<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/25/Gas-LPG-2-Kg-Dery-Ridwansah-5-2-116642438.jpg" alt="Ilustrasi LPG 3 kg. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi LPG 3 kg. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Pemerintah Kota Mojokerto mengambil tindakan pencegahan yang cepat setelah Wali Kota, Ika Puspitasari, secara mendadak melakukan inspeksi di beberapa pangkalan dan agen yang menyediakan LPG 3 Kg. Langkah tersebut diambil sebagai respon terhadap berita yang menyebut tentang kelangkaan LPG 3 Kg di beberapa wilayah. Wali Kota, yang akrab dipanggil Ning Ita, ingin memastikan bahwa pasokan LPG 3 Kg di wilayahnya tetap terjaga dengan baik. Dalam kunjungannya, Wali Kota didampingi oleh Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) dan Kepala Diskopukperindag (Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Perindustrian). Inspeksi ini dilakukan di sejumlah pangkalan di Pasar Tanjung Anyar, agen di Jalan Empunala, Kelurahan Balongsari, dan di Lingkungan Bancang, Kelurahan Wates. Ning Ita menegaskan bahwa stok LPG masih dalam kondisi aman, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir atau panik. Pasokan masih tersedia dengan cukup baik di pangkalan serta agen, jumlahnya tersedia. "Apalagi, sudah ada jaringan gas, dimana 30 persen dari rumah tangga sudah memakainya, jadi insya Allah kami optimistis Kota Mojokerto aman," ujar Ning Ita saat diwawancarai pada hari Selasa (25/7). Hasil dari inspeksi mendadak menunjukkan bahwa hanya pangkalan di Pasar Tanjung Anyar yang melaporkan adanya penurunan pasokan. Namun, pasokan untuk agen tetap stabil dan lancar. Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa pasokan untuk daerah ini tetap lancar dengan kiriman rutin setiap hari. "Yang pangkalan tadi memang mengaku kirimannya dikurangi oleh agen, dari yang biasanya dikirim 200 tabung dua hari sekali. Kini hanya dikirimi 100 tabung itu pun tiga atau empat hari sekali," jelasnya. Vega, yang merupakan Admin Agen Elpiji PT. Indomakmur Gas Dua Kota Mojokerto, memastikan bahwa pasokan LPG 3 Kg untuk wilayah tersebut tetap lancar dengan pengiriman rutin setiap hari. Dengan adanya tindakan pencegahan dan koordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Mojokerto, diharapkan pasokan LPG 3 Kg akan tetap terjaga dengan baik, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir tentang kelangkaan gas elpiji di wilayah ini.

inspeksi mendadak menunjukkan bahwa hanya pangkalan di Pasar Tanjung Anyar yang melaporkan adanya penurunan pasokan.

Khawatir Gas LPG 3 Kg Ilang di Daerahnya, Bu Walkot Ning Ita Gelar Sidak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/15/KATETERISASI-2960735179.jpg" alt="Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari meninjau layanan katerisasi jantung di RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo, Kota Mojokerto. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari meninjau layanan katerisasi jantung di RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo, Kota Mojokerto. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kota Mojokerto terus meningkatkan pelayanan kepada warganya, termasuk fasilitas kesehatan. Menyemarakkan Hari jadi ke-105 Kota Mojokerto, RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo memberikan layanan kateterisasi jantung (cathlab) secara gratis bagi warga Kota Mojokerto. Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari mengungkapkan ini, Kamis (15/6) usai meninjau proses katerisasi jantung. Menurutnya, cathlab merupakan layanan unggulan yang bisa diakses oleh warga Kota Mojokerto dan sekitarnya di RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo. &ldquo;Jadi keunggulan alat cathlab yang dimiliki oleh RSUD Wahidin Sudiro Husodo ini dilakukan tanpa melalui proses pembedahan. Sehingga meskipun bahasanya dioperasi jantungnya tetapi pasien tetap sadar tetap bisa ngobrol, seluruh fungsi tubuhnya tetap bisa normal, sadar sepenuhnya,&rdquo; kata Ning Ita sapaan akrab wali kota. Dengan betapa mudah dan cepatnya proses cathlab ini, Ning Ita pun mengajak seluruh warga yang membutuhkan cathlab untuk tidak lagi ragu dengan datang ke RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/15/KATETERISASI-B-385549496.jpg" alt="Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari mencoba layanan katerisasi jantung di RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo, Kota Mojokerto. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari mencoba layanan katerisasi jantung di RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo, Kota Mojokerto. (Istimewa)</figcaption>
</figure> &ldquo;Saya mengajak seluruh masyarakat jangan khawatir, yang mengalami sakit jantung untuk segera berobat ke RSUD Wahidin Sudiro Husodo apabila dilakukan tindakan atas sakit jantung tidak perlu takut, tidak perlu khawatir karena tidak ada proses pembedahan sama sekali. Tidak pakai pisau bedah seperti yang dibayangkan,&rdquo; tutur orang nomor satu di Kota Mojokerto yang memproklamirkan spirit of mojopahit ini. Masih kata Ning Ita, bahwa untuk menyemarakkan Hari Jadi ke-105 Kota Mojokerto selain pelayan cathlab gratis, RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo juga menyelenggarakan CT Scan Calsium Score yang merupakan Langkah awal untuk mendeteksi seberapa plak atau kapur yang menyebabkan sumbatan di dalam jantung sehingga akan diketahui seberapa jauh Tindakan yang harus dilakuka. Apakah perlu tindakan operasi atau tidak ataukah cukup menjaga pola hidup. Dalam kesempatan ini, Ning Ita juga menyampaikan bahwa promosi kesehatan (promkes) juga terus akan dilakukan untuk mewujudkan warga Kota Mojokerto yang sehat. &ldquo;Kita punya ribuan kader kesehatan mulai dari kader KB, kader bina balita, kader bina remaja, kader bina lansia, kader motivator, PIK-R. Nah kader-kader kesehatan ini semua kita bekali dengan materi terkait pola hidup bersih dan sehat, sehingga Promkesnya berjalan di semua sektor agar semua masyarakat sadar, karena ini terkait dengan kesadaran untuk merubah pola hidup,&rdquo; pungkasnya.

