<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/20/IMG_4646JPG-564715565.jpg" alt="Walikota Madiun, Maidi menggunakan rompi tahanan usai terjaring OTT KPK, Jakarta, Selasa (20/1/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Walikota Madiun, Maidi menggunakan rompi tahanan usai terjaring OTT KPK, Jakarta, Selasa (20/1/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Wali Kota Madiun, Maidi, sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dengan modus fee proyek dan dana corporate social responsibility (CSR) serta penerimaan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun. KPK menduga, Maidi turut menerima gratifikasi senilai Rp 1,1 miliar. Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan penerimaan gratifikasi itu diterima Maidi dalam periode 2019-2022. Maidi diketahui merupakan Wali Kota Madiun periode 2019-2024 dan 2025-2030. "KPK turut menemukan dugaan penerimaan lainnya (gratifikasi) oleh MD dalam periode 2019-2022 dari sejumlah pihak dengan&nbsp;total mencapai Rp 1,1 miliar," kata Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (20/1) malam. Jenderal polisi bintang satu itu mengungkapkan, Maidi diduga melakukan&nbsp;pemerasan maupun penerimaan lainnya,&nbsp;berupa gratifikasi terkait pemeliharaan jalan paket II dengan nilai proyek sebesar Rp 5,1 miliar. Dugaan penerimaan gratifikasi itu dilakukan Maidi melalui Thariq Megah selaku&nbsp;Kepala Dinas PUPR Kota Madiun meminta fee sebesar 6 persen dari nilai proyek&nbsp;tersebut kepada penyedia jasa/kontraktor.&nbsp;Namun, pihak kontraktor hanya menyanggupi fee sebesar 4 persen atau sekitar Rp 200 juta. "Bahwa kemudian, terjadi kesepakatan atas kesanggupan pemberian fee, yang dilaporkan oleh Thariq Megah kepada Maidi," tegasnya. Selain Maidi, KPK juga menjerat Rochim Ruhdiyanto selaku pihak swasta atau orang kepercayaan Maidi, dan Thariq Megah selaku Kepala Dinas PUPR Kota Madiun sebagai tersangka. Penetapan tersangka ini dilakukan setelah KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Kota Madiun, Jawa Timur, pada Senin (19/1). KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak 20 Januari sampai dengan 8 Februari 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK. Atas perbuatannya, Maidi dan Rochim Ruhdiyanto disangkakan melanggar Pasal 12 Huruf e UU No.20 Tahun 2021 jo. Pasal 20 jo Pasal 21 UU No.1 tahun 2023 tentang KUHP. Selain itu, Maidi bersama-sama dengan Thariq Megah disangkakan melanggar Pasal 12 B UU 31 Tahun 1999 jo. UU No.20 Tahun 2021 jo. Pasal 20 jo Pasal 21 UU No.1 tahun 2023 tentang KUHP. &nbsp;

KPK tetapkan Wali Kota Madiun tersangka kasus gratifikasi Rp 1,1 miliar dan pemerasan jasa kontraktor proyek pemeliharaan jalan Rp 5 M

KPK : Wali Kota Madiun Terima Gratifikasi Rp 1,1 Miliar hingga Pemerasan Jasa Kontraktor Pemeliharaan Jalan Senilai Rp 5,1 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/20/Wali-Kota-Madiun-Maidi-Dery-Ridwansah-5JPG-1123183546.jpg" alt="Wali Kota Madiun Maidi setibanya di Gedung Merah Putih KPK usai terjaring OTT, Jakarta, Senin (19/1/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Madiun Maidi setibanya di Gedung Merah Putih KPK usai terjaring OTT, Jakarta, Senin (19/1/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan telah melakukan gelar perkara atas operasi tangkap tangan (OTT) yang menyasar Wali Kota Madiun, Jawa Timur, Maidi. Sebanyak sembilan orang, termasuk Maidi, telah dibawa ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Senin (19/1) malam. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengtakan seluruh pihak yang diamankan dalam OTT tersebut saat ini masih menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik. &ldquo;Dalam peristiwa tertangkap tangannya para terduga pelaku tindak pidana korupsi di wilayah Kota Madiun, malam tadi sejumlah sembilan orang dibawa ke Jakarta untuk dilanjutkan pemeriksaannya secara intensif di Gedung KPK Merah Putih,&rdquo; kata Budi kepada wartawan, Selasa (20/1). Budi menegaskan, KPK telah melakukan ekspose atau gelar perkara atas OTT tersebut. Hasilnya, perkara tersebut resmi dinaikkan dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. &ldquo;Dalam perkara ini juga telah dilakukan ekspose dan diputuskan bahwa penyelidikan ini naik ke tahap penyidikan,&rdquo; tegasnya. Meski demikian, KPK belum mengungkapkan secara rinci siapa saja pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Termasuk di antaranya, apakah Wali Kota Madiun Maidi telah menyandang status tersangka dalam perkara tersebut. OTT yang menyasar Maidi diduga terkait adanya penerimaan fee proyek dan dana CSR di Pemerintah Kota Madiun. Dalam OTT itu, KPK turut mengamankan uang ratusan juta. Menurut Budi, penetapan status hukum para pihak yang diamankan dilakukan dalam waktu 1x24 jam. Sampai saat ini, proses pemeriksaan masih berlangsung. &ldquo;Saat ini para pihak tersebut masih dilakukan pemeriksaan oleh penyidik," pungkasnya. &nbsp;

