<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/gus-ipul-gagas-program-madin-plus_m_188994.jpeg" alt="Gus Ipul saat hadir di Walimatul ‘Ursy pernikahan putra KH Abd Muhaimin Abd Bari, KH. Muhammad Abd Bari di Injelan, Sampang, Madura, Rabu (14/2) malam. (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Gus Ipul saat hadir di Walimatul ‘Ursy pernikahan putra KH Abd Muhaimin Abd Bari, KH. Muhammad Abd Bari di Injelan, Sampang, Madura, Rabu (14/2) malam. (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kendati kini menjabat sekretaris jenderal (Sekjen) PBNU, Saifullah Yusuf menyatakan tidak akan mundur dari kursi wali kota Pasuruan. Alasannya, dua pekerjaan itu tidak akan saling menganggu.  Dalam struktur kepengurusan periode sebelumnya, Gus Ipul –sapaan Saifullah Yusuf-- memang menjabat salah satu ketua tanfidziyah PBNU. Saat itu dia juga merangkap jabatan sebagai wakil gubernur Jawa Timur.  Posisi ketua tanfidziyah masih memungkinkan Gus Ipul melaksanakan kewajibannya di Jawa Timur.  Namun, karena kini dia menduduki posisi Sekjen yang sangat vital dalam mendampingi ketua umum PBNU, skema kerja Gus Ipul ke depan dipertanyakan.  Sekjen sebelumnya, Helmy Faishal Zaini, selalu stand by dan berkantor di Jakarta. Helmy sering sekali berada di ruangannya di lantai 3 kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta. Saat Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj muncul di publik, Helmy sering terlihat mendampingi di sampingnya.  Rangkap jabatan Gus Ipul sempat dipertanyakan oleh awak media pada pengumuman pengurus PBNU Rabu (12/1) lalu. Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf hanya menjawab bahwa berbagai hal maupun syarat-syarat yang berkaitan dengan kepengurusan akan diproses dalam waktu dekat. ”Termasuk kalau ada Sekjen yang masih wali kota, ini nanti bagaimana, kita akan proses setelah ini,” kata Yahya.  Menurut salah satu Ketua PBNU Abdullah Latupada, jawaban Yahya memang terlihat diplomatis. Hal itu disebabkan sampai saat ini PBNU masih ”memproses” isu tersebut. Belum ada keputusan resmi. ”Barangkali setelah pelantikan nanti ada beberapa keputusan yang akan diambil (oleh ketua umum, Red),” jelas Latupada kepada Jawa Pos kemarin (13/1).  Sementara itu, Gus Ipul menegaskan bahwa dirinya akan tetap bekerja profesional sebagai wali kota Pasuruan. Dia juga menyampaikan bahwa rangkap jabatan itu tidak bakal mengganggu kinerjanya.  Gus Ipul menyebut aktivitasnya di NU sebagai bentuk pengabdian. Demi kemaslahatan umat. Sudah lama dia berkecimpung di PBNU. Ketika menjabat menteri dan wakil gubernur Jawa Timur, Gus Ipul juga merangkap menjadi ketua umum GP Ansor. Bahkan, dia menjabat ketua PBNU selama dua periode. ”Sudah cukup lama saya di PBNU. (Jabatan Sekjen, Red) bukan tiba-tiba datang dari langit,” ujarnya setelah rapat koordinasi bersama organisasi perangkat daerah (OPD) di kantor Pemkot Pasuruan kemarin (13/1).  Dia menyatakan, NU merupakan organisasi yang punya mekanisme, sumber daya manusia (SDM), dan dukungan teknologi lengkap. Karena itu, rangkap jabatan di pemerintahan dengan organisasi tidak akan menjadi masalah. Dia juga sudah terbiasa membagi waktu dalam menjalankan tugas pemerintahan dan organisasi. Apalagi, kata Gus Ipul, kepengurusan PBNU yang sekarang lebih lengkap. Antar pengurus bisa berbagi tugas dengan baik. Selain Sekjen, ada juga wakil Sekjen yang jumlahnya mencapai 20 orang. ”Kalau semua tugas kesekjenan dibagi habis, akan lebih ringan,” katanya kepada Jawa Pos Radar Bromo.  Gus Ipul memastikan, urusan organisasi yang menjadi tanggung jawabnya bakal berjalan baik. Begitu juga tugasnya mewujudkan Kota Pasuruan sebagai Kota Madinah yang akan tetap dijalankan dengan didampingi Wakil Wali Kota Adi Wibowo. ”Selama ini saya dan Mas Adi juga selalu berkomunikasi, bagaimana kami harus berbagi tugas dalam mengambil kebijakan dan merealisasikan program dengan mengacu RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah),” jelasnya.  Pada bagian lain, Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Media Kastorius Sinaga menjelaskan, dari aspek regulasi, tidak ada aturan yang melarang kepala daerah menjadi pengurus organisasi masyarakat (ormas). Karena itu, posisi Gus Ipul sebagai Sekjen PBNU bukan persoalan. ”Tidak ada norma yang mengatur larangan kepala daerah menjadi pengurus ormas/organisasi nirlaba sebagaimana pemaknaan ormas dalam UU Ormas,” terangnya.  Meski demikian, dia mengingatkan, posisi di ormas tidak boleh mengganggu profesionalisme sebagai kepala daerah. Kewajiban kepala daerah harus tetap ditunaikan. Selain itu, lanjut Kasto, setiap kebijakan yang diambil harus tetap memedomani peraturan. ”Agar tidak ada kebijakan yang berpotensi konflik kepentingan akibat keberadaannya sebagai pengurus ormas,” tuturnya.