Peringati HUT Kota Mojokerto, RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo beri layanan kateterisasi jantung (cathlab) gratis bagi warga Kota Mojokerto.

Tingkatkan Layanan, Wali Kota Ning Ita Sebut RSUD dr.Wahidin Sudiro Husono Layani Pasien Kateterisasi Jantung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/IMG-20211003-WA0007_1-1.jpg" alt="Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari (kanan) dianugerahi gelar kehormatan" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari (kanan) dianugerahi gelar kehormatan</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari atau Ning Ita dianugerahi gelar kehormatan Sentana Dalem dari Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat pada Sabtu (2/10).  Dalam anugerah gelar yang diterima itu tertulis Kanjeng Mas Ayu Tumenggung Ika Puspitasi Arumingtyas. Gelar tersebut mengartikan bahwa Wali Kota Ika Puspitasari, mendapat anugerah pangkat bangsawan atau dianggap keluarga raja. Gelar kehormatan tersebut diserahkan Gusti Kanjeng Ratu Pakoe Boewono pada rangkaian kegiatan Hajad Dalem Garebeg Mulud Alip 1955/2021 M.  Wali Kota Ika Puspitasari mengaku tidak pernah sekalipun membayangkan akan mendapat gelar kehormatan tersebut. Sebab, dia merasa masih banyak memiliki kekurangan dalam mengemban tugas sebagai kepala daerah.  ”Terima kasih banyak. Matur nuwun sanget saya diberikan gelar dari Keraton Surakarta, meskipun itu tidak pernah ada dalam bayangan saya,” kata Ika Puspitasari seperti dilansir dari Antara.  Kendati demikian, wali Kota Mojokerto itu menyampaikan rasa terima kasih karena sudah dipercaya mengemban amanah dari Keraton Surakarta. ”Matur nuwun (terima kasih) diberikan kepercayaan ini, mudah-mudahan ini bisa membuat saya selalu menyampaikan apa yang saya lakukan ini memberikan kebanggaan untuk warga kota saya,” tutur Ika Puspitasari.  Menurut dia, penganugerahan gelar Kanjeng Ayu dari Keraton Surakarta pasti bukan tanpa alasan. Karena itu, dia mengaku takjub dan merasa bangga mendapat kehormatan tersebut.  ”Pasti bukan tanpa alasan saya dipercaya untuk mendapatkan ini tapi saya sungguh sangat kaget dan saya sangat takjub luar biasa,” ungkap Ika Puspitasari.  Gelar itu diberikan Keraton Kasunanan Surakarta atas keberhasilan wali kota dalam membangun Kota Mojokerto lebih maju, dengan tetap melestarikan budaya leluhur Majapahit, serta segudang prestasi lain.  ”Semoga dengan gelar ini, bisa menjadi kebanggaan bagi warga Kota Mojokerto dan akan menggali terus potensi-potensi budaya dan sejarah yang ditinggalkan leluhur kita, yakni Kerajaan Majapahit,” ucap Ika Puspitasari.  Dalam setiap rangkaian kegiatan Hajad Dalem Garebeg Mulud Alip, baik sebelum maupun sesudah pelaksanaan upacara, Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat selalu memberikan gelar kehormatan kepada berbagai pihak yang dianggap pantas untuk menerima.

