.  "Kami menetapkan 6 tersangka," kata Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Budhi Herdi Susianto di Polres Metro Jakarta Selatan, Jumat (24/6).  Keenam tersangka yakni SDR, 27, selaku creative director Holywings; NDP, 36, selaku head team promotion; DAD, 27, pembuat desain promo; EA, 22, tim admin media sosial; AAB, 25, selaku socmed officer; dan AAM, 25, selaku admin tim promo yang meminta permintaan pembuatan promo.  Penetapan tersangka ini dilakukan usai penyidik meningkatkan penyelidikan ke tahap penyidikan. "Mereka merupakan tim kreatif promosi, semuanya karyawan HW," jelasnya.  Dalam kasus ini, penyidik menyita barang bukti berupa tangkapan layar unggahan promosi Holywings di media sosial, 1 unit komputer, 1 unit laptop, 1 unit handphone dan 1 unit hardisk.  Holywings melalui akun resmi Instagramnya juga telah menyampaikan permohonan maaf atas peristiwa ini. Mereka berdalih jika manajemen tidak mengetahui perihal promosi Muhammad dan Maria tersebut.  "Terkait dengan viralnya unggahan kami menyangkut promosi dengan menggunakan nama Muhammad &amp; Maria. Kami telah menindaklanjuti pihak tim promosi yang membuat promosi tersebut tanpa sepengetahuan manajemen Hollywings Indonesia, dengan sanksi yang sangat berat," tulis Holywings.  Holywings juga menyangkal jika berniat mengaitkan unsur agama dalam promosi produknya. "Oleh karena itu kami meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Indonesia," tutupnya.

Soal Kasus Holywings, Wamenag: Jangan Hanya Mengejar Untung Bisnis!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/514108.jpg" alt="Wamenag Zainut Tauhid Sa" width="100%">
<figcaption>Wamenag Zainut Tauhid Sa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jelang perayaan Hari Raya Natal, kerap kali terjadi polemik terkait dengan boleh tidaknya umat Islam memberikan ucapan 'Selamat Natal' kepada saudara-saudara Kristiani. Mengenai hal itu, Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Sa'adi memberikan penjelasan.  Menurut Zainut, ada perbedaan pandangan para ulama dalam menilai masalah ucapan Selamat Natal, sebagian ulama ada yang melarang dan sebagiannya lagi membolehkan. Pasalnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) sendiri belum pernah mengeluarkan ketetapan fatwa tentang hukumnya memberikan tahniah atau ucapan Selamat Natal kepada umat Kristiani yang merayakannya.  "Sehingga MUI mengembalikan masalah ini kepada umat Islam untuk mengikuti pendapat ulama yang sudah ada sesuai dengan keyakinannya," jelas dia, Minggu (19/12).  Ia menyampaikan bahwa menghormati pendapat ulama yang menyatakan bahwa mengucapkan 'Selamat Natal' itu hukumnya haram atau dilarang oleh agama. Hal itu didasarkan pada argumentasi bahwa mengucapkan Selamat Natal itu bagian dari keyakinan agamanya.  "Begitu juga sebaliknya, saya menghormati pendapat ulama yang menyatakan bahwa mengucapkan Selamat Natal itu hukumnya mubah atau boleh dan tidak dilarang oleh agama, karena didasarkan pada argumentasi bahwa hal itu bukan bagian dari keyakinan agama tetapi sebatas memberikan penghormatan atas dasar hubungan kekerabatan, kekeluargaan dan relasi antarumat manusia," terang dia.  Untuk itu diimbau kepada seluruh masyarakat untuk arif dan bijaksana dalam menyikapi perbedaan pendapat tersebut dan tidak menjadikan polemik yang justru dapat mengganggu kerukunan dan harmoni hubungan interen maupun antarumat beragama.  "Sebaiknya kita mengembalikan masalah ini kepada keyakinan kita masing-masing dengan tidak saling menyalahkan bahkan mengafirkan," imbuhnya.  Wakil Ketua Dewan Pertimbangan (Wantim) MUI Pusat ini juga menyampaikan agae sesama anak bangsa marilah terus menjaga dan memelihara kerukunan dan persaudaraan. Baik persaudaraan keIslaman, persaudaraan atas dasar kemanusiaan maupun persaudaraan kebangsaan.  "Demi terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis, rukun, dan damai," tutup Wamenag.

