<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/03/WhatsApp-Image-2024-09-02-at-200853-2888970696.jpeg" alt="Wakil Menteri ATR/BPN Raja Juli Antoni menyerahkan sertipikat tanah kepada perwakilan warga Polehan, Kota Malang, Senin (2/9). (Humas Kementerian ATR/BPN untuk JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri ATR/BPN Raja Juli Antoni menyerahkan sertipikat tanah kepada perwakilan warga Polehan, Kota Malang, Senin (2/9). (Humas Kementerian ATR/BPN untuk JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Perjuangan warga Kelurahan Polehan, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur, akhirnya membuahkan hasil. Perjuangan selama 24 tahun untuk mendapatkan kepastian hukum atas tanahnya dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Terdapat 1.200 bidang tanah warga Polehan yang disertifikasi oleh Kantor Pertanahan Kota Malang. Hingga 1 September telah terbit 1.132 sertipikat tanah. Sertipikat itu diserahkan langsung oleh Wakil Menteri ATR/BPN Raja Juli Antoni di Kantor Pertanahan Kota Malang pada Senin (2/9). Khoirudin, perwakilan masyarakat menyampaikan terima kasih atas perhatian dari Kementerian ATR/BPN. Sehingga, warga mendapat sertipikat. Hari itu merupakan hari yang membahagiakan. "Hari ini adalah hari yang mulia dan hari yang bahagia bagi kami warga Kelurahan Polehan," ujar Khoirudin di Malang, Senin (2/9). Di tempat yang sama, Raja Juli Antoni mengatakan, Kementerian ATR/BPN terus berkomitmen memberikan kepastian hukum kepada tanah yang dikuasai masyarakat. Selama clean and clear, Kementerian ATR/BPN tidak ragu menerbitkan sertipikat tanah. "Insyaallah selama tidak ada konflik, tidak ada sengketa, Kementerian ATR/BPN tidak ragu mengeluarkan sertipikat tanah," ujar Raja Juli Antoni dalam sambutannya. Raja Juli Antoni mengatakan, pada 2014, saat Presiden Jokowi memulai pemerintahan hanya terdapat 46 juta bidang tanah bersertipikat. Padahal jumlah bidang tanah di Indonesia mencapai 126 juta bidang. Rendahnya capaian tersebut karena Kementerian ATR/BPN di seluruh Indonesia saat itu hanya menerbitkan 500.000 bidang tanah per tahun. Namun berkat Program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) yang diinisiasi Presiden Jokowi, pencapaiannya meningkat menjadi 6-7 juta per tahun. "Selama 10 tahun terakhir Presiden Jokowi telah melipatgandakan sertifikasi tanah dari yang awalnya 46 juta bidang, sekarang menjadi 92 juta bidang. Artinya ada kenaikan 100 persen dalam 10 tahun terakhir," imbuh Antoni begitu Raja Juli Antoni disapa. Antoni mengaku memang diminta Presiden Jokowi untuk mendampingi Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam memastikan 126 juta bidang tanah terdaftar. Saat ini jumlah bidang tanah terdaftar mencapai 117 juta bidang tanah. "Dari 126 juta bidang, kami diminta merampungkan hingga 120 juta bidang. Sisanya akan dilanjutkan oleh pemerintahan selanjutnya. Kami akan memaksimalkan sisa waktu untuk mengejar 3 juta yang menjadi target kami dari Presiden," sambung Antoni yang juga Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) itu. Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini berpesan, kepada 63 penerima sertipikat supaya berhati-hati dalam menggunakan sertipikatnya. Sertipikat itu tidak diagunkan bagi keperluan yang konsumtif. "Jadi tolong sertipikatnya boleh diagunkan ke bank, tapi hanya untuk membuka usaha atau menyekolahkan anak. Kalau untuk beli mobil lebih baik jangan dulu," ujarnya. Selain penyerahan sertipikat tanah perorangan, Antoni juga menyerahkan 10 sertipikat wakaf peruntukan sarana ibadah dan pendidikan di Kota Malang.

Hingga 1 September telah terbit 1.132 sertipikat tanah untuk warga Polehan, Kota Malang. Sertipikat itu diserahkan langsung oleh wamen.