Jadi Sekjen PBNU, Gus Ipul Tetap Jabat Wali Kota Pasuruan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/1306-gus-ipul-sidogiri.jpeg" alt="Foto dokumen Wali Kota Pasuruan Gus Ipul (kanan) saat bersilaturahim ke pengasuh Ponpes Sidogiri Pasuruan KH Nawawi usai Idul Fitri 1442 Hijriah beberapa waktu lalu. Antara" width="100%">
<figcaption>Foto dokumen Wali Kota Pasuruan Gus Ipul (kanan) saat bersilaturahim ke pengasuh Ponpes Sidogiri Pasuruan KH Nawawi usai Idul Fitri 1442 Hijriah beberapa waktu lalu. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wali Kota Pasuruan Saifullah Yusuf atau akrab disapa Gus Ipul menyatakan kehilangan seorang guru, ulama sepuh karismatik panutan umat, setelah Pengasuh Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan KH Nawawi Abdul Jalil wafat pada Minggu (13/6).  ”Kami benar-benar sangat kehilangan,” ujar Gus Ipul seperti dilansir dari Antara, Minggu (13/6) malam.  KH A. Nawawi Abdul Djalil adalah Mustasyar PBNU yang wafat pada Minggu (13/6) pukul 16.40 WIB di RS Raci Bangil, Pasuruan, setelah mendapatkan perawatan selama empat hari di RS Lavalette Malang.  Gus Ipul, yang juga ketua Pengurus Besar NU tersebut mengucapkan duka cita sedalam-dalamnya dan mendoakan almarhum diterima di sisi Allah SWT. Selain itu, mantan Wakil Gubernur Jatim dua periode tersebut mengajak masyarakat mendoakan agar keluarga maupun santri-santri yang ditinggalkan almarhum diberi ketabahan serta keikhlasan.  Menurut Gus Ipul, KH Nawawi adalah panutan, apalagi nasihat-nasihat yang disampaikan serta bimbingannya banyak diharapkan oleh umat Islam. ”Saya juga bersyukur pernah dibimbing langsung oleh beliau selama lebih dari 10 tahun,” ucap Gus Ipul.  ”Dua pekan setelah Idul Fitri 1442 Hijriah, saya sowan ke beliau dan mendapat nasihat-nasihat yang pasti akan saya ingat,” tutur Gus Ipul menambahkan.  Sementara itu, ditanya tentang prosesi pemakaman, hingga saat berita ini ditulis masih menunggu keputusan musyawarah dari keluarga.  ”Saya juga masih menunggu kepastian lebih lanjut. Tidak lama lagi pihak keluarga memberikan penjelasan,” kata Gus Ipul yang juga mantan Menteri Percepatan Daerah Tertinggal tersebut.  KH Nawawi Abdul Jalil dikenal sebagai kiai sepuh (kiai khos) yang sangat dihormati di lingkungan Nahdlatul Ulama. Dalam Muktamar ke-33 NU di Jombang, Kiai Nawawi duduk sebagai anggota Ahlul Halli Wal-Aqdi (AHWA).

