<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/16/walikotaaaa-3196120114.jpg" alt="Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menanggapi Temuan 15 pelajar SMP positif narkoba. (Novia Herawati/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menanggapi Temuan 15 pelajar SMP positif narkoba. (Novia Herawati/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Temuan 15 pelajar SMP di Kota Surabaya yang positif narkoba, menimbulkan keprihatinan banyak pihak. Kasus ini menunjukkan bahwa dunia pendidikan Indonesia belum terbebas dari jeratan narkotika. Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi mengatakan langkah pertama yang akan dilakukan terhadap 15 pelajar tersebut adalah membedakan status hukumnya, apakah sebagai pengguna atau pengedar.&nbsp; Jika terbukti sebagai pemakai, maka mereka akan direhabilitasi penuh tanpa sanksi dikeluarkan dari sekolah. Begitu pula apabila pelajar yang bersangkutan terbukti berperan sebagai pengedar.&nbsp; &ldquo;Tetapi, kalau dia terbukti sebagai pengedar, maka kita lakukan rehabilitasi. Kita pulihkan kembali, kita kuatkan kembali agar anak ini punya semangat lagi untuk menjadi orang yang baik,&rdquo; tutur Wali Kota Eri, Minggu (16/11). Upaya pemkot tidak hanya berfokus pada penanganan siswa, tetapi juga memberantas sumber peredaran serta memperkuat pencegahan di sekolah lain. Eri menilai kasus ini adalah tanggung jawab bersama.&nbsp; Orang tua berperan sebagai garda terdepan dalam sikap dan perilaku seorang anak. &ldquo;Bagaimanapun mereka ini anak yang salah asuhan. Tidak bisa anak itu dibebankan kepada guru. Yang terdekat adalah orang tua," imbuhnya. &nbsp; Sebagai langkah preventif, Pemkot Surabaya mendirikan pos terpadu di Jalan Kunti, Kecamatan Semampir, yang selama ini dikenal masyarakat sebagai kawasan rawan peredaran narkotika.&nbsp; Pos tersebut akan dijaga oleh tim gabungan. Langkah ini diambil Pemkot Surabaya untuk memutus mata rantai peredaran narkoba di area yang dinilai sudah lama menjadi tempat kegiatan negatif itu. &nbsp; "Akan ada pos terpadu di sana yang juga dijaga oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dan dari Pemkot ada Satpol PP. Pos ini akan menjadi pusat koordinasi untuk melakukan operasi rutin. Tapi waktunya tidak kita ekspos," terang Eri. Guna mencegah penyebaran narkoba di kalangan pelajar, Pemkot akan melakukan tes urine di sekolah-sekolah lain. Namun, tes tidak akan dilakukan secara menyeluruh, melainkan melalui metode sampling acak. &ldquo;Kita akan lakukan acak saja kalau di sekolah-sekolah. Kita lakukan sampling-sampling saja di sekolah-sekolah tertentu (berdasarkan kajian dan data dari BNN Provinsi Jawa Timur)," tegasnya. &nbsp; Oleh karena itu, Wali Kota Eri mengajak seluruh elemen masyarakat, terutama orang tua, agar berperan aktif dalam mengawasi dan menjaga anak-anaknya dari kegiatan yang berdampak buruk. &nbsp; "Ayo kita jaga anak-anak kita, jangan sampai terjerat dengan narkoba yang akan merusak di masa depannya. (Permasalahan ini) tidak bisa sehari dua hari (selesai), maka dibutuhkan komitmen dari kita semuanya," seru Eri.&nbsp; &nbsp; Sebelumnya, Badan Nasional Narkotika (BNN) Provinsi Jawa Timur melakukan tes urine acak kepada 50 siswa SMP - SMA di kawasan Jalan Kunti, Semampir, Jumat (14/11). Hasilnya, 15 siswa SMP diantaranya positif narkoba.&nbsp; "Ini suatu keprihatinan yang harus kita rumuskan bersama. Betapa mirisnya ternyata di usia sekolah, siswa di Surabaya sudah menjadi pengguna aktif narkotika," tukas Kepala BNNP Jatim, Brigjen Pol Budi Mulyanto. (*)

15 pelajar SMP di Surabaya positif narkoba, Wali Kota Eri Cahyadi ambil langkah rehabilitasi tanpa sanksi.

