<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/31/aDEYXT23BJ9NJ94sMs8PX1UMgNUs5E1URzOnTeVR-376104305.jpg" alt="Wali Kota Tangerang Sachrudin usai menggelar doa bersama untuk Affan Kurniawan di Kampung Bekelir, Minggu (31/8). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Tangerang Sachrudin usai menggelar doa bersama untuk Affan Kurniawan di Kampung Bekelir, Minggu (31/8). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wali Kota Tangerang Sachrudin menggelar doa bersama bersama pelajar, mahasiswa, dan relawan lingkungan untuk mendoakan almarhum Affan Kurniawan. Affan adalah pengemudi ojek online yang meninggal dunia usai dilindas kendaraan taktis saat demonstrasi di Jakarta, Kamis (28/8) malam. &ldquo;Atas nama pribadi, pemerintah, dan seluruh masyarakat Kota Tangerang, kami menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya saudara kita, Affan Kurniawan. Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah SWT, dan perjuangannya untuk bangsa menjadi amal jariyah,&rdquo; ujar Wali Kota Sachrudin, Minggu (31/8). Doa bersama ini dilakukan bertepatan dengan kegiatan Aksi Bersih-bersih Sungai di Kampung Bekelir. Dalam kesempatan itu, Sachrudin menegaskan bahwa Pemerintah Kota Tangerang selalu terbuka terhadap aspirasi masyarakat maupun mahasiswa.&nbsp; Menurut sachrudin, penyampaian aspirasi masyarakat merupakan bagian penting dari proses demokrasi. &ldquo;Pemerintah menghargai setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat. Kami terbuka untuk berdialog dan mendengarkan, namun marilah kita pastikan semua dilakukan dengan cara yang damai, tertib, dan beradab,&rdquo; tegasnya. Sachrudin juga mengingatkan bahwa hak menyampaikan pendapat merupakan hak konstitusional masyarakat. Namun, ia menekankan agar hal itu tidak dilakukan secara anarkis. &ldquo;Aman dan nyaman adalah kebutuhan kita bersama. Mari kita jaga lingkungan masing-masing, saling mengingatkan, dan jangan mudah terprovokasi oleh isu-isu yang dapat memicu konflik. Kita ingin Kota Tangerang tetap kondusif dan jauh dari kerusuhan yang terjadi di beberapa daerah lain,&rdquo; ujarnya. Selain itu, Sachrudin juga mengajak tokoh agama, masyarakat, pemuda, dan seluruh elemen bangsa untuk memperkuat persatuan. &ldquo;Semoga cita-cita bersama untuk mewujudkan Indonesia yang maju dapat tercapai. Mari kita jaga Kota Tangerang agar tetap aman, damai, dan kondusif,&rdquo; imbuhnya.

Wali Kota Tangerang, Sachrudin menggelar doa bersama untuk Affan Kurniawan. Ia menegaskan pentingnya aspirasi damai dalam demokrasi.

Wali Kota Tangerang Sachrudin Gelar Doa Bersama untuk Driver Ojol Affan Kurniawan, Tegaskan Aspirasi Harus Disampaikan Secara Damai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/01/Aksi-Relawan-Camping-di-TPA-Cipayung-Depok-Dery-Ridwansah-1-2068763156.jpg" alt="Ilustrasi: Tumpukan sampah" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Tumpukan sampah</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wali Kota Tangerang, Banten,&nbsp;Arief R Wismansyah mengeluarkan surat edaran terkait pengelolaan sampah yang berisi empat poin, diantaranya dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis dan jika melanggar denda Rp 50 juta. &ldquo;Ancaman pidana berupa kurungan paling lama enam bulan atau denda dengan nilai Rp 50 bagi setiap individu,&rdquo; kata Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah di Tangerang, dikutip dari Antara Kamis (24/8). Sementara itu, tiga poin lainnya di Surat Edaran (SE) Wali Kota Tangerang Nomor : 660/8214-DLH/2023 tentang pengelolaan sampah adalah dilarang membuang, menumpuk, dan menyimpan sampah atau bangkai binatang di jalan, jalur hijau, taman, sungai, saluran, fasilitas umum dan tempat lainnya yang sejenis. Dilarang membuang sampah dan atau kotoran lainnya dari atas kendaraan serta dilarang membuang sampah di luar tempat atau lokasi pembuangan yang telah ditetapkan. "Kami mengajak masyarakat untuk sama-sama berperan dalam wujudkan lingkungan yang bersih dan sehat," katanya. Selain itu, Wali Kota juga mendorong masyarakat untuk terus meningkatkan kesadaran akan lingkungan serta bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah. Hal tersebut seiring dengan meningkatnya dampak negatif akibat kurangnya kepedulian dan kesadaran dalam pengelolaan sampah sehingga turut mengakibatkan pencemaran lingkungan &ldquo;Kerja sama seluruh komponen masyarakat kunci atasi persoalan lingkungan sekitar kita. Masyarakat untuk lebih proaktif dalam menjaga lingkungan dan turut serta dalam pengelolaan sampah yang lebih baik," katanya.

