<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/09/IMG_20230609_172042-1192896673.jpg" alt="Penyidik KPK membawa koper usai menggeledah Kantor Balai Kota Bandung (BBC), di Bandung, Jumat (9/6)." width="100%">
<figcaption>Penyidik KPK membawa koper usai menggeledah Kantor Balai Kota Bandung (BBC), di Bandung, Jumat (9/6).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa dua koper usai melakukan penggeledahan kembali terhadap Kantor Pemerintah Kota Bandung atau Balai Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (9/6). Penggeledahan itu, berkaitan dengan kasus dugaan suap Wali Kota Bandung Yana Mulyana. &rdquo;Permisi ya Om, permisi,&rdquo; kata salah satu petugas saat keluar dari pintu Kantor Bandung Command Center (BCC) di Balai Kota Bandung seperti dilansir dari Antara. Di Balai Kota Bandung, para penyidik KPK itu datang sekitar pukul 10.00 WIB ke Balai Kota Bandung dengan menggunakan mobil hitam dan dikawal mobil patroli kepolisian. Mereka pun masuk ke area sebelah barat bangunan utama Balai Kota Bandung atau Kantor BCC dan Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Bandung. Kantor BCC&nbsp;merupakan ruangan kontrol terhadap closed circuit television (CCTV) yang berada banyak titik di Kota Bandung. Kemudian, para penyidik KPK itu baru keluar dari kantor tersebut sekitar 16.40 WIB. Saat keluar, sebanyak lima penyidik KPK membawa sejumlah barang, dengan didampingi dua anggota kepolisian berseragam. Selain dua koper itu, penyidik KPK juga membawa satu kardus tertutup. Kemudian ada satu petugas KPK juga membawa kamera perekam video. Setelah itu, mereka berjalan menuju mobil hitam dan memasukkan barang tersebut ke bagasi mobil, sebelum bertolak&nbsp;dari kompleks Balai Kota Bandung itu. Sebelumnya, KPK menetapkan Wali Kota Bandung Yana Mulyana sebagai tersangka kasus dugaan korupsi suap dan penerimaan gratifikasi pengadaan CCTV dan penyedia jasa internet untuk proyek Bandung Smart City&nbsp;tahun anggaran 2022-2023. Selain Yana Mulyana, KPK juga menetapkan lima tersangka lain. Yakni Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung Dadang Darmawan, Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Bandung Khairul Rijal, Direktur PT Sarana Mitra Adiguna&nbsp;(SMA)&nbsp;Benny, Manager PT SMA Andreas Guntoro, dan CEO PT Citra Jelajah Informatika (CIFO) Sony Setiadi. &nbsp;

KPK bawa dua koper usai menggeledah kembali Kantor Pemkot Bandung, Jumat (9/6), berkaitan dengan kasus dugaan suap Wali Kota Yana Mulyana

Penyidik KPK Bawa Dua Koper usai Geledah Kembali Balai Kota Bandung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/15/IMG-20230415-WA0001_2-3227019714.jpg" alt="Kondisi depan Rumah Dinas Wali Kota Bandung di Jalan Dalem Kaum, Kota Bandung, Jawa Barat, Sabtu (15/4)." width="100%">
<figcaption>Kondisi depan Rumah Dinas Wali Kota Bandung di Jalan Dalem Kaum, Kota Bandung, Jawa Barat, Sabtu (15/4).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Rumah dinas wali kota Bandung, Sabtu (15/4), terpantau sepi dan tertutup rapat usai Wali Kota Bandung Yana&nbsp;Mulyana&nbsp;tertangkap tangan oleh tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Wali Kota Bandung Yana&nbsp;Mulyana tertangkap KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Bandung, Jumat (14/4). Sabtu (15/4) pagi, selain kondisi sepi, pintu gerbang dari kayu tebal di halaman depan rumah dinas wali kota Bandung, di Jalan Dalem&nbsp;Kaum, juga tertutup rapat. Bahkan, pintu belakang dari salah satu bangunan bersejarah di Kota Bandung itu pun tertutup rapat. Sementara itu, rumah dinas wakil wali kota Bandung, yang terletak di Jalan Nyland,&nbsp;Cipaganti, juga tampak sepi. Di depan rumah bernomor 11 A itu terparkir mobil patroli dan kawal (patwal) kepolisian. Suasana terlihat sepi dan pintu gerbang kayu di rumah itu juga tertutup. Yana Mulyana terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan (KPK) pada Jumat (14/4) malam. KPK menyebut OTT tersebut digelar dalam rangka penindakan terhadap kasus dugaan tindak pidana korupsi suap pengadaan kamera pengawas (CCTV) dan jasa penyedia jaringan internet. Dalam operasi tersebut, KPK juga menangkap beberapa orang lain secara terpisah dan kemudian dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. &rdquo;Kegiatan tangkap tangan dilakukan tim KPK dari (Jumat) siang hingga Jumat (14/4) malam. Beberapa orang yang ditangkap di antaranya, benar, wali kota Bandung,&rdquo; kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri seperti dilansir dari Antara di Jakarta, Sabtu (15/4). Wali Kota Bandung Yana Mulyana terjaring OTT KPK terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi suap. &rdquo;Diduga terkait suap pengadaan CCTV dan jasa penyedia jaringan internet. Akan disampaikan perkembangannya segera,&rdquo; tambah Ali.