Wali Kota Mojokerto Terima Gelar Kehormatan Keraton Surakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/wali-kota-dan-bupati-mojokerto.jpg" alt="PEREMPUAN PEMIMPIN: Dari kiri, Bupati Mojokerto Ikfina Famawati, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari, dan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa saat menghadiri pernikahan adik Wabup Mojokerto Muhammad Albarra di Pacet, Mojokerto (5/3). (DOK. PEMKOT MOJO" width="100%">
<figcaption>PEREMPUAN PEMIMPIN: Dari kiri, Bupati Mojokerto Ikfina Famawati, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari, dan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa saat menghadiri pernikahan adik Wabup Mojokerto Muhammad Albarra di Pacet, Mojokerto (5/3). (DOK. PEMKOT MOJO</figcaption>
</figure>Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati mengaku belajar banyak dari sang adik yang sudah sekitar 2,5 tahun memimpin Kota Mojokerto, Ika Puspitasari. Koordinasi dan kolaborasi lebih mudah dilakukan dan itu sudah terbukti di hari kedua sang kakak menjabat.  RIZAL AMRULLOH, Mojokerto, Jawa Pos  ---  TIAP ada undangan ke acara yang sama, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari dengan segera mengontak Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati. Misalnya, ketika keduanya diundang Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghadiri peringatan Isra Mikraj belum lama ini.  ”Mbak, kita budal jam piro (Mbak, kita berangkat jam berapa),” kata Ning Ita, sapaan akrab Ika Puspitasari, menceritakan kontaknya ke Ikfina.  Dalam sejumlah kesempatan, Ning Ita biasanya akan mengajak Ikfina satu mobil dengannya.  Bahkan, ketika menghadiri Rapat Koordinasi Program Pencegahan Korupsi pada Pemerintah Daerah di Wilayah Kerja Bakorwil Jawa Timur II di Bojonegoro bulan lalu (10/3), keduanya memilih satu kamar di tempat transit.  ”Pada momen-momen seperti itu, kami bisa berdiskusi lebih dekat. Karena saya dan beliau (Bupati Ikfina) bisa satu mobil, makan bersama, dan satu kamar juga berdua,” imbuhnya.  Kalau keduanya bisa sedekat itu, bukan semata karena keduanya sama-sama perempuan atau karena wilayah yang mereka pimpin berimpitan. Tapi, karena keduanya memang kakak-adik.  Ikfina istri Mustofa Kamal Pasa, mantan bupati Mojokerto yang juga kakak kandung Ita. Tapi, Ita jauh lebih dulu menduduki posisinya yang sekarang. Sudah sekitar 2,5 tahun dia memimpin Kota Mojokerto dengan didampingi Wakil Wali Kota A. Rizal Zakaria. Ikfina baru 26 Februari lalu dilantik sebagai bupati Mojokerto, berdampingan dengan Wakil Bupati Muhammad Albarra.  Dalam keseharian Ita biasa memanggil Ikfina dengan ”Mbak Ina”, sedangkan Ikfina memanggil adik iparnya itu dengan ”Dik Ita”.  Relasi seperti ”Mbak Ina dan Dik Ita” itu tergolong langka dalam sejarah pemerintahan Indonesia. Di periode sekarang ini, relasi serupa bisa ditemukan di Kabupaten dan Kota Pasuruan, yang juga berada di Jawa Timur, yang dipimpin kakak-adik pula.  Bagi Ita, bertugas berdampingan dengan sang kakak ipar yang memimpin kabupaten tetangga sangat memudahkan koordinasi dan kolaborasi. Itu terbukti di hari kedua Ikfina berdinas sebagai bupati Mojokerto. Dua perempuan pemimpin tersebut melakukan penandatanganan berita acara saling serah terima hibah barang milik daerah antara Pemkab dan Pemkot Mojokerto. Agenda yang difasilitasi Korsupgah (Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi) Komisi Pemberantasan Korupsi itu pun menjadi gerbang awal sinergi yang terjalin antar kedua kepala daerah.  Ning Ita menyebutkan, masih ada sejumlah prioritas di sektor lain yang juga akan dikerjasamakan dengan Pemkab Mojokerto. Di antaranya, yang kini tengah berproses adalah penataan tata ruang. ”Karena ada sebagian daerah kita (Kota Mojokerto, Red) yang justru di peta RTRW (rencana tata ruang wilayah) masuk di wilayah Kabupaten Mojokerto. Begitu pun sebaliknya,” ujarnya.  Karena itu, dua daerah bertetangga tersebut bersepakat melakukan review untuk menentukan titik-titik koordinat batas wilayah Kota dan Kabupaten Mojokerto. ”Tata ruang ini harus segera kami tertibkan. Karena ke depan sangat berpengaruh terhadap perizinan,” terangnya.  Tapi, sedekat apa pun, tentu tak bisa tiap hari kakak-adik itu bisa bertemu secara fisik. Sebab, keduanya tentu terikat padatnya agenda pemerintahan.  