<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/18/Screen-Shot-2025-12-18-at-151457-1406196689.png" alt="Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan keterangan kepada awak media terkait dengan OTT yang dilakukan di wilayah Banten dan Jakarta. (Syahrul Yunizar/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan keterangan kepada awak media terkait dengan OTT yang dilakukan di wilayah Banten dan Jakarta. (Syahrul Yunizar/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan kasus dugaan korupsi yang menjerat Wali Kota Madiun nonaktif Maidi. Serangkaian upaya paksa penggeledahan dilakukan tim penyidik, dalam rangka mencari alat bukti dugaan korupsi berupa pemerasan dengan modus fee proyek dan dana CSR, serta penerimaan lainnya atau gratifikasi di lingkungan Pemerintah Wali Kota Madiun. "Dalam lanjutan penyidikan perkara Madiun, tim melakukan giat penggeledahan, pada hari Selasa 27 Januari 2026, di Kantor Dinas PERKIM Pemkot Madiun," kata juru bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan, Rabu (28/1). Hasil penggeledahan tersebut, diamankan sejumlah barang bukti di antaranya berupa dokumen pengadaan proyek di lingkungan Pemerintah Kota Madiun. "Dalam penggeledahan tersebut, penyidik melakukan penyitaan atas surat dan dokumen antara lain yang terkait dengan pengadaan, pekerjaan fisik, serta CSR," ujarnya. Selain itu, penyidik juga mengamankan beberapa barang bukti elektronik. Dari berbagai barang bukti yang diamankan, penyidik KPK akan menganalisa yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. "Selanjutnya penyidik akan mengekstrak dan menganalisis sejumlah barang bukti yang disita tersebut," tegasnya. Sebelumnya, KPK menetapkan Wali Kota Madiun Maidi sebagai tersangka dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan pada 19 Januari 2026. Maidi diduga terlibat dalam perkara pemerasan dengan modus fee proyek dan dana CSR di Kota Madiun. Penetapan tersangka tersebut dilakukan setelah KPK menangkap sejumlah pihak yang diduga tertangkap tangan melakukan tindak pidana korupsi berupa pemerasan, penerimaan gratifikasi, serta penerimaan lain yang berkaitan dengan proyek di lingkungan Pemerintah Kota Madiun. KPK pun telah melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama, terhitung sejak 20 Januari hingga 8 Februari 2026, di Rumah Tahanan Cabang Gedung Merah Putih KPK. Atas perbuatannya, Maidi dan Rochim Ruhdiyanto disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 juncto Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Sementara, Maidi bersama Thariq Megah disangkakan melanggar Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 juncto Pasal 20 juncto Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

KPK menggeledah kantor PERKIM Pemkot Madiun dan mengamankan dokumen, alat elektronik terkait dugaan korupsi proyek dan dana CSR.

 KPK Amankan Dokumen hingga Alat Elektronik saat Geledah Kantor PERKIM Pemkot Madiun

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/21/Wali-Kota-Madiun-Maidi-Dery-Ridwansah-4JPG-297070471.jpg" alt="Wali Kota Madiun Maidi sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan dengan modus fee proyek dan dana CSR serta penerimaan lainnya atau gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Madiun usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK Mera" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Madiun Maidi sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan dengan modus fee proyek dan dana CSR serta penerimaan lainnya atau gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Madiun usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK Mera</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengaku prihatin atas tertangkapnya dua kepala daerah dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terjadi dalam satu hari. Dua kepala daerah tersebut adalah Bupati Pati Sudewo dan Wali Kota Madiun Maidi. Bupati Pati Sudewo terjaring OTT KPK pada Senin (19/1). Ia diduga terlibat dalam kasus jual beli jabatan terkait pengisian perangkat desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Sementara itu, Wali Kota Madiun Maidi juga diamankan KPK dalam operasi terpisah pada hari yang sama. &ldquo;Kami prihatin kembali terjadi operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh kepala daerah,&rdquo; kata Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (20/1) malam. Prasetyo menegaskan, maraknya kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik menunjukkan masih kuatnya pekerjaan rumah yang harus diselesaikan secara bersama-sama. Menurutnya, pemberantasan korupsi tidak bisa hanya dibebankan kepada aparat penegak hukum, tetapi membutuhkan komitmen semua pihak. Ia menyampaikan, Presiden Prabowo Subianto secara konsisten mengingatkan pentingnya perang melawan korupsi dalam berbagai kesempatan. Sebab, integritas dan tata kelola pemerintahan yang bersih merupakan fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik. &ldquo;Itu membuktikan bahwa betul-betul masalah korupsi ini menjadi sesuatu yang pekerjaan rumah yang harus bersama-sama kita perangi. Berkali-kali dalam berbagai forum, Bapak Presiden terus mengingatkan hal tersebut,&rdquo; tegas Prasetyo. OTT terhadap dua kepala daerah dalam waktu berdekatan ini kembali menjadi sorotan publik dan menambah daftar panjang kasus korupsi di tingkat daerah. Adapun, Bupati Pati Sudewo dan Wali Kota Madiun telah resmi menyandang status tersangka, setelah diumumkan dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (20/1) malam. KPK menduga, Sudewo yang merupakan politikus Partai Gerindra memerasa para calon perangkat desa yang ingin mengisi jabatan tertentu, dengan diwajibkan menyetorkan sejumlah uang melalui perantara atau orang kepercayaan Sudewo. Nominal setoran tersebut berkisar antara Rp 125 juta hingga Rp 225 juta per orang. Pemerasan itu dilakukan melalui perantara Abdul Suyono selaku Kepala Desa Karangrowo Kecamatan Jakenan, Sumarjiono selaku Kepala Desa Arumanis Kecamatan Jaken, serta Karjan selaku Kepala Desa Sukorukun Kecamatan Jaken. KPK juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa uang tunai senilai Rp 2,6 miliar. Uang tersebut diamankan dari penguasaan mereka yang telah menyandang status tersangka. Sementara, Wali Kota Madiun Maidi diduga terlibat pemerasan dengan modus fee proyek dan dana corporate social responsibility (CSR) serta penerimaan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun. KPK menyebut, Maidi menerima gratifikasi sebesar Rp 1,1 miliar. Selain itu, Maidi diduga melakukan pemerasan maupun penerimaan lainnya, berupa gratifikasi terkait pemeliharaan jalan paket II dengan nilai proyek sebesar Rp 5,1 miliar. Selain Maidi, KPK juga menjerat Rochim Ruhdiyanto selaku pihak swasta atau orang kepercayaan Maidi, dan Thariq Megah selaku Kepala Dinas PUPR Kota Madiun sebagai tersangka.

