<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/31/IMG_9556-3831407912.jpeg" alt="Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina." width="100%">
<figcaption>Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina mengecam keras kasus penganiayaan anak berusia empat tahun yang diduga dilakukan oknum guru salah satu PAUD di Kota Banjarmasin. &rdquo;Kami cek ke lapangan, jika memang benar terjadi harus ditindak tegas,&rdquo; ucap Ibnu Sina seperti dilansir dari Antara di Banjarmasin. Ibnu Sina mengatakan, kejadian tersebut sangat disesalkan karena dapat mencoreng nama baik lembaga pendidikan terutama Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Kasus tersebut sedang ditangani Polda Kalimantan Selatan dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Kalsel. &rdquo;Anak ini kan semua Balita, kasihan mereka tidak berdaya kalau dianiaya,&rdquo; ujar Ibnu Sina. Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Banjarmasin Rusmadi mengatakan, sudah mendapat laporan terkait penganiayaan anak didik PAUD tersebut. Kasus itu diambil alih KPAI tingkat Provinsi &rdquo;Sudah ditangani lembaga di tingkat provinsi, saat ini kita berkoordinasi dengan lembaga terkait untuk mengawasi proses hukum yang berjalan,&rdquo; ucap Rusmadi. Sebelumnya beredar informasi pada akun sosial media ibu korban penganiayaan anak PAUD di Kota Banjarmasin. Ibu korban tersebut memberikan pengakuan ada salah satu saksi yang tidak ingin disebutkan namanya, menghubungi dia melalui telepon seluler pada Jumat (26/5). Menurut informasi, anak ibu tersebut mengalami luka bukan karena terjatuh tetapi karena dianiaya oknum guru di salah satu lembaga pendidikan PAUD di Kota Banjarmasin. Korban yang masih berumur empat tahun tersebut mengalami penganiayaan sekitar tiga bulan lalu, namun kejadian tersebut baru tersebar setelah saksi bersedia memberikan pengakuan kepada ibu korban. Akibat penganiayaan yang dialami, menurut keterangan ibu korban, korban mengalami pergeseran sendi di bagian bahu dan patah di bagian tulang selangka bahu. Berdasar laporan pihak keluarga korban, saat ini kepolisian masih mengusut kasus tersebut dan mengumpulkan barang bukti beserta keterangan para saksi guna melanjutkan proses hukum ke tahap selanjutnya.

Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina kecam keras kasus penganiayaan anak berusia empat tahun yang diduga dilakukan oknum guru salah satu PAUD

Wali Kota Banjarmasin Kecam Oknum Guru PAUD Aniaya Anak Didik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/guru-tidak-tetap-dapat-insentif-rp-17-jutabulan_m_.jpg" alt="ILUSTRASI: Guru honorer. (Fisca Tanjung/Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Guru honorer. (Fisca Tanjung/Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Kota (Pemkot) Banjarmasin kembali mengusulkan perekrutan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) kepada pemerintah pusat pada 2023. &rdquo;Jumlahnya yang kita usulkan lagi itu kuotanya sebanyak 422 guru P3K,&rdquo; kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Nuryadi seperti dilansir dari Antara di Banjarmasin, Rabu (3/5). Dia menyampaikan, guru-guru yang diusulkan untuk direkrut sebagai P3K adalah guru-guru yang tidak lolos dalam seleksi penerimaan guru P3K tahap pertama. &rdquo;Kami harap ada kesempatan lagi bagi mereka mengikuti seleksi kedua. Ini kita tunggu persetujuannya dari pemerintah pusat,&rdquo; ujar Nuryadi dia. Nuryadi mengatakan, Kota Banjarmasin pada 2022 mendapat kuota merekrut 1.300 guru P3K. Tapi hanya 878 guru honorer peserta seleksi yang lolos menjadi guru P3K. &rdquo;Semoga disetujui tambahan yang kita usulkan untuk sisa kuota yang kemarin itu masih 422 P3K, sebab masih banyak guru honorer yang harus diberi kesempatan jadi P3K untuk kesejahteraan mereka,&rdquo; tutur Nuryadi. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina&nbsp;telah menyampaikan komitmen pemerintah kota untuk mengusulkan perekrutan guru dan perawat P3K ke pemerintah pusat setiap tahun.​​​​​​​ &rdquo;Tahun lalu kan kita sudah buka rekrutmen P3K sebanyak 1.300 orang, semuanya guru. Meskipun yang berhasil lolos kan sebanyak 878 orang,&rdquo; terang Ibnu Sina. Dia berharap guru honorer yang belum lolos seleksi penerimaan P3K bisa kembali mendapat kesempatan untuk mengikuti perekrutan. Wali Kota menyampaikan, pemerintah kota berkomitmen mengupayakan peningkatan&nbsp;kesejahteraan&nbsp;guru.