Karena itu, selama bulan pertama Ikfina memimpin Kabupaten Mojokero, Ning Ita mengaku hanya beberapa kali bertatap muka secara langsung. Kendati demikian, keduanya masih menyempatkan waktu untuk berkomunikasi melalui sambungan telepon. ”Saya menyadari di awal-awal begini beliau (Bupati Ikfina) masih butuh konsentrasi dan effort yang cukup besar,” papar Ita.  Menjalin kontak dengan kakak sendiri, bagi Ita, juga lebih cair. ”Artinya, ketika satu keluarga, akan semakin lebih mudah berkoordinasi dari sekadar hubungan pertemanan dengan kepala-kepala daerah yang lain,” katanya.  Karena itu, tiap ada kesempatan menghadiri acara yang sama selalu dimanfaatkan keduanya. Misalnya, saat menghadiri pernikahan putri pengasuh Pesantren Amanatul Ummah KH Asep Saifuddin Chalim yang juga adik Wakil Bupati Mojokerto Muhammad Albarra di Pacet, Kabupaten Mojokerto (5/3).  Ikfina menyatakan, yang menjadi perhatian dan prioritas utama di masa kepemimpinannya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan infrastruktur. Untuk mewujudkannya, dibutuhkan sinergi dengan pemerintah daerah di sekitarnya. Khususnya dengan tetangga terdekat, yakni Pemkot Mojokerto.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/features/11/02/2021/mulai-perkantoran-pemkot-sampai-kelurahan-bercorak-majapahitan/">Mulai Perkantoran Pemkot sampai Kelurahan Bercorak Majapahitan</a>  Untuk itu, Ikfina mengaku banyak menimba ilmu dan pengalaman kepada adik iparnya yang sudah lebih dari 2,5 tahun memimpin Kota Mojokerto. ”Saya masih baru sehingga harus banyak belajar dengan Ning Ita terkait dengan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada masyarakat,” katanya.  Dan, relasi kakak-adik memudahkan dia untuk belajar kapan saja dari sang adik. Di acara yang mereka hadiri berdua, saat semobil di perjalanan, ketika beristirahat bersama saat transit, atau juga di pertemuan-pertemuan keluarga.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/IB7Hw6cg_vs

Ketika Bupati dan Wali Kota Mojokerto Bisa Berdiskusi saat Sekamar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/wali-kota-mojokerto.jpg" alt="RAWAT WARISAN LELUHUR: Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari (dua dari kanan) saat menerima Anugerah Kebudayaan PWI Pusat 2021 di Jakarta, Selasa (9/2). (DOK. PEMKOT MOJOKERTO)" width="100%">
<figcaption>RAWAT WARISAN LELUHUR: Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari (dua dari kanan) saat menerima Anugerah Kebudayaan PWI Pusat 2021 di Jakarta, Selasa (9/2). (DOK. PEMKOT MOJOKERTO)</figcaption>
</figure><h3>Di Balik Keberhasilan Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari Meraih Anugerah Kebudayaan PWI Pusat</h3> Ika Puspitasari merevitalisasi perwajahan Kota Mojokerto dengan gaya arsitektur Majapahit serta menghidupkan berbagai pergelaran budaya. Tahun ini sejumlah pembangunan kebudayaan bersifat fisik disiapkan, mulai Galeri Soekarno hingga Taman Budaya Majapahit.  RIZAL AMRULLOH, Kota Mojokerto, Jawa Pos  ---  SEDERET pergelaran budaya dihelatnya. Mulai Mojotirto Festival, Kirab Budaya Mojobangkit, Mojospekta sekaligus drama kolosal Majapahit, sampai Mojobatik Festival.  Begitu pula kirab budaya yang memperlihatkan kekayaan multikultural kota yang dipimpinnya, Mojokerto. ’’Karena tidak hanya budaya Jawa, di Kota Mojokerto juga ada budaya Tionghoa dan Arab,’’ kata Ika Puspitasari, wali kota Mojokerto, kepada Jawa Pos Radar Mojokerto.  Berbagai pergelaran budaya tadi menjadi salah satu kunci terpilihnya Ning Ita –sapaan akrabnya– sebagai 1 di antara 10 bupati/wali kota yang dianugerahi Anugerah Kebudayaan PWI Pusat yang diserahkan pada Hari Pers Nasional Selasa lalu (9/2) di Jakarta. Dia satu-satunya kepala daerah dari Jawa Timur yang menyabet penghargaan tersebut tahun ini.  Festival dan parade budaya tadi merupakan bagian dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) yang disusun di masa kepemimpinannya. Mengingat, salah satu prioritasnya adalah menjadikan Kota Mojokerto menuju kota pariwisata yang berbasis sejarah dan budaya.  Sejak tahun pertama memimpin pada 2019, perwajahan Kota Mojokerto direvitalisasi dengan gaya arsitektur Majapahit. Hampir seluruh bangunan perkantoran Pemkot Mojokerto hingga 18 kantor kelurahan sekota bercorak khas Majapahitan.  ’’Karena itu menjadi salah satu dari uri-uri budaya, khususnya di bidang arsitektur,’’ beber adik mantan Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasha itu.  