Bupati Pati dan Wali Kota Madiun terjaring OTT KPK dalam sehari. Mensesneg tekankan bahwa korupsi adalah PR  yang harus diperangi bersama.

Dalam Sehari Dua Kepala Daerah Terjaring OTT KPK, Mensesneg: Korupsi PR yang Harus Diperangi Bersama

<div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/sapourna.jpg" alt="Wali Kota Madiun Maidi. Diskominfo Kota Madiun/Antara" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Madiun Maidi. Diskominfo Kota Madiun/Antara</figcaption>
</figure> </div> <div class="mt-5"> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wali Kota Madiun, Jawa Timur, Maidi, pada Senin (19/1). Maidi saat ini tengah dalam perjalanan ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan Maidi diamankan bersama 15 orang lainnya dalam giat penindakan di wilayah Madiun, Jawa Timur. Namun, dari belasan orang itu, KPK hanya membawa sembilan orang untuk menjalani pemeriksaan lanjutan di Jakarta. "Selanjutnya 9 orang diantaranya dibawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Salah satunya Wali Kota Madiun," kata Budi Prasetyo, kepada wartawan, Senin (19/1). Dalam operasi tangkap tangan itu, tim penindakan KPK mengamankan barang bukti uang tunai senilai ratusan juta rupiah. Barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut dalam giat penindakan tersebut. "Selain itu tim juga mengamankan barang bukti dalam bentuk uang tunai senilai ratusan juta rupiah," tegasnya. KPK menduga, adanya penerimaan fee proyek dan dana CSR di wilayah Kota Madiun. Namun, KPK belum mengungkap secara rinci konstruksi perkara maupun pihak-pihak yang diamankan dalam giat penindakan tersebut. "Peristiwa tertangkap tangan ini diduga terkait dengan fee proyek dan dana CSR di wilayah Kota Madiun," imbuhnya. Profil Wali Kota Madiun Maidi Nama Maidi dikenal luas sebagai sosok Wali Kota Madiun yang menapaki karier panjang dari dunia pendidikan hingga pemerintahan. Maidi lahir di Magetan, Jawa Timur, pada 12 Mei 1961. Ia menempuh pendidikan dasar hingga menengah di wilayah Jawa Timur sebelum melanjutkan pendidikan tinggi di bidang pendidikan dan manajemen. Pendidikan sarjananya ditempuh di IKIP Surabaya. Setelah itu, Maidi melanjutkan studi pascasarjana dan meraih dua gelar magister, masing-masing dari Universitas Satyagama Jakarta dan Universitas PGRI Adi Buana Surabaya. Sebelum memasuki dunia pemerintahan, Maidi memulai karier sebagai guru geografi di SMAN 1 Madiun pada akhir 1980-an. Kariernya di bidang pendidikan terus menanjak hingga dipercaya menjadi Kepala SMAN 2 Madiun pada periode 2002&ndash;2006. Dari dunia pendidikan, Maidi kemudian masuk ke birokrasi pemerintahan daerah. Ia sempat menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun sebelum dipercaya menduduki posisi strategis sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Madiun. Pada 2019, Maidi memutuskan maju sebagai calon Wali Kota Madiun dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kota Madiun. Ia berhasil memenangkan Pilkada dan resmi menjabat sebagai Wali Kota Madiun. Maidi tercatat sebagai kader Partai Gerindra. Pada Pilkada 2024, Maidi maju sebagai Wali Kota Madiun, dan ditetapkan sebagai pemenang oleh KPU Kota Madiun pada Januari 2025. Kini, Maidi terjaring OTT KPK. Namun, lembaga antirasuah belum memutuskan status hukum terhadap Maidi setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT). KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan, termasuk Maidi. </div>