Pemkot Banjarmasin kembali mengusulkan perekrutan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) kepada pemerintah pusat pada 2023

Pemkot Banjarmasin Kembali Usulkan Rekrut Guru P3K

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/lustrasi-pelajar-surabaya-3-1.jpg" alt="Ilustrasi pelajar SMP di Surabaya. Humas Pemkot Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pelajar SMP di Surabaya. Humas Pemkot Surabaya/Antara</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, mengklaim sudah terapkan program Merdeka Belajar di 650 sekolah. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina menyampaikan,&nbsp;kualitas pendidikan terus ditingkatkan di Banjarmasin, utamanya, menerapkan program pemerintah pusat Merdeka belajar. Sesuai tema pada Hari Pendidikan Nasional 2023 Bergerak Bersama Semarakkan Merdeka Belajar, lanjut Ibnu Sina, lembaga pendidikan hingga para pendidik yang masuk ranah wewenang pemerintah kota terus digalakkan. Hingga kualitas pendidikan setara dari tengah kota hingga pinggiran kota. &rdquo;Pendidikan itu memang harus memerdekakan, pendidikan itu harus mencerdaskan,&rdquo; ujar Ibnu Sina seperti dilansir dari Antara. Sebab pendidikan itu, menurut Ibnu Sina, tidak hanya transfer ilmu, tapi juga etika. Pemkot Banjarmasin, juga fokus untuk meningkatkan kualitas penguasaan bahasa asing bagi siswa tingkat menengah pertama (SMP). Karena itu, pada awal tahun diresmikan semua SMP berstandar bahasa Inggris. &rdquo;Jadi di pelosok mana pun SMP di kota ini, minimal memiliki guru berstandar bahasa Inggris,&rdquo; tutur Ibnu Sina. Ibnu Sina menambahkan, perhatian pemerintah kota juga peningkatan sarana dan prasarana belajar. Khususnya, ruang kelas yang masih banyak perlu perbaikan. &rdquo;Karena semua ruang kelas harus memiliki standar layak, ini yang harus kita lakukan terus,&rdquo; ujar Ibnu Sina. Selain itu, kata Ibnu Sina, pemkot juga terus melakukan investasi guru. Sebab satu guru cerdas bisa melahirkan ribuan murid cerdas. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Nuryadi menyampaikan, peningkatan pendidikan di Kota Banjarmasin terus dilakukan. Bahkan, untuk penerapan program kurikulum Merdeka Belajar nomor 2 setelah Kabupaten Banjar. &rdquo;Di Kota Banjarmasin ini sudah 650 sekolah dari tingkat TK hingga SMA menerapkan kurikulum merdeka belajar,&rdquo; papar Nuryadi. Konsep Merdeka Belajar berfokus pada materi yang esensial dan fleksibel sesuai dengan minat, bakat, dan kebutuhan masing-masing karakteristik siswa. &rdquo;Intinya, sesuai program pemerintah pusat dalam hal ini Kemendikbudristek, kita terus galakkan,&rdquo; ucap Nuryadi.

Pemkot Banjarmasin menyebut sudah terapkan program Merdeka Belajar di 650 sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan

Banjarmasin Sudah Terapkan Merdeka Belajar di 650 Sekolah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/IMG_20230306_164309.jpg" alt="Ribuan siswa kelas 6 SD se-Kota Banjarmasin mengikuti khataman Alquran di Masjid Raya Sambil Muhtadin Banjarmasin, Senin (6/3). Sukarli/Antara" width="100%">
<figcaption>Ribuan siswa kelas 6 SD se-Kota Banjarmasin mengikuti khataman Alquran di Masjid Raya Sambil Muhtadin Banjarmasin, Senin (6/3). Sukarli/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Ribuan siswa kelas 6 SD se-Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, mengikuti khataman Alquran. Kegiatan dilaksanakan di Masjid Raya Sambil Muhtadin Banjarmasin, Senin (6/3).  Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina yang hadir pada acara diikuti 5.390 siswa dari 238 SD tersebut menyatakan, kegiatan itu suatu tradisi bagi para siswa yang hendak lulus SD. Tradisi khataman Alquran menjelang semester akhir siswa SD setiap tahun tersebut harus terus dipertahankan.  ”Sebelum anak-anak kita lulus sudah dapat sertifikat khatam Alquran,” ucap Ibnu Sina seperti dilansir dari Antara.  Dia meminta para siswa terus melanjutkan belajar dan membaca Kitab Suci Alquran, apalagi mendekati Ramadan. Ibnu menyampaikan terima kasih kepada para ustad yang mengadakan kegiatan membaca Alquran, bahkan sebagai ekstrakurikuler.  ”Kami yakin Kota Banjarmasin tidak kekurangan bahan baku anak-anak yang punya potensi sangat baik untuk bisa menjadi qari dan qariah, bahkan hafiz dan hafizah yang membanggakan Kota Banjarmasin,” tutur Ibnu Sina.  Bagian Kesejahteraan Masyarakat (Kesra) Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin terus memberikan perhatian untuk mewujudkan generasi qurani yang menjadi pemimpin selanjutnya. Kabag Kesra Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin Khairil Hidayat menyampaikan, siswa yang mengikuti kegiatan khataman Alquran berasal dari SD yang ada di lima kecamatan di Kota Banjarmasin.  ”Sangat antusias para siswa mengikuti acara ini, kami dari pemerintah kota sangat gembira,” ujar Khairil Hidayat.  Pemkot memfasilitasi acara itu dengan maksimal, termasuk memberikan perhatian bagi pengajar Alquran. ”Semoga dengan ini, apalagi pada Ramadan, kumandang ayat-ayat suci Alquran terus dilaksanakan, yakni, kegiatan tadarus Alquran di musala, masjid, maupun tempat lain,” ucap Khairil.

