<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/18/WigHPJFCZNiFDbrAmynmz4hGapzhjWpdBwbVA4ET-1323157611.jpg" alt="Kegiatan Try Out Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang diselenggarakan di SMAN 62 Jakarta, berlokasi di Jalan Raya Bogor, Kelurahan Kramat Jati, Jakarta Timur. (Yogi Wahyu/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Kegiatan Try Out Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang diselenggarakan di SMAN 62 Jakarta, berlokasi di Jalan Raya Bogor, Kelurahan Kramat Jati, Jakarta Timur. (Yogi Wahyu/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Wali Kota Jakarta Timur Munjirin, melakukan peninjauan kegiatan Try Out Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang diselenggarakan di SMAN 62 Jakarta, berlokasi di Jalan Raya Bogor, Kelurahan Kramat Jati, Kecamatan Kramat Jati. Kegiatan ini diikuti oleh 72 peserta didik. &nbsp; Munjirin menjelaskan bahwa kegiatan try out ini merupakan kali kedua diadakan di wilayah Jakarta Timur. Sebelumnya, try out serupa telah diikuti oleh 441 pelajar dari berbagai sekolah di Jakarta Timur. Pada kesempatan kali ini, sebanyak 2.236 peserta didik dari seluruh Jakarta Timur turut serta dalam Try Out KJP. &nbsp; "Mudah-mudahan pelaksanaan yang kedua ini berjalan dengan baik. Sempat ada gangguan jaringan, namun sudah kembali normal setelah diperbaiki," ujarnya, kemarin (18/11).&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/016848784/surabaya-luncurkan-shss-di-akhir-tahun-2025-diskon-besar-besaran-semua-sektor-wisata-hingga-kuliner">Surabaya Luncurkan SHSS di Akhir Tahun 2025, Diskon Besar-Besaran Semua Sektor Wisata hingga Kuliner</a> &nbsp; Ia menambahkan bahwa seluruh aspek teknis pelaksanaan try out ini diatur oleh lembaga Bimbingan Belajar (Bimbel) Naiju yang bekerja sama dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Timur. &nbsp; Saat berinteraksi dengan para peserta, Munjirin melihat bahwa secara umum mereka mampu mengerjakan soal-soal yang diberikan. Para siswa juga menyampaikan antusiasme mereka terhadap program ini, bahkan beberapa di antaranya berharap agar kegiatan serupa dapat dilaksanakan lebih sering. &nbsp; Munjirin menjelaskan bahwa try out ini akan diselenggarakan sebanyak lima kali hingga menjelang pelaksanaan ujian akhir semester atau ujian nasional. Program ini bertujuan untuk memberikan kesempatan dan kesetaraan bagi pelajar dari keluarga kurang mampu, sehingga mereka memiliki persiapan yang sama dengan pelajar dari keluarga yang lebih mampu. &nbsp; "Pemprov DKI memberikan fasilitas Bimbel atau try out bagi keluarga tidak mampu. Ini sebagai persiapan mereka untuk memasuki perguruan tinggi negeri. Bimbel ini akan berlangsung hingga Februari mendatang," jelasnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/016848793/hujan-deras-guyur-tangsel-ratusan-kk-terdampak-banjir-dan-genangan">Hujan Deras Guyur Tangsel, Ratusan KK Terdampak Banjir dan Genangan</a> &nbsp; Sementara, Pelaksana Tugas Kepala SMAN 62 Jakarta Luhur Setiawati menyampaikan bahwa dari total 642 peserta didik di sekolahnya, hanya 72 siswa kelas 12 yang merupakan pemegang KJP yang mengikuti try out ini. "Kegiatan ini dilaksanakan selama satu hari dengan durasi sekitar 3,5 jam, dengan total 160 soal," katanya. &nbsp; Pelaksana Teknis dari NAIJU Taufik Tope Rendusara menilai bahwa program ini memiliki peran penting dalam membuka akses latihan terstruktur bagi penerima manfaat KJP. Taufik mengungkapkan bahwa banyak pelajar penerima KJP yang memiliki potensi besar, namun tidak memiliki akses ke latihan soal dan evaluasi rutin seperti siswa yang mengikuti Bimbel berbayar. &nbsp; "Melalui try out ini, mereka dapat mengetahui posisi awal, kelemahan, serta strategi belajar yang perlu diperbaiki sebelum menghadapi seleksi perguruan tinggi," pungkasnya.&nbsp;

Wali Kota Jakarta Timur Munjirin, melakukan peninjauan kegiatan Try Out Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang diselenggarakan di SMAN 62 Jakarta.