Gus Ipul Nyatakan Kehilangan Guru, Ulama Sepuh Karismatik Panutan Umat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/gus-ipul-gus-irsyad-menyemangati.jpg" alt="SALING MEMOTIVASI: Saifullah Yusuf (kiri) dan Irsyad Yusuf dalam tasyakuran setelah pelantikan Saifullah Yusuf sebagai wali kota Pasuruan. (M. BUSTHOMI/Jawa Pos Radar Bromo)" width="100%">
<figcaption>SALING MEMOTIVASI: Saifullah Yusuf (kiri) dan Irsyad Yusuf dalam tasyakuran setelah pelantikan Saifullah Yusuf sebagai wali kota Pasuruan. (M. BUSTHOMI/Jawa Pos Radar Bromo)</figcaption>
</figure>Kalau dirasa perlu komunikasi tatap muka, Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf akan berkunjung ke rumah dinas Wali Kota Pasuruan Saifullah Yusuf. Sang adik jauh lebih dulu menjadi bupati. Namun, sang kakak punya pengalaman panjang di pemerintahan.  M. BUSTHOMI, Pasuruan, Jawa Pos  ---  BUPATI Pasuruan Irsyad Yusuf tahu benar cara menyemangati kakaknya yang belum genap dua bulan memimpin Kota Pasuruan. Lewat guyonan. Sebab, Saifullah Yusuf yang baru 26 Februari lalu dilantik sebagai wali kota Pasuruan dikenal doyan gergeran.  ”Kadang tak gudo. Yo opo kota kok gak WTP-WTP? (Kadang saya goda. Gimana kota kok nggak meraih WTP?)” kata Irsyad kepada Jawa Pos Radar Bromo, lalu tergelak.  Kalimat itu semata-mata untuk memotivasi kakaknya di awal jabatannya. Dia paham betul bahwa Gus Ipul –sapaan akrab Saifullah Yusuf– kini berkonsentrasi penuh agar Kota Pasuruan bisa kembali meraih predikat WTP (wajar tanpa pengecualian) dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan).  Sebab, dua tahun terakhir Kota Pasuruan mendapat penilaian WDP (wajar dengan pengecualian).  Gus Irsyad –sapaan Irsyad Yusuf– memang jauh lebih dulu menjadi bupati Pasuruan. Ini sudah periode keduanya. Jadi, dia juga sudah kenyang bekerja sama dengan wali kota-wali kota Pasuruan sebelumnya. Sejak dia menjabat pada 2013, wali kota Pasuruan berganti tiga kali ini.  ”Sebenarnya sama saja. Cuma, sekarang koordinasi antara kabupaten dan kota lebih enak. Baik soal penanganan banjir, terutama di beberapa wilayah perbatasan,” jelasnya.  Untuk komunikasi informal, kakak-adik itu biasanya ngobrol lewat telepon. Namun, jika pembicaraan yang dibahas perlu tatap muka, Gus Irsyad memilih untuk menemui kakaknya. ”Kalau memang perlu, ya saya datang ke rumah dinas wali kota. Sebaliknya, Mas Saiful juga kadang-kadang ke pendopo,” ujar pria asal Purwosari, Kabupaten Pasuruan, tersebut.  Mereka saling memotivasi dan memberi masukan. Gur Irsyad memang sudah lama menduduki kursi bupati. Namun, Gus Ipul punya pengalaman panjang di pemerintahan. Sebelum menjadi wali kota, dia pernah menjabat menteri dan wakil gubernur Jawa Timur dua periode. Gus Ipul menganggap jabatannya kali ini sebagai panggilan untuk ”pulang kampung”. Tentu saja dia harus menyingsingkan lengan. Menyelesaikan setumpuk persoalan di kota yang meliputi empat kecamatan ini.  Wilayah kota sekitar seperenam kabupaten. Kalau kota memiliki empat kecamatan, kabupaten terdiri atas 24 kecamatan. Namun, menurut Gus Ipul, amanah itu tidak memandang luas wilayah. ”Di mana pun, kalau kita diberi amanah, ya harus dijalankan sepenuh hati dan sungguh-sungguh,” tuturnya.  Meski kini dirinya dan adiknya telah berduet sebagai kepala daerah di Pasuruan, Gus Ipul menegaskan bahwa norma-norma dalam tata kelola pemerintahan tetap berjalan semestinya. ”Yang penting itu membangun komunikasi untuk bersinergi,” ujarnya.  Dia mengakui, hubungan antarkepala daerah yang juga memiliki ikatan darah seperti dirinya dengan bupati Pasuruan bakal lebih cair. Bukan hanya komunikasi formal. Komunikasi informal juga dapat dengan mudah dilakukan.  ”Tentu bukan hanya saya berdua ya. Stakeholder lain juga ikut bicara kalau itu demi kepentingan masyarakat. Mulai DPRD, ulama, hingga tokoh-tokoh,” paparnya.  