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap ta.gan (OTT) terhadap Wali Kota Madiun, Jawa Timur, Maidi,

Profil Wali Kota Madiun Maidi, Kader Gerindra yang Sempat jadi Guru Kini Terjaring OTT KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/27/Juru-bicara-KPK-Budi-Prasetyo-2JPG-782781157.jpg" alt="Juru bicara KPK Budi Prasetyo. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Juru bicara KPK Budi Prasetyo. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Kota Madiun, Jawa Timur, pada Senin (19/1). Operasi senyap itu diduga menyasar Wali Kota Madiun, H. Maidi. "Benar, hari ini Senin (19/1), tim sedang ada kegiatan penyelidikan tertutup, dengan mengamankan sejumlah 15 orang, di wilayah Madiun, Jawa Timur," kata juru bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan. "Selanjutnya 9 orang di antaranya dibawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Salah satunya Wali Kota Madiun," sambungnya. Dalam operasi tangkap tangan itu, tim penindakan KPK mengamankan barang bukti uang tunai senilai ratusan juta rupiah. Barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut dalam giat penindakan tersebut. "Selain itu tim juga mengamankan barang bukti dalam bentuk uang tunai senilai ratusan juta rupiah," tegasnya. KPK menduga, adanya penerimaan fee proyek dan dana CSR di wilayah Kota Madiun. Namun, KPK belum mengungkap secara rinci konstruksi perkara maupun pihak-pihak yang diamankan dalam giat penindakan tersebut. "Peristiwa tertangkap tangan ini diduga terkait dengan fee proyek dan dana CSR di wilayah Kota Madiun," imbuhnya. Adapun, KPK memiliki 1x24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan dalam giat OTT tersebut. Lembaga antirasuah akan mengungkap secara rinci konstruksi perkara dan identitas pihak-pihak yang diamankan dalam konferensi pers.

KPK OTT Wali Kota Madiun H. Maidi terkait fee proyek dan dana CSR. Simak perkembangan penanganan kasus korupsi di Kota Madiun.

KPK OTT Wali Kota Madiun H. Maidi, Diduga Terima Fee Proyek

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/23/MAIDI-TERBUKA-3466739061.jpg" alt="Kandidat Doktor Maidi berfoto usai mengikuti Ujian SidangTerbuka Program Doktor Universitas Terbuka dengan Judul Model Evaluasi Kebijakan Smart City: Studi Kasus Kota Madiun" width="100%">
<figcaption>Kandidat Doktor Maidi berfoto usai mengikuti Ujian SidangTerbuka Program Doktor Universitas Terbuka dengan Judul Model Evaluasi Kebijakan Smart City: Studi Kasus Kota Madiun</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;&nbsp;Program Studi Doktor Administrasi Publik (Prodi DAP) Universitas Terbuka telah melaksanakan Ujian Sidang Terbuka Tugas Akhir Program Doktor (TAPD) terhadap Wali Kota Madiun, Maidi pada Selasa (21/11). Judul TAPD yang dipresentasikan adalah &ldquo;Model Evaluasi Kebijakan Smart City: Studi Kasus Kota Madiun&rdquo;. Ujian Sidang Terbuka TAPD ini dilaksanakan di Universitas Terbuka Convention Centre UTCC Universitas Terbuka Pondok Cabe, Tangerang Selatan. "Promovendus Maidi merupakan adalah calon lulusan pertama Prodi DAP. Proses Promovendus untuk mencapai tahap Ujian Sidang Terbuka TAPD ini merupakan tahap akhir untuk memperoleh gelar akademik Doktor," kata Kepala Subdit Hubungan Masyarakat dan Pemasaran Universitas Terbuka, Maya Mario kepada JawaPos.com. Maidi adalah Walikota Madiun, namun di tengah kesibukannya yang sangat padat sebagai pejabat publik, mampu menyelesaikan semua perkuliahan dan semua persyaratan akademik untuk memperoleh gelar Doktor. "Hal ini patut diapresiasi dan memotivasi teman-teman mahasiswa Promovendus lainnya di Universitas Terbuka agar dapat segera menyelesaikan studinya," imbuh Maya. Sidang Terbuka ini merupakan sidang promosi Doktor yang dilaksanakan setelah Promovendus dinyatakan lulus pada ujian sidang tertutup pada Jumat (3/11) lalu. Adapun susunan komisi penguji yakni Ketua Sidang Prof. Drs. Ojat Darodjat, M.Bus, Ph.D. (UT). Promotor, Dr. Sofjan Aripin, M.Si (UT). Kopromotor I, Prof. Dr. Bambang Supriyono, M.Si. (UB). Kopromotor II, Dr. Akadun, M.Pd. (LLDIKTI Wilayah IV). Penguji Eksternal I, Prof. Dr. Yulianto, M.Si. (Unila). Penguji Eksternal II, Prof. Dr. Daryono, S.H.,M.A.,Ph.D. (UT). Penguji Eksternal III, Dr. H. Bambang Soesatyo, SE., SH., MBA. (Ketua MPR RI). Dan Sekretaris Sidang, Dr. Susanti, M.Si. Sidang berlangsung dari pukul 09.00-11.30 WIB dibuka oleh Direktur Sekolah Pascasaraja Prof. Dr. Maman Rumanta, M.Si. dan Ketua Sidang Rektor Universitas Terbuka Prof. Drs. Ojat Darodjat, M.Bus, Ph.D. Sidang ini berlangsung dengan tanya jawab secara lancar dan dapat dijawab dengan tepat oleh Maidi. Melalui forum ini pula, kandidat menyampaikan nevelty/kebaruan hasil penelitiannya. Maidi dalam mempertahankan hasil penelitian di depan Komisi Penguji ini dinilai dari dua aspek, yaitu: penilaian on desk dan penilaian performance dengan komposisi yang sama. Artinya naskah TAPD dan performance sama pentingnya untuk menentukan kelulusan Ujian Sidang Terbuka TAPD ini. Pada penilaian on desk mengacu pada beberapa komponen antara lain, pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi, temuan hasil penelitian, kesimpulan dan saran, serta daftar pustaka. Sedangkan penilaian performance terdiri atas kemampuan mengemukakan gagasan inti, memberikan argumen induktif- empiris atau deduktif-logis untuk menopang gagasan inti TAPD secara inti; keterbukaan, kepekaan dan ketanggapan kandidat; serta sikap personal kandidat. Ujian Sidang Terbuka TAPD ini berlangsung dengan tanya jawab lancar dan memberikan insight baru juga bagi Promovendus, bahwa sebuah novelty akan selalu terus diperbaharui terus menerus seiring dengan kemajuan jaman, kearifan lokal, dan heterogenitas Indonesia. Hasil akhir Ujian Sidang Terbuka TAPD ini menyatakan bahwa Promovendus dinyatakan lulus.

