<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/08/WhatsApp-Image-2023-07-08-at-120218-510629443.jpg" alt="Para pelari dan pencinta olahraga lari bersiap mengikuti MS GLOW Malang Marathon 2023." width="100%">
<figcaption>Para pelari dan pencinta olahraga lari bersiap mengikuti MS GLOW Malang Marathon 2023.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Para pelari dan pencinta olahraga lari sebentar lagi akan dimanjakan dengan MS GLOW Malang Marathon 2023. Rencananya digelar pada Minggu (9/7). Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, Wali Kota Malang Sutiaji, serta Founder J99 Corp dan MS GLOW Gilang W. Pramana akan hadir dan memimpin flag-off yang menandai dimulainya MS GLOW Malang Marathon 2023. Berlokasi di kawasan heritage Kota Malang, ajang itu bertujuan untuk mempromosikan pentingnya kebugaran dan menjaga kesehatan melalui pola hidup sehat dan aktivitas olahraga. Dengan konsep menawarkan pemandangan heritage yang indah dan udara pagi yang sejuk di Kota Malang. &rdquo;MS GLOW Malang Marathon 2023 merupakan half-marathon event dan digelar dalam 3 nomor yakni lari 5 kilometer (rute 5K), 10 kilometer (rute 10K), dan 21 kilometer (rute 21K). Semua kategori nomor lari akan start dan finish di Jalan Kertanegara, Tugu, Kota Malang,&rdquo; ujar founder J99 Corp dan MS GLOW Gilang W. Pramana. Pada 7 dan 8 Juli, ribuan peserta yang sudah mendaftar pun mengambil race-pack di Bakorwil Kota Malang. Mulai pukul 10.00 hingga pukul 20.00, dan siap untuk berlari pada Minggu (9/7). Acara dimulai pukul 04.30 dengan pemanasan dan zumba. Kemudian flag-off atau start lari dilakukan pada pukul 05.00 WIB. Berikut adalah 3 nomor lari dalam MS GLOW Malang Marathon 2023. Dengan rute sebagai berikut: <ul> <li>Di rute 5K peserta akan start pada pukul 05.30 WIB. Para pelari akan disuguhkan dengan beberapa landmark yang ada di Kota Malang seperti Patung Singo Edan, Kampung Warna Warni, Alun-alun Kota Malang, dan masih banyak lagi.</li> <li>Rute 10K start pada pukul 05.15 WIB. Para peserta akan disuguhkan dengan landmark Idjen Boulevard di Jalan Besar Idjen, dan Perpustakaan Umum Kota Malang, dan menuju Jalan Raya Langsep.</li> <li>Untuk rute 21K, para pelari akan start paling awal, pukul 05.00 WIB. Peserta MS GLOW Malang Marathon 2023 rute itu akan diajak untuk berlari di kawasan pendidikan Kota Malang seperti Universitas Negeri Malang dan Universitas Brawijaya, peserta juga akan melintasi Gereja Idjen yang ikonik sebagai salah satu landmark ikonik di Kota Malang.</li> </ul> Gilang menyebutkan, setidaknya 1.500 peserta akan berpartisipasi dalam MS GLOW Malang Marathon 2023. Para finisher bakal mendapat apresiasi berupa medali, finisher t-shirt and package, uang tunai, serta podium untuk juara 1, 2, dan 3. Rangkaian MS GLOW Malang Marathon 2023 juga akan dimeriahkan panggung hiburan serta booth atau tenda UMKM serta produk ekonomi kreatif lokal dari Malang dan sekitarnya. Sementara itu, Wagub Emil Dardak mengungkapkan, Jawa Timur memiliki potensi wisata alam yang luar biasa. Tidak terkecuali wisata heritage. &rdquo;Saya saja kalau berlibur di Jawa Timur bersama keluarga. Saya mengajak masyarakat untuk berlibur di Jawa Timur,&rdquo; ungkap Emil.

MS GLOW Malang Marathon pada Minggu (9/7), promosikan pentingnya kebugaran dan kesehatan. Menawarkan pemandangan heritage di Kota Malang