Dari sang kakak, Gur Irsyad juga mengakui banyak belajar. Ketika tahu Pemerintah Kota Pasuruan berencana merevitalisasi alun-alun kota sebagai pusat wisata religi dengan makam KH Abdul Hamid sebagai daya tarik utama, misalnya, Irsyad juga merasa terpacu. ”Lha, ini pendopo saya kan di wilayah kota. Jadi, saya harus menyesuaikan,” katanya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/features/07/04/2021/ketika-bupati-dan-wali-kota-mojokerto-bisa-berdiskusi-saat-sekamar/">Ketika Bupati dan Wali Kota Mojokerto Bisa Berdiskusi saat Sekamar</a>  Dan, itu bisa mereka diskusikan sambil ngobrol santai. Tentu sembari tetap diselingi guyonan. Misalnya, terkait dengan rencana Gus Ipul menjadikan gedung eks Mal Poncol sebagai mal pelayanan publik serta sentra UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah).  Gur Irsyad menanggapi rencana tersebut sambil berseloroh. ”Kate diapakno Poncol iku, Mas? (Mau diapakan Poncol itu, Mas?) Dan, beliau sangat bersemangat bercerita bahwa itu dibuat lebih bagus lagi ke depannya,” jelas Irsyad.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://youtu.be/OBEjvDTmQ4c

Gus Irsyad Menyemangati dan Memberi Motivasi Gus Ipul lewat Guyonan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/GUS-IPUL.jpg" alt="Mantan Wagub Jatim Saifullah Yusuf (kanan) usai bertemu dengan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa (kiri) di Gedung Negara Grahadi di Surabaya pada Rabu (12/8). Fiqih Arfani/Antara" width="100%">
<figcaption>Mantan Wagub Jatim Saifullah Yusuf (kanan) usai bertemu dengan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa (kiri) di Gedung Negara Grahadi di Surabaya pada Rabu (12/8). Fiqih Arfani/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Esensi humor adalah menjungkirbalikkan apa yang dianggap normal. Dan, <a href="https://www.jawapos.com/tag/saifullah-yusuf/">Saifullah Yusuf</a> alias Gus Ipul adalah seorang humoris tulen. Barangkali karena itu pula karir politiknya pun menempuh jalur yang ’’tak biasa’’.  Kalau pada umumnya seseorang jadi bupati atau wali kota dulu sebelum hinggap di jabatan level provinsi atau nasional, Gus Ipul malah sebaliknya: dia menteri dulu, lalu menjabat wakil gubernur, dan kini kursi wali kota ada di hadapannya.  Seperti dilansir Jawa Pos Radar Bromo, berdasar penghitungan sementara, pasangan nomor urut 1 Syaifullah Yusuf-Adi Wibowo (<a href="https://www.jawapos.com/tag/gus-ipul/">Gus Ipul</a>-Mas Adi) unggul. Baik itu penghitungan sementara yang dilakukan KPU Kota Pasuruan maupun penghitungan real count internal dari posko pemenangan pasangan nomor urut 1. Sementara itu, pasangan nomor urut 2 tidak mengeluarkan real count kemarin.  Berdasar penghitungan real count internal dari posko pemenangan pasangan nomor urut 1, Gus Ipul-Mas Adi meraih suara 68,07 persen dan paslon Raharto Teno Prasetyo-Moch. Hasjim Asjari (Teno-Hasjim) mendapat suara 31,93 persen.  Penghitungan tersebut berdasar data masuk yang mencapai 100 persen. Paslon Gus Ipul-Mas Adi bahkan unggul di semua kecamatan.  Ketika dikonfirmasi Jawa Pos Radar Bromo, Raharto Teno Prasetyo menolak memberikan hasil penghitungan sementara internal yang sedang dilakukan pihaknya. ’’Kami tidak mengeluarkan. Kami menunggu hasil real count KPU <a href="https://www.jawapos.com/tag/pilwali-pasuruan/">Kota Pasuruan</a>,” tuturnya.  Sedangkan hasil real count sementara KPU Kota Pasuruan, sampai pukul 20.46, untuk sementara paslon nomor urut 1 Gus Ipul-Mas Adi unggul. Paslon ini meraih 66,6 persen suara. Sedangkan paslon nomor urut 2 Teno-Hasjim mendapat 33,4 persen. Jumlah tersebut berdasar penghitungan di 54 TPS dari total 357 TPS yang ada di kota.  