Soal Polemik Ucapan Selamat Natal, Wamenag Bilang Begini

JawaPos.com–Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Sa'adi menyampaikan keprihatinan atas tindakan asusila yang dilakukan guru pesantren, Herry Wirawan. Guru bejat itu memperkosa 12 santriwati yang diasuhnya.  Zainut Tauhid Sa'adi mengutuk kejadian itu. ”Saya merasa prihatin dengan terjadinya tindak pidana asusila yang dilakukan oknum guru di pondok pesantren dan mengutuk keras tindakan bejat tersebut. Saya mendukung tindakan tegas kepolisian terhadap pelakunya dan diberikan sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” jelas Zainut Tauhid Sa'adi, Minggu (12/12).  Kemenag sudah mencabut izin operasional pesantren Manarul Huda Antapani dan Madani Boarding School Cibiru yang diasuh Herry Wirawan. Kemenag pun memberikan afirmasi terhadap peserta didik dan korban.  ”Mereka dipulangkan dari pesantren untuk dapat meneruskan pendidikannya, baik di madrasah, atau sekolah umum, atau Pendidikan Kesetetaraan Pondok Pesantren Salafiyah sesuai pilihannya. Upaya ini difasilitasi kementerian agama kabupaten/kota sesuai domisili mereka,” terang Zainut Tauhid Sa'adi.  Selain itu, Kemenag bersinergi dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk melakukan pendampingan terhadap anak-anak yang menjadi korban pelecehan seksual. ”Kemenag mendorong optimalisasi peran Dewan Masyayikh dalam mengawal penjaminan mutu pesantren, termasuk aspek perlindungan santri,” tutur Zainut Tauhid Sa'adi.  Dia mengajak dan mengharapkan bantuan masyarakat untuk berpartisipasi mendorong terbentuknya wahana pendidikan karakter dan pembinaan moral di dalam masyarakat dan lingkungan pesantren. Seluruh pihak diminta untuk meningkatkan pembinaan dalam rangka pencegahan terjadinya kembali kekerasan seksual di lingkungan pendidikan.  ”Berharap kasus serupa tidak terjadi lagi. Mendorong para korban untuk berani melaporkan setiap tindakan mencurigakan atau tidak benar dari para oknum, siapapun itu,” ucap Wamenag Zainut Tauhid Sa'adi.

Wamenag Kutuk Keras Herry Wirawan, Pemerkosa 12 Santriwati

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/UIN.jpg" alt="Wamenag Zainut Tauhid Sa’adi saat berkunjung ke UIN Jakarta Selasa (18/8). Foto : Humas Kemenag" width="100%">
<figcaption>Wamenag Zainut Tauhid Sa’adi saat berkunjung ke UIN Jakarta Selasa (18/8). Foto : Humas Kemenag</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Pengurus Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang tengah dinonaktifkan setelah diamankan tim Densus 88, berinisial AZ menjadi sorotan. Bahkan, setelah kasus ini publik meminta agar MUI dibubarkan.  Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Sa'adi menyampaikan, dengan ditangkapnya salah seorang pengurus dalam kasus dugaan terlibat jaringan terorisme menjadi bukti bahwa jaringan tersebut telah masuk ke sendi-sendi kelompok.  "Ini menyadarkan kita bahwa jaringan terorisme sudah menyusup ke berbagai kalangan dan kelompok," jelas dia, Jumat (19/11).  Oleh karena itu, hal tersebut menuntut kewaspadaan masyarakat semua agar tidak lengah terhadap gerakan terorisme. Sebab, terorisme bisa menyusup kemana saja, tidak terbatas hanya di MUI.  "Adanya tuntutan sekelompok orang yang ingin membubarkan MUI, saya kira hal itu terlalu berlebihan. Ibarat rumah ada tikusnya, masak rumahnya mau dibakar," ungkapnya.  Adapun terkait tuduhan MUI terpapar terorisme, menurutnya sangat tidak berdasar. Apalagi MUI juga telah menetapkan Fatwa Nomor 3 Tahun 2004 tentang Terorisme, yakni menganggap terorisme adalah tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban yang menimbulkan ancaman serius terhadap kedaulatan negara dan hukumnya adalah haram.  "Saya yakin apa yang dilakukan oleh saudara Ahmad Zain an-Najah (AZA) tidak ada kaitannya dengan MUI, dan itu menjadi tanggung jawab pribadi," pungkas dia.