Pembangunan sejumlah infrastruktur di sektor pariwisata, pendapa, hingga pasar tradisional juga memasukkan unsur Majapahit. Termasuk memoles Alun-Alun Kota Mojokerto yang tahap awalnya mulai disentuh akhir 2020 lalu.  Ikon Kota Mojokerto tersebut bakal dirombak dengan memadukan filosofi dari warisan budaya kerajaaan yang mencapai kejayaan di masa kepemimpinan Raja Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada itu. ’’Sehingga kita libatkan para budayawan untuk berpartisipasi secara langsung dalam perencanaan pembangunan arsitektur yang berciri khas budaya,’’ ulasnya.  Di sisi lain, warisan kesenian yang masih eksis di masyarakat juga turut dirawat. Di antaranya, ilmu pahat dan ilmu batik. Pemkot memberikan pendampingan serta fasilitas permodalan untuk pengembangan. Di samping itu, menggali filosofi masing-masing ilmu pahat dan ilmu batik. Sehingga dipatenkan menjadi karya seni khas Kota Mojokerto.  Sebelum menggenggam penghargaan Anugerah Kebudayaan PWI Pusat 2021, terdapat rentetan mekanisme yang harus dilalui Ning Ita. Dimulai dari pengajuan proposal yang mencantumkan landasan-landasan dalam membangun kebudayaan di Kota Mojokerto.  Dari 500 proposal yang diterima panitia PWI, Ning Ita berhasil maju menjadi salah satu finalis. ’’Setelah interview dengan dewan juri, kemudian terpilih untuk mendapatkan Anugerah Kebudayaan PWI Pusat,’’ terangnya.  Wilayah Kota Mojokerto hanya seluas 20,21 kilometer persegi. Tapi, letak geografis yang dekat dengan Surabaya, 25–30 menit lewat tol, membuatnya berdenyut kencang.  Secara kultural, Mojokerto, kota maupun kabupaten, juga masuk subgenre arek, sama dengan Surabaya. Wilayahnya dialiri Brantas, sungai yang dulu memegang peran penting di era Kerajaan Majapahit yang ibu kotanya diyakini banyak pihak berada di kawasan Trowulan, Kabupaten Mojokerto.  Karena itu, di mata budayawan Putut Nugroho, kemunculan pembangunan arsitektur yang bercorak Majapahit tersebut bisa menjadi langkah awal bagi Pemkot Mojokerto untuk kembali mengenalkan warisan leluhur. ’’Sekaligus menyadarkan masyarakat agar tidak hanya silau dengan budaya luar, tapi justru mengajak untuk kembali ke akar budaya kita sendiri,’’ katanya kepada Jawa Pos Radar Mojokerto.  Tahun ini sejumlah pembangunan kebudayaan bersifat fisik juga kembali dilanjutkan. Pemkot Mojokerto mengalokasikan anggaran sekitar Rp 29 miliar untuk proyek infrastruktur pariwisata dan bangunan bercorak kebudayaan Majapahit.  Meliputi Galeri Soekarno, Skywalk Mojopahit, revitalisasi Pemandian Sekarsari tahap kedua, Taman Budaya Majapahit, serta rehabilitasi lanjutan Alun-Alun Kota Mojokerto. Soekarno, presiden pertama Indonesia, memang menghabiskan sebagian masa muda di Kota Onde-Onde itu.  Untuk agenda kebudayaan, tantangan terbesar sudah pasti pandemi. Meski demikian, Ning Ita mengaku tetap memiliki solusi.  Salah satunya dengan memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi. Dengan begitu, masyarakat tetap bisa melihat dan berpartisipasi secara daring.  Misalnya, yang dilaksanakan dalam menyambut Tahun Baru Imlek. Meski Kelenteng Hok Sian Kiong yang berada di tengah kota meniadakan agenda tahunan, pemkot tetap menyediakan ruang untuk menggelar seni dan budaya Tionghoa. "Namun, seluruhnya dilakukan secara terbatas dan hanya virtual," ujarnya.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=U_aDHjnpvak

Mulai Perkantoran Pemkot sampai Kelurahan Bercorak Majapahitan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/Screenshot_2020-12-29-18-27-05-57-1.jpg" alt="Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari. Tangkapan Layar/Antara" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari. Tangkapan Layar/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wali Kota Mojokerto, Jawa Timur, Ika Puspitasari terkonfirmasi positif terpapar Covid-19. Saat ini, wali kota  menjalani isolasi mandiri.  Informasi tersebut diungkapkan dalam video pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji pejabat pimpinan tinggi pertama, administrator, pengawas dan fungsional di Pendopo Rumah Rakyat, Selasa (29/12). Dalam jumpa pers secara virtual, Ika Puspitasari yang akrab disapa Ning Ita itu mengatakan, dirinya dinyatakan positif terpapar Covid-19 pada Senin (28/12) setelah hasil PCR atau uji usap positif.  ”Saya banyak berinteraksi dengan banyak orang. Saya juga rutin melakukan tes cepat dua minggu sekali. Kemarin hasilnya positif,” kata Ning Ita  seperti dilansir dari Antara.  Dia mengatakan, sebelum dinyatakan positif Covid-19 beberapa pegawai di ring satu yang bertugas di rumah dinas wali kota diketahui ada yang terpapar terlebih dahulu. Sehingga, dia melakukan uji usap secara bersama.  ”Kami lakukan uji usap keseluruhan dan hasilnya saya positif. Namun, alhamdulillah saya tidak mengalami gejala apa pun dan sehat,” tutur Ning Ita.  Kini, dalam menjalankan tugas sebagai Wali Kota Mojokerto, dia melakukan secara virtual dengan mengisolasi mandiri di rumah.  ”Tugas pemerintah masih bisa tetap saya kerjakan dengan cara seperti ini (virtual),” ujar Ning Ita.  Dia mengaku, dalam dua hari ke depan akan melakukan uji usap ulang untuk bisa mengetahui kondisinya. ”Semoga hasilnya nonreaktif dan kembali normal,” ucap Ning Ita.  Sementara itu, Jubir Satgas Penanganan Covid-19 Kota Mojokerto Gaguk Tri Prasetyo menjelaskan, Senin (28/12), Ning Ita masih beraktivitas seperti biasa. Hari ini (29/12), menjalani isolasi.  ”Kemarin masih aktivitas. Ada banyak acara. Ada pertemuan dengan Forkopimda, dengan OPD. Ya aktivitas normal. Selama ini kan beliau aktif. Bahkan dari pagi sampai malam, rapat-rapat,” terang Gaguk Tri Prasetyo.  Gaguk menambahkan, Ning Ita tidak sampai menjalani perawatan di rumah sakit karena tanpa gejala. Namun, dia belum bisa memastikan tempat pimpinannya itu menjalani isolasi.  ”Saya belum tahu, tadi hanya daring saja. Posisinya tidak menggambarkan di mana. Kalau sesuai revisi kelima peraturan Menkes, OTG 10 hari sudah bisa keluar dari masa isolasi tanpa harus dites uji usap ulang,” papar Gaguk Tri Prasetyo.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=OBnxznzSucI

Wali Kota Mojokerto Positif Terpapar Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/viral-jogja-intoleran-ning-ita-itu-tak-akan-terjadi-di-kota-kami_m_.jpg" alt="Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari sangat kaget dengan berita viral" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari sangat kaget dengan berita viral</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari sangat kaget dengan berita viral 'Jogja Intoleran'. Pasalnya, ada seorang warga non-muslim yang ditolak tinggal di Pedukuhan Karet, Desa Pleret, Kabupaten Bantul, Jogjakarta.  Diketahui, penolakan tersebut dikuatkan dengan legalitas berupa keputusan kepala dusun yang kemudian menjadi dasar pengurus Rukun Tangga (RT) untuk melakukannya.  “Bagaimana mungkin sebuah dusun bisa mengeluarkan aturan yang justru bertentangan dengan semboyan bangsa Indonesia yang tertulis pada lambang negara, yakni Bhinneka Tunggal Ika,” kata Ning Ita, panggilan akrab Ika Puspitasari dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com, Selasa (2/4).  Ning Ita yang juga aktivis Muslimat NU tersebut menegaskan, preseden intoleransi tersebut menciptakan luka yang sangat mendalam. Sebab, tindakan tersebut dengan jelas mencoreng ukhuwah wathaniyah yang merupakan perwujudan kerukunan antar umat beragama dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).  “Apa yang terjadi di Bantul adalah pukulan terhadap ideologi kebangsaan kita. Sikap intoleransi seperti ini tak boleh meluas. Harus berhenti di Bantul. Tak boleh terjadi di Kota Kami (Mojokerto), tidak di Jawa Timur,” kata Ning Ita.  Lebih lanjut, Ning Ita juga meminta masyarakat belajar dari anggota Banser Riyanto yang juga warga Kota Mojokerto. Delapan belas tahun lalu, pemuda yang tinggal di Prajurit Kulon tersebut membawa lari dan mendekap bom untuk menyelamatkan warga Kota Mojokerto dari teror bom gereja pada 2000 silam.  “Ingat Ukhuwah wathoniyah mengajarkan kita untuk saling menjaga kerukunan antar umat beragama dan membudidayakan rasa saling membutuhkan, saling menghargai, dan menghormati perbedaan yang ada di dalam NKRI. Serta bersama-sama menjunjung tinggi martabat bangsa di mata bangsa lain,” ujarnya.  Ning Ita juga mengatakan, adalah hak bagi setiap warga negara untuk hidup dan mempertahankan hidup serta kehidupannya sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan konstitusi negara.  