<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/14/andree-algamar-265242593.jpg" alt="Sekdako Padang Andree Algamar siap dilantik jadi Pj Wali Kota Padang." width="100%">
<figcaption>Sekdako Padang Andree Algamar siap dilantik jadi Pj Wali Kota Padang.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kota Padang hari ini tidak lagi dipimpin wali kota dan wali kota defenitif. Pasalnya sang Wali Kota Hendri Septa dan Wakil Wali Kota Ekos Albar sudah lengser. Masa tugasnya sudah berakhir pada Senin (13/5). Seiring dengan itu, Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah menunjuk Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Padang Andree Algamar sebagai pelaksana harian (Plh) Wali Kota Padang. Status Andree Algamar bakal naik menjadi penjabat (pj) seiring telah keluarnya SK Pj dari Mendagri Tito Karnavian. Pengangkatan Andree sebagai Pj Wako Padang berdasarkan SK Mendagri Nomor 100.2.1.3. 1073 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Pj Wali Kota Padang tertanggal 10 Mei 2024. Salinan SK tersebut baru diterima Pemprov Sumbar pada Senin (13/5/2024) pagi. "Ya, baru tadi pagi kita (pemprov) terima salinan SK-nya. Insya Allah, Rabu (15/5/2024) Pj Wali Kota Padang akan dilantik Gubernur Sumbar," kata Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setprov Sumbar Doni Rahmat ketika dikonfirmasi Padang Ekspres, Senin (13/5). SK tersebut ditandatangani Mendagri Tito Karnavian. Masa jabatan Penjabat Wako Padang paling lama satu tahun sejak pelantikan. Andree dalam menjalankan tugasnya sebagai Pj Wako untuk sementara harus melepaskan jabatan Sekdako Padang dengan menunjuk Penjabat Sekdako. Sementara itu, sebagai Pj Wako Padang, Andree memiliki kewenangan menjalankan program dan kebijakan Pemkot Padang. Ada beberapa batasan tugas yang harus mendapat persetujuan tertulis dari Mendagri. Yaitu, mutasi kepegawaian, membuat program berbeda dari wako sebelumnya, pembatalan izin, dan pemekaran daerah. Selain menjalankan roda pemerintahan, tugas Andree adalah memfasilitasi penyelenggaraan pilkada dan menjaga netralitas ASN serta menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada Mendagri melalui Gubernur minimal tiga bulan sekali. Penunjukan Andree Algamar sebagai Pj Wako Padang merupakan hasil dari proses usulan bersama Pemprov Sumbar, DPRD Padang, dan Kemendagri. Dalam karirnya, birokrat kelahiran Padang 22 Oktober 1981 ini, pernah menjadi ADC Wako Padang, Lurah Kampung Pondok, Camat Lubuk Kilangan, Kepala Satpol PP Padang, Kabid Destinasi Dinas Pariwisata, Usaha dan Industri Pariwisata, dan Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang. Puncak karirnya tersandang saat ia dilantik sebagai Sekretaris Kota Padang tahun 2021.

Kota Padang hari ini tidak lagi dipimpin wali kota dan wali kota defenitif. Wali Kota Hendri Septa dan Wawako Ekos Albar lengser.