Rumah dinas wali kota Bandung, Sabtu (15/4), terpantau sepi dan tertutup rapat usai Wali Kota Bandung Yana Mulyana terjaring OTT KPK

Rumah Dinas Wali Kota Bandung Tertutup usai Yana Mulyana Terjaring OTT KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/15/IMG_20230415_082831-2297505609.jpg" alt="Sejumlah warga menunggu keberangkatan mudik gratis di Balai Kota Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, Sabtu (15/4)." width="100%">
<figcaption>Sejumlah warga menunggu keberangkatan mudik gratis di Balai Kota Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, Sabtu (15/4).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Wali Kota Bandung Yana Mulyana sebenarnya dijadwalkan melepas kegiatan mudik gratis untuk masyarakat di Balai Kota Bandung,&nbsp;Jawa Barat. Namun terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Yana dijadwalkan menghadiri kegiatan itu pada Sabtu (15/4) pukul 09.00 WIB. Kini sejumlah warga yang akan mengikuti kegiatan mudik gratis itu pun sudah berkumpul di Balai Kota Bandung. Yana&nbsp;Mulyana dikabarkan terjaring OTT oleh KPK berkaitan dengan dugaan suap pengadaan kamera pengawas (CCTV) dan jasa penyedia jaringan internet. Kegiatan OTT itu pun telah dikonfirmasi kebenarannya oleh KPK. &rdquo;Kegiatan tangkap tangan dilakukan tim KPK dari (Jumat) siang hingga Jumat (14/4) malam. Beberapa orang yang ditangkap di antaranya, benar, wali kota Bandung,&rdquo; kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri seperti dilansir dari Antara di Jakarta, Sabtu (15/4). Selain warga yang sudah menunggu keberangkatan mudik gratis, sejumlah bus pun sudah terparkir di area parkir Balai Kota Bandung, Sabtu (15/4) pagi. Selain itu, suasana area kantor pemerintahan di Balai Kota Bandung pun tampak sepi dan belum ada aktivitas apa pun. Sabtu&nbsp;merupakan hari libur para ASN. Selain menghadiri kegiatan pelepasan mudik gratis untuk masyarakat, Yana juga dijadwalkan memberikan sambutan pada kegiatan Gebyar Tali Asih Ramadhan 1444 H/2023 M yang dirangkai dengan peluncuran&nbsp;Gerakan Membayar Zakat di Saung Angklung Udjo, Kota Bandung, Jawa Barat, Sabtu (15/4) pukul 16.00 WIB. KPK menyatakan Yana dan pihak yang terjaring OTT tersebut selanjutnya dibawa ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, untuk menjalani pemeriksaan lanjutan untuk segera menentukan status hukum terhadap pihak-pihak tersebut. Wali Kota Bandung Yana Mulyana terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan (KPK) pada Jumat (14/4) malam. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan, OTT tersebut digelar dalam rangka penindakan terhadap kasus dugaan tindak pidana korupsi suap. &rdquo;Diduga terkait suap pengadaan CCTV dan jasa penyedia jaringan internet,&rdquo; terang Ali. &rdquo;Akan disampaikan perkembangannya segera,&rdquo; tambah dia.