Dari pantauan Jawa Pos Radar Bromo, kemarin suasana di posko pemenangan paslon nomor urut 2 terlihat dibatasi. Pagar depan ditutup hampir 70 persen. Tidak seperti sebelumnya yang dibuka lebar. Puluhan saksi bergiliran mendatangi posko untuk menyerahkan hasil penghitungan suara. Namun, gedung utama masih sangat tertutup.  Di sisi lain, wajah-wajah gembira terlihat di posko pemenangan Gus Ipul-Mas Adi sejak penghitungan suara di TPS-TPS berlangsung kemarin siang. Menjelang sore, posko yang ada di Jalan Panglima Sudirman itu mulai didatangi saksi-saksi yang ditugaskan di masing-masing TPS. Menjelang malam, penghitungan suara versi real count Gus Ipul-Mas Adi selesai. Dan hasilnya, paslon ini unggul atas paslon Teno-Hasjim.  Gus Ipul pun berterima kasih kepada masyarakat <a href="https://www.jawapos.com/tag/wali-kota-pasuruan/">Kota Pasuruan</a> yang telah berpartisipasi dengan menggunakan suaranya di TPS. Dia juga berterima kasih kepada seluruh parpol pengusung dan pendukung, relawan, serta simpatisan yang telah bekerja dengan baik. Sehingga visi misi yang diusung tentang Pasuruan Kota Madinah bisa diterima baik oleh masyarakat.  ’’Mandat yang diberikan kepada saya dan Mas Adi oleh warga Kota Pasuruan ini amat jelas, bahwa diharapkan wali kota dan wakil wali kota ke depan bisa membikin langkah-langkah nyata ke depan,” bebernya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/23/11/2020/gus-ipul-minta-doa-agar-istri-segera-sembuh-dari-covid-19/">Gus Ipul Minta Doa Agar Istri Segera Sembuh dari Covid-19</a>  Dia meminta seluruh tim pemenangan, relawan, dan simpatisan untuk mensyukuri kemenangan itu dengan memanjatkan doa. Sehingga, gagasan Pasuruan Kota Madinah bisa dilaksanakan dengan baik demi kemajuan Kota Pasuruan ke depan. Gus Ipul juga mewanti-wanti agar pendukungnya tak merayakan kemenangan dengan euforia berlebihan.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=RxKsmcm08Kw

Karir Politik Gus Ipul: Menteri, Wakil Gubernur, Wali Kota

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/masa-penahanan-wali-kota-pasuruan-dan-2-tersangka-lain-diperpanjang_m_.jpg" alt="Wali Kota Pasuruan Setiyono, saat akan dimasukkan ke Rutan, Jumat (5/10)" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Pasuruan Setiyono, saat akan dimasukkan ke Rutan, Jumat (5/10)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wali Kota Pasuruan nonaktif dituntut enam tahun penjara oleh jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (15/4). Jaksa menganggap Setiyono menerima sejumlah fee proyek selama 2016 hingga 2018.  "Terdakwa terbukti menerima sejumlah uang senilai Rp 2,59 miliar," tegas Taufiq Ibnugroho selaku jaksa KPK saat membacakan tuntutan di PN Tipikor Surabaya.  Menurut dia, Setiyono menerima uang dari para asosiasi proyek. Caranya dengan membagikan sejumlah proyek untuk dikerjakan.  Tak hanya hukuman pidana, laki-laki berusia 63 tahun itu juga wajib membayar denda senilai Rp 500 juta. Jika tidak mengganti uang tersebut, dia wajib menggantinya dengan hukuman pidana selama 6 bulan penjara.  Selain itu, Setiyono juga diwajibkan membayar uang pengganti senilai Rp 2,26 miliar. Apabila tidak menggantinya selama satu bulan, maka harta bendanya akan dirampas. Jika belum mencukupi maka Setiyono wajib mengganti kurungan 1 tahun penjara.  "Terdakwa juga wajib mendapat pidana tamabhan yakni pencabutan hak politik selama 3 tahun," ujar Taufiq.  Sementara itu kuasa hukum Setiyono, Ali Ismail merasa keberatan dengan tuntutan itu. Menurutnya, tuntutan jaksa tidak sesuai dengan fakta persidangan. "Kami akan mengungkapkanya saat pleidoi dua pekan lagi," ucapnya.  Sebagai informasi, kasus tersebut terungkap ketika Setiyono terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK. Dalam kasus itu KPK menjerat tiga tersangka lainnya. Satu di antaranya sudah divonis, yakni Muhamad Baqir, selaku kontraktor.