Pasalnya, UUD 1945 kata Ning Ita, telah menjamin kehidupan beragama setiap warga negara. Dalam Pasal 28 E UUD 1945 disebutkan bahwa setiap orang berhak memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pekerjaannya, kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak untuk kembali.  Seperti diketahui, di media telah viral berita adanya warga pendatang baru yang ditolak saat hendak tinggal di Pedukuhan Karet, Desa Pleret, Kecamatan Pleret, Bantul, Yogyakarta karena yang bersangkutan adalah seorang non-muslim. Warga bernama Slamet Jumiarto dan keluarganya ditolak ketika menyewa rumah di RT 08, Pedukuhan Karet, Desa Pleret, Bantul, DIY.  Dasar penolakan itu adalah karena adanya aturan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kelompok Kegiatan (Pokgiat) tentang persyaratan pendatang baru. Surat Keputusan Nomor 03/POKGIAT/Krt/Plt/X/2015 itu menyebutkan bahwa pendatang baru harus beragama Islam.  Akan tetapi Slamet dan keluarganya merupakan penganut Katolik, sehingga ia ditolak untuk tinggal di daerah tersebut. Penolakan dilakukan oleh pengurus RT dan diketahui kepala dusun setempat.  ”Surat keputusan dusun tersebut jelas diskriminatif. Padahal, bangsa ini didirikan untuk menembus segala macam sekat suku, agama, ras, dan golongan. Kejadian ini adalah langkah mundur kebangsaan kita,” katanya.

Viral 'Jogja Intoleran', Ning Ita: Itu Tak Akan Terjadi di Kota Kami

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/usai-dilantik-pakde-karwo-wali-kota-mojokerto-fokus-atasi-banjir_m_.jpg" alt="Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari akan memulai membenahi sistem drainase untuk mengurangi dampak banjir" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari akan memulai membenahi sistem drainase untuk mengurangi dampak banjir</figcaption>
</figure>JawaPos.com-&nbsp;Gubernur Jawa Timur Soekarwo resmi melantik Ika Puspitasari sebagai Wali Kota Mojokerto, Senin (10/12). Setelah dilantik, Ika tidak bisa berleha-leha. Dia langsung dihadapkan dengan beberapa tugas pemerintahan yang harus segera diselesaikan. Pertama adalah berkonsultasi dan membuat perjanjian dengan Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan Tinggi, atau pengacara negara. Sesuai dengan aturan perundang-undangan dan konstitusi. "Agar semua permasalahan dapat dibicarakan. Terutama, membuat perjanjian. Memang itu tugas kami,"&nbsp;terang Soekarwo di gedung Grahadi usai melantik Ika. Kedua, Wali Kota Mojokerto yang baru juga perlu berkonsultasi dengan Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Konsultasi tersebut seputar pengelolaan keuangan dan anggaran. Selain itu, Ika juga perlu berkonsultasi ke Badan Pengawas Keuangan. Yakni, terkait dengan administrasi pengelolaan keuangan dan anggaran daerah. Menurut Soekarwo, banyak permasalahan yang akhirnya menjerat beberapa kepala daerah di Jawa Timur. Antara lain, masalah pemerasan dan suap yang berujung korupsi. "Itu yang nggak bisa masuk di dalam sistem administrasi. Itu integritas. Makanya, (Wali Kota Mojokerto) perlu berkonsultasi dengan KPK, karena kaitannya dengan pertanggung gugatan kepada masyarakat," tambah pria yang akrab disapa Pakde Karwo tersebut. Merespon arahan Pakde Karwo tersebut, Ika mengaku&nbsp;akan segera berkoordinasi dengan beberapa pemimpin daerah di Jatim. Dia juga&nbsp;akan berkomunikasi dengan Kejaksaan Negeri Mojokerto dan DPRD Kota Mojokerto. Termasuk melibatkan KPK pada tiap kebijakan yang dikeluarkan selama dirinya memimpin Kota Mojokerto.&nbsp;&nbsp; "Hari kedua nanti, saya akan mengadakan istighotsah sekaligus berkoordinasi dengan para tokoh agama, legislatif, dan forum komunikasi pimpinan daerah yang lain. Supaya Mojokerto dapat semakin maju,"&nbsp;ucap Ika. Soal program kerja, Ika menyatakan akan mulai melakukan beberapa hal yang terkait pembenahan kota Mojokerto. Salah satunya adalah infrastruktur. Menurutnya, banjir yang kerap melanda Kota Mojokerto harus segera diselesaikan. Meski sistem drainase di kota Mojokerto sudah tergolong baik, Ika mengakui bahwa masih ada pembangunan yang kurang terkendali. "Maka sistem drainase akan kami fungsikan kembali sesuai dengan tata kotanya. Mumpung ini musim hujan, kalau kami dapat menyelesaikan, dampaknya akan dirasakan warga," lanjutnya. Tak hanya masalah infrastruktur, Ika juga akan&nbsp;memperhatikan pembangunan di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pendidikan, kesehatan, dan isu strategis lain.