15 Pelajar SMP Surabaya Positif Narkoba, Wali Kota Ambil Langkah Rehabilitasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/05/Zohran-Mamdani-2496371258.jpg" alt="Zohran Mamdani berbicara setelah memenangkan pemilihan walikota di New York (Yuki Iwamura/The Associated Press)" width="100%">
<figcaption>Zohran Mamdani berbicara setelah memenangkan pemilihan walikota di New York (Yuki Iwamura/The Associated Press)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wali Kota terpilih New York, Zohran Mamdani, tengah menjadi sorotan internasional. Sebabnya karena beberapa hal, pertama dia adalah seorang Muslim pertama yang menjabat Wali Kota New York dan kedua, dia merupakan keturunan imigran dan bukan merupakan 'Native American'. Kini, setelah dia terpilih, publik diingatkan akan janjinya saat kampanye pemilihan beberapa waktu lalu. The New York Times dalam laporannya mencatat, jika terpilih, ia berjanji akan memerintahkan Kepolisian New York (NYPD) untuk menangkap Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, jika pemimpin itu menginjakkan kaki di kota tersebut. Dalam wawancaranya dengan The New York Times September lalu, Mamdani menyebut Netanyahu sebagai penjahat perang yang melakukan genosida di Gaza. Ia menegaskan, bila ada surat perintah penangkapan dari Mahkamah Pidana Internasional (ICC), maka dirinya akan menghormati mandat hukum itu dan memerintahkan NYPD untuk menahan Netanyahu begitu ia tiba di bandara. &ldquo;Ini adalah sesuatu yang saya niatkan untuk penuhi. Kita tidak bisa terus menunggu kepemimpinan dari pemerintah federal. Kota dan negara bagian harus menunjukkan bagaimana menegakkan nilai-nilai kita sendiri,&rdquo; ujar Mamdani tegas dalam wawancara tersebut. Pernyataan Mamdani itu segera mengguncang panggung politik nasional AS, terutama karena New York dikenal sebagai rumah bagi komunitas Yahudi terbesar di dunia di luar Israel. Meski jajak pendapat terbaru menunjukkan banyak warga New York kini lebih bersimpati pada Palestina dibanding Israel dalam perang Gaza, janji tersebut tetap dianggap langkah ekstrem oleh sebagian kalangan. Beberapa ahli hukum menilai tindakan seperti itu mustahil secara praktik dan berpotensi melanggar hukum federal, mengingat AS bukan anggota ICC dan tidak mengakui yurisdiksinya. Namun, bagi pendukung Mamdani, pernyataannya menjadi simbol moral keberanian, di saat pemerintah federal dianggap diam terhadap kekerasan di Gaza. Mamdani juga membandingkan sikapnya dengan tindakan Gavin Newsom saat menjadi Wali Kota San Francisco pada 2004, ketika Newsom menantang hukum federal dengan mengeluarkan surat nikah bagi pasangan sesama jenis. Menurut Mamdani, contoh itu menunjukkan bahwa pemerintah lokal bisa bertindak lebih progresif dibanding pemerintah federal dalam menegakkan nilai kemanusiaan. &ldquo;Ini adalah saat di mana kota dan negara bagian harus menunjukkan seperti apa berdiri untuk rakyatnya,&rdquo; ujar Mamdani, mengutip keputusan Newsom sebagai inspirasi. Namun, pernyataan itu memicu reaksi keras dari sejumlah kelompok Yahudi dan politisi konservatif, yang menuduh Mamdani menyulut kebencian dan menormalisasi anti-Semitisme. Meski demikian, Mamdani, saat itu, menolak mundur dan menyatakan dirinya tidak menentang agama atau bangsa mana pun, melainkan menentang kejahatan perang dan pelanggaran HAM. Sebagaimana diketahui, menjadi Muslim pertama yang terpilih menjadi Wali Kota New York, Mamdani dikenal dengan pandangan democratic socialist dan vokal dalam isu keterjangkauan hidup, perumahan, serta keadilan sosial. Namun, dukungannya terhadap Palestina dan kritik keras terhadap Israel telah menjadi bagian paling kontroversial dari karier politiknya. Ia juga sempat menolak mengecam frasa 'globalize the intifada', meski kemudian mengatakan bahwa ia tidak mendorong penggunaan istilah itu, dan tetap berpendapat bahwa pemimpin Israel adalah penjahat perang. Pernyataan Mamdani kala itu juga muncul di tengah ketegangan global yang meningkat akibat perang Gaza, serta meningkatnya sentimen Islamofobia dan anti-Semitisme di Amerika. Sementara banyak pihak menganggap langkah Mamdani terlalu jauh, sebagian lainnya melihatnya sebagai titik balik moral yang menuntut akuntabilitas global tanpa pandang bulu.