Wali Kota Bandung Yana Mulyana sebenarnya dijadwalkan melepas kegiatan mudik gratis sebelum terjaring OTT Komisi Pemberantasan Korupsi

Wali Kota Bandung Dijadwalkan Melepas Mudik Gratis sebelum Terkena OTT KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/BEGAL.jpg" alt="Ilustrasi korban aksi begal payudara." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi korban aksi begal payudara.</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wali Kota Bandung Yana Mulyana mendukung pihak kepolisian menindak tegas pelaku begal dengan ditembak di tempat. Hal itu agar menimbulkan efek jera bagi para pelaku dan mencegah adanya pelaku lain.  Dia juga sepakat bila hal itu dianggap akan membuat masyarakat bisa merasa lebih aman dan nyaman ketika beraktivitas di Bandung guna mencegah maraknya aksi kriminalitas khususnya pada malam hari. ”Kami setuju aja, kan polisi paham batas-batasnya. Tapi sekali lagi mudah-mudahan ada efek jera ya,” kata Yana seperti dilansir dari Antara di Bandung, Kamis (26/1).  Menurut dia, aksi kejahatan juga di antaranya disebabkan oleh adanya kesempatan. Untuk itu, Pemkot Bandung berupaya meminimalisir kesempatan itu dengan memperbanyak lampu penerangan jalan.  Selain itu, wali kota juga mengajak masyarakat untuk meningkatkan sistem keamanan lingkungan (siskamling) di wilayah masing-masing. Saat ini, Pemkot Bandung melalui linmas juga meningkatkan patroli rutin di wilayah-wilayah secara serentak di 30 kecamatan.  ”Kita siskamling lagi, patroli juga oleh Satpol PP oleh Dishub, Insya Allah itu mengurangi,” ujar Yana.  Sebelumnya, aparat dari Polrestabes Bandung terpaksa menembak kaki beberapa pelaku kejahatan karena berusaha melawan petugas saat diamankan. Pelaku yang ditembak itu yakni tersangka penjambretan terhadap siswi SD di Cicendo, Kota Bandung, pada Kamis (12/1).  Selain itu, polisi juga melakukan tindakan serupa kepada pelaku begal yang membacok pengendara ojek online di kawasan Gegerkalong, Kota Bandung, Selasa (24/1).  Polrestabes Bandung mengerahkan sebanyak 80 personel untuk patroli berkeliling wilayah Kota Bandung, Jawa Barat, setiap malam hingga dini hari, mengantisipasi kejahatan di jalanan seperti begal, atau aksi geng motor.  Kapolrestabes Bandung Kombespol Aswin Sipayung mengatakan, patroli itu dilakukan dari pukul 21.00 hingga pukul 03.00 WIB. Patroli itu dilakukan berskala besar karena melibatkan berbagai satuan.  ”Patroli di seluruh wilayah hukum Polrestabes Bandung, di tempat-tempat biasanya kerap sekali terjadi tindak pidana dan ini akan kami lakukan setiap hari untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada warga Bandung,” papar Aswin.  Dia menjelaskan, lokasi yang menjadi fokus patroli adalah yang pernah terjadi tindak pidana. Di antaranya, taman-taman tempat berkumpul pemuda, minimarket, hingga kawasan Tamansari yang diduga menjadi sarang geng motor.  ”Dan tempat lain yang biasa kumpul dan sering menjadi tempat perencanaan perbuatan kriminal itu langsung kita imbau, kalau tidak kita langsung bawa ke polres,” terang Aswin Sipayung.  Aswin mengimbau kepada masyarakat melaporkan ke pihaknya apabila mengetahui adanya kelompok yang berkumpul dan diduga akan melakukan aksi kriminalitas. Pihaknya tidak akan kendur dalam menghadapi para pelaku aksi kriminalitas jalanan seperti begal, geng motor, dan pelaku kekerasan lain. ”Dan kami akan terus mengungkap kasus-kasus begal atau pencurian,” ucap Aswin.