“Ancaman pidana berupa kurungan paling lama enam bulan atau denda dengan nilai Rp 50 bagi setiap individu,” kata Wali Kota Tangerang Arief

Walkot Tangerang Keluarkan Surat Edaran, Bakar Sampah Didenda Rp 50 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/17/IMG-20230516-WA0003-1550911356.jpg" alt="Spanduk bernuansa Pilgub Banten 2024 mengatasnamakan diri Relawan Arief Bersatu (RAB) terpampang di berbagai sudut jalan Kota Tangerang, Rabu (17/5)." width="100%">
<figcaption>Spanduk bernuansa Pilgub Banten 2024 mengatasnamakan diri Relawan Arief Bersatu (RAB) terpampang di berbagai sudut jalan Kota Tangerang, Rabu (17/5).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah memerintahkan kepada jajarannya untuk segera mencopot seluruh spanduk berisi dukungan kepadanya agar maju pemilihan gubernur Banten 2024 mendatang. "Terimakasih dukungannya, tapi lebih baik uang bikin spanduknya digunakan untuk sedekah," kata Wali Kota Arief dihubungi, Rabu (17/5). Di sejumlah wilayah Kota Tangerang bermunculan spanduk dukung kepada Arief untuk maju Gubernur Banten dari pihak yang menyatakan Relawan Arief Bersatu. Wali Kota Arief pun menyatakan belum berniat mencalonkan diri pada pemilihan Gubernur Banten 2024 mendatang. Ia pun menuturkan rasa terimakasihnya atas antusias atau dukungan yang diberikan masyarakat. Namun, ia pun memerintahkan untuk spanduk-spanduk tersebut segera dicopot. "Aduh siapa yang mau mencalonkan diri jadi Gubernur Banten. Tapi ya saya terimakasih atas dukungan masyarakat lewat spanduk itu. Tapi saya juga sudah perintahkan staf saya untuk segera turunkan spanduk-spanduk tersebut," katanya. Pantauan lapangan, sejumlah spanduk bernuansa Pilgub Banten 2024 mengatasnamakan diri Relawan Arief Bersatu (RAB) terpampang di berbagai sudut jalan Kota Tangerang. Spanduk dengan warna putih bertuliskan &ldquo;Banten Sejahtera&rdquo; dengan tulisan warna biru muda dan putih dibuat dalam ukuran relatif kecil yakni kurang lebih 4 x 1,5 meter. Spanduk tersebut bergambar Wali Kota Tangerang, Arief R Wismansyah menggunakan baju koko putih dengan peci hitam. Sementara di bagian bawah spanduk terdapat tagline &ldquo;dari Kota Tangerang untuk Banten&rdquo;. Diketahui, spanduk-spanduk itu dipasang di antaranya di Jalan Daan Mogot tepatnya di bawah jembatan penyeberangan orang (JPO) Robinso, pertigaan Jalan Baru dan Kompleks Ruko Park Jalan Imam Bonjol Karawaci dan tempat lainnya. Hingga kini, belum diketahui siapa yang memasang spanduk tersebut.