Proses Promovendus Maidi menjalani Ujian Sidang Terbuka TAPD ini merupakan tahap akhir untuk memperoleh gelar akademik Doktor.

Universitas Terbuka Gelar Sidang Terbuka Doktor Untuk Wali Kota Madiun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/pecel-99-madiun.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>PECEL adalah identitas <a href="https://www.jawapos.com/tag/kota-madiun/">Kota Madiun</a>. Masyarakat kota itu menjadikan makan nasi pecel sebagai budaya. Sarapan, makan siang, dan makan malam pun pakai pecel. Itu bahkan juga dilakukan <a href="https://www.jawapos.com/tag/wali-kota-madiun/">Wali Kota Madiun</a> Maidi.  "Saya memang setiap hari pasti makan pecel," kata Maidi saat dihubungi Jawa Pos pada pertengahan Maret.  Bersama sang istri, Yuni Setyowati, dia suka berpindah-pindah warung untuk mencoba pecel. Pasangan penggemar pecel itu merasa cocok dengan racikan sambal kacang di Depot <a href="https://www.jawapos.com/tag/nasi-pecel-99/">Nasi Pecel 99</a>. Sambalnya enak dan kekhasan Madiun begitu terasa di sana.  "Sebenarnya saya sudah mencoba hampir semua pecel di Madiun. Tapi, <a href="https://www.jawapos.com/tag/pecel-99/">Pecel 99</a> memang melekat,” ujarnya.  Sebagai wali kota, Maidi sadar bahwa pecel adalah identitas Madiun yang sangat mudah dijumpai di wilayahnya. Karena itu, dia berusaha memperkuat identitas tersebut. Dia punya cita-cita membawa pecel ke level internasional. Dengan demikian, bukan hanya masyarakat Indonesia yang mengidentikkan pecel dengan Madiun, melainkan juga dunia.  Sedari dulu, pecel selalu menjadi sajian utama dalam jamuan penyambutan tamu-tamu penting. Mulai pejabat penting negara hingga tamu asing. Tidak terkecuali, presiden. "Saya sering menyelipkan promosi kuliner pecel agar semakin dikenal. Termasuk kepada tamu mancanegara," imbuhnya.  Pecel adalah kuliner Nusantara yang sebenarnya juga mudah dijumpai di kota-kota lain di Indonesia. Tapi, tidak ada daerah yang pecelnya seterkenal Madiun. Karena itu, Maidi berkeinginan membangun <a href="https://www.jawapos.com/tag/kampung-pecel/">Kampung Pecel</a>. Namanya PeceLand.  "Proyek ini sudah dirancang dengan detail untuk menarik investor dan mengembangkan lagi kuliner pecel di Kota Madiun,” katanya.  Sudah ada lahan sekitar 15 hektare yang disediakan untuk membangun PeceLand. Nanti ada restoran pecel level internasional di sana. Di dalamnya juga akan dibangun perkebunan untuk sayur-mayur yang menjadi bahan baku pecel. Misalnya, tanaman kacang dan pohon turi.  Nanti PeceLand dikelola petani, produsen sambal pecel, dan para penjual nasi pecel. Maidi menyatakan bahwa pengelolaannya akan dikemas secara modern dan dibuat menarik sehingga bisa menjadi alternatif destinasi wisata di Madiun. ’’PeceLand ini akan menjadi ikon baru Kota Madiun,’’ tandasnya.