Wako-Wawako Padang Lengser, Sekdako Jadi Penjabat di Ibu Kota Sumbar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/20/IMG_20230920_113125-2728033437.jpg" alt="Tangkapan layar video rekaman CCTV detik-detik bocah tertimpa tembok beton. (Instagram/@ndorobei.official)" width="100%">
<figcaption>Tangkapan layar video rekaman CCTV detik-detik bocah tertimpa tembok beton. (Instagram/@ndorobei.official)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kasus meninggalnya Gian, bocah delapan tahun akibat terimpa dinding berwudu karena ditabrak sepeda motor oleh MH, siswa SMP menjadi perhatian Pemkot Padang. Atas kejadian itu, Wali Kota Padang Hendri Septa langsung bertakziah ke rumah korban. Namun, takziah itu dianggap tidak cukup bagi DPRD Kota Padang. "Bapak Wali Kota bersama Kapolresta Padang sudah takziah ke rumah duka," ujar Sekda Kota Padang Andre Algamar kepada JawaPos.com, Jumat (22/9). Insiden itu bermula siswa SMP bernisial MH, 13, mengendarai sepeda motor dengan standing di areal Masjid Raya Lubuk Minturun, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, pada Senin (18/9) sore. Cara dia berkendara seperti itu membuat sepeda motor lepas kontrol dan menabrak dinding. Kebetulan dinding itu adalah tempat berwudu di Masjid Raya Lubuk Minturun. Di saat yang bersamaan terdapat dua orang bocah sedang mengambil air wudu. Diketahui salah satunya bernama Gian. Nahas pada saat kejadian itu Gian tertimpa dinding rubuh dan berujung dengan meninggal dunia. Andre Algamar menambahkan, Pemkot melalui Dinas Pendidikan mengingatkan kembali kepada seluruh kepala sekolah dan komite agar melarang siswanya mengendarai sepeda motor ke sekolah. Apalagi tidak memakai helm. "Apalagi memakai kendaraan tidak memiliki SIM," ujarnya. Dia meminta pihak sekolah dan orang tua memperketat pengawasan bagi anak-anaknya berangkat ke sekolah. Sementara untuk siswa yang berkeliaran di luar sekolah di luar jam sekolah dan masih mengenakan seragam sekolah terus ditertibkan. "Upaya menertibkan selalu dilakukan oleh satpol PP dan Polresta Padang," tandasnya. Sementara itu, anggota DPRD Kota Padang Jafar mengapresiasi Wali Kota Padang Hendri Septa bertakziah ke rumah korban. Kasus itu harus disikapi dengan sebaik-baiknya. "Namun, langkah itu tidak cukup dengan takziah ke rumah korban," ungkap anggota Fraksi PKS itu. Jafar menyarankan Pemkot Padang membuat kebijakan lanjutan yang tujuannya kasus serupa tidak terulang lagi di kemudian hari. "Harus ada gerakan interventif dan preventif," ungkap alumnus MAN 2 Padang itu.

"Bapak Wali Kota bersama Kapolresta Padang sudah takziah ke rumah duka," ujar Sekda Kota Padang Andre Algamar kepada JawaPos.com.

Bocah Meninggal Tertimpa Tembok Roboh, DPRD: Tak Cukup dengan Takziah ke Rumah Korban

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Mendagri-Tito-Karnavian-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian (kanan) mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/6/2021). Rapat tersebut membahas evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2021 dan pembicaraan pendahulu" width="100%">
<figcaption>Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian (kanan) mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/6/2021). Rapat tersebut membahas evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2021 dan pembicaraan pendahulu</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Perintah percepatan realisasi dana insentif tenaga kesehatan daerah (inakesda) belum sepenuhnya dijalankan. Berdasar catatan Kementerian Dalam Negeri, ada alokasi puluhan miliar rupiah yang belum diterima para nakes hingga akhir pekan lalu.  Kemarin (31/8) Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian merespons keterlambatan tersebut dengan menjatuhkan sanksi teguran kepada sejumlah kepala daerah. Berdasar Surat Teguran Mendagri Nomor 904, 10 kepala daerah mendapat sanksi peringatan.  Mereka adalah wali kota Padang, bupati Nabire, wali kota Bandar Lampung, bupati Madiun, dan wali kota Pontianak. Kemudian bupati Penajam Paser Utara, bupati Gianyar, wali kota Langsa, wali kota Prabumulih, dan bupati Paser. Tunggakan terbesar ada di Kota Padang dengan alokasi Rp 50,95 miliar. Diikuti Kabupaten Gianyar Rp 26 miliar dan Kabupaten Paser Rp 21,93 miliar di posisi tiga besar.  Tito mengatakan, pencairan insentif nakes telah lama menjadi atensi Presiden Joko Widodo. Sebab, nakes merupakan garda terdepan dalam penanganan Covid-19. ’’Sehingga seluruh haknya harus segera disampaikan atau diberikan,’’ tegasnya.  Jika alokasi anggaran pada APBD tidak mencukupi, lanjut dia, daerah dapat melakukan pergeseran anggaran melalui perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD TA 2021. Perubahan itu cukup ditembuskan ke pimpinan DPRD. ’’Selanjutnya dianggarkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD,” kata Mendagri.  Kastorius Sinaga, staf khusus Mendagri bidang politik, menambahkan, Kemendagri terus melakukan monitoring terhadap realisasi insentif nakes. Dia mengingatkan bahwa insentif nakes bersifat wajib.  Menurut Kastorius, kans daerah tidak memiliki dana sangat kecil. Sebab, kewajiban itu tertuang dalam kebijakan refocusing APBD 2021 yang menggariskan bahwa 8 persen dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH) untuk penanganan Covid-19, termasuk insentif. DAU dan DBH merupakan dana yang bersumber dari APBN yang ditransfer ke daerah. ’’Artinya, faktor ketersediaan dana seharusnya terjamin untuk inakesda,’’ katanya. Karena itu, Kastorius meminta daerah segera mencairkannya.  Apalagi, jika merujuk data Kementerian Kesehatan, tingkat transmisi komunitas di sepuluh kota/kabupaten tersebut berada di level 4 hingga 18 Agustus lalu. Artinya, kejadian kasus Covid-19 di wilayah tersebut sangat tinggi dan berisiko pada kerja nakes.  Terpisah, Bupati Madiun Ahmad Dawami memberikan klarifikasi ketika ditemui awak media kemarin. Pihaknya telah membayar insentif nakes di Kabupaten Madiun. ”Sebenarnya sudah dibayarkan. Terakhir pembayaran tanggal 26 kemarin dengan total anggaran sekitar Rp 19 miliar,” katanya dilansir Radar Madiun.  Sejak awal, pihaknya menganggarkan pagu untuk insentif nakes. ”Memang ada tahapannya. Pada Januari sampai Maret itu lebih dulu, kemudian April sampai Juni itu menyusul,” lanjutnya.  Terkait dengan kemungkinan laporan yang belum sampai ke pusat, bupati mengaku kurang tahu. Hingga kemarin siang, dia juga belum menerima surat teguran itu. Yang jelas, insentif nakes di kabupaten yang dipimpinnya sudah selesai dibayarkan.