"Tapi saya juga sudah perintahkan staf saya untuk segera turunkan spanduk-spanduk tersebut," kata Wali Kota Tangerang.

Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah Minta Spanduk Dukungan Maju Pilgub Banten Dicopot

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/BILIK-DISINFEKTAN-WALIKOTA4-1.jpg" alt="Wali Kota Tangerang Arief R. Wismansyah meninjau kesiapan bilik disinfektan. Antara" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Tangerang Arief R. Wismansyah meninjau kesiapan bilik disinfektan. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah tetap menginginkan kereta rel listrik (KRL) yang melintas wilayah Jabodetabek tetap beroperasi. Pendapat tersebut dilontarkan Arief usai mewawancarai para pengguna KRL di stasiun yang berada di Kota Tangerang.  "Karena tadi saya banyak tanya ke penumpang yang menunggu ada perawat, apoteker ke rumah sakit royal medika di Jakarta Barat," kata Arief kepada JawaPos.com, Kamis (16/4).  Arief menyebut, banyak pekerja medis dari Kota Tangerang harus menangani pasien Covid-19 di wilayah Ibu Kota. Arief pun mengharapkan, agar KRL tetap bisa beroperasi.  "Iya, karena harus bekerja membantu rumah sakit di Jakarta," beber Arief.  Arief mengaku setelah mengecek langsung ke stasiun, tidak lagi melihat kepadatan penumpang KRL. Dia pun mendapat informasi dari PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) memang jumlah penumpang mengalami penurunan.  "Tadi pagi saya mengecek penumpang sudah semakin turun untuk KRL," ujar Arief.  Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyampaikan, kemungkinan operasional KRL akan dihentikan menanti PSBB diberlakukan di Tangerang Raya. Penghentian itu dimungkinkan akan berlaku pada Sabtu (18/4) berbarengan dengan PSBB di Tangerang Raya.  Mantan Wali Kota Bandung itu bersama empat kepala daerah di Jawa Barat memang sempat mengusulkan KRL untuk dihentikan operasionalnya selama PSBB Bodebek berlangsung atau 14 hari ke depan.  Sementara itu, PT KCI akan mematuhi dan mensosialisasikan keputusan pemerintah jika memang ada penghentian sementara operasional KRL di wilayah Jabodetabek yang memang memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Terlebih, PT KCI sebagai operator KRL yang beroperasi dan melayani masyarakat di tiga provinsi akan patuh terhadap kesepakatan yang dikeluarkan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.  "Karena KCI melihat semangat utama dalam penerapan PSBB adalah gotong royong untuk bersama menghentikan penyebaran Covid-19," sebut VP Coorporate Communication PT KCI, Anne Purba, Rabu (15/4).  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=WFZ_ZPuhv3Y  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=ZBeEqa3UsYA  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=-KUmCZK1C2s