Ribuan Siswa Kelas 6 SD Se-Kota Banjarmasin Khataman Alquran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/IMG_20230103_1758081.jpg" alt="Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina. Antara" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina menjelaskan soal penetapan pajak tempat hiburan 40 persen pada Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak Daerah yang disahkan awal tahun ini.  Menurut dia, besaran pajak hiburan seperti diskotek, pub, kelab malam, bar, dan karaoke, tersebut diterapkan batas maksimumnya 40 persen. ”Ini batas maksimal, dalam penerapannya kan boleh di bawah itu,” ujar Ibnu Sina seperti dilansir dari Antara.  Ibnu Sina menjelaskan, penetapan pajak daerah bagi tempat hiburan itu di setiap daerah berbeda. Di Kota Banjarmasin, maksimal 40 persen.  ”Bervariasi memang setiap daerah, ada yang 30 persen, 20 persen, bahkan 10 persen,” kata Ibnu Sina.  Di Kota Banjarmasin, menurut Ibnu Sina, penerapan pajak daerah untuk hiburan itu ada kriterianya. Untuk memberikan kenyamanan berinvestasi tetap ada negosiasi.  ”Nanti SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) pemungut dan mitra objek pajak tersebut mereka bisa diskusi dan menetapkan pemberlakuan di angka berapa,” papar Ibnu Sina.  Selain tempat hiburan, kata dia, pajak 40 persen juga dikenal pada sektor tempat usaha mandi uap dan spa. Untuk sektor pajak lain seperti pergelaran musik, tari, dan busana berkelas nasional, dikenakan pajak 10 persen, jika internasional dikenakan 15 persen.  ”Besaran pajak mencapai 15 persen juga diterapkan untuk pertandingan olahraga, termasuk e-sports, pacuan kuda, dan pacuan motor,” terang Ibnu Sina.  Ibnu Sina menyampaikan, perda terkait pajak daerah itu mulai berlaku pada 2023. Dia berharap ketentuan tersebut mampu mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) yang ditargetkan Rp 700 miliar pada 2023.  Dia menegaskan, keputusan ketentuan menggali PAD dari sektor pajak daerah Kota Banjarmasin itu sudah melalui proses yang sesuai peraturan pajak yang ada di atasnya.  ”Yang kita lakukan, menyesuaikan aturan yang diberlakukan pemerintah pusat,” ucap Ibnu Sina.

Wali Kota Banjarmasin Jelaskan Soal Pajak Tempat Hiburan 40 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/IMG_20221215_1948011.jpg" alt="Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina didampingi unsur Forkopimda saat monitoring harga beras dan komoditas lain di Pasar Sentra Antasari, Banjarmasin, Kamis (15/12). Pemkot Banjarmasin/Antara" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina didampingi unsur Forkopimda saat monitoring harga beras dan komoditas lain di Pasar Sentra Antasari, Banjarmasin, Kamis (15/12). Pemkot Banjarmasin/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Harga beras lokal dan daging mengalami kenaikan signifikan. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina menyebutkan, lonjakan harga beras lokal dan daging itu memicu inflasi di daerahnya. Menurut Ibnu Sina, keduanya menjadi faktor utama lonjakan harga sehingga angka inflasi mengalami kenaikan menjelang perayaan hari Natal dan Tahun Baru.  ”Setelah dilakukan pemantauan di lapangan, harga beras lokal atau beras Banjar jenis Unus ada di kisaran Rp 15 ribu hingga Rp 18 ribu per liter,” kata Ibnu Sina seperti dilansir dari Antara.  Sementara itu, lanjut dia, harga daging yang biasanya Rp 130 ribu kini menjadi Rp 160 ribu per kilogram.  Untuk beras, menurut wali kota, sebenarnya Banjarmasin tidak kekurangan jenis beras untuk dikonsumsi. Namun, kata dia, masyarakat sudah terbiasa dengan satu jenis beras tertentu, sehingga ketersediaan stok beras menjadi menipis dan mengalami lonjakan harga.  Untuk itu, dia meminta masyarakat melakukan pergeseran jenis beras dengan harga yang tergolong lebih terjangkau. ”Mungkin karena