Wali Kota Jakarta Timur Munjirin Tinjau Pelaksanaan Try Out KJP di SMAN 62 Jakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/14/VgAtwNweXoqK8Q6ZoxOqNP2kLHrgvVxujnepxvre-508307315.jpg" alt="Wali Kota Jakarta Timur Munjirin meninjau pembangunan Waduk Giri Kencana, Cipayung, Jakarta Timur. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Jakarta Timur Munjirin meninjau pembangunan Waduk Giri Kencana, Cipayung, Jakarta Timur. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Wali Kota Jakarta Timur Munjirin, menyatakan optimisme terkait pembangunan dua waduk di wilayahnya sebagai solusi untuk mengatasi banjir. Hal ini disampaikan saat meninjau langsung lokasi pembangunan waduk di Kecamatan Cipayung. "Hari ini kita meninjau dua lokasi pembangunan waduk yakni Waduk Giri Kencana, diikuti dengan Waduk Aneka Elok, keduanya terletak di Kecamatan Cipayung sebagai upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk meminimalisir banjir di Jakarta Timur," ujar Munjirin, kemarin (11/11).&nbsp; Munjirin menjelaskan bahwa proses pembangunan kedua waduk tersebut masih berlangsung dan diharapkan selesai tepat waktu. Ia juga menambahkan bahwa pembangunan waduk ini tidak hanya berfungsi sebagai pengendali banjir, tetapi juga akan dilengkapi dengan fasilitas yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. "Sarana dan prasarana di waduk ini akan dibangun sedemikian rupa sehingga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat," katanya. "Secara teknis, Waduk Giri Kencana akan berfungsi mengurangi banjir di aliran tertentu, sementara Waduk Aneka Elok juga memiliki fungsi serupa, " imbuhnya. Target penyelesaian kedua waduk ini sesuai kontrak adalah 15 Desember 2025. Meskipun demikian, Munjirin berharap pembangunan dapat selesai lebih cepat. Diakuinya bahwa kendala di lapangan adalah faktor cuaca, terutama hujan, namun ia meyakinkan bahwa kendala tersebut dapat diatasi. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/zodiak/016833700/mendadak-jadi-okb-3-shio-ini-jadi-kaya-raya-dalam-sekejap-setelah-dapat-hoki-dan-rezeki-besar">Mendadak Jadi OKB! 3 Shio ini Jadi Kaya Raya dalam Sekejap Setelah Dapat Hoki dan Rezeki Besar</a> &nbsp; Selain pembangunan waduk, Pemerintah Kota Jakarta Timur juga terus meningkatkan sarana dan prasarana existing untuk antisipasi banjir, seperti pompa-pompa dan peralatan lainnya. Munjirin telah menginstruksikan agar semua peralatan dicek dan siap digunakan. "Jangan sampai pas kejadian, pompanya tidak ada baterainya atau peralatan lainnya tidak bisa dimanfaatkan," tegasnya. &nbsp; Posko-posko penanggulangan banjir juga telah diaktifkan mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, hingga kota. Munjirin mengklaim bahwa upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Jakarta Timur telah berhasil mengurangi titik banjir dari tahun ke tahun. "Semakin tahun kita kurangi terus, karena kita fokus titiknya di mana, itu kita cicil untuk dikerjakan," ujarnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kepribadian/016833668/orang-yang-tetap-cinta-mendalam-kepada-pasangan-setelah-30-tahun-lebih-biasanya-melakukan-8-hal-ini-secara-diam-diam-menurut-psikologi">Orang yang Tetap Cinta Mendalam kepada Pasangan Setelah 30 Tahun Lebih Biasanya Melakukan 8 Hal Ini Secara Diam-Diam Menurut Psikologi</a> &nbsp; Menanggapi keluhan warga terkait debu akibat pembangunan, Munjirin meminta maaf dan menyatakan bahwa pihaknya terus berupaya meminimalkan dampak negatif pembangunan. "Namanya juga kerjaan tanah, pasti ada gangguan. Tapi yang penting, kita bisa meminimalkan supaya tidak terjadi kecelakaan," katanya. &nbsp; Meskipun tidak dapat memberikan angka pasti penurunan titik banjir, Munjirin meyakinkan bahwa dengan adanya waduk dan program-program lainnya seperti pembangunan saluran drainase dan perbaikan turap, masalah banjir di Jakarta Timur dapat diatasi secara signifikan. "Mungkin sekitar 10 persen lah (penurunan titik banjir)," pungkasnya. Kepala Seksi Pembangunan dan Peningkatan Drainase Suku Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jakarta Timur Raud menambahkan bahwa Waduk Giri Kencana mampu mereduksi sekitar 20 ribu kubik air. "Ini bisa mereduksi kurang lebih sekitar hampir 20 ribu kubik air dari Phb Cilangkap yang masuk ke sini, sehingga mengurangi yang ke agrowisatanya," jelas Raud. &nbsp; Waduk Aneka Elok juga memiliki fungsi serupa dengan peningkatan kapasitas tampung sekitar 4 ribu kubik dan tambahan pompa berkapasitas 2 ribu liter per detik. "Dengan adanya tambahan ini, genangan-genangan yang terjadi di sekitar lokasi sudah banyak berkurang," tutupnya.