Berbeda Pendapat, Wali Kota Tangerang Ingin KRL Tetap Beroperasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/WhatsApp-Image-2020-04-15-at-15.42.12.jpeg" alt="Warga Perumahan Legok, Tangeranng mengecek suhu tubuh bentuk dari antisipasi penyebaran covid-19. (For JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Warga Perumahan Legok, Tangeranng mengecek suhu tubuh bentuk dari antisipasi penyebaran covid-19. (For JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kota Tangerang bersama dua kabupaten kota lainnya bersiap melaksanakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Dua hari menjelang pelaksanaannya, Pemerintah Kota (Pemkot) menyiapkan 48 lokasi cek poin.  Kepala Satpol PP Kota Tangerang Agus Henra menuturkan, sebanyak 48lokasi cek poin akan dibangun di 13 kecamatan dalam pelaksanaan PSBB. "Pelaksanaannya melibatkan personel gabungan," ujar Agus Henra sebagaimana dilansir Antara, Rabu (15/4).  Adapun personel gabungan itu terdiri atas unsur kepolisian, TNI, Dinas Perhubungan, Satpol PP dan unsur lainnya. Semuanya dibagi dalam tim untuk melakukan pengamanan di titik cek poin.  Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah mengatakan, untuk saat ini pihaknya masih mematangkan skenario pelaksanaan PSBB. "Untuk skenarionya sedang kami bahas lebih rinci," kata Arief R Wismansyah.  Dia mengkaim pihaknya sudah melakukan upaya untuk menekan penyebaran Covid-19. Untuk percepatan penanganan Covid-19 pihaknya juga sudah telah melakukan penajaman kegiatan dan realokasi anggaran.  "Alokasi anggaran dibagi untuk bidang kesehatan, jaring pengaman sosial terhadap warga terdampak, dan sektor ekonomi," ujarnya.  Sebagaimana diketahui, Tangerang Raya yang terdiri atas Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan mulai menerapkan PSBB pada Sabtu (18/4). Penerapan itu berdasarkan izin yang diberikan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).  Di sisi lain, warga Kabupaten Tangerang terus berupaya menjaga jarak (physical distancing) untuk mencegah penyebaran SAR-Cov-2 di lingkungan permukiman.  Gerakan 10 Rumah Aman melalui Dasa Wisma terus bergeliat. Para relawan dari gerakan terus memantau suhu warga dan tetangganya untuk memastikan tidak ada gejala virus korona tertular di lingkungan mereka.  “Kami sangat merasakan manfaat program 10 Rumah Aman. Selain lingkungan tetap bersih dari Covid-19, kesejahteraan ekonomi warga jadi ikut terjamin. Kami semakin aman dan tenang dalam menghadapi pandemi Covid-19," Cholis Faizi, warga Perum Legok Permai, RT.03/RW.09, Legok, Kabupaten Tangerang, Banten.  Menurut Cholis, melalui program 10 Rumah Aman, kemandirian dan kebersamaan warga terus meningkat. Mereka secara bahu membahu, menjalankan posisi sebagai aktor utama pemutus mata rantai sebaran Covid-19.  Menggunakan semangat kegotongroyongan, warga setiap harinya rutin mengukurkan suhu tubuh. Dijalankan rutin oleh aktivis Dasa Wisma, pengukuran suhu tubuh ini menggunakan alat Thermoscan.  “Melalui aktivis Dasa Wisma, warga mendapat banyak informasi termasuk bantuan sembako. Seluruh imbauan pemerintah tentu tetap dijalankan dengan penuh kesadaran. Kami optimistis, lingkungan sekitar akan tetap aman dari Covid-19. Lalu, secepatnya Indonesia terbebas dari Covid-19,” tegas Cholis.  Berada dekat dengan Jakarta, kasus virus korona di Kabupaten Tangerang juga terus bertambah. Per Rabu (15/4), terdapat 51 yang positif covid-19, 1 sembuh dan 4 meninggal.  Sedangkan pasien dalam pengawasan (PDP) 140 orang. Dari jumlah itu, 17 meninggal, 25 sembuh. Begitu juga dengan orang dalam pemantauan (ODP) sebanyak 386. Namun 193 di antaranya dinyatakan sudah sembuh.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=8yJdvCsDczU  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=hGHlOuksIYI  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=VO6s5igN3cU