Wali Kota New York, Zohran Mamdani, berjanji akan menangkap Netanyahu jika ada surat perintah dari ICC, memicu reaksi keras.

Jadi Wali Kota Muslim Pertama di New York, Zohran Mamdani Sempat Janji akan Tangkap Netanyahu jika Terpilih

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/17/unnamed-4-743939786.png" alt="Surat edaran KPU OKI tentang pengumuman seleksi calon anggota PPS Pilkada 2024. (siakba.kpu.go.id)" width="100%">
<figcaption>Surat edaran KPU OKI tentang pengumuman seleksi calon anggota PPS Pilkada 2024. (siakba.kpu.go.id)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Pemilihan Kepala Daerah merupakan momen di mana masyarakat Indonesia serempak memberikan hak pilihnya untuk memilih orang yang akan menjadi Gubernur, Bupati, dan Walikota beserta para wakilnya. Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum telah membentuk Panitia Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemilu tahun 2024 pada bulan januari hingga februari lalu.&nbsp; Proses pendaftaran calon PPS Pilkada 2024 akan dibuka dari tanggal 17-28 September ini. Jika kamu ingin berkontribusi sebagai salah satu panitia, berikut adalah persyaratan yang harus kamu penuhi sebagaimana dikutip dari kpu.go.id. &nbsp; <ol> <li dir="ltr"> Merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) </li> <li dir="ltr"> Berusia 17-35 tahun </li> <li dir="ltr"> Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, UUD RI tahun 1945, NKRI, Bhineka Tunggal Ika, dan Cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 </li> <li dir="ltr"> Memiliki integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil </li> <li dir="ltr"> Tidak menjadi anggota Partai Politik dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau sekurang-kurangnya 5 tahun tidak lagi menjadi anggota Parpol yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Pengurus Partai Politik yang bersangkutan </li> <li dir="ltr"> Berdomisili dalam wilayah kerja KPPS </li> <li dir="ltr"> Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba </li> <li dir="ltr"> Berpendidikan minimal Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sederajat </li> <li dir="ltr"> Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih </li> </ol> &nbsp; Itulah daftar persyaratan yang harus kamu penuhi sebelum mendaftar sebagai calon PPS pada Pilkada 2024 ini.&nbsp;Pastikan kamu memenuhi syarat sebelum mengikuti seleksi.

Jika kamu ingin berkontribusi sebagai salah satu panitia, berikut adalah persyaratan yang harus kamu penuhi.

9 Persyaratan dalam Seleksi KPPS Pilkada Tahun 2024, Salah Satunya Harus WNI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/mantan-walikota-cantik-ini-selingkuh-dengan-pengawalnya-sendiri_m_221516.jpeg" alt="Barry juga mengaku telah berselingkuh dengan kepala keamanannya yaitu Rob Forest" width="100%">
<figcaption>Barry juga mengaku telah berselingkuh dengan kepala keamanannya yaitu Rob Forest</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wali Kota Nashville Megan Barry mengumumkan pengunduran dirinya setelah dia mengakui sebuah kejahatan. Ia mengakui bahwa ia pernah melakukan korupsi properti dan juga berselingkuh beberapa bulan lalu. "Ini adalah waktu terakhir saya sebagai wali kota," kata Barry pada waktu itu. Ia juga berterima kasih kepada staf pendukung yang bekerja dengannya selama masa jabatannya. "Saya sangat berharap dan percaya bahwa tindakan saya sendiri tidak akan menodai atau mengalihkan dari semua pekerjaan besar yang mereka (para staf) lakukan," lanjutnya. Barry mengaku bersalah atas pencurian properti yang bernilai lebih dari 10 ribu USD. Dia setuju untuk membayar kembali ke Kota Nashville sebesar 11 ribu USD. Barry juga mengaku telah berselingkuh dengan kepala keamanannya yaitu Rob Forrest. Forrest juga mengaku bersalah atas pencurian properti tersebut. Barry juga mengaku memberikan dukungannya kepada mantan Wali Kota David Briley yang akan bertindak sebagai wali kota pengganti di Nashville. Menurut The Tennessean, keduanya sering mengambil bagian dalam perjalanan domestik dan internasional untuk bekerja bersama. Perjalanan tersebut menyebabkan Forrest meraup 33 ribu USD di setiap perjalanannya dan 50 ribu USD tambahan yang dikatakan sebagai uang lembur. Pada 2017, gajinya berkisar di atas 84.500 USD. Ada juga sembilan dari perjalanan yang hanya dihadiri oleh Barry dan Forrest. Barry mengatakan kepada media pada saat itu bahwa dia tidak akan mengundurkan diri dari jabatannya atas masalah ini. Akhirnya, pihak berwenang memperlihatkan foto telanjang keduanya yang menjadi bukti bahwa Barry dan Forrest berselingkuh. "Tuduhan foto yang diambil dari diri saya sangat mengganggu dan menyebalkan jika benar," kata Barry pada waktu itu. Barry mengaku sudah memutuskan hubungan asmaranya dengan pengawalnya saat mengundurkan diri.