Wali Kota Bandung Dukung Polisi Tembak di Tempat Pelaku Begal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/IMG_20221231_2136221.jpg" alt="Situasi lalu lintas padat di Jalan Braga, Kota Bandung, Sabtu (31/12). Bagus Ahmad Rizaldi/Antara" width="100%">
<figcaption>Situasi lalu lintas padat di Jalan Braga, Kota Bandung, Sabtu (31/12). Bagus Ahmad Rizaldi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Seratusan ribu kendaraan masuk Kota Bandung terpantau melalui ratusan kamera pengawas yang terhubung ke Sistem Kendali Lalu lintas Kendaraan. Wali Kota Bandung Yana Mulyana menyebut, ada sebanyak 134 ribu kendaraan yang masuk ke Kota Bandung, melalui berbagai akses menjelang malam pergantian Tahun Baru 2023. ”Totalnya 134 ribu, kendaraan roda empat 100 ribu, kendaraan roda dua ada 34 ribu,” kata Yana seperti dilansir dari Antara di Bandung, Sabtu (31/12). Meski begitu, menurut dia situasi arus lalu lintas masih terpantau kondusif menjelang detik-detik pergantian tahun. Titik kepadatan terjadi hanya di kawasan Jalan Asia-Afrika dan sekitarnya. ”Tapi di tempat lain Alhamdulillah lancar dan terkendali,” terang Yana. Dia meminta kepada masyarakat Bandung ataupun wisatawan dari luar Bandung untuk tetap menerapkan protokol kesehatan apabila berada di keramaian meski pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) telah dicabut. Karena, kata dia, Kota Bandung merupakan salah satu daerah yang menjadi magnet bagi para wisatawan dari berbagai daerah. ”Kami mengingatkan masyarakat silakan merayakan pergantian tahun dengan tertib tetap jaga protokol kesehatan,” ucap Yana. Sementara itu, Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polrestabes Bandung memberlakukan penutupan suatu jalan di Kota Bandung, jika situasi arus lalu lintas pada malam pergantian Tahun Baru 2023 sudah sangat padat. Kapolrestabes Bandung Kombespol Aswin Sipayung mengatakan, ada tiga titik yang berpotensi mengalami kepadatan, yakni kawasan Jalan Asia Afrika, Dago, dan jalur arah Lembang. ”Itu untuk melancarkan arus lalin di Kota Bandung, mobil atau kendaraan harus tetap bergerak,” kata Aswin. Dia pun memprediksi kepadatan kendaraan maupun masyarakat bakal terjadi pada malam menjelang detik-detik pergantian tahun. Skema rekayasa penutupan jalan itu hanya bersifat sementara. Apabila arus lalu lintas sudah mulai landai, tidak akan ada lagi penutupan jalan. Dia mengatakan, ada 1.200 personel polisi yang telah disebar di setiap titik yang berpotensi mengalami kepadatan tersebut. Masyarakat diminta untuk tidak melakukan konvoi yang mengganggu kenyamanan pengguna jalan lain. Apabila ada, pihaknya akan mengamankan kelompok yang mengganggu kenyamanan lalu lintas itu. ”Sudah kami setting personel dan kekuatan pengamanan lainnya untuk menyambut kedatangan warga Bandung dan di luar Bandung yang ingin merayakan pergantian tahun di Bandung,” terang Aswin.