Jelang Pelaksanaan PSBB, Kota Tangerang Siapkan 48 Lokasi Cek Poin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/wali-kota-tangerang-arief-dok-pojok.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wali Kota Tangerang Arief Rachadiono Wismansyaah mengancam melaporkan pengembang nakal yang ada di Kota Tangerang kepada pihak kepolisian. Hal itu jika terbukti para pengembang tidak mematuhi amdal dan upaya penanganan banjir yang ada di kawasan perumahan yang dibangun pengembang.  “Kalau tidak sesuai amdal, tidak mau bangun turab, menyalahi penanganan banjir tentu akan dilaporkan ke kepolisian,” tegas Arief seperti dikutip PojokSatu.id (Jawa Pos Group), Kamis (6/2).  Pihaknya saat ini telah memanggil sejumlah pengembang khususnya yang berada di kawasan rawan Banjir seperti wilayah Kecamatan Periuk untuk bersama-sama melakukan penanganan banjir sedini mungkin.  “Misalnya saja perumahan Garden City yang paling pertama terkena banjir, sampai saat ini belum dibangun turap oleh pengembang dibagian belakang perumahan, karena itu kan sudah jadi tanggung jawab pengembang,” katanya.  Arief menambahkan pihaknya telah melakukan pembangunan turab di bagian depan kali yang merupakan lahan milik Pemkot Tangerang. Sementara lahan di belakang perumahan adalah tanggung jawab dari pengembang.  “Turap bagian belakang itu jadi kewajiban pengembang, karena tanahnya itu sudah milik mereka. Jadi sekarang kita panggil agar mereka melaksanakan kewajibannya,” kata Arief.  Sebab hingga kini, Perumahan Garden City, Total Persada dan Periuk Damai, masih terendam banjir dengan ketinggian air dari 80 cm sampai 2 meter sejak Sabtu (1/2) lalu. Semakin rumah warga mendekati turab Kali Ledug, maka semakin dalam ketinggian banjirnya.

Banjir Landa Tangerang, Wali Kota Bakal Polisikan Pengembang Nakal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/puskesmas-cikokol.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Video Supriyadi sedang menggotong jenazah keponakannya, Husein, 8, tersebar di media sosial (medsos). Supriyadi terpaksa membawa jenazah itu berjalan kaki, karena mobil ambulans puskesmas Cikokol, Tangerang, tak boleh untuk mengangkut jenazah. Mujur, seorang pengendara mobil merasa iba. Ia lantas, memanggil Supriyadi dan mengantarkannya hingga ke rumah.  Biang masalahnya adalah SOP (Standar Operasional Prosedur). Petugas Puskesmas Cikokol tidak memberikan izin mobil ambulans puskesmas untuk mengangkut jenazah karena SOP-nya, mobil itu hanya boleh untuk mengangkut pasien yang sakit. Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah langsung merespons masalah ini.  Minggu (25/8), Arief datang ke rumah duka, di RT 3/5 Kelurahan Kelapa Indah, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang.Husein meninggal dunia akibat terseret sungai Cisadane pada Jumat (23/8). Kepada keluarga korban, secara langsung Arief meminta maaf atas kejadian itu. Ia berjanji akan memperbaiki sistem pelayanan.  “Seharusnya dalam kondisi darurat, tak boleh terlalu kaku dalam penerapan SOP,” kata Arief seperti dilansir Tangerang Ekspres (Jawa Pos Group), Senin (26/8).  Arief mengatakan, segera mengubah SOP penggunaan ambulans untuk gawat darurat. Bahkan, ia sudah menegur Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang yang menjadi pembina puskesmas. “Atas kejadian ini saya selaku Wali Kota Tangerang meminta maaf, selanjutnya SOP yang saat ini ada akan direvisi oleh dinas kesehatan. Kejadian ini jangan terulang lagi,” lanjutnya, setelah berkunjung ke rumah duka.  Ia menjelaskan, di dinas kesehatan memang pelayanan ambulans dan mobil jenazah SOP-nya berbeda. Tetapi ke depan SOP penggunaan mobil ambulans akan diubah. “Jangan sampai ada lagi kejadian tidak bisa menggunakan ambulans karena terbentur SOP,” tegasnya.  Arief mengaku sudah menghubungi Kepala Dinkes Kota Tangerang untuk bisa mengoptimalkan mobil jenazah untuk pelayanan kepada masyarakat. “Setelah ada revisi SOP dinkes harus langsung sosialisasi ke puskesmas dan instansi terkait agar tidak ada lagi kejadin seperti saat ini,” paparnya.  Sementara itu, buntut dari tak diberikannya pelayanan mobil ambulans Puskesmas Cikokol didatangi sekelompok warga. Mereka datang memasangkan spanduk berisi kekecewan terhadap pelayanan puskesmas, Minggu (25/8) malam. Atas kejadian tersebut, Camat Tangerang Budi Wahyudi langsung mendatangi Puskesmas Cikokol untuk menemui warga.  Tetapi sampai di lokasi, Budi hanya menemukan spanduk yang sudah terpasang dan langsung dilepas agar tidak membuat warga takut dan khawatir. “Saya mendapatkan kabar dari RT dan RW serta lurah bahwa puskesmas datangi sekelompok warga yang kecewa dan kesal atas kejadian Husein. Tetapi sampai lokasi sudah tidak ada dan hanya spanduk yang bertulisan kekecewaan mereka,”katanya.  Budi menjelaskan, atas kejadian tersebut diharapkan pelayanan di puskesmas tetap berjalan dan tidak boleh diberhentikan. Karena memang puskesmas pusat pelayanan kesehatan wilayah yang dibutuhkan masyarakat. “Saya minta pelayanan tetap berjalan dan tidak ada pemberhentian pelayanan. Untuk masalah ini Pak Walikota akan mengubah SOP penggunaan ambulans. Jadi kedepan masyarakat bisa menggunakan ambulans tanpa terbentur SOP yang ada,”jelasnya.  Untuk mengantisipasi gejolak, Budi langsung mengumpulkan lurah, RW dan RT untuk berkoordinasi serta menjelaskan kepada masyarakat untuk tidak melakukan tindakan yang membuat warga lain takut dan khawatir. Karena memang permasalah ini sudah diselesaikan.  “Saya dan Pak Wali Kota sudah mendatangi rumah Husein, keluarga juga sudah tidak mempermasalahkan. Masalah ini bisa menjadi pelajaran kita semua, maka itu saya minta masyarakat yang masih kecewa bisa disampaikan langsung ke saya atau ke Pak Walikota untuk masukan kedepannya,”tutupnya.