Wali Kota Maidi Siapkan PeceLand di Madiun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/MAIDI6.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Selama 13 hari dirawat di rumah sakit, ditambah delapan hari isolasi mandiri (isoman) di rumah, Maidi mempelajari benar cara tubuh bekerja. Menurut wali kota Madiun, Jawa Timur, itu, setiap kali pikirannya terasa berat, otomatis saturasi oksigen drop.  Sebaliknya, ketika pikiran fresh, saturasi meningkat. Aliran darah dan oksigen pun kembali lancar. Karena itu, begitu bisa kembali bekerja, dia mengajak warga Kota Pecel tersebut untuk tetap berpikir positif lewat ajakan Ayo Ngguyu Ping Telu (Ayo Tertawa Tiga Kali). Ajakan itu diikuti kebijakan meringankan beban warga: menjamin kebutuhan pangan masyarakat. ”Tidak ada warga kota yang kekurangan pangan. Saya jaminannya,” kata Maidi.  Bagi yang isoman, bantuan diantar ke sasaran. Pemkot Madiun menggelontorkan sejumlah bantuan dan didrop ke RT, RW, serta kelurahan. Isinya, 4 kilogram beras, 2 kilogram gula, 1 liter minyak goreng, dan 2 bungkus mi instan.  Selain itu, Maidi menginstruksikan pembuatan tenda logistik di rumah dinas wali kota. Tenda itu terbuka 24 jam. Pemkot menyiapkan 7 ton beras dan 400 paket untuk warga yang menjalani isoman.  Maidi juga memerintahkan pendirian dapur umum di setiap RT (total 1.025 RT). Masing-masing RT memberdayakan satu pedagang kaki lima.  Logistik dan bahan makanan untuk dapur umum bakal didrop pemkot. Makanan diantar setiap RT ke warga yang menjalani isoman. ”Kami sediakan vitamin dan masker gratis. Kami drop di RT,” paparnya.  Langkah empatik serupa ditunjukkan dua kepala daerah lain di Jawa Timur: bupati Ngawi dan bupati Jember. Di Ngawi, penghasilan Bupati Ony Anwar Harsono, Wakil Bupati Dwi Rianto Jatmiko, serta Sekda Mokh. Sodiq Triwidiyanto didonasikan ke Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri). Organisasi tersebut mengakomodasi iuran ribuan aparatur sipil negara (ASN) di kabupaten itu sejak 3 Juli lalu.  Donasi yang terkumpul diberikan kepada masyarakat dalam sejumlah bentuk. ”Saya siap tidak mengambil gaji dan tunjangan sekitar Rp 15 juta. Termasuk Pak Wabup dan Sekda,” kata Ony seperti dilansir Jawa Pos Radar Madiun.  Ony menuturkan, upaya meringankan beban masyarakat sementara ini lewat iuran para ASN. Dana hasil pengumpulan, salah satunya, dipakai untuk membeli makanan para pedagang terdampak pembatasan. Makanan tersebut lantas dibagikan kembali kepada masyarakat. ”Pengeluaran sehari Rp 2 juta hingga Rp 3,5 juta,” ujarnya.  Bupati Jember Hendy Siswanto juga menyumbangkan seluruh gajinya untuk warga terdampak Covid-19. Gaji selama empat bulan terakhir sebagai bupati atau setara sekitar Rp 20 juta bakal beralih bentuk menjadi sejumlah bahan kebutuhan pokok dan makanan siap saji. Semuanya diperuntukkan warga yang tinggal di sekitar Pendapa Wahyawibawagraha dan kediamannya di Kampung Ledok.  ”Kebetulan gaji yang saya terima sejak menjabat aktif Maret belum saya gunakan untuk keperluan apa-apa,” ungkapnya seperti dilansir Jawa Pos Radar Jember.  Di masa pandemi ini, terlebih memasuki masa PPKM darurat, Hendy juga ingin menggugah solidaritas masyarakat dengan bergotong royong membantu sesama. Jauh sebelum menjadi orang nomor satu di pemerintahan Kabupaten Jember, Hendy memang sudah terbiasa dengan tradisi berbagi. Hal itu semakin gencar dilakukan sejak pandemi Covid-19 terjadi di Kabupaten Jember.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/features/08/02/2021/emergency-medical-train-fasilitas-isolasi-pasien-covid-19-di-kereta/">Emergency Medical Train, Fasilitas Isolasi Pasien Covid-19 di Kereta</a>  Sebagai komitmennya, Hendy juga menyampaikan bahwa seluruh gajinya selama menjabat akan disumbangkan untuk masyarakat Jember. ”Gaji akan saya kembalikan untuk fakir miskin,” katanya.