Mendagri Tegur Wali Kota Padang dan 9 Kepala Daerah Lainnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/wako-padang.jpg" alt="Wali Kota Padang Mahyeldi Ansarullah saat menertibkan warga yang melanggar ketertiban umum. (Tangkapan layar)" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Padang Mahyeldi Ansarullah saat menertibkan warga yang melanggar ketertiban umum. (Tangkapan layar)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sehari menjelang hari ulang tahun (HUT) ke- 351, Kota Padang digegerkan dengan tayangan video yang viral. Video tersebut menayangkan aksi warga yang memaki Wali Kota Padang Mahyeldi Ansarullah.  Video viral iitu mendapat respons dari berbagai warga dan kalangan di Kota Padang. Dilaporkan Padek.co, kejadian itu berlangsung pada Kamis (6/8). Dari video itu terlihat Mahyeldi tengah menegur warga yang berjualan di jalur pedestrian di Jalan Samudera, kawasan Pantai Padang.  Namun, teguran itu mendapat respons kurang baik. Sang warga yang notabene adalah emak-emak itu memaki dengan kata-kata kasar alias mempercarutkan Wali Kota Mahyeldi.  Meski dipercarutkan warganya, Mahyeldi mengaku tidak marah dan memaafkan warganya itu. “Itu adalah konsekuensi jadi Wali Kota Padang. Yang jelas, saya selaku wali kota Padang akan memberikan yang terbaik untuk Kota Padang,” ujar Mahyeldi, seperti dilansir Padek.co, Jumat (7/8). 7 Agustus 2020 adalah hari peringatan HUT ke-351 Kota Padang.  Selain memaafkan, politikus PKS itu memastikan tidak akan mempolisikan warganya itu.  Di sisi lain, Anggota DPRD Padang Budi Syahrial menyayangkan ada makian warga terhadap Mahyeldi. Menurut Budi Syahrial, seharusnya Wali Kota Padang Mahyeldi memanfaatkan instrumen daerah seperti Satpol PP dan SK4 dalam menertibkan pedagang kaki lima (PKL) yang bandel itu.  “Sangat berisiko Wali Kota menegur masyarakat sendirian. Seharusnya Wali Kota memanfaatkan Satpol PP, jika dirasa kurang bisa meminta bantuan SK4 Kota Padang," ujar Budi.