Buntut Video Viral Warga Gotong Jenazah, Wali Kota Tangerang Meradang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/truk-timpa-taksi-online-radar-banten.jpg" alt="PAKAI LINGGIS: Petugas berusaha mengeluarkan para korban yang terjebak di dalam Daihatsu Sigra yang terlibat kecelakaan di Cibodas, Tangerang, kemarin. (Hairul Alwan/Radar Banten)" width="100%">
<figcaption>PAKAI LINGGIS: Petugas berusaha mengeluarkan para korban yang terjebak di dalam Daihatsu Sigra yang terlibat kecelakaan di Cibodas, Tangerang, kemarin. (Hairul Alwan/Radar Banten)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pascainsiden kecelakaan maut Pemerintah Kota Tangerang melarang truk bertonase besar atau kontainer masuk ke wilayah Kota Tangerang. Apalagi banyak masyarakat khawatir dengan kondisi ini. Sehingga, Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah langsung mengeluarkan surat edaran bagi truk-truk yang membandel itu.  Diketahui kejadian kecelakaan yang menyebabkan korban jiwa hingga kemacetan yang terjadi di Jalan Imam Bonjol, Kecamatan Cibodas, Kamis (1/8) lalu. “Kita melarang truk-truk bertonase besar seperti truk tanah dan pasir maupun tronton melintas di wilayah Kota Tangerang, karena sudah membahayakan pengguna jalan,”tegas Arief seperti dilansir Tangerang Ekspres (Jawa Pos Group).  Arief membuat Surat Edaran Wali Kota pelarangan beroperasinya truk-truk bertonase besar seperti truk tanah di wilayah Kota Tangerang sesuai dengan Perda No.8 tahun 2018 tentang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.  Wali Kota mengungkapkan Pemkot telah mengeluarkan surat edaran pelarangan bagi kendaraan bermuatan berat yang akan masuk dan melintas ke wilayah Kota Tangerang sampai adanya jaminan dari pengelola maupun supir untuk tertib berlalu lintas.  “Surat edarannya sudah ditandatangani dan langsung berlaku sampai ada jaminan mereka tertib berlalu lintas dan tidak melebihi tonase yang ditentukan. Karena ini berhubungan dengan keselamatan pengguna jalan yang ada di Kota Tangerang,” sambung Arief.  Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pehubungan Kota Tangerang Wahyudi Iskandar menambahkan di setiap perbatasan yang memasuki wilayah Kota Tangerang Dinas perhubungan akan menempatkan petugasnya. “Kami bersama Kepolisian sudah berkoordinasi terkait penjagaan di wilayah perbatasan,”tutur dia.  Untuk itu, Wahyudi juga meminta agar masyarakat Kota Tangerang memberikan informasi kepada Dinas Perhubungan apabila masih menemui truk-truk besar yang melintas di wilayah Kota Tangerang. “Bantu kami untuk menginformasikan apabila melihat masih ada truk besar yang melintas,” tukas Wahyudi.