Wali Kota Sebut 134 Ribu Kendaraan Masuk Bandung di Malam Tahun Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/IMG-20221226-WA00801.jpg" alt="Wali Kota Bandung Yana Mulyana. Humas Pemkot Bandung/Antara" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Bandung Yana Mulyana. Humas Pemkot Bandung/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung memproses sanksi terhadap oknum camat di Kota Bandung yang diduga melakukan tindakan asusila berupa pelecehan.  Wali Kota Bandung Yana Mulyana tidak menyebut secara rinci identitas pelaku beserta tindakan asusila yang dilakukan karena asas praduga tak bersalah. Namun, dia membenarkan adanya dugaan pelecehan itu berdasar klarifikasi dari adanya laporan.  ”Kita lihat sekarang kan sanksi diberikan apakah dia berubah memperbaiki kesalahan atau tidak, bisa saja apakah nanti dikurangi atau ditambah sanksinya kita lihat,” kata Yana seperti dilansir dari Antara di Bandung.  Menurut dia, yang bersangkutan kini sudah dicopot dari jabatannya sebagai camat. Kini, camat itu dipindahtugaskan sebagai staf di Sekretariat Daerah Kota Bandung.  Dengan adanya kejadian itu, Yana mengaku telah mengumpulkan seluruh camat di Kota Bandung untuk meminta menjaga etika, moralitas, dan kinerja, guna menghindari adanya hal serupa.  ”Karena teman-teman camat ini menjadi mukanya Kota Bandung di wilayah masing-masing,” ujar Yana.  Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Adi Junjunan mengatakan, telah menetapkan pelaksana harian (Plh) camat untuk mengganti oknum camat tersebut.  ”Untuk pengganti camat masih dalam pembicaraan. Plh sudah ditetapkan oleh Wali Kota Bandung, yakni Kepala Bagian Tata Pemerintah Kota Bandung,” terang Adi.  Dengan adanya pelaksana harian, dia memastikan para pejabat dan pegawai di kecamatan itu masih bekerja seperti biasa. Sehingga dia meminta masyarakat tak perlu khawatir dengan pelayanan.  ”Para ASN harus menjalankan fungsi keteladanan. Pak Wali Kota juga berharap, jangan sampai kejadian seperti ini terulang kembali,” papar Adi.

Pemkot Bandung Proses Sanksi Terhadap Camat Pelaku Pelecehan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/IMG-20220822-WA0065.jpg" alt="Wali Kota Bandung Yana Mulyana. Humas Pemkot Bandung/Antara" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Bandung Yana Mulyana. Humas Pemkot Bandung/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com– KPA Kota Bandung mencatat ada sebanyak 5.943 orang warga domisili Kota Bandung yang mengidap HIV/AIDS. KPA Kota Bandung menyatakan, pengidap HIV/AIDS itu didominasi dari kalangan mahasiswa hingga ibu rumah tangga.  Untuk itu, Pemerintah Kota Bandung segera berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait perihal tingginya angka pengidap HIV/AIDS yang terdeteksi di Kota Bandung. Wali Kota Bandung Yana Mulyana mengatakan, angka pengidap HIV/AIDS di Kota Bandung tercatat sebanyak 5.000 kasus lebih. Fenomena itu seperti puncak gunung es, karena hanya ribuan kasus itu yang baru terdeteksi.  ”Mungkin saja bisa lebih besar. Saya juga tidak tahu kenapa tiba-tiba (pengidap) mahasiswa atau siapa,” kata Yana seperti dilansir dari Antara.  Menurut Yana, para asisten dan dinas terkait bakal berkoordinasi dengan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) terkait fenomena tersebut. Hal itu perlu segera diantisipasi, karena tidak semua pengidap HIV/AIDS itu bisa terbuka untuk berkonsultasi.  Dia pun memastikan tes HIV/AIDS di Kota Bandung tidak dipungut biaya. ”Saya juga bukan menyalahkan metode surveinya. Tapi ini sebagai peringatan kita saja. Tapi akurasinya saya tidak tahu, karena kelompok ini tuh pasti tertutup,” ucap Yana.  Dia menambahkan, Pemkot Bandung bakal melakukan pendataan lebih rinci terkait pengidap HIV/AIDS dengan menggandeng KPA dan Warga Peduli AIDS (WPA). ”Yang penting itu data dulu. Dari 5.000 sekian itu, yang sudah berobat selama ini,” papar Yana.