24 Tahun Berjuang, Akhirnya Warga Polehan Malang Miliki Sertipikat Tanah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/28/Wamen-ATR-NU-695779344.jpeg" alt="Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Raja Juli Antoni, pada saat melaksanakan penyerahan sertipikat tanah wakaf di Gresik, Jawa Timur, pada Rabu, (27/3)." width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Raja Juli Antoni, pada saat melaksanakan penyerahan sertipikat tanah wakaf di Gresik, Jawa Timur, pada Rabu, (27/3).</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com -&nbsp;Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah melalui kegiatan pendidikan telah memberikan kontribusi yang tak ternilai. Wajar jika keduanya disebut sebagai tulang punggung bangsa. Hal itu disampaikan oleh Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Raja Juli Antoni, pada saat melaksanakan penyerahan sertipikat tanah wakaf di Gresik, Jawa Timur, pada Rabu, (27/3). Dalam kesempatan tersebut, Wakil Menteri ATR/BPN menyerahkan 10 sertipikat tanah wakaf bagi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang diperuntukan bagi sarana pendidikan, masjid dan mushola, hingga Islamic Center. Dalam sambutannya Raja Antoni meyakini masih banyak tanah wakaf milik Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang masih belum bersertipikat. Oleh karena itu, Ia mengajak untuk mensertifikasi tanah-tanah wakaf tersebut supaya aman dan pemberdayaannya lebih maksimal. &ldquo;Kalau tanah wakafnya sudah bersertipikat, insya Allah tanahnya juga aman tidak khawatir akan ada sengketa di kemudian hari. Dengan begitu penggunaannya tanahnya pun bisa lebih maksimal,&rdquo; kata Wakil Menteri ATR/BPN yang juga Sekjen Partai Solidaritas Indonesia tersebut. Raja Antoni memaparkan kemajuan sertifikasi tanah wakaf sedang berlangsung selama kepemimpinan presiden Jokowi yang telah berhasil mensertifikasi sebanyak 151.749 bidang sedangkan 39 tahun pemerintahan sebelumnya hanya berhasil 99.010 sertipikat. &ldquo;Inilah bukti keseriusan Presiden Jokowi, jadi kalau ada pihak yang menyebutkan Pak Jokowi Anti Islam. Saya kira sangat tidak tepat,&rdquo; sambung Raja Antoni. Selanjutnya Raja Antoni menyampaikan bahwa Kementerian ATR/BPN sedang gencar melakukan sertifikasi tanah keagamaan melalui Gerakan Sertifikasi Tanah Wakaf dan Rumah Ibadah. Oleh karena itu Ia meminta kepada masyarakat untuk memanfaatkan gerakan ini demi keberlangsungan tanah-tanah keagamaan. &ldquo;Akhirnya sebelum saya tutup, saya mengajak kepada bapak dan ibu sekalian untuk mensertifikasi tanah yang belum bersertipikat. Melalui program itu (gerakan sertifikasi), kita memastikan negara hadir di tengah-tengah masyarakat,&rdquo; pungkas Raja Antoni.

“Kalau tanah wakafnya sudah bersertipikat, insya Allah tanahnya juga aman tidak khawatir akan ada sengketa di kemudian hari," ujarnya.

Bagikan Sertipikat Tanah, Wamen ATR Sebut NU dan Muhammadiyah Tulang Punggung Bangsa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/17/Raja-Juli-Antoni-1618226674.jpeg" alt="Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Raja Juli Antoni saat menyerahkan sertipikat tanah." width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Raja Juli Antoni saat menyerahkan sertipikat tanah.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com -&nbsp;Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Raja Juli Antoni mengatakan, diskriminasi tidak boleh dilakukan terhadap semua warga negara yang ingin melaksanakan ibadah agamanya masing-masing. Menurut Raja Juli, salah satu cara untuk menjamin kebebasan beragama adalah melalui penyelenggaraan sertifikasi tanah. Hal ini akan membuat tanah rumah ibadah mendapatkan kepastian hukum sehingga pihak-pihak lain tak dapat melakukan klaim terhadap tanah rumah ibadah tersebut. "Sertipikat ini memberikan kepastian hukum kepada Bapak/Ibu sekalian untuk beribadah dengan nyaman. Orang lain menyalahi hukum jika melakukan pengusiran," kata Wakil Menteri ATR/BPN saat menyampaikan sambutan dalam acara penyerahan sertipikat tanah wakaf dan rumah ibadah di Jepara, Jawa Tengah pada Sabtu, (16/12). Perlu diketahui bahwa Gereja Injili di Tanah Jawa (GITJ) telah berdiri sejak tahun 1905 atau 118 tahun yang lalu. Namun Gereja ini belum memiliki sertipikat tanah. Akhirnya Wakil Menteri ATR/BPN, Raja Antoni, mengintruksikan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara untuk dapat segera mensertifikasi tanah gereja tersebut. Terdapat 6 Sertipikat yang diserahkan oleh Raja Antoni kepada pihak Gereja Injili di Tanah Jawa (GITJ) yaitu satu bidang tanah dimana gereja itu berdiri serta lima sertipikat lainnya berupa lahan pertanian untuk kesejahteraan Gereja. Priyo Laksono, selaku perwakilan penerima sertipikat gereja mengucapkan banyak terima kasih kepada Wakil Menteri ATR/BPN karena telah memberikan atensi terhadap umat Gereja Injili di Tanah Jawa yang memiliki anggota sebanyak 68.205 jemaat. "Terma kasih kami ucapkan kepada Bapak Menteri dan Wakil Menteri atas perhatian untuk kami. Sertipikat ini sudah kami nantikan sejak lama, akan kami jaga dengan baik," ucap Priyo Laksono Raja Antoni mengaku bahagia Gereja yang sangat bersejarah tersebut akhirnya dapat tersertifikasi. Menurutnya, sejak Kementerian ATR/BPN dipimpin oleh Menteri Hadi Tjahjanto, negara bergerak cepat dalam menjamin kehidupan beragama setiap umat. "Pak Menteri Hadi selalu berupaya agar Kementerian ATR/BPN bergerak cepat dalam memenuhi hak warga negara, termasuk hak beribadah. Sertipikat ini adalah bukti bahwa kami memberikan perhatian terhadap kehidupan keagamaan," sambung Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tersebut. Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri ATR BPN juga menyerahkan empat sertipikat milik Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) serta sertipikat Pondol Pesantren Nurul Quran dan Masjid Al Ikhlas. Raja Antoni meminta supaya sertipikat yang diterima dapat dijaga dengan sebaik-baiknya seperti melakukan fotocopy dan menyimpan di tempat yang aman. "Mohon sertipikat ini dapat dijaga dengan baik, sehingga Bapak/Ibu dapat beribadah dengan tenang," pungkas Wakil Menteri.

Salah satu cara untuk menjamin kebebasan beragama adalah melalui penyelenggaraan sertifikasi . Agar ada kepastian hukum tanah rumah ibadah

Setelah Penantian 118 Tahun, Gereja Injili di Tanah Jawa Akhirnya Mendapat Sertipikat Tanah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/05/Wamen-ATR-banyuwangi-3835596566.jpeg" alt="Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Raja Juli Antoni menyerahkan sebanyak 500 sertifikat hak milik atas tanah bagi warga Banyuwangi, Jawa Timur." width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Raja Juli Antoni menyerahkan sebanyak 500 sertifikat hak milik atas tanah bagi warga Banyuwangi, Jawa Timur.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Raja Juli Antoni menyerahkan sebanyak 500 sertifikat hak milik atas tanah bagi warga Banyuwangi, Jawa Timur, dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). "Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL merupakan bentuk komitmen Presiden Joko Widodo untuk memberikan kepastian hukum pada tanah milik warga," kata Raja Juli Antoni saat menyerahkan secara simbolis sertifikat hak milik atas tanah warga di Gedung Olahraga Tawang Alun Banyuwangi, Jawa Timur, Selasa, (5/12). Raja Juli Antoni menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen hadir di tengah masyarakat untuk memberi kepastian hukum karena dengan memiliki sertifikat tanah tidak akan ada lagi mafia yang bisa menyerobot tanah warga. Dia menyebutkan, sekitar 126 juta bidang tanah di seluruh Indonesia yang harus disertifikasi oleh Kementerian ATR/BPN, dan hingga saat ini tercatat 107,5 juta bidang tanah didaftarkan, dan 87,5 juta bidang tanah di antaranya telah bersertifikat. "Kesuksesan pemerintah dalam melakukan sertifikasi tanah melalui PTSL juga berkat adanya kolaborasi bersama dengan pemerintah daerah dan juga masyarakat yang berpartisipasi memperjelas batas-batas tanahnya," kata dia. Dia berharap dengan kepemilikan sertifikat, maka nilai tanah akan meningkat secara ekonomi. "Semoga bermanfaat. Saya ingatkan tetaplah bijaksana dalam memanfaatkan sertifikat tersebut," katanya kepada para penerima sertifikat tersebut. Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Timur Jonahar mengemukakan di Banyuwangi terdapat 19.201 penerima sertifikat PTSL yang semuanya sudah selesai 100 persen sejak Agustus 2023. Sedangkan untuk Jawa Timur totalnya sebanyak 1.201.000 penerima program PTSL dengan 99,8 persen sudah terselesaikan. "Jawa Timur punya target terbanyak dibanding provinsi lain. Insya Allah dalam beberapa hari ke depan sudah tuntas semuanya," kata Jonahar. Sementara itu, Wakil Bupati Banyuwangi Sugirah yang turut menghadiri acara tersebut menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat dan BPN yang telah menuntaskan program PTSL di Kabupaten Banyuwangi. Program ini sangat membantu dalam meminimalisir terjadinya konflik dan sengketa tanah warga. "Program ini sangat bermanfaat bagi warga. Terima kasih juga kepada para kepala desa yang sudah berkolaborasi dengan BPN dalam melakukan identifikasi tanah-tanah warga," kata Sugirah.

pemerintah berkomitmen hadir di tengah masyarakat untuk memberi kepastian hukum karena dengan memiliki sertifikat tanah.

Wakil Menteri ATR Serahkan 500 Sertifikat Program PTSL di Banyuwangi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/Wamen-ATR-Blora.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wamen ATR/BPN, Raja Antoni hadir langsung ke Blora, Jawa Tengah. Ia mengunjungi kantor Kecamatan Cepu, untuk mengecek secara langsung di lapangan proses penyelesain konflik kepemilikan tanah yang sudah terjadi sejak tahun 1947.  "Atas perintah Pak Menteri Hadi Tjahjanto hari ini saya datang ke Blora, Jawa Tengah. Saya mengecek langsung di lapangan proses penyelesain konflik kepemilikan tanah yang sudah terjadi sejak 1947," ujar Raja Juli dalam keterangan tertulisnya kepada JawaPos.com, (4/3).  Sebelumnya, Menteri Hadi Thahjanto menginisiasi dialog dengan warga pada Oktober 2022 yang lalu. Dalam pertemuan itu Hadi menawarkan solusi konflik antara Pemerintah Kabupaten Blora dengan warga Wonorejo yang sudah berlangsung lama.  "Hari ini saya melihat atusiasme rakyat yang sangat tinggi. Mereka dengan sabar mengantri mengikuti proses administrasi. Hal ini menunjukan solusi yang ditawarkan Pak Menteri Hadi Tjahjanto dan Pemda Blora yaitu pemberian HGB kepada rakyat di atas HPL milik pemda, merupakan jalan keluar dari kebuntuan konflik yang berkepanjangan selama ini," papar Raja Antoni.  Dari data yang dihimpun setidaknya ada sebanyak 1160 bidang tanah yang ada di lokasi konflik, Desa Wonorejo. Raja Antono menjelaskan "Per hari ini sudah sudah 1104 orang yang mendaftar. Dan, diperkirankan 295 bidang tanah sudah disertipikasi.  Raja Antoni optimis ini akan selesai sesuai target dan menjadi solusi terbaik bagi semua pihak.  "Kekompakan rakyat, Pemda Blora, ATR/BPN dan pemangku kepentingan lainnya seperti Notaris/PPAT, Insya Allah pada tanggal 10 Maret 2023 proses setipikasi tanah rakyat ini dapat diselesaikan," imbuhnya.  Diketahui, pada 10 Maret yang akan datang, Presiden Joko Widodo dijadwalkan hadir langsung dan membagikan sertipikat HGB Rakyat secara langsung kepada masyarakat.  "Mohon doa dan dukungan dari semua pihak," ujar Raja Antoni.

Datang ke Blora, Wamen ATR Tinjau Penyelesaian Konflik Tanah Lama