Wali Kota Tangerang Larang Truk Tanah Beroperasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/grafis-walkot-tangeran-vs-kemenkumham.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah, berencana bertemu Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) di kantor Gubernur Banten pada Selasa (23/7) besok. Pertemuan itu untuk membahas permasalahan lahan Kemenkumham yang ada di Kota Tangerang.  Rencananya Senin (22/7) pihak Kemenkumham akan melakukan survai lokasi tanah miliknya di Kota Tangerang. Hal tersebut dilakukan, untuk mencocokan data yang dimiliki Kemenkumham. Nantinya akan dibahas dengan Wali Kota Tangerang di kantor Gubernur Banten.  Pertemuan lanjutan ini, bagian dari kesepekatan antara Walikot Tangerang dan Kemenkumham yang sudah berdamai di kantor Kemendagri akhir pekan kemarin. Kemenkumham akan segera membereskan masalah lahan di Kota Tangerang.  “Jadi katanya besok (hari ini) ada kunjungan ke lapangan dari Kemenkumham. Selanjutnya Selasa kita akan lakukan pertemuan di kantor Gubernur Banten yang akan dihadiri oleh Pak Wahidin Halim langsung,”ujar Arief seperti dikutip Tangerang Ekspres (Jawa Pos Group) di sela-sela pemantauan lokasi Festival Cisadane, Minggu (21/7).  Untuk melakukan pertemuan dengan Kemenkumham, Arief tidak ada persiapan khusus. Karena hanya akan memperjelas lebih detail dan teknis soal lahan Kemenkumham yang dirawat oleh Pemkot Tangerang yang selama ini telah diperindah dan dirawat secara khusus.  “Mudah-mudahan dalam pertemuan nanti, kita bisa ketemu titik terangnya, masalah kepemilikan aset tanah Kemenkumham yang memiliki luas hingga 182 hektare. Saya juga akan memperjelas kenapa dan bagaimana masalah aset ini. Karena ini semunya aset milik Kemenkumham yang membangun kita, yang merawat kita. Justru itu kita ingin memperjelasnya supaya pembangunan yang ada bisa kita optimalkan,”paparnya.  Arief menjelaskan, seharunsnya Pemkot Tangerang tidak mempunyai kewajiban dalam merawat dan memberikan fasilitas umum di lahan milik Kemenkumham yang ada di Kota Tangerang. Tetapi jika tidak dibangun, maka kebutuhan masyarakat tidak bisa terpenuhi.  “Pembangunan yang kita lakukan demi masyarakat. Seperti halnya jalan, kalau tidak dibangun maka masyarakat Kota Tangerang akan kesusahan. Tapi kalau dibangun, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan melakukan pemeriksaan kepada kita. Kemarin juga pihak Kemenkumham cerita bahwa BPK melakukan pemeriksaan di sana. Saya minta doanya saja agar cepat selesai,”ungkapnya.