Pemkot Bandung Berkoordinasi Terkait Tingginya Angka HIV/AIDS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/IMG_20220729_125348.jpg" alt="Kepala Bidang Humas Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Ibrahim Tompo. ANTARA/Bagus A Rizaldi" width="100%">
<figcaption>Kepala Bidang Humas Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Ibrahim Tompo. ANTARA/Bagus A Rizaldi</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wali Kota Bandung minta para suporter Persib atau Bobotoh tertib mematuhi aturan ketika menonton pertandingan Persib Bandung menghadapi Madura United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA). Panitia penyelenggara dan aparat kepolisian sudah menyiapkan sejumlah aturan bagi Bobotoh yang ingin menonton Persib secara langsung di stadion.  ”Sehingga kita bisa tertib dan nyaman saat menonton pertandingan,” kata Wali Kota Bandung Yana Mulyana seperti dilansir dari Antara di Kota Bandung, Jumat (29/7).  Panitia penyelenggara menyiapkan sejumlah aturan. Di antaranya penonton yang akan menonton wajib sudah melakukan vaksinasi dosis ketiga atau dosis penguat. Selain itu, Bobotoh membeli tiket harus di platform resmi secara daring dan menukar e-tiket dengan penanda fisik.  Setelah di area stadion, Bobotoh diwajibkan masuk melalui pintu yang sudah ditetapkan dan duduk di tribun sesuai dengan tiket yang dibeli. Dengan ketertiban para Bobotoh, Yana berharap Persib bisa mendapatkan kemenangan dan keluar sebagai juara ketika kompetisi Liga 1 berakhir.  ”Tetap tertib dan harus juara,” ucap Yana.  Persib Bandung bakal menghadapi Madura United pada pekan kedua Liga 1 2022/2023 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Sabtu (29/7). Laga kandang pertama bagi Persib tersebut bakal digelar pada pukul 15.30 WIB.  Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat menerapkan pengamanan berlapis pada laga Persib Bandung melawan Madura United di sekitar Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung. Kepala Bidang Humas Polda Jawa Barat Komisaris Besar Polisi Ibrahim Tompo mengatakan, pengamanan berlapis itu guna menyeleksi suporter atau penonton yang tak bertiket. Sehingga, bisa meminimalissasi penumpukan massa di pintu masuk stadion.  ”Saat pertandingan, bakal menerapkan pengamanan berlapis di sekitar stadion. Hal ini guna menghalau Bobotoh yang tak memiliki tiket untuk mencegah penumpukan di pintu stadion. Jadi yang tidak punya tiket akan disuruh balik kanan, tidak berada di tempat,” kata Ibrahim.  Menurut dia, pengamanan berlapis itu terbagi empat titik mulai dari ring 1 hingga 4. Pengamanan itu bakal tersebar dalam radius sekitar dua kilometer di sekitar Stadion GBLA.  ”Mulai ring 4, penonton yang tidak memiliki tiket bakal diarahkan untuk tidak menuju stadion, begitu pula di ring 3 dan 2. Sedangkan untuk Ring 1 di dekat pintu stadion panitia penyelenggara bakal mengecek lagi tiket agar penonton bisa masuk ke stadion,” terang Ibrahim.  Dia menegaskan, panitia penyelenggara pertandingan menjual tiket secara daring. Sehingga, tidak ada penjualan tiket secara luring di kawasan stadion.  Namun jika ada oknum atau calo yang menjual tiket di sekitar stadion, kata dia, pasti ditindak tegas polisi. ”Kami akan melaksanakan operasi dan melaksanakan penindakan terhadap mereka yang menjual dan membeli tiket di tempat, jadi ini tidak boleh ada penjualan tiket di tempat,” ucap Ibrahim.  ”Kami razia dan patroli terhadap orang-orang yang membawa suar, senjata tajam, dan juga menggeledah. Kami tidak biarkan mereka masuk ke stadion,” terang Ibrahim.