Usai Dilantik Pakde Karwo, Wali Kota Mojokerto Fokus Atasi Banjir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kasus-suap-wali-kota-mojokerto-kpk-panggil-dua-anggota-dprd_m_209445.jpeg" alt="Wali Kota Mojokerto Mas" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Mojokerto Mas</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi mengagendakan pemeriksaan terhadap dua orang Anggota DPRD Kota Mojokerto. Mereka ialah Anang Wahyudi dari Fraksi Golkar dan Deny Novianto. Kedua orang anggota DPRD ini, akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Wali Kota Mojokerto Masud Yunus dalam kasus suap terkait dengan Pengalihan Anggaran pada Dinas PUPR Kota Mojokerto Tahun 2017. "Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi," ujar juru bicara KPK <a href="https://www.jawapos.com/tag/90/kpk" target="_blank">Febri Diansyah</a>, di Jakarta, Kamis (3/5). Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wali Kota Mojokerto, Masud Yunus sebagai tersangka dugaan kasus suap pada 23 November 2017. Dugaan suap itu terkait pengalihan anggaran dari anggaran hibah Politeknik Elektronik Negeri Surabaya (PENS) menjadi anggaran program penataan lingkungan pada Dinas PUPR Kota Mojokerto Tahun 2017. Penetapan Masud berdasarkan pengembangan penyidikan yang dilakukan terhadap empat tersangka sebelumnya dalam kasus ini. Empat tersangka itu adalah Ketua DPRD Kota Mojokerto, Purnomo; Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto, Abdullah Fanani; Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto, Umar Faruq; Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang Pemkot Mojokerto, Wiwiet Febryanto. Dalam kasus ini, Masud diduga melanggar Pasal 5 Ayat (1) Huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Kasus Suap Wali Kota Mojokerto, KPK Panggil Dua Anggota DPRD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/usut-kasus-wali-kota-mojokerto-kpk-panggil-2-anggota-dewan_m_209123.jpeg" alt="Tersangka kasus suap, Wali Kota Mojokerto Masud Yunus, usai menjalani pemeriksaan di KPK beberapa waktu lalu." width="100%">
<figcaption>Tersangka kasus suap, Wali Kota Mojokerto Masud Yunus, usai menjalani pemeriksaan di KPK beberapa waktu lalu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap dua orang anggota DPRD Kota Mojokerto periode 2014-2019. Keduanya yakni Choiroiyaroh (Fraksi PKB) dan Sonny Basoeki Rahardjo (Fraksi Golkar). Pemeriksaan itu terkait dengan kasus yang menyeret Wali Kota Mojokerto Masud Yunus yang sudah menjadi tersangka. Diketahui Masud Yunus menjadi tersangka kasus dugaan suap Pengalihan Anggaran pada Dinas PUPR Kota <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/05/01/208927/wow-dalam-setahun-harta-bupati-mojokerto-naik-rp-115-miliar" target="_blank">Mojokerto</a> Tahun anggaran 2017. "Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka MY," beber Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Rabu (2/5). Diketahui Masud Yunus ditetapkan sebagai tersangka KPK dalam kasus dugaan suap pada 23 November 2017 lalu. Dugaan suap itu terkait pengalihan anggaran dari anggaran hibah Politeknik Elektronik Negeri Surabaya (PENS) menjadi anggaran program penataan lingkungan pada Dinas PUPR Kota Mojokerto Tahun 2017. Penetapan Masud berdasarkan pengembangan penyidikan yang dilakukan terhadap empat <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/05/01/208877/kasus-suap-bupati-mojokerto-ini-31-tempat-yang-digeledah-kpk" target="_blank">tersangka sebelumnya</a> dalam kasus tersebut. Empat tersangka itu adalah Ketua DPRD Kota Mojokerto, Purnomo; Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto, Abdullah Fanani; Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto, Umar Faruq; dan Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang Pemkot Mojokerto, Wiwiet Febryanto. Dalam kasus ini, Masud diduga melanggar Pasal 5 Ayat (1) Huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Usut Kasus Wali Kota Mojokerto, KPK Panggil 2 Anggota Dewan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#wali kota mojokerto

Berita Terkini