Wagub Jawa Timur Bakal Ikut MS GLOW Malang Marathon, Simak Rutenya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/815d5e31-e64a-48a8-8a9f-865fb5af5b29-1.jpg" alt="Wali Kota Malang Sutiaji (kiri) bersepeda bersama di Kota Malang. Humas Pemkot Malang/Antara" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Malang Sutiaji (kiri) bersepeda bersama di Kota Malang. Humas Pemkot Malang/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wali Kota Malang Sutiaji dijatuhi sanksi berupa denda sebesar Rp 25 juta karena terbukti melanggar aturan pada masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 3. Wali kota ikut kegiatan bersepeda menuju Pantai Kondang Merak, Kabupaten Malang, pada 19 September.  Humas Pengadilan Negeri Kepanjen M. Aulia Reza Utama seperti dilansir dari Antara mengatakan, jika denda tersebut tidak dibayar Wali Kota Malang Sutiaji, akan diganti dengan pidana kurungan selama 15 hari.  ”Untuk Pak Sutiaji, dijatuhkan hukuman denda Rp 25 juta. Apabila denda tersebut tidak dibayarkan, diganti pidana kurungan selama 15 hari,” ucap Aulia di Kabupaten Malang pada Selasa (12/10).  Aulia menjelaskan, pada sidang yang dipimpin hakim tunggal Farid Zuhri, selain Sutiaji, sanksi denda juga dijatuhkan pada dua orang lainnya. Yakni, Sekretaris Daerah Kota Malang Erik Setyo Santoso dan Kepala Bagian Umum Pemerintah Kota Malang Arif Tri.  Sanksi yang diberikan kepada Erik yakni denda sebesar Rp 15 juta atau pidana kurungan selama 10 hari dan untuk Arif sanksi denda sebesar Rp 10 juta atau pidana kurungan selama delapan hari.  ”Pada intinya, isi dari putusan itu, mereka bertiga dinyatakan bersalah melanggar protokol kesehatan sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur pasal 49,” ujar Aulia Reza Utama.  Dia menambahkan, Pengadilan Negeri Kepanjen, Kabupaten Malang baru menerima limpahan dari pihak kepolisian soal pelanggaran PPKM tersebut. Namun, jika ada pelimpahan yang lain, pihaknya akan menyidangkan kasus tersebut.  ”Untuk saat ini yang dilimpahkan tiga. Jika memang ada yang lain, kita akan sidangkan. Karena kami tidak bisa menolak perkara yang dilimpahkan kepada kami,” tutur Aulia Reza Utama.  Sementara itu, Wali Kota Malang Sutiaji hanya memberikan sedikit komentar terkait pelaksanaan sidang putusan tindak pidana ringan tersebut. Dia mengatakan akan mengikuti putusan hakim terkait kasus pelanggaran PPKM tersebut.  ”Saya menjadi warga negara, tidak ada bedanya dengan yang lain. Apa yang sudah diputuskan akan kita laksanakan,” ucap Sutiaji.  Wali Kota Malang bersama rombongan pada Minggu (19/9) melakukan kegiatan bersepeda dari Kota Malang menuju Pantai Kondang Merak, Kabupaten Malang. Agenda bersepeda itu dilakukan Wali Kota bersama sejumlah komunitas.  Pada saat itu, Pantai Kondang Merak masih ditutup untuk masyarakat umum, karena tengah berada pada masa PPKM. Namun, rombongan pesepeda Wali Kota Malang tersebut, pada akhirnya masuk ke kawasan Pantai Kondang Merak.  Sebelum memasuki kawasan tersebut, rombongan itu juga sempat didatangi petugas kepolisian lantaran Pantai Kondang Merak masih belum dibuka. Namun pada akhirnya rombongan itu masuk ke kawasan pantai dan kemudian viral di sejumlah media sosial.

Langgar PPKM, Wali Kota Malang Didenda Rp 25 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/ceb003c0-af0e-4244-9690-6da39e977e83-1.jpg" alt="Wali Kota Malang Sutiaji dan rombongan saat melakukan kegiatan bersepeda di Kota Malang. Humas Pemkot Malang/Antara" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Malang Sutiaji dan rombongan saat melakukan kegiatan bersepeda di Kota Malang. Humas Pemkot Malang/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wali Kota Malang Sutiaji menyatakan akan mengikuti proses hukum yang berlaku terkait dugaan pelanggaran dalam masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).  Sutiaji mengatakan, hingga saat ini sudah ada sejumlah peserta kegiatan bersepeda yang telah dimintai keterangan Kepolisian Resor (Polres) Malang. ”Kami akan ikut proses proses hukum, masalah ketentuan hukum, sanksi sepenuhnya kami serahkan kepada pihak berwajib,” kata Sutiaji seperti dilansir dari Antara, Kamis (23/9).  Sutiaji menjelaskan, seluruh peserta yang mengikuti kegiatan bersepeda tersebut sudah menjalani tes usap Covid-19. Hasil dari tes usap puluhan orang itu, dinyatakan negatif. Pelaksanaan tes usap juga dihadiri Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Kabupaten Malang.  ”Kami juga bersama-sama sudah swab semua, hasilnya negatif. Swab itu juga dihadiri Satgas Covid-19 Kabupaten Malang secara lengkap,” ujar Sutiaji.  Pada Minggu (19/9), video rombongan Pemerintah Kota Malang viral di media social. Diduga kegiatan itu melanggar aturan pada masa PPKM. Dalam video berdurasi 25 detik dan 23 detik itu, tampak puluhan orang yang menaiki sepeda menuju Pantai Kondang Merak.  Rombongan tersebut, sempat didatangi petugas kepolisian lantaran Pantai Kondang Merak masih belum dibuka karena di wilayah tersebut masih menerapkan PPKM level 3. Rombongan tersebut akhirnya memasuki kawasan Pantai Kondang Merak.  Sebelumnya, Pemerintah Kota Malang melalui Sekretaris Daerah Kota Malang Erik Setyo Santoso telah memberikan penjelasan terkait dugaan pelanggaran PPKM tersebut. Saat itu, dia menyatakan telah melakukan koordinasi, dan komunikasi antar jajaran terkait agenda itu.  Dalam kegiatan bersepeda yang diikuti puluhan orang tersebut, menjadikan Pantai Kondang Merak di Kabupaten Malang, sebagai titik akhir kegiatan. Rombongan beristirahat dan memasukkan peralatan ke kendaraan masing-masing, sebelum kembali ke Kota Malang.

Wali Kota Malang Ikuti Proses Hukum atas Dugaan Pelanggaran PPKM