Kota Padang Ulang Tahun, Wali Kota Viral Dimaki Warga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/tolak-ruu-pks-wali-kota-padang-ini-seperti-melegalkan-zina_m_.jpg" alt="Wali kota Padang Mahyeldi Ansharullah." width="100%">
<figcaption>Wali kota Padang Mahyeldi Ansharullah.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Padang berupaya mengantipasi penularan wabah covid-19 ke wilayah tersebut. Hingga kini memang belum ada pasien yang positif, tetapi di provinsi tetangga sudah terdapat pasien positif virus korona.  Agar virus itu tidak menular ke Sumatera Barat (Sumbar) atau Kota Padang, perlu pembatasan gerak orang. Di antaranya dari sisi pergerakan orang sektor udara.  Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah mengusulkan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat untuk menghentikan sementara penerbangan di Bandara Internasional Minangkabau (BIM). Penghentian sementara penerbangan itu sebagai upaya pencegahan COVID-19.  "Atas nama Pemkot Padang saya mendorong Pemprov Sumbar untuk menutup sementara Bandara Internasional Minangkabau (BIM) agar penyebaran COVID-19 dapat ditekan," ujar Mahyeldi di Padang sebagaimana dilansir Antara, Sabtu (21/3).  Pernyataan Mahyeldi itu dikemukakan usai mengikuti rapat penanganan virus korona dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Padang.  Menurut dia, penghentian sementara penerbangan sudah banyak dilakukan di berbagai negara, seperti Malaysia. Langkah itu ternyata efektif menekan penyebaran korona.  Selain itu, Pemprov Sumatera Barat perlu memperketat jalur masuk daerah atau kabupaten/kota yang berada di perbatasan dengan provinsi lain.  "Saya dengar, daerah-daerah yang perbatasan dengan Sumatera Barat sudah ada yang positif korona seperti Provinsi Kepulauan Riau dan Sumut. Oleh sebab itu daerah perbatasan harus diantisipasi, ujarnya.  Selanjutnya, Pemkot Padang tengah mengupayakan sarana dan prasarana rumah sakit menangani COVID-19. Mulai dari mengupayakan membeli Alat Pelindung Diri (APD) bagi dokter dan perawat, alat pendeteksi virus korona bernama VereCoV Detection Kit, alat pendeteksi suhu tubuh, cairan disinfektan dan hand sanitizer.  Di Padang sudah ada empat rumah sakit yang siap menampung pasien COVID-19 di antaranya, Rumah Sakit Unand, Semen Padang Hospital (SPH), RSUP M. Djamil, dan RSUD dr. Rasidin.  "Yang perlu disiapkan seperti APD lebih kurang 1.000 unit. Kemudian alat untuk pendeteksi COVID-19 seharga Rp 1,3 miliar dan bahan untuk membuat cairan disinfektan," katanya.  Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Feri Mulyani menyebutkan, pihaknya sudah meluncurkan alur pelaporan mandiri terkait COVID-19 yang dapat diakses melalui web www.dinkespadang.go.id.  Feri menyebut, hingga 20 Maret 2020 di Padang terdapat 472 warga Padang berstatus pelaku perjalanan dari daerah terjangkit. Selesai dipantau 71 orang. Masih dipantau 401 orang dan orang dalam pengawasan 21 orang.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=sxK_VBoQ6XI  https://www.youtube.com/watch?v=ZjFWrocgVmE  https://www.youtube.com/watch?v=mOcNKOx1-QQ

