<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/19/42m0XONLGkrOZU3xnHHh0BJNEvuy4aCAuUh4DUdB-1643250748.jpg" alt="Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie bertakziah ke rumah duka MH, siswa SMPN 19 Tangsel, yang meninggal dunia setelah menjadi korban bullying atau perundungan di sekolah. (Pemkot Tangsel)" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie bertakziah ke rumah duka MH, siswa SMPN 19 Tangsel, yang meninggal dunia setelah menjadi korban bullying atau perundungan di sekolah. (Pemkot Tangsel)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Benyamin Davnie bertakziah ke rumah duka MH, siswa SMPN 19 Tangsel, pada Selasa malam (18/11). Dalam kesempatan itu, Benyamin tidak hanya memastikan pendampingan untuk keluarga korban bullying tersebut, melainkan juga menegaskan bahwa tidak ada toleransi bagi perundungan. Benyamin memerintahkan seluruh jajaran Dinas Pendidikan Tangsel untuk menyiapkan laporan lengkap terkait kondisi sekolah dan langkah-langkah yang telah diambil oleh pihak sekolah. Dia memastikan, Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel akan menindaklanjuti laporan tersebut untuk menentukan langkah korektif yang dibutuhkan. &rdquo;Tindakan korektif akan diterapkan berdasarkan fakta dan temuan lapangan. Tidak ada toleransi terhadap tindakan perundungan di sekolah,&rdquo; kata dia menegaskan. Menurut Benyamin, meninggalnya MH menjadi duka mendalam. Tidak hanya bagi keluarga, melainkan juga bagi jajaran Pemkot Tangsel. Untuk itu, pihaknya memberikan dukungan moril dan memastikan pendampingan terhadap pihak keluarga dilakukan secara komprehensif dan sampai tuntas. Itu menjadi salah satu wujud tanggung jawab pemerintah dalam memberikan perlindungan.&nbsp; &rdquo;Atas nama Pemerintah Kota Tangerang Selatan, kami menyampaikan duka cita yang sangat mendalam. Kehadiran kami bersama camat Serpong dan segenap perangkat daerah menunjukkan komitmen pemerintah untuk mendampingi keluarga secara menyeluruh,&rdquo; ucap dia. Orang nomor satu di Pemkot Tangsel itu menyatakan bahwa pihaknya sudah berdialog langsung dengan keluarga MH. Tujuannya untuk memahami lebih dalam mengenai perkembangan situasi dan memastikan bahwa kebutuhan keluarga dapat difasilitasi. Tidak hanya dinas pendidikan, dinas sosial hingga pihak kelurahan dan kecamatan juga diminta memberikan atensi. Khususnya pada dugaan perundungan yang dialami oleh MH sebelum meninggal dunia. Benyamin menegaskan. Pemkot Tangsel sedang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme perlindungan peserta didik di SMPN 19 Tangsel dan sekolah lainnya. Evaluasi tersebut mencakup penguatan fungsi pengawasan, prosedur penanganan kasus, hingga peningkatan kapasitas pencegahan. &rdquo;Sekolah harus menjadi ruang aman bagi seluruh siswa. Pemerintah kota akan melakukan evaluasi secara komprehensif untuk memastikan mekanisme perlindungan berjalan sebagaimana mestinya dan tindakan perundungan tidak terulang,&rdquo; bebernya. Berkaitan dengan proses hukum, Pemkot Tangsel menyerahkan hal itu secara penuh kepada pihak kepolisian. Menurut Benyamin, pihaknya menghormati dan mendukung proses penyelidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Dia memastikan, koordinasi berjalan dengan baik tanpa mengganggu kewenangan penyidik. &rdquo;Proses hukum sepenuhnya menjadi ranah Polisi. Pemerintah Kota Tangerang Selatan menghormati kewenangan penyidik dan akan memberikan dukungan administratif apabila diperlukan. Kami memastikan bahwa seluruh proses berjalan objektif dan sesuai ketentuan,&rdquo; terangnya.&nbsp;

Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie, memberikan dukungan kepada keluarga korban bullying di SMPN 19 Tangsel.