Empati Wali Kota lewat Donasi Gaji dan Tunjangan serta Jaminan Pangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/kereta-covid.jpg" alt="BISA DIRAWAT DI SINI: Wali Kota Madiun (kiri) meninjau kereta isolasi di PT Inka, Kota Madiun. Suasana ruang isolasi di dalam kereta. (Bagas Bimantara/Jawa Pos Radar Madiun)" width="100%">
<figcaption>BISA DIRAWAT DI SINI: Wali Kota Madiun (kiri) meninjau kereta isolasi di PT Inka, Kota Madiun. Suasana ruang isolasi di dalam kereta. (Bagas Bimantara/Jawa Pos Radar Madiun)</figcaption>
</figure>Berlokasi di PT Inka, udara yang keluar dari ruang isolasi dijamin aman karena kereta dilengkapi alat penyedot dan penyaring yang membuatnya steril. Hingga kemarin, ada 10 orang yang dirawat di sana.  NUR WACHID, Madiun, Jawa Pos  ---  DULU kereta-kereta rel listrik (KRL) itu berjasa membawa penumpang melewati rute Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek).  Kini, berkilo-kilometer dari kawasan ibu kota, sepur-sepur tersebut bertugas mengawal penumpang jenis lain: pasien positif Covid-19.  ”Kalau ada yang terkonfirmasi, kita isolasi di sini. Secara medis, protap dan pola EMT sudah disiapkan dan memadai,” kata <a href="https://www.jawapos.com/tag/wali-kota-madiun/">Wali Kota Madiun</a> Maidi kepada Jawa Pos Radar Madiun.  EMT adalah <a href="https://www.jawapos.com/tag/emergency-medical-train/">emergency medical train</a> yang merupakan gagasan Pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur, dan PT Inka.  Berlokasi di lingkungan <a href="https://www.jawapos.com/tag/pt-inka/">PT Inka</a>, Kota Madiun, EMT dioperasikan sejak Jumat lalu (5/2).  Ada tiga train set yang disiapkan untuk ruang isolasi darurat dengan total 24 gerbong. Perinciannya, 18 gerbong untuk merawat pasien dan 6 gerbong untuk ruang tenaga medis.  Total kapasitas sanggup menampung 252 pasien serta 72 tenaga medis yang merawat para pasien. ”Seluruh sarana-prasarana dipastikan siap,” ujar Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinkes PPKB) Kota Madiun dr Denik Wuryani dalam kesempatan terpisah.  Terkait dengan nakes, pihaknya telah berkoordinasi dengan <a href="https://www.jawapos.com/tag/rsud-dr-soedono/">RSUD dr Soedono</a> Madiun. Saat ini baru satu train set yang beroperasi dengan kapasitas 48 pasien. Dua train set lainnya sedang disterilkan.  Hingga kemarin (7/2), ada 10 pasien yang dirawat di sana. Mereka merupakan pasien bergejala ringan atau tanpa gejala (asimptomatik). Dari 12 tenaga kesehatan yang disiapkan, saat ini 5 di antaranya telah disiagakan untuk melakukan perawatan.  ”Kapasitas di sini lebih dari cukup mengingat kapasitas isolasi yang disiapkan di asrama haji (Kota Madiun) yang berisi 149 tempat tidur sekarang juga tinggal terisi 20 pasien,” kata Wali Kota Maidi.  EMT dulu merupakan KRL commuterline. Senior Manager PKL, CSR &amp; Stakeholder Relationship PT Inka Bambang Ramadhiarto mengungkapkan, KRL tersebut diproduksi pada 1997. Proyek Kementerian Perhubungan tersebut resmi dioperasikan dan dikelola PT Kereta Commuter Jabodetabek yang sejak 2017 berganti nama menjadi PT KAI Commuter Indonesia, salah satu anak perusahaan di lingkungan PT KAI. ”Kereta ini dulu merupakan KRL Jabodetabek,” kata Bambang.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/photo/kereta-isolasi-covid-19/">Kereta Isolasi Covid-19</a>  Gerbong KRL itu berwarna dominasi merah dan putih. Ada sedikit kombinasi biru di bagian lokomotifnya. Di dalam gerbong yang dipakai untuk pasien isolasi itu masih terpajang plakat bertulis Rute KRL Jabodetabek dilengkapi peta perjalanan.  Untuk dapat beroperasi, KRL itu ditopang dengan arus listrik 1.500 VDC. Memiliki kecepatan rata-rata 40 kilometer per jam dan sanggup melaju dengan kecepatan tertinggi 70 kilometer per jam.  Tiga gerbong KRL itu resmi kembali ke PT Inka pada 2018. Rencananya, gerbong tersebut diperbaiki sebelum dioperasikan kembali.  Bambang mengungkapkan, biasanya 10 tahun sekali kereta membutuhkan perbaikan besar. Selain mengoptimalkan layanan transportasi, juga mempertimbangkan faktor kelayakan dan keamanan. ”Memang rencananya dilakukan perbaikan. Tapi, karena mungkin terkendala anggaran, kami gunakan untuk mendukung penanganan Covid-19 di daerah. Ini juga wujud kontribusi kami dalam membantu pemerintah daerah.”  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/kereta-covid-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> BISA DIRAWAT DI SINI: Wali Kota Madiun (kiri) meninjau kereta isolasi di PT Inka, Kota Madiun. Suasana ruang isolasi di dalam kereta. (Bagas Bimantara/Jawa Pos Radar Madiun)  Seluruh gerbong telah dilengkapi tempat tidur dan fasilitas kesehatan. Mulai lemari penyimpanan obat, pendingin, ventilator, hingga peranti kesehatan lain. Seluruh air conditioner (AC) dimatikan. Sebagai pengganti, dipasang exhaust untuk menjaga kualitas sirkulasi udara.  Direktur Pengembangan PT Inka Agung Sedaju memastikan bahwa virus tidak akan mengontaminasi zona lain. EMT didesain negative pressure. Exhaust berfungsi menyedot udara di dalam gerbong. Kemudian, udara disaring HEPA filter sebelum keluar ke ruang terbuka. Dipastikan pula, udara yang keluar telah steril dan aman.  ”Virus yang ada di kereta itu tidak keluar dari kereta kecuali melewati HEPA filter,” jelasnya.  Satu train set isolasi darurat yang dioperasikan diletakkan terpisah dari area pabrik produksi di perusahaan kereta tersebut. Tepatnya di pojok selatan bagian barat.  Akses keluar masuk ambulans juga dipisahkan dengan rute khusus yang melewati gerbang utama di sebelah selatan. Sementara itu, akses keluar masuk karyawan PT Inka dialihkan ke gerbang utara.  Petugas sekuriti juga telah disiapkan untuk memantau zona merah tersebut. Begitu pula petugas cleaning service untuk membantu membersihkan area di luar kereta isolasi.  Maidi menilai fasilitas di EMT bahkan lebih memadai ketimbang yang ada di asrama haji. ”Untuk jaga-jaga karena tidak dapat mencari tempat mendadak, dua EMT sedang disterilkan dan siap dibuka sewaktu-waktu,” lanjutnya.  Maidi berharap EMT segera ditindaklanjuti Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Agar keberadaannya dapat memfasilitasi rujukan pasien korona dari daerah lain di Madiun Raya. ”Ada tempat olahraga khusus. Jadi, setiap pagi, pasien rutin senam dan berjemur,” katanya.  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=CMwXCpSKD_c