Besok, Wali Kota Tangerang Akan Bertemu Kemenkumham di Kantor Gubernur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Politeknik-Kemenkumham_RandyTangerang-Ekspres_Tangerang-Ekspres.jpg" alt="Kampus Politeknik milik Kemenkumham yang sudah diresmikan Menkumham 9 Juli lalu hingga kini belum ada IMB-nya. Kampus tersebut berada di samping Puspemkot Tangerang - Randy/Tangerang Ekspres" width="100%">
<figcaption>Kampus Politeknik milik Kemenkumham yang sudah diresmikan Menkumham 9 Juli lalu hingga kini belum ada IMB-nya. Kampus tersebut berada di samping Puspemkot Tangerang - Randy/Tangerang Ekspres</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perseteruan Wali Kota Tangerang Arief Rachadiono Wismansyah dan Menkum HAM Yasonna H. Laoly berakhir antiklimaks. Dalam mediasi yang diadakan Kemendagri kemarin, dua pihak sepakat untuk sama-sama mencabut laporan polisi.  "Pulang dari sini (Kemendagri, Red) laporan akan sama-sama dicabut. Tidak ada dusta di antara Menkum HAM dan wali kota," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Hadi Prabowo setelah memimpin mediasi.  Pertemuan tertutup itu diadakan mulai pukul 13.30 sampai 15.20 di lantai 2 Gedung B Kemendagri, Jakarta. Yang hadir, antara lain, Gubernur Banten Wahidin Halim, Wali Kota Tangerang Arief Rachadiono Wismansyah, dan Sekjen Kemenkum HAM Bambang Rantam Sariwanto. Bambang mewakili Yasonna. "Setelah rapat tadi, persoalan sekarang sudah klir," ujar Hadi Prabowo.  Dia mengakui terjadi perbedaan persepsi soal rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kota Tangerang. Lahan yang di atasnya dibangun kampus Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) dan Politeknik Imigrasi (Poltekim) berstatus ruang terbuka hijau (RTH). Namun, lahan tersebut juga diproyeksikan untuk kawasan perdagangan dan jasa. Itu tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6/2012 tentang RTRW Kota Tangerang. "Soal tata ruang ini akan diselesaikan sebaik-baiknya," imbuh Hadi Prabowo.  Sebetulnya, tutur dia, Kemenkum HAM dan Pemkot Tangerang pernah memiliki kesepakatan pada 16 Oktober 2018. Saat itu, Pemkot Tangerang menyatakan siap mengeluarkan perizinan. Namun, Wali Kota Arief memiliki persepsi lain. Dia berpendapat bahwa sebelum izin dikeluarkan, Perda RTRW harus direvisi lebih dulu agar tidak melanggar regulasi. Di sisi lain, revisi perda memakan waktu panjang. Sementara itu, aset milik Kemenkum HAM sudah berdiri dan segera beroperasi. "Pelayanan publik kan juga harus tetap berjalan," ujarnya.  Nah, untuk mencari penyelesaian, Kemendagri meminta Gubernur Banten Wahidin Halim memfasilitasi polemik peruntukan lahan itu. Dengan begitu, wali kota Tangerang maupun Kemenkum HAM sama-sama mencapai kesepakatan tanpa melanggar ketentuan.  Sementara itu, Gubernur Banten Wahidin Halim menyatakan siap memfasilitasi pertemuan kembali antara Pemkot Tangerang dan Kemenkum HAM. Pertemuan rencananya dilakukan Senin atau Selasa pekan depan. "Saya akan komunikasikan," ucap Wahidin. Dia mengatakan, sebetulnya tidak ada hal yang terlalu prinsip dalam polemik tersebut. Termasuk soal RTRW. Dia mengedepankan kompromi untuk mencari solusi. Namun, itu tetap tidak akan mengubah RTRW. Termasuk peruntukan lahan sebagai RTH dan pusat jasa.  Di sisi lain, bangunan milik Kemenkum HAM yang telah berdiri dipastikan tidak diutak-atik. "Kan (bangunan, Red) sudah berdiri. Masak mau dipindah," imbuhnya.  Wali Kota Tangerang Arief Rachadiono Wismansyah menyatakan siap mengikuti arahan gubernur Banten. Termasuk menerbitkan izin mendirikan bangunan (IMB) untuk aset milik Kemenkum HAM. Sebab, itulah jalan keluar terbaik atas polemik tersebut. "Prinsipnya, kami siap mendukung program-program pemerintah pusat di Tangerang."

Menkum HAM-Wali Kota Tangerang Sama-Sama Cabut Laporan Polisi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#wali kota tangerang

Berita Terkini