Wali Kota Pasuruan Nonaktif Dituntut 6 Tahun oleh Jaksa KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/masa-penahanan-wali-kota-pasuruan-dan-2-tersangka-lain-diperpanjang_m_.jpg" alt="Wali Kota Pasuruan Setiyono, saat akan dimasukkan ke Rutan, Jumat (5/10)" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Pasuruan Setiyono, saat akan dimasukkan ke Rutan, Jumat (5/10)</figcaption>
</figure>Masa Penahanan Wali Kota Pasuruan dan 2 Tersangka Lain Diperpanjang JawaPos.com - Proses pengusutan dugaan suap di Pemerintah Kota Pasuruan, Jawa Timur terus bergulir di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Komisi antirasuah ini memutuskan untuk melakukan perpanjangan penahan terhadap pihak yang diduga terlibat dalam kasus ini. Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Yuyuk Andriati, mengatakan, perpanjangan penahan ini berlaku bagi tiga orang tersangka. Masa penahanan ketiganya ditambah selama 30 hari ke depan. "Kemudian untuk perpanjangan penahanan, hari ini ada perpanjangan penahanan selama 30 hari mulai tanggal 3 Januari 2019 sampai 1 Februari 2019 untuk tiga tersangka TPK suap terkait pengadaan barang dan jasa di Pemkot Pasuruan," ujar Yuyuk di Gedung KPK Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (21/12). Perpanjangan penahanan itu untuk Wali Kota Pasuruan SET, selaku staf ahli PLH Kepala Dinas PU Kota Pasuruan DFN, dan staf Kelurahan WTH. Diketahui, KPK menetapkan Wali Kota Pasuruan Setiyono sebagai tersangka. Penetapan tersangka ini berkaitan dengan dugaan penerimaan suap terkait proyek pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Pemkot Pasuruan. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut bukan hanya Setiyono yang ditetapkan sebagai tersangka. Namun ada tiga orang lainnya yang juga ditetapkan sebagai tersangka. "KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan serta menetapkan 4 orang tersangka," ungkapnya dalam konferensi pers, di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (5/10). Kata Alex, tiga tersangka itu yakni Dwi Fitri Nurcahyo selaku Plh Kadis PU Kota Pasuruan dan Wahyu Tri Hardianto selaku staf kelurahan Purutrejo, serta seorang dari pihak swasta sebagai pemberi suap atas nama Muhamad Baqir. Terkait pemberian uang suap, Alex menjelaskan, pemberian yang sempat diberikan secara bertahap yaitu pada 24 Agustus 2018. Mekanismenya, Baqir menstransfer Rp 20 juta (1 persen) untuk Pokja sebagai tanda jadi ke Wahyu. Kemudian pada 4 September 2018, CV M milik Baqir ditetapkan sebagai pemenang lelang dengan nilai kontrak Rp 2,2 miliar. Selanjutnya, pada 7 September 2018, setelah ditetapkan sebagai pemenang, Baqir menyetorkan uang tunai kepada Setiyono melalui perantaranya sebesar lima persen atau kurang lebih Rp 115 juta. "Sisa komitmen lima persen lainnya akan diberikan setelah uang muka atau termin pertama cair," tukasnya. Atas perbuatannya, Setiyono, Wahyu dan Dwi disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Sedangkan, Baqir sebagai pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Masa Penahanan Wali Kota Pasuruan dan 2 Tersangka Lain Diperpanjang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kpk-telisik-dugaan-10-proyek-yang-dimainkan-wali-kota-pasuruan_m_.jpg" alt="Juru bicara KPK Febri Diansyah saat diwawancarai awak media" width="100%">
<figcaption>Juru bicara KPK Febri Diansyah saat diwawancarai awak media</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga adanya banyak permainan proyek yang dimainkan Wali Kota Pasuruan Setiyono. Dari hasil pengembangan penyidikan, terungkap banyak proyek yang diduga dimainkan&nbsp;Setiyono untuk mengeruk pundi-pundi rupiah. Namun, KPK tak merinci detail, apa saja proyek-proyek tersebut. "Ada lebih dari 10 proyek yang sedang kami cermati dan identifikasi apakah ada atau tidak aliran dana fee proyek terhadap wali kota," ungkap juru bicara KPK Febri Diansyah di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (8/10). Selain itu, mantan