Wali Kota Bandung Minta Bobotoh Tertib saat Nonton Persib vs Madura

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/WhatsApp-Image-2022-07-05-at-20.24.21.jpg" alt="Wali Kota Bandung Yana Mulyana." width="100%">
<figcaption>Wali Kota Bandung Yana Mulyana.</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wali Kota Bandung Yana Mulyana akan mengecek kemungkinan adanya kerja sama organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kota Bandung dengan Aksi Cepat Tanggap (ACT). Itu menyusul pencabutan izin lembaga tersebut sebagai penyelenggara pengumpulan uang dan barang.  ”Saya belum tahu ya, itu kan Dinsos mungkin juga harus (cek). Saya belum dapat laporan ya,” kata Yana seperti diansir dari Antara di Bandung, Rabu (6/7).  Yana mengaku belum pernah melakukan pertemuan dengan perwakilan ACT selama menjabat sebagai Wali Kota Bandung. ”Saya juga belum tahu ya, aktivitas di sini seperti apa, apakah mereka melakukan pengumpulan donasi di sini, melakukan bantuan kebencanaan, saya juga belum tahu,” ujar Yana.  Pejabat Pemerintah Kota Bandung tercatat pernah melakukan pertemuan dengan perwakilan ACT pada 21 Oktober 2020, saat kasus Covid-19 melonjak. Pertemuan berlangsung pada masa Yana menjabat sebagai Wakil Wali Kota Bandung itu membahas rencana ACT melaksanakan program Bangkit Bangsaku untuk membantu mengatasi dampak pandemi Covid-19.  Kementerian Sosial mencabut izin penyelenggaraan pengumpulan uang dan barang yang diberikan kepada Yayasan ACT menyusul tuduhan pelanggaran peraturan yang dilakukan yayasan. Pencabutan izin ACT tertuang dalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 133/HUK/2022 tanggal 5 Juli 2022 tentang Pencabutan Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan kepada Yayasan ACT yang ditandatangani Menteri Sosial Ad Interim Muhadjir Effendi.  Sementara itu, Dinas Sosial Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat, memastikan bahwa Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) Cirebon tidak terdaftar di Dinas Sosial. ”Kantor memang ada, tapi setelah kami cek tidak terdaftar,” kata Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Cirebon Santi Rahayu di Cirebon.  ”Seharusnya kalau izin itu dari daerah, kemudian provinsi dan ke pusat. Tapi ACT tidak terdaftar di Kota Cirebon,” tambah dia.  Menurut Santi, ACT Cirebon sudah berdiri sejak lama dan sampai sekarang masih beroperasi. ”Sekarang kantornya berada di Perumnas, masih beroperasi seperti biasa,” terang Santi.  Dia menambahkan, Pemerintah Kota Cirebon tidak bekerja sama dengan ACT dalam penggalangan dana maupun penyaluran sumbangan kepada masyarakat.

Wali Kota Bandung Cek Kerja Sama OPD dengan ACT

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/20220628_112037-01-1.jpg" alt="Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (kiri). Ajat Sudrajat/Antara" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (kiri). Ajat Sudrajat/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memberikan pesan khusus kepada Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto dan Wali Kota Bandung Yana Mulyana terkait tindak lanjut kasus dugaan SARA yang dilakukan Holywings.  ”Jadi saya harapkan di Kota Bandung dan di Kota Bogor untuk mengambil tindakan setegas-tegasnya, jika secara aspek hukum dan apa namanya kepatutan ada pelanggaran (Holywings),” kata Ridwan Kamil seperti dilansir dari Antara di Gedung Merdeka Kota Bandung, Selasa (28/6).  Dia menjelaskan, kewenangan tentang izin usaha di Provinsi Jawa Barat ada di bawah pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota, bukan di tangan pemerintah provinsi. ”Kewenangannya kalau di Jakarta ada di gubernur, kalau di luar Jakarta se Indonesia Raya itu kewenangan izin hiburan hotel restoran itu ada di wali kota atau bupati,” ujar Ridwan Kamil.  Khusus di Jawa Barat, Holywings ada di Kota Bogor (yakni Elvis Cafe masih dalam perusahaan yang sama dengan Holywings) dan di Kota Bandung.  Sebelumnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) secara resmi mencabut izin usaha seluruh outlet Holywings yang berjumlah 12 lokasi di Jakarta.  Pencabutan izin oleh DPMPTSP tersebut berdasar rekomendasi dan temuan pelanggaran dari dua organisasi perangkat daerah (OPD). Yakni Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) DKI Jakarta serta Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (DPPKUKM) DKI Jakarta.  Menurut Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DKI Jakarta Benny Agus Chandra dikutip dari ppid.jakarta.god.id, menyebutkan 12 outlet Holywings Group yang dicabut izin usahanya sesuai ketentuan dan membuat jera setiap pelanggaran.  ”Sesuai arahan Gubernur untuk bertindak tegas, sesuai ketentuan dan menjerakan, serta mendasarkan pada rekomendasi dan temuan dua OPD Pemprov DKI Jakarta, kami selaku Dinas PMPTSP mencabut izin usaha 12 outlet Holywings di Jakarta sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Benny.

Ridwan Kamil Beri Pesan kepada Bima Arya Terkait Kasus Holywings

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Wali Kota Yana Mulyana

Berita Terkini