Wali Kota Jakarta Timur Munjirin, menyatakan optimisme terkait pembangunan dua waduk di wilayahnya sebagai solusi untuk mengatasi banjir.

Wali Kota Jakarta Timur Munjirin Optimis Pembangunan Waduk Atasi Banjir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/relokasi-ke-rusun-wali-kota-jaktim-kami-tidak-bisa-memaksa-warga_m_.jpg" alt="Wali Kota Jakarta Timur M Anwar" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Jakarta Timur M Anwar</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wali Kota Jakarta Timur M. Anwar mengeklaim bahwa banjir yang terjadi di wilayahnya tak lama. Selain itu, ia menyatakan tak ada pengungsi akibat dari banjir tersebut.  "Ya itu kan banjirnya nggak lama. Pengungsi juga gak ada saya cek. Pengungsi di mana. Pengungsi gak ada," ujarnya kepada wartawan, Senin (27/2).  Selain itu, ia menyebut bahwa logistik jika warga mengungsi juga sudah pasti akan terpenuhi. "Ya makan dia, kesehatan dia kalau dia sakit, kita fasilitasikan semua kalau dia emang ada pengungsian, ternyata nggak ada kan," ucapnya.  Padahal, berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, hingga pukul 15.00 WIB tadi, warga Kampung Melayu telah dialihkan ke lokasi pengungsian.  "2 KK, 7 jiwa di SDN Kampung Melayu 01 Pagi," kata Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta Isnawa Adji.  Sebelumnya, tatusan warga Jalan Kebon Pala RW 04 Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur yang menjadi korban banjir bahkan mengaku belum mendapatkan bantuan makanan dari pemerintah kota. Meski sudah empat hari wilayah itu terendam.  Ketua RT 13/RW 04 Sanusi di lokasi banjir Kebon Pala, menyebutkan sejak Jumat (24/2) hingga Senin ini sebanyak 155 kepala keluarga (KK) yang terdampak banjir belum mendapat bantuan makanan siap saji dan bantuan membersihkan lumpur sama sekali.

Korban Banjir Tak Dapat Makanan, Wali Kota Jaktim: Pengungsi Ngga Ada

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/cara-djp-kejar-penerimaan-pajak-rp-1283-triliun-hingga-akhir-tahun_m_161819.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) masih menjadi andalan bagi Pemprov DKI Jakarta untuk membukukan pendapatan asli daerah (PAD). Hasil dari PAD itu dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur dan belanja pegawai.  Khusus di wilayah Jakarta Timur saja pada 2019 total PAD dari PBB-P2 ditargetkan Rp 1,1 miliar. Wali Kota Jakarta Timur M Anwar menyebut, pajak merupakan masih menjadi andalan terbesar dalam memperoleh PAD bagi Pemprov DKI Jakarta.  "Target dari 13 jenis pajak di Jakarta Timur tahun 2019 ini Rp 2,8 triliun. Kalau dari sektor PBB-P2 Rp 1,1 miliar," katanya, Kamis (29/8).  Cukup tingginya target pajak itu, Anwar berharap warga dan pengusaha semakin sadar untuk melunasi kewajiban PBB-P2 sebelum tenggat waktu yang ditetapkan, yakni 16 September 2019. Pembayara pajak sebelum tenggat waktu itu untuk menghindari adanya denda yang diterima oleh wajib pajak (WP).  Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta Faisal Syafruddin menambahkan, wilayah Jakarta Timur cukup mampu memenuhi target PAD dari 13 pajak. Menurut dia pembayaran pajak di Jakarta sangat mudah. Banyak banyak tempat pembayaran. Di antaranya 13 bank, perusahaan retail, dan start up. "Tidak ada alasan lagi bagi masyarakat untuk tidak melunasi," tandasnya.