Emergency Medical Train, Fasilitas Isolasi Pasien Covid-19 di Kereta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/7-perwira-polisi-diperiksa-kpk-di-markas-brimob-ada-apa_m_116983.jpeg" alt="ILUSTRASI" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa sejumlah perwira menengah kepolisian di Markas Datasemen A Brimob Polda Jatim kemarin (17/3). Pemeriksaan dilakukan terkait dugaan korupsi yang menjerat Wali Kota Madiun nonaktif Bambang Irianto.  Informasi diperoleh Jawa Pos, mereka yang diperiksa KPK adalah Direskrimum Polda Banten Kombespol Aldrin Hutabarat, Direskoba Polda Jawa Tengah Kombespol Krisno Siregar, dan Dirtipikor Bareskrim Polri Kombespol Ade Deriyan Jayamatra.  Selain itu, ada Direskrimum Polda NTB Kombespol Anom Wibowo, Kasubag Anevdalpro SSD AKBP Ucu Kuspriadi, Wadirreskrim Polda Bali AKBP Farman, dan Kapolres Banyuwangi AKBP Agus Yulianto.  Kabar itu dibenarkan Kapolda Jatim Irjen Pol Machfud Arifin. Pria asal Ketintang tersebut juga membenarkan bahwa pemeriksaan itu terkait kasus dugaan korupsi yang menjerat Wali Kota Madiun nonaktif Bambang Irianto. "KPK memeriksa hanya untuk memperkuat ketersangkaan wali kota Madiun," kata Machfud di Mapolda Jatim kemarin.&nbsp;  Namun, dia tidak banyak berkomentar. Dia tidak menjelaskan kenapa pemeriksaan tersebut dilakukan di markas Brimob. Apalagi, pemeriksaan tersebut cenderung tertutup. "Kami hanya ketempatan pemeriksaan," imbuhnya.  Selain itu, dia tidak tahu keterkaitan dan peran sejumlah perwira polisi tersebut sehingga diperiksa KPK dalam kasus korupsi wali kota Madiun. Sebelum pemeriksaan, pihak KPK hanya berkoordinasi terkait tempat pemeriksaan. "Yang jelas (KPK) sudah berkoordinasi dengan kami," ucapnya.  Informasi yang dihimpun Jawa Pos menyebutkan. sejumlah perwira itu diperiksa terkait jabatannya. Semua pernah bertugas di Madiun. Entah sebagai Kapolres atau pejabat yang pernah bersentuhan dengan Irianto. "Masih sebagai saksi semua. Sebab, ada pengakuan Irianto yang menyebutkan adanya hibah," ucap sebuah sumber di internal kepolisian.&nbsp;  Hanya, apakah para perwira tersebut terlibat tindak pidana korupsi atau menerima aliran dana ataukah memang tidak ada kaitannya, semua ditentukan dalam pemeriksaan.&nbsp;  Di sisi lain, wartawan hanya bisa memantau dari luar markas Brimob yang bersebelahan dengan Rutan Kelas I Surabaya itu. Bahkan, pihak Brimob cenderung tertutup. Kasatbrimob Polda Jatim Kombespol Rudy Kristantyo mengaku tidak mengetahui ada kegiatan tersebut. "Saya sedang di NTT, gak tahu," jawabnya melalui pesan singkat kepada Jawa Pos.  Dua petugas Brimob yang berjaga di pintu masuk menerangkan, tidak ada pemeriksaan apa pun di dalam. "Tidak ada kegiatan di dalam. Kalau ada pasti yang jaga dikasih tahu," kata seorang penjaga.  Selain polisi, KPK dikabarkan akan memeriksa para mantan kepala Kejaksaan Negeri dan mantan ketua Pengadilan Negeri Madiun. Rencananya, pemeriksaan itu dilaksanakan di Markas Datasemen C Brimob Polda Jatim di Kota Madiun hari ini. Terkait hal tersebut, Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jatim Richard Marpaung belum bisa dikonfirmasi.   Kasus yang diusut KPK sejak beberapa bulan lalu itu terkait dugaan korupsi proyek pembangunan Pasar Besar Madiun. Wali Kota Madiun Bambang Irianto sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Dia dijerat dengan pasal korupsi, gratifikasi, dan pencucian uang. (aji/c21/ano) &nbsp;