Respons Wamenag Soal MUI Diminta Dibubarkan Karena Ada Terduga Teroris

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/WhatsApp-Image-2021-11-12-at-15.17.23.jpg" alt="Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi (kiri) dalam Milad ke-5 Unit Percetakan Alquran (UPQ) di Ciawi, Bogor. Humas Kemenag" width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi (kiri) dalam Milad ke-5 Unit Percetakan Alquran (UPQ) di Ciawi, Bogor. Humas Kemenag</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Indonesia merupakan negara dengan jumlah umat Islam terbesar di dunia. Namun sayangnya sampai saat ini, masih terjadi kekurangan mushaf Alquran.  Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Sa’adi menyampaikan, setiap tahun kebutuhan mushaf Alquran di Indonesia mencapai enam juta eksemplar. Keterangan tersebut disampaikan dalam peringatan Milad ke-5 Unit Percetakan Alquran (UPQ) Kemenag di Ciawi, Bogor pada Kamis (11/11) malam.  Dia menyampaikan, berdasar data Kemenag, total kebutuhan Alquran setiap tahun lebih dari enam juta eksemplar Alquran. Sementara itu, UPQ Kemenag dalam kurun 2016 sampai 2020 baru bisa mencetak 1,7 juta eksemplar Alquran.  Itu artinya rata-rata setiap tahun hanya mencetak sekitar 300 ribu eksemplar mushaf Alquran. Kapasitas produksi di UPQ Kemenag tersebut masih jauh dibandingkan kebutuhan secara nasional setiap tahun.  ’’Tantangan UPQ Kemenag ke depannya adalah memenuhi total kebutuhan Alquran setiap tahuan. Apalagi kebutuhannya setiap tahun terus bertambah,’’ kata Zainut Tauhid Sa’adi.  Zainut berharap dengan adanya revitalisasi UPQ Kemenag, kapasitas produksi bisa ditambah. Yaitu mencapai 10 juta eksemplar setiap tahun.  Selain itu, Zainut juga menyampaikan upaya menjadikan UPQ sebagai destinasi wisata religi. Kemudian juga menjadi pusat penerbitan dan percetakan buku-buku keislaman yang moderat serta pusat edukasi ilmu-ilmu Alquran.  Dengan dukungan dari berbagai pihak, Zainut berharap tujuan mulia pemerintah melalui UPQ Kemenag dapat segera terwujud. ”Revitalisasi bukan sekadar keinginan untuk membangun Unit Percetakan Alquran berkelas dunia, akan tetapi sebuah prioritas demi memenuhi kebutuhan dasar umat Islam yang harus segera direalisasikan,” papar Zainut Tauhid Sa’adi.