Wali Kota Padang Usul Hentikan Penerbangan di Bandara Minangkabau

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/wali-kota-padang-tetap-tolak-ruu-pks-jika-tidak-direvisi_m_.jpg" alt="Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polemik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU-PKS) masih terus berlanjut. Sebagian ormas bahkan mendesak pemerintah pusat segera mengesahkan RUU yang diyakini mampu menekan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan. Wali Kota Padang Mahyeldi Asharullah, justru tetap getol menolak RUU-PKS jika beberapa pasal yang dianggap sangat penting tidak direvisi. Apalagi, menurut Mahyeldi, draf RUU-PKS tidak mengacu kepada Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974. "Kami sudah ajukan tawaran penyempurnakan draf RUU PKS. Terutama soal landasan filosofisnya. Sebagai orang yang beragama, tentu nilai-nilai agama harus ada dalam draf RUU itu dan itu jelas dinyatakan dalam pembukaan UUD 1945," ujar Mahyeldi di Padang, Selasa (19/3). Mahyeldi mengatakan, satu undang-undang dengan lainnya memiliki kaitan yang saling berhubungan. Berbeda dengan RUU-PKS yang di dalamnya draf itu tidak dicantumkan Undang-Undang perkawinan. Lantas, setelah di analisa beberapa pihak, isi draf RUU PKS ternyata termaktub dalam undang-undang lain. "Makanya perlu disingkronkan, agar ada keterkaitan antara satu dengan yang lainnya dan draf RUU-PKS tersebut perlu disempurnakan," sebutnya. Mahyeldi juga menilai, RUU-PKS tidak bersifat preventif terhadap perempuan. Justru draf itu lebih berisikan pada tindakan setelah kekerasan terjadi. "Kami melihat draf itu lebih menyikapi ketika kekerasan sudah terjadi. Harusnya lebih spesifik bagaimana kekerasan itu tidak terjadi," bebernya. Sebelumnya, Direktur Nurani Perempuan Women's Crisis Center Yefri Heriani, bersama komunitas perempuan Sumatera Barat (Sumbar) menggelar aksi diam dalam peringatan Hari Perempuan Internasional Jumat (8/3) lalu. Dalam aksi itu, Yefri mendesak pemerintah segera mengesahkan draf RUU-PKS. Sebab, RUU-PKS menjamin keadilan dan hak-hak bagi perempuan korban kekerasan seksual. "Kami (Nurani Perempuan) harus memastikan substansi dari RUU PKS itu betul-betul memberikan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan. Kami harus pastikan hak-hak korban dalam mendapatkan keadilan dan proses pemulihannya juga di jamin oleh negara," katanya.

Wali Kota Padang Tetap Tolak RUU-PKS Jika Tidak Direvisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/tolak-ruu-pks-wali-kota-padang-ini-seperti-melegalkan-zina_m_.jpg" alt="Wali kota Padang Mahyeldi Ansharullah." width="100%">
<figcaption>Wali kota Padang Mahyeldi Ansharullah.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) mendapat banyak kritikan dan penolakan. Salah satunya datang dari Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah.  Mahyeldi dengan tegas menolak RUU PKS yang tengah dibahas DPR RI. Menurutnya, draf RUU PKS dapat menghilangkan fungsi agama, adat, dan sosial budaya. Bahkan mengancam peran orang tua dalam mendidik anaknya sendiri.  "Saya, wali kota pertama di Indonesia yang menolak draf RUU PKS. Sepertinya ini sengaja dirancang untuk melindungi kalangan LGBT. Ini seperti lampu hijau melegalkan perbuatan zina. Ini bisa merusak tatanan keluarga dan hidup berumah tangga", kata Mahyeldi, Selasa (5/4).  Pada pasal 7 ayat (2) RUU PKS dinyatakan bahwa kontrol seksual sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi pemaksaan menggunakan atau tidak menggunakan busana tertentu. Maka orang tua tidak boleh mendisiplinkan anaknya berhijab untuk menutup aurat. Sebab itu dianggap kontrol seksual dalam hal busana.  Begitu juga pada frasa pasal 5 ayat (2) huruf b yang dapat diartikan mendorong setiap orang untuk bebas memilih aktivitas seksual tanpa ada kontrol dari pihak lain. Bahkan, pihak yang melakukan kontrol seksual justru bisa dipidanakan.  "Orang tua tidak boleh melarang anak lajangnya melakukan hubungan seks bebas karena bisa terkategori kontrol sosial. Aktivitas LGBT juga terlindungi dengan frasa ini," tegas Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.  RUU PKS juga tampak mengedepankan kebebasan seksual di pasal 7 ayat (1). Ada hak mengambil keputusan yang terbaik atas diri, tubuh, dan seksualitas seseorang agar melakukan atau berbuat atau tidak berbuat. Artinya, kebebasan seksual harus dilindungi. Termasuk ketika memilih seks bebas, kumpul kebo, zina dan seks menyimpang semisal LGBT.  "Ini jelas-jelas sudah bertentangan dengan agama, filosofi orang Minangkabau. Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Apalagi kami di Kota Padang sudah menjalankan program wajib berbusana muslim bagi pelajar muslim, pesantren Ramadan, dan baru-baru ini mendeklarasikan Kota Padang Bersih Maksiat," tandasnya.  Masih banyak lagi pasal dalam RUU PKS yang terindikasi melindungi dan melegalkan kebebasan seksual. Jika draf RUU PKS tidak mengalami perubahan, Mahyeldi akan terus menyuarakan penolakan terhadap draf RUU PKS. "Saya sangat yakin, banyak dari pendukung LGBT dan kalangan liberal yang mendukung dan berusaha meloloskan draf RUU PKS," cetus Mhayeldi.