7 Perwira Polisi Diperiksa KPK di Markas Brimob, Ada Apa?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/enam-rekening-wali-kota-madiun-disita-jumlahnya_m_111961.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat Wali Kota Madiun Bambang Irianto. Yang terbaru, penyidik menyita enam rekening milik Bambang dengan nilai mencapai Rp 7,4 miliar. "Penyidik menyita dari enam rekening Bank BTN, BTPN, Bank Jatim, Mandiri, BNI, dan BRI sejumlah sekitar Rp 6,3 miliar dalam bentuk tabungan dan deposito, serta USD 84.461 atau sekitar Rp 1,1 miliar," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di kantornya, Kamis (23/2).&nbsp; Selain menyita sejumlah aset, KPK juga memeriksa 15 orang saksi terkait dugaan TPPU Bambamg Irianto di Polres Kota Madiun. "Sejumlah anggota DPRD diperiksa dan pihak swasta," ujar Febri. Rabu (22/2) kemarin, KPK telah menyita tujuh aset milik Bambang Irianto berupa satu unit ruko dan enam bidang tanah di Madiun dan Jombang, Jawa Timur. Aset tersebut diduga ada kaitan dengan pencucian uang yang dilakukan Bambang. Di antaranya yaitu satu ruko Sun City Festival, Madiun Blok C 22, Jawa Timur. Selain itu, penyidik menyita enam bidang tanah yaitu di Jalan Sikatan Nomor 6 Kelurahan Nambangan Lor Kecamatan Mangunharjo, Madiun seluas 4.002 meter persegi.&nbsp; Kemudian di Jalan Ponorogo, Nomor 100 Kelurahan Josenan, Kecamatan Taman Kota, Madiun seluas 989 meter persegi. Selanjutnya tanah di Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 73 Kelurahan Pangongangan, Kecamatan Mangunharjo, Madiun yang luasnya 479 meter persegi. Diketahui, di atas tanah itu berdiri kantor Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Demokrat Madiun.&nbsp; Kemudian di Jalan Tanjung Raya, Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 493 meter persegi. Tanah di Jalan Hayam Wuruk, Mangunharjo Madiun seluas 5278 meter persegi. Lalu tanah di Jalan Sawah, Desa Tinggar, Kecamatan Bandarkedunmulyo, Jombang dengan luas 6.350 meter persegi. KPK menetapkan Bambang Irianto di tiga kasus. Di kasus pertama, Bambang diduga melakukan korupsi dalam Pembangunan Pasar Besar Madiun tahun 2009-2012. Selain itu, Bambang diduga menerim gratifikasi sekitar Rp 50 miliar. Uang itu diterima Bambang dari sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Madiun dan pengusaha. Tak hanya berkaitan dengan proyek Pasar Besar Madiun, uang yang diterima Bambang ini juga berkaitan dengan honor pegawai, perizinan, dan hal-hal lain yang diduga tidak sah. Jumat (17/2), KPK menetapkan Bambang Irianto sebagai tersangka TPPU. Dia diduga membelanjakan, mentransfer, memindahkan, dan menyamarkan uang hasil korupsinya ke dalam beberapa aset.(put/jpg)

Enam Rekening Wali Kota Madiun Disita, Jumlahnya...

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#wali kota madiun

Berita Terkini