aktivis ICW ini juga mengatakan pihaknya sudah mengetahui siapa saja tiga orang perantara suap Setiyono yang dijuluki 'Trio Kwek-kwek'. "KPK sudah mengidentifikasi siapa saja 3 orang yang diduga sebagai perpanjangan tangan dari wali kota. Akan kami periksa untuk melihat proyek apa saja yang mereka kelola dan sejauh mana wali kota mendapatkan fee," imbuhnya. Bahkan, pihaknya mengaku sudah mengindentifikasi adanya kode 'apel' yang bermaksud upacara untuk menghadap Wali Kota Pasuruan. "Kami sudah memecahkan bawah apel itu yang dimaksud itu bukan uang tetapi berarti upacara untuk menghadap pimpinan. Upacara tersebut yang diduga wali kota, sehingga ini berbeda kode Apel Malang atau Apel Whashington," pungkasnya. Sebelumnya, KPK menetapkan Wali Kota Pasuruan Setiyono sebagai tersangka. Penetapan tersangka ini berkaitan dengan dugaan penerimaan suap terkait proyek pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Pemkot Pasuruan. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut bukan hanya Setiyono yang ditetapkan sebagai tersangka. Namun ada 3 orang lainnya yang juga ditetapkan sebagai tersangka. Kata Alex, tiga tersangka itu yakni Dwi Fitri Nurcahyo selaku Plh Kadis PU Kota Pasuruan dan Wahyu Tri Hardianto selaku staf kelurahan Purutrejo, serta seorang dari pihak swasta sebagai pemberi suap atas nama Muhamad Baqir. Terkait pemberian uang suap, Alex menjelaskan, pemberian yang sempat diberikan secara bertahap yaitu pada 24 Agustus 2018. Mekanismenya, Baqir menstransfer Rp 20 juta (1 persen) untuk Pokja sebagai tanda jadi ke Wahyu. Kemudian pada 4 September 2018, CV M milik Baqir ditetapkan sebagai pemenang lelang dengan nilai kontrak Rp 2.210.266.000. Selanjutnya, pada 7 September 2018, setelah ditetapkan sebagai pemenang, Baqir menyetorkan uang tunai kepada Setiyono melalui perantaranya sebesar 5 persen atau kurang lebih Rp 115 juta. "Sisa komitmen 5 persen lainnya akan diberikan setelah uang muka atau termin pertama cair," tukasnya. Atas perbuatannya, Setiyono, Wahyu dan Dwi disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Sedangkan, Baqir sebagai pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

KPK Telisik Dugaan 10 Proyek yang Dimainkan Wali Kota Pasuruan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/jabat-plt-wali-kota-pasuruan-raharto-harus-tetap-melapor-ke-setiyono_m_.jpg" alt="Wakil Wali Kota Raharto Teno Prasetyo ditunjuk sebagai Plt Wali Kota Pasuruan." width="100%">
<figcaption>Wakil Wali Kota Raharto Teno Prasetyo ditunjuk sebagai Plt Wali Kota Pasuruan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com-&nbsp;Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menangkap Wali Kota Pasuruan Setiyono, Jumat lalu (5/10). Setelah penangkapan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur bergerak cepat untuk menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota, Senin (8/10).&nbsp; Pemprov Jatim menyerahkan surat keputusan (SK) Plt tersebut kepada Wakil Wali Kota Pasuruan Raharto Teno Prasetyo. Penyerahan tersebut, sesuai dengan&nbsp;Pasal 65 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya, Raharto wajib menjalankan tugas sebagai Wali Kota Pasuruan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada penyelenggaraan pemerintahannya, Raharto tetap harus berkoordinasi dengan Setiyono. &ldquo;Plt Wali Kota juga harus melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Wali Kota Setiyono. Selain itu, juga melakukan monitoring terhadap kasus OTT dan melaporkan perkembangannya kepada Mendagri,&rdquo; ujar Gubernur Jatim Soekarwo saat penyerahan SK Plt Wali Kota Pasuruan kepada Raharto. Pria yang akrab disapa Pakde Karwo itu berpesan kepada Raharto, agar tetap mengutamakan pelayanan publik. &ldquo;Jadi pelayanan publik harus tetap berjalan. Kegiatan pemerintahan juga demikian, seperti belanja pemerintah, menggaji pegawai, membayar listrik, dan sebagainya,&rdquo; tambahnya. Sementara itu, Raharto mengatakan bahwa dirinya akan melanjutkan roda pemerintahan Pasuruan mulai Selasa besok (9/10). Dalam menyelenggarakan pemerintahannya nanti, Raharto menyatakan siap untuk&nbsp;terus berkonsultasi dengan Setiyono dan Pemprov Jatim. Raharto juga menegaskan bahwa dirinya siap untuk memenuhi panggilan KPK jika memang dibutuhkan keterangannya dalam proses penyidikan. Dia siap memberikan semua keterangan yang dibutuhkan penyidik.