Tolak RUU PKS, Wali Kota Padang: Ini Seperti Melegalkan Zina

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/wali-kota-padang-jagokan-prancis-gubernur-sumbar-pilih-kroasia_m_227924.jpg" alt="Wali Kota Padang, Mahyeldi Ansharullah, menjagokan Prancis" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Padang, Mahyeldi Ansharullah, menjagokan Prancis</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Final Piala Dunia 2018 antara Prancis kontra Kroasia digelar Minggu (15/7) malam WIB. Deman Piala Dunia 2018 melanda semua kalangan, termasuk para pemangku pemerintahan.  Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Irwan Prayitno, misalnya, mengalihkan pilihan ke Kroasia, setelah tim kesayangannya Inggris kalah di semifinal. Politisi PKS ini berharap, Krosia bisa menjungkalkan Perancis dan keluar sebagai juara Piala Dunia baru.  "Soal skor enggak perlu besar. Cukup 1-0, yang penting Kroasia," sebut Irwan.  Berbeda dengan Wali Kota Padang, Mahyeldi Ansharullah. Wali Kota yang kembali memenangkan Pilkada serentak 2018 ini menjagokan Prancis. Menurutnya, Prancis memiliki materi tim yang kuat dan diyakini bisa mengalahkan Kroasia.  "Saya jagokan Prancis. Semoga bisa menjuarai Piala Dunia 2018," sebut Mahyeldi, Sabtu (14/7) pagi WIB.  Rencananya, Pemerintah Kota Padang akan menggelar nonton bareng (nobar) final Piala Dunia 2018 di pelataran Rumah Dinas Wali Kota. Nobar tersebut tidak hanya untuk para pegawai, juga terbuka untuk khalayak ramai.

Wali Kota Padang Jagokan Prancis, Gubernur Sumbar Pilih Kroasia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/minta-bnpb-rumuskan-kriteria-bencana-nasional-atau-bencana-daerah_m_172709.jpeg" alt="SEREMONI: Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah saat memberikan paparan dalam APEC Seminar on Disaster Risk Financing in The Asia Pacific Region yang digelar di Padang." width="100%">
<figcaption>SEREMONI: Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah saat memberikan paparan dalam APEC Seminar on Disaster Risk Financing in The Asia Pacific Region yang digelar di Padang.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Status bencana lokal maupun nasional akan menentukan respons pemerintah pusat penanganan bencana. Kondisi tersebut otomatis berimbas pada kebutuhan pembiayaan untuk pemulihan infrastruktur yang rusak pasca bencana. Atas dasar itu, Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meninjau ulang perumusan kriteria bencana dalam menentukan, apakah itu bencana nasional atau bencana daerah. Desakan untuk meninjau ulang kriteria bencana itu dipaparkan Mahyeldi di hadapan peserta APEC Seminar on Disaster Risk Financing in The Asia Pacific Region yang digelar di Padang sejak Senin (4/12) hingga Rabu (6/12). ''Contohnya saat gempa bumi 30 September 2009 di Kota Padang ditetapkan sebagai bencana lokal. Sedangkan Yogyakarta yang digoncang gempa bumi pada 2006 ditetapkan sebagai bencana nasional,'' kata Mahyeldi. ''Padahal, kerugian material gempa bumi di Padang jauh lebih besar dibandingkan Yogyakarta kala itu,'' klaimnya. Perumusan kriteria bencana nasional atau daerah lanjut Mahyeldi, dianggap penting agar penanganan bencana ke depan bisa lebih terstruktur dan cepat-tanggap. Apalagi, Padang sangat rentan terhadap bencana alam dan berada di zona risiko bencana yang cukup tinggi. ''Kami masih ingat gempa besar 7,6 Skala Richter 2009 silam. Jumlah korban yang berjatuhan sangat banyak,'' ungkitnya. Mahyeldi menambahkan, pihaknya terus menyusun program mitigasi dan pengurangan risiko bencana. Langkah itu diharapkan dapat menekan angka kerugian pascabencana. ''Pemko Padang terus mengupayakannya. Semoga juga didukung sinergi semua pihak termasuk negara-negara yang tergabung dalam Indian Ocean Rim Association (IORA),'' harapnya.

Minta BNPB Rumuskan Kriteria Bencana Nasional atau Bencana Daerah

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#wali kota padang

Berita Terkini