PBB-P2 Masih Jadi Andalan Sumber PAD DKI Jakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/mengaku-diintimdasi-mafia-tanah-warga-pulo-gebang-ngadu-ke-wali-kota_m_155293.jpeg" alt="Warga Jalan Pulo Gebang Permai, Jaktim saat di kantor Wali Kota Jaktim." width="100%">
<figcaption>Warga Jalan Pulo Gebang Permai, Jaktim saat di kantor Wali Kota Jaktim.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus Sengketa lahan di Jakarta Timur (Jatim) terus berlanjut. Perkara ini melibatkan warga Jalan Pulo Gebang Permai, Gang Beo I RT 013/04, Jaktim dengan orang-orang yang diduga mafia tanah. Warga yang mengaku kerap diintimidasi, mengadukan nasibnya ke Wali Kota Jaktim Bambang Musyawardhan, Senin (4/9). Sebelumnya mereka hendak melakukan aksi unjuk rasa di kantor Wali Kota, lantaran merasa nasibnya tak kunjung diperhatikan. "Warga tidak jadi aksi, tadi berusaha audiensi dengan Wali Kota dan diterima oleh Bagian Hukum bernama Dedi," ujar Tiomina Sinaga, perwakilan warga dalam keterangan tertulisnya. Kepada warga, perkara tersebut dijanjikan bakal disampaikan ke Wali Kota. Mereka rencananya akan dipanggil kembali setelah satu minggu, untuk mengetahui perkembangan penyelesaian masalah. "Karena ini sudah keempat kali kita datang tapi tidak pernah kita bertemu Pak Wali Kota. Kami mau membicarakan dengan Pak Wali Kota hak kami," kata Tiomina. Menurut Tiomina, sengketa bermula saat lahan seluas 2,4 hektare yang mereka diami kurang-lebih 25 tahun secara ilegal, tiba-tiba diklaim seseorang. Pihak tersebut mengaku lahan yang dihuni setidaknya 100 kepala keluarga (KK) itu sebagai miliknya, tanpa disertai bukti yang kuat. "Status tanah kami tidak terdaftar, saat dicek ke BPN (Badan Pertanahan Nasional). Karena di BPN tidak terdaftar atas nama siapa-siapa, maka berhak dong kita sebagai warga mempertanyakan," kata dia. Orang-orang yang diduga preman bayaran yang bertugas mengintimdasi warga juga tanpa surat kepemilikan yang sah. Karenanya bentrok fisik beberapa kali terjadi. "Lapor di Polsek Cakung karena sekitar 15 Mei, terjadi adu fisik. Kita malah dilaporkan memasuki pekarangan orang," imbuhnya. Karena takut dengan intimidasi para preman, sebagian penghuni lahan memilih meninggalkan lokasi. Mereka hanya diberikan ganti-rugi sejumlah uang yang nilainya dianggap tak sesuai. "Diintimidasinya dengan didatangi malam-malam dan diberi ganti rugi tidak wajar. Terutama yang di pinggir jalan. Usaha mereka ditongkrongin preman, dikasih Rp 4 juta," ungkapnya. Berbagai pihak telah diadukan mengenai perselisihan ini seperti kepolisian dan Pemerintah Kota Jakarta Selatan. Namun hingga kini tak membuahkan hasil. Karenanya setelah ini warga berencana melaporkan permasalahan ini ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Propam Polri. Jika tak kunjung tuntas, warga berharap Presiden Jokowi turun-tangan terlibat menyelesaikan. "Kami ingin menuntut surat seperti yang pernah dijanjikan oleh Presiden Jokowi yaitu Prona (Proyek Operasi Nasional Agraria). Karena di sana anak-anak kecil dan kami sudah tidak nyaman tinggal, gara-gara diintimdasi preman," tandasnya.

Mengaku Diintimdasi Mafia Tanah, Warga Pulo Gebang Ngadu ke Wali Kota

wali kota jakarta timur

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#wali kota jakarta timur

Berita Terkini

Wali Kota Jakarta Timur Munjirin Tinjau Pelaksanaan Try Out KJP di SMAN 62 Jakarta

Wali Kota Jakarta Timur Munjirin Optimis Pembangunan Waduk Atasi Banjir

Korban Banjir Tak Dapat Makanan, Wali Kota Jaktim: Pengungsi Ngga Ada

PBB-P2 Masih Jadi Andalan Sumber PAD DKI Jakarta

Mengaku Diintimdasi Mafia Tanah, Warga Pulo Gebang Ngadu ke Wali Kota

Download Aplikasi JawaPos.com