&nbsp;"Memang saya kurang begitu tahu keterlibatannya (Setiyono) atas kasusnya. Tapi saya siap jika memang dibutuhkan (dimintai keterangan penyidik KPK)," tegas Raharto. Untuk itu, Raharto mengaku sudah melakukan langkah tertentu untuk mencegah adanya kasus serupa di lingkungan pemerintahannya. Dia mengatakan, sudah mendorong para Aparatur Sipil Negara (ASN) di pemerintahannya agat selalu bertindak terbuka.&nbsp;"Kalau memang harus ada lelang, dapat melalui E-Katalog. Nggak perlu ada pengaturan-pengaturan yang macam-macam," sebutnya. &nbsp;

Jabat Plt Wali Kota Pasuruan, Raharto Harus Tetap Melapor ke Setiyono

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/usai-diperiksa-marathon-wali-kota-pasuruan-diterbangkan-ke-jakarta_m_.jpg" alt="Juru bicara KPK Febri Diansyah saat diwawancarai awak media" width="100%">
<figcaption>Juru bicara KPK Febri Diansyah saat diwawancarai awak media</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru saja menangkap Wali Kota Pasuruan Setiyono atas dugaan korupsi yang dilakukan bersama pejabat pemerintahan kota lainnya, Kamis (4/10). Usai pelaksanaan tangkap tangan, KPK pun membawa Setiyono ke Polres Kabupaten Pasuruan.&nbsp; KPK sengaja membawa Setiyono ke Polres Kabupaten Pasuruan untuk dilakukan pemeriksaan. Proses pemeriksaaan yang dimulai sejak pagi, baru selesai pada sore harinya. Usai pemeriksaan, Setiyono pun langsung diterbangkan ke markas KPK di Jakarta. Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Pol Frans Barung Mangera mengatakan, dirinya memang menerima informasi jika Setiyono akan diperiksa di unit Tipikor Polda Jawa Timur. Namun, urung karena saat ini, pemeriksaan awal sudah selesai dilakukan di Polres Kabupaten Pasuruan.&nbsp; "Nah, itu dia, saya kurang paham apakah diperiksa di sini (Tipikor Polda Jawa Timur) atau di Polres Kabupaten Pasuruan. Hanya memang, sebagai kerjasama antar lembaga penegak hukum, kami pinjamkan tempatnya saja," kata Barung kepada JawaPos.com, Kamis (4/10).&nbsp; Ditanya soal materi pemeriksaan, Barung mengaku tidak tahu. Termasuk, hasil pemeriksaan sementara yang sudah dilakukan di Polres Kabupaten Pasuruan. Katanya, semua materi dan hasil pemeriksaan, merupakan wewenang penuh KPK.&nbsp; "Kalau soal materi, saya nggak tahu ya. Itu bukan wewenang kami. Termasuk, perkembangannya sendiri, kami nggak berani (memberikan pernyataan)," kata Barung.&nbsp; Terpisah, KPK memboyong Wali Kota Pasuruan Setiyono dari OTT di Kota Pasuruan bersama tiga orang lainnya yang diduga terlibat dalam kasus suap pada proyek tahun anggaran 2018. "Ada dua orang kepala dinas dan satu orang pihak swasta. Jadi, saat ini kira-kira dalam perjalanan, malam ini akan sampai di kantor KPK untuk proses lebih lanjut," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (4/10). Menurut Febri, penyidik saat ini belum menaikan status dari empat orang tersebut. Karena KUHAP memberikan waktu maksimal 24 jam untuk penentuan status. "Jadi, nanti akan diperiksa secara intensif sebelum penentuan status hukum lebih lanjut," ujar Febri. Dalam kasus ini, KPK menduga terdapat aliran suap untuk proyek di Kota Pasuruan. Bahkan lembaga antirasuah telah mengamankan uang sejumlah Rp 120 juta dari OTT tersebut. "Baik dalam bentuk cash secara fisik atau pun melalui transaksi perbankan yang kami indikasikan merupakan bagian dari commitment fee proyek yang ada di Pasuruan tersebut," jelas Febri.

Usai Diperiksa Marathon, Wali Kota Pasuruan Diterbangkan ke Jakarta

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#wali kota pasuruan

Berita Terkini