Mantan Wali Kota Cantik Ini Selingkuh dengan Pengawalnya Sendiri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/wali-kota-temui-menteri-pu-demi-exit-tol-pantura_m_146431.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wali Kota Pekalongan HA Alf Arslan Djunaid dijadwalkan bertemu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Jakarta, hari ini (25/7). Wali Kota akan menyerahkan surat permohonan resmi dari Pemkot Pekalongan agar menyetujui rencana exit tol atau jalan akses menuju jalan tol di pantura Kota Pekalongan. "Bapak Wali Kota akan menemui Menteri PUPR, didampingi Kepala Bappeda dan Kepala DPUPR Kota Pekalongan," kata Kabid Bina Marga DPUPR Kota Pekalongan Bambang Sugiarto, Senin (24/7). Sebagaimana yang telah diinformasikan, Pemkot Pekalongan telah membebaskan sekitar 60 persen lahan untuk rencana pembangunan jalan akses atau jalan tembus dari jalur pantura Jalan Dr Sutomo depan Pasar Grosir Setono menuju interchange jalan tol Pemalang-Batang. Berdasar pembahasan sementara dengan pihak PT Pekalongan Batang Toll Road (PBTR) selaku investor pembangunan jalan tol Trans Jawa untuk ruas Pemalang-Batang, PBTR bisa memfasilitasi pembangunan konstruksi fisik jalan tembus tersebut. Asalkan Pemkot Pekalongan dalam dua bulan ini sudah membebaskan keseluruhan lahan yang dibutuhkan, serta ada persetujuan dari Kemen PUPR. "Yang jelas kita sudah membebaskan lahan, meskipun belum semuanya. Ini dinilai langkah positif untuk mereka," kata Bambang dilansir Radar Pekalongan (Jawa Pos Group). "Setelah ada approve dari Kementerian PUPR, tentunya setelah melalui berbagai pertimbangan, ya investor siap untuk melaksanakan. Tinggal nanti Pemkot Pekalongan berusaha supaya pembebasan lahannya bisa rampung dalam dua bulan ke depan," imbuhnya. Jalan akses ke interchange jalan tol ini akan dibangun sepanjang kurang lebih 3,5 kilometer dari Jalan Dr Sutomo, tembus ke Jalan Ir Sutami, Jalan Ampera, dan Jalan Adi Sucipto atau Jalan Raya Warungasem-Duwet, Pekalongan Selatan.

Wali Kota Temui Menteri PU Demi Exit Tol Pantura

walikota

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#walikota

Berita Terkini

15 Pelajar SMP Surabaya Positif Narkoba, Wali Kota Ambil Langkah Rehabilitasi

Jadi Wali Kota Muslim Pertama di New York, Zohran Mamdani Sempat Janji akan Tangkap Netanyahu jika Terpilih

9 Persyaratan dalam Seleksi KPPS Pilkada Tahun 2024, Salah Satunya Harus WNI

Mantan Wali Kota Cantik Ini Selingkuh dengan Pengawalnya Sendiri

Wali Kota Temui Menteri PU Demi Exit Tol Pantura

Download Aplikasi JawaPos.com