Kemenag Kekurangan Lima Juta Eksemplar Alquran Tiap Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/Wamenag.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Sa’adi menilai perkembangan teknologi telah memberikan banyak kemudahan dalam menjalani kehidupan, tidak terkecuali di dunia pendidikan. Namun demikian, teknologi tetap tidak dapat menggantikan peran pendidik.  “Pandemi Covid-19 telah memberikan gambaran atas kelangsungan dunia pendidikan di masa depan, melalui bantuan teknologi. Namun, teknologi tetap tidak dapat menggantikan peran pendidik, guru maupun dosen, serta interaksi pembelajaran antara pelajar dan pengajar,” tegas Wamenag, Rabu (6/10).  “Sebab, edukasi bukan hanya sekedar memperoleh pengetahuan tetapi juga tentang nilai, kerja sama, dan kompetensi,” sambungnya.  Menurutnya, paradigma berpikir tentang pendidikan dan pembelajaran, kurikulum, nilai dan tradisi yang melekat pada budaya bangsa jangan sampai terabaikan. Produk pendidikan harus mampu untuk menjawab kebutuhan masa depan kemanusiaan.  “Cara kita berinteraksi dalam pendidikan, desain kurikulum dan pembelajaran sampai pada bagaimana kita mengoptimalkan teknologi sebagai piranti penting mengembangkan pendidikan harus mengalami penyesuaian,” pesan dia.  Setiap individu dituntut mengembangkan kreativitas dan inovasinya dalam menggunakan teknologi bagi pengembangan dunia pendidikan. Karena pendidikan, bukan hanya transmisi pengetahuan, tetapi juga bagaimana memastikan pembelajaran tetap tersampaikan dengan baik.  “Tantangan ini juga menjadi kesempatan bagi komunitas pendidikan, bagaimana penggunaan teknologi dapat membantu membawa mahasiswa dan pelajar menjadi kompeten di abad ke-21. Keterampilan yang paling penting pada abad ke-21 adalah self-directed learning atau pembelajar mandiri sebagai outcome dari ikhtiar Pendidikan,” terangnya.  “Situasi ini bukan hanya menjadi tantangan bagi mahasiswa, namun juga para dosen dalam menyampaikan edukasi, di mana para dosen perlu memastikan bahwa mahasiswa memahami materi pembelajaran dengan baik,” tandasnya.

Wamenag Sebut Teknologi Tak Akan Gantikan Peran Pendidik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/sertifikasi-halal.jpg" alt="SIAPKAN REGULASI: Zainut Tauhid mengikuti rapat kerja dengan Komisi VIII DPR di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (28/9). (HENDRA EKA/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>SIAPKAN REGULASI: Zainut Tauhid mengikuti rapat kerja dengan Komisi VIII DPR di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (28/9). (HENDRA EKA/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Sa'adi mengatakan bahwa kiprah para santri masa kini makin luas. Peran santri semakin dibutuhkan masyarakat dan medan juang mereka pun semakin luas.  "Santri bisa jadi apa saja. Bisa jadi ulama, pengusaha, anggota polisi, TNI, wakil menteri, menteri, bahkan presiden," kata dia dalam keterangan tertulis dikutip, Senin (27/9).  Menurutnya, perluasan kiprah santri di berbagai bidang ini tidak terlepas dari pola pendidikan yang diajarkan di pesantren. Santri tidak hanya ditempa secara akal agar pandai nan cerdas, tetapi juga dibentuk untuk memiliki akhlak yang mulia.  "Dan itulah yang dibutuhkan seluruh bidang profesi," ungkap dia.  Dirinya juga berharap para santri tidak hanya menjadi saleh, tapi juga mushlih. "Menjadi apapun kelak, saya berharap santri tidak hanya menjadi saleh, tapi juga mushlih," ujarnya.  "Karena ukuran kebaikan seseorang adalah sejauhmana ia bermanfaat bagi orang lain. Khairunnasi anfa'uhum linnas," lanjut Wamenag.  Oleh karena itu, Zainut berpesan agar para santri menata niat dengan sebaik-baiknya. Harus semangat belajar dan ikhlas dalam menuntut ilmu. "Jadi kita harus bangga menjadi santri, karena santri itu keren," tandasnya.

Wamenag Percaya Santri Bisa Jadi Pengusaha, Aparat Hingga Presiden

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Wamenag Zainut Tauhid Sa’adi

Berita Terkini