Takziah ke Rumah Keluarga Siswa SMPN 19 yang Jadi Korban Bullying, Wali Kota Tangsel Tegaskan Tak Ada Toleransi untuk Perundungan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/13/davnie-2811013692.jpg" alt="Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie. (Muhtamimah/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie. (Muhtamimah/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mengambil langkah tegas dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak. Salah satu kebijakan yang akan diterapkan adalah memublikasikan wajah pelaku kekerasan terhadap anak maupun kekerasan seksual yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap (inkrah). Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie menegaskan, langkah tersebut dilakukan untuk meminimalkan kejadian kekerasan terhadap anak. Demi memberikan efek jera kepada pelaku dan memperkuat perlindungan terhadap anak-anak di Tangsel. "Mungkin kedepan akan dilakukan pengumuman pelaku-pelaku yang sudah inkrah hukumannya. Ini nanti akan ditayangkan kalau memang itu diperlukan ke media-media yang ada, baik langsung maupun melalui media-media sosial. Supaya ada efek jera, hukuman sosial kepada masyarakat," ungkap Benyamin usai Rapat Forkopimda Tingkat Kota Tangerang Selatan di wilayah Serpong, Rabu (13/8). Dia menuturkan, wajah pelaku kekerasan maupun kekerasan seksual terhadap anak yang sudah inkrah akan ditampilkan ke publik tahun ini. Nanti Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Tangsel akan berkoordinasi dengan dinas terkait serta pihak kewilayahan seperti kecamatan dan kelurahan. Pemkot Tangsel juga akan membuka hotline dengan mengaktifkan kembali layanan pengaduan darurat melalui 112 yang bisa diakses 24 jam penuh. Layanan tersebut akan dikampanyekan secara luas ke masyarakat melalui baliho, spanduk, serta sosialisasi ke tingkat RT dan RW. "Anak-anak sekarang pegang HP, tapi mereka belum tahu harus lapor ke mana. Kita akan edukasi mereka bahwa jika terjadi kekerasan, bisa langsung hubungi 112. Jangan takut melapor," terang Benyamin. Menurutnya, banyak anak korban kekerasan tidak melapor karena ketidaktahuan atau kebingungan. Karena itu, Pemkot akan memperkuat edukasi melalui sekolah, madrasah, hingga kelompok masyarakat. Selain penindakan terhadap pelaku, Benyamin juga menekankan pentingnya pemulihan bagi korban kekerasan. Dia meminta agar pendampingan psikologis diperluas, tidak hanya bagi anak-anak yang berada di rumah aman milik Dinas Sosial, tetapi juga korban yang tinggal di luar fasilitas tersebut. "Kita akan gandeng fakultas psikologi dari universitas-universitas di Tangsel. Mereka akan turun langsung, terjadwal, melakukan pendampingan kepada anak-anak korban," jelasnya. Menurutnya, trauma korban bisa berlangsung lama dan berdampak langsung terhadap pendidikan serta masa depan anak. Penanganan kekerasan terhadap anak dan perempuan, tidak bisa dilakukan secara parsial. Oleh karena itu, Pemkot mendorong pendekatan terpadu lintas sektor yang melibatkan dinas terkait, kepolisian, kejaksaan, hingga organisasi profesi seperti IDI dan IBI. "Sudah kita sepakati bahwa semua langkah harus terkoordinasi. Personel dari berbagai instansi akan dicatat dan dilibatkan dalam penanganan secara menyeluruh," tambahnya. Pemkot juga tengah mengkaji akar penyebab munculnya kekerasan dalam rumah tangga. Benyamin mencontohkan, kasus tragis di Ciputat Timur di mana pasangan suami istri menganiaya anak hingga meninggal dunia. "Kita harus tahu dulu penyebabnya, supaya tahu juga penanganannya seperti apa. Harus diselidiki, dicari solusinya, agar tidak terulang lagi," pungkas Benyamin.

Pemkot Tangsel menerapkan kebijakan publikasi wajah pelaku kekerasan anak untuk memberikan efek jera dan perlindungan.

Tangsel Bakal Publikasikan Wajah Pelaku Kekerasan terhadap Anak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/07/walkot-tangsel-3364548645.jpg" alt="Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie saat diwawancarai terkait dugaan pungli di SD Negeri Ciledug Barat, Pamulang di wilayah Serpong, Rabu (6/8). (Muhtamimah/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie saat diwawancarai terkait dugaan pungli di SD Negeri Ciledug Barat, Pamulang di wilayah Serpong, Rabu (6/8). (Muhtamimah/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Dugaan pungutan liar (pungli) sebesar Rp 1,1 juta terkait pembelian seragam di SD Negeri Ciledug Barat, Pamulang menjadi sorotan serius Pemkot Tangerang Selatan (Tangsel). Kepala sekolah, Ira Hoeriah, diduga memungut biaya tersebut melalui rekening pribadi. Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie menyampaikan, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat, ditemukan adanya indikasi pelanggaran berat yang dilakukan oleh Kepala Sekolah tersebut. Hasil pemeriksaan tersebut akan dibahas lebih lanjut di Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) untuk menentukan sanksi yang tepat. "Nanti akan diberikan saran kepada kami. Kemudian ke naik ke saya untuk keputusannya," kata Benyamin di wilayah Serpong, Rabu (6/8). Kendati demikian, Benyamin enggan membeberkan secara rinci sanksi yang akan diberikan kepada kepala sekolah tersebut. Namun, dia menegaskan akan memberikan hukuman berat sebagai efek jera. "Yang bersangkutan adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) sekaligus pendidik dan pengayom yang seharusnya menjaga etika tapi malah melanggar aturan," terangnya. Karena itu, Benyamin akan mengambil keputusan untuk hukuman yang paling berat. Untuk menjadi contoh bagi yang lain agar tidak terulang kasus serupa di Tangsel. "Sudah ada aturannya, sudah ada surat edarannya bahwa dilarang melakukan pungutan, tidak boleh ada kepentingan pribadi, tapi itu masih dilakukan. Insya Allah saya akan mengambil keputusan untuk hukuman yang terberat," pungkasnya.

Kepala SD Negeri di Ciledug Barat, Ira Hoeriah, diduga memungut biaya seragam Rp 1,1 juta melalui rekening pribadi.

Diduga Pungli Pembelian Seragam Rp 1,1 Juta, Kepala SD Negeri di Ciledug Barat Terancam Sanksi Berat