KPK gelar ekspose OTT Madiun dan periksa 9 orang termasuk Wali Kota Maidi. Proses penetapan tersangka masih berlangsung di Jakarta saat ini.

KPK Gelar Ekspose OTT Madiun, Status Maidi Segera Terungkap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/wali-kota-madiun-segera-jalani-persidangan_m_117691.jpeg" alt="Juru Bicara KPK Febri Diansyah" width="100%">
<figcaption>Juru Bicara KPK Febri Diansyah</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Setelah rampungnya pemeriksaannya di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya Wali Kota nonaktif Madiun Bambang Irianto akan menjalani persidangan. Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, pelimpahan itu akan dilakukan hari ini. "Hari ini dilakukan pelimpahan tahap dua untuk tersangka BI ke penuntutan umum," ujar Febri saat dihubungi Selasa (21/3). Mantan penggiat antikorupsi itu menambahkan, Bambang akan diterbangkan ke Surabaya dan selanjutnya dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan (LP) Medaeng. "Sidang terhadap Bambang digelar di Pengadilan Tipikor Surabaya," katanya. Sekadar informasi Bambang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Pasar Besar Kota Madiun. Bambang juga diduga menerima gratifikasi sebesar Rp 50 miliar dalam proyek pembangunan Pasar Besar Kota Madiun. Ada pun, nilai proyek pembangunan pasar tersebut sebesar Rp 76,523 miliar. Pembangunan secara multiyears dari tahun 2009-2012. Dalam kasus pencucian uang, penyidik KPK telah menyita beberapa aset milik Bambang. Beberapa di antaranya, berupa emas batangan, mobil pribadi, tanah dan bangunan, serta uang dan tabungan di sejumlah rekening bank. (cr2/JPG)

Wali Kota Madiun Segera Jalani Persidangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/kpk-kembali-periksa-delapan-saksi-di-kasus-tppu-wali-kota-madiun_m_113514.jpeg" alt="Juru bicara KPK Febri Diansyah" width="100%">
<figcaption>Juru bicara KPK Febri Diansyah</figcaption>
</figure>JawaPos.com -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa delapan saksi dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Wali Kota Madiun Bambang Irianto. Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami dugaan adanya aliran dana yang diberikan Bambang Irianto kepada sejumlah pihak. "Ada delapan saksi terkait indikasi TPPU, pejabat bank, anggota DPRD, kepala dinas, kepala pelaksana BPBD," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di kantornya, Kamis (2/3). Sebelumnya, KPK menerima pengembalian uang sebesar Rp 370 juta dari delapan anggota DPRD Madiun. Uang itu merupakan pemberian Bambang dan diduga terkait pencucian uang yang menjeratnya sebagai tersangka. KPK pun tengah mengusut penerimaan lain terkait TPPU Bambang. Karena itu, KPK meminta Bambang mengungkapnya kepada penyidik. "Apakah ada pihak lain terima kami tindaklanjuti, BI silakan beri info seluas-luasnya ke penyidik. Di TPPU kami ikuti arus uang, apakah pasal TPPU dapat diterapkan fakta aliran dana pada sejumlah anggota DPRD setempat," ujar Febri. (Put/jpg)

KPK Kembali Periksa Delapan Saksi di Kasus TPPU Wali Kota Madiun 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/kpk-dalami-kepemilikan-aset-anak-dan-istri-wali-kota-madiunnbsp_m_113001.jpeg" alt="Juru bicara KPK Febri Diansyah" width="100%">
<figcaption>Juru bicara KPK Febri Diansyah</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa istri dan anak Wali Kota Madiun Bambang Irianto; E Suliestyawati dan Bonnie Laksamana. Dalam pemeriksaan kali ini, penyidik mengkonfirmasi soal pembelian aset yang diatasnamakan Bonnie dan Sulies. Diduga, aset tersebut terkait dengan pencucian uang yang dilakukan Bambang Irianto. "Kita temukan aset dan bangunan atas nama istri dan anak. Serta rekening atas nama istri. Penyidik mengkonfirmasi kepemilikan aset tersebut ketika aset dibeli dan kapan peristiwa dialami," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat di kantornya, Selasa (28/2). Menurut Febri, hingga kini keduanya masih menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait dugaan TPPU Bambang Irianto. Hingga kini, penyidik telah memeriksa 40 orang saksi dalam kasus tersebut.&nbsp; Sebelumnya, KPK telah menyita enam rekening bank milik Bambang dengan uang senilai Rp 7,4 miliar. Uang itu terkait dengan pencucian uang yang menjerat Bambang sebagai tersangka. KPK juga telah menyita tujuh aset milik Bambang Irianto berupa satu unit ruko dan enam bidang tanah di Madiun dan Jombang, Jawa Timur. Aset tersebut diduga ada kaitan dengan pencucian uang yang dilakukan Bambang. Di antaranya yaitu satu ruko Sun City Festival, Madiun Blok C 22, Jawa Timur. Selain itu, penyidik menyita enam bidang tanah yaitu di Jalan Sikatan Nomor 6 Kelurahan Nambangan Lor Kecamatan Mangunharjo, Madiun seluas 4.002 meter persegi. Kemudian di Jalan Ponorogo, Nomor 100 Kelurahan Josenan, Kecamatan Taman Kota, Madiun seluas 989 meter persegi. Selanjutnya tanah di Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 73 Kelurahan Pangongangan, Kecamatan Mangunharjo, Madiun yang luasnya 479 meter persegi. Diketahui, di atas tanah itu berdiri kantor Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Demokrat Madiun. Kemudian di Jalan Tanjung Raya, Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 493 meter persegi. Tanah di Jalan Hayam Wuruk, Mangunharjo Madiun seluas 5278 meter persegi. Lalu tanah di Jalan Sawah, Desa Tinggar, Kecamatan Bandarkedunmulyo, Jombang dengan luas 6.350 meter persegi. (Put/jpg)

KPK Dalami Kepemilikan Aset Anak dan Istri Wali Kota Madiun&nbsp;

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/kpk-periksa-anak-wali-kota-madiun-di-kasus-tppu_m_112872.jpeg" alt="Juru bicara KPK Febri Diansyah" width="100%">
<figcaption>Juru bicara KPK Febri Diansyah</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meneruskan pemeriksaan saksi-saksi terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Wali Kota Madiun Bambang Irianto. Hari ini (28/2), KPK memanggil anak dari Bambang, Bonnie Laksmana sebagai saksi. "Bonnie Laksmana akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka BI," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi melalui pesan singkat. Bonnie diketahui merupakan mantan sekretaris Partai Demokrat Jawa Timur. Diduga, Bonnie akan dikonfirmasi mengenai aliran pencucian uang sang ayah. Dalam perkara ayahnya Bonnie juga telah dicegah bepergian ke luar negeri selama enam bulan. KPK telah menyita enam rekening bank milik Bambang dengan uang senilai Rp 7,4 miliar. Uang itu terkait dengan pencucian uang yang menjerat Bambang sebagai tersangka. KPK juga telah menyita tujuh aset milik Bambang Irianto berupa satu unit ruko dan enam bidang tanah di Madiun dan Jombang, Jawa Timur. Aset tersebut diduga ada kaitan dengan pencucian uang yang dilakukan Bambang. Di antaranya yaitu satu ruko Sun City Festival, Madiun Blok C 22, Jawa Timur. Selain itu, penyidik menyita enam bidang tanah yaitu di Jalan Sikatan Nomor 6 Kelurahan Nambangan Lor Kecamatan Mangunharjo, Madiun seluas 4.002 meter persegi. Kemudian di Jalan Ponorogo, Nomor 100 Kelurahan Josenan, Kecamatan Taman Kota, Madiun seluas 989 meter persegi. Selanjutnya tanah di Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 73 Kelurahan Pangongangan, Kecamatan Mangunharjo, Madiun yang luasnya 479 meter persegi. Diketahui, di atas tanah itu berdiri kantor Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Demokrat Madiun. Kemudian di Jalan Tanjung Raya, Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 493 meter persegi. Tanah di Jalan Hayam Wuruk, Mangunharjo Madiun seluas 5278 meter persegi. Lalu tanah di Jalan Sawah, Desa Tinggar, Kecamatan Bandarkedunmulyo, Jombang dengan luas 6.350 meter persegi. KPK menetapkan Bambang Irianto di tiga kasus. Di kasus pertama, Bambang diduga melakukan korupsi dalam Pembangunan Pasar Besar Madiun tahun 2009-2012. Selain itu, Bambang diduga menerim gratifikasi sekitar Rp 50 miliar. Uang itu diterima Bambang dari sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Madiun dan pengusaha. Tak hanya berkaitan dengan proyek Pasar Besar Madiun, uang yang diterima Bambang ini juga berkaitan dengan honor pegawai, perizinan, dan hal-hal lain yang diduga tidak sah. Jumat (17/2), KPK menetapkan Bambang Irianto sebagai tersangka TPPU. Dia diduga membelanjakan, mentransfer, memindahkan, dan menyamarkan uang hasil korupsinya ke dalam beberapa aset. (Put/jpg)

KPK Periksa Anak Wali Kota Madiun di Kasus TPPU 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/67203_86363_kpk-geledah.jpg" alt="Seorang penyidik KPK sedang berbisik kepada petugas Polres Madiun Kota saat menggeledah Balai Kota Madiun." width="100%">
<figcaption>Seorang penyidik KPK sedang berbisik kepada petugas Polres Madiun Kota saat menggeledah Balai Kota Madiun.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memburu jejak dugaan gratifikasi dengan tersangka Wali Kota Madiun Bambang Irianto (BI). Puluhan lokasi diobok-obok penyidik komisi antirasuah untuk mendapatkan barang bukti sumber penghasilan BI.&nbsp; &quot;Dari 23-25 November (2016, Red), ada sekitar 30 lokasi yang digeledah,&#39;&#39; kata Plt Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati Iskak kemarin (27/11). Sayang, dia belum bisa menyebutkan 30 lokasi tersebut. Namun, dia memastikan penggeledahan itu berkaitan erat dengan perkara gratifikasi megaproyek pembangunan Pasar Besar Madiun (PBM). Dia meminta wartawan bersabar terkait barang bukti yang diperoleh penyidik di lapangan. &quot;Belum dapat kami sampaikan detailnya,&#39;&#39; ujarnya. Sumber di Pemkot Madiun menjelaskan, penyidik KPK juga mencari keterangan dari bendahara pengeluaran masing-masing satker. Sebab, penyidik tidak hanya memburu honor di setiap kegiatan atau arisan, tapi juga tambahan penghasilan kinerja atau tunjangan kinerja.&nbsp; &quot;Bendahara diminta membuat surat pernyataan (oleh KPK, Red) terkait aliran dana, diterima siapa, dan atas perintah siapa,&#39;&#39; jelasnya. Sumber tersebut mengungkapkan, tunjangan kinerja naik gila-gilaan tahun ini. Eselon II-A dari Rp 800 ribu menjadi Rp 5 juta dan eselon II-B dari Rp 800 ribu jadi Rp 3,5 juta.&quot;Untuk eselon II-B potongannya Rp 700 ribu, eselon III-A kepala SKPD disunat Rp 500 ribu, khusus Sekda Rp 1 juta perbulan. Kalau ditotal, sekitar Rp 25 jutaan per bulan,&#39;&#39; ungkapnya.&nbsp; Sumber itu menjelaskan, pemotongan sistematis tersebut melibatkan bendahara pengeluaran. Setiap tanggal 10, bendahara memotong jatah tunjangan kinerja atasannya. Besaran duit Rp 500 ribu-Rp 1 juta itu disetor ke badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD).&nbsp; &quot;Pertanyaan tersebut yang paling banyak ditujukan kepada bendahara pengeluaran tiap SKPD,&#39;&#39; ujarnya.&nbsp; Pemotongan tunjangan kinerja itu sempat akan terhenti pertengahan tahun ini. Sebab, ada kekhawatiran bocor sehingga setoran Juni mundur dua pekan. Namun, oknum pejabat kembali menagih ke masing-masing SKPD. &quot;Seingat saya, hanya satu kali tidak tet tanggal 10,&#39;&#39; sebutnya. Tidak semua kepala SKPD ikhlas tunjangan kinerjanya disunat, tapi mereka tidak berani menolak. Sebab, oknum pejabat berjuluk &#39;eselon II-A&#39; itu kerap menebar ancaman kepada kepala dinas dan pejabat eselon III-A sekelas Kabag, camat, kepala kantor, dan kepala badan. &quot;Instruksi itu disampaikan di ruang 13,&#39;&#39; ungkapnya. Sumber lain menyebutkan, pejabat pemkot yang sudah disambangi KPK memilih jujur soal peran empat oknum pejabat eselon II dan III. Sumber tersebut menyatakan, &#39;empat sekawan&#39; merupakan &#39;pembisik&#39; BI. &quot;Mau ngomong apa, adanya juga seperti itu. Data mereka (KPK, Red) juga lengkap, tidak bisa mengelak lagi,&#39;&#39; ungkapnya.&nbsp; Di sisi lain, Wawali Sugeng Rismiyanto dan Sekda Maidi tutup mulut terkait potongan tunjangan kinerja tersebut. Maidi memilih angkat telepon, lalu memutusnya. Pesan pendek yang dikirim koran ini pun tidak berbalas. Sementara itu, Sugeng memilih me-reject handphone-nya saat dihubungi koran ini. Urusan pesan pendek, Sugeng satu sikap dengan Maidi. (pra/sat/c5/diq)

30 Lokasi Diobok-obok Penyidik KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/66250_85378_priharsa-nugraha-jpnn.jpg" alt="Kabag Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha" width="100%">
<figcaption>Kabag Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Wali Kota Madiun Bambang Irianto, Rabu (23/11).&nbsp; Bambang ditahan usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan&lrm; korupsi pembangunan Pasar Besar Kota Madiun tahun 2009-2012. Bambang terlihat keluar ruang pemeriksaan sekitar pukul 14.20 WIB. Tampak memakai rompi tahanan berwarna oranye, politikus Partai Demokrat itu enggan berkomentar apapun soal penahanannya. Bambang memilih bungkam dan masuk mobil tahanan yang membawanya ke Rumah Tahanan. Kabag Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha mengatakan, penyidik menahan Bambang di Rutan KPK. Bambang akan menjalani masa penahanan selama 20 hari mendatang. &quot;Untuk kepentingan penyidikan, tersangka ditahan untuk 20 hari ke depan terhitung mulai hari ini di Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Timur Cabang KPK,&quot; kata Priharsa saat dikonfirmasi. (Put/jpg)

KPK  Akhirnya Tahan Wali Kota Madiun

walikota madiun

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#walikota madiun

Berita Terkini

KPK : Wali Kota Madiun Terima Gratifikasi Rp 1,1 Miliar hingga Pemerasan Jasa Kontraktor Pemeliharaan Jalan Senilai Rp 5,1 Miliar

KPK Gelar Ekspose OTT Madiun, Status Maidi Segera Terungkap

Wali Kota Madiun Segera Jalani Persidangan

KPK Kembali Periksa Delapan Saksi di Kasus TPPU Wali Kota Madiun

KPK Dalami Kepemilikan Aset Anak dan Istri Wali Kota Madiun

KPK Periksa Anak Wali Kota Madiun di Kasus TPPU

30 Lokasi Diobok-obok Penyidik KPK

KPK Akhirnya Tahan Wali Kota Madiun

Download Aplikasi JawaPos.com

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#walikota madiun

Berita Terkini

KPK : Wali Kota Madiun Terima Gratifikasi Rp 1,1 Miliar hingga Pemerasan Jasa Kontraktor Pemeliharaan Jalan Senilai Rp 5,1 Miliar

KPK Gelar Ekspose OTT Madiun, Status Maidi Segera Terungkap

Wali Kota Madiun Segera Jalani Persidangan

KPK Kembali Periksa Delapan Saksi di Kasus TPPU Wali Kota Madiun

KPK Dalami Kepemilikan Aset Anak dan Istri Wali Kota Madiun&nbsp;

KPK Periksa Anak Wali Kota Madiun di Kasus TPPU

30 Lokasi Diobok-obok Penyidik KPK

KPK Akhirnya Tahan Wali Kota Madiun

Download Aplikasi JawaPos.com

KPK Dalami Kepemilikan Aset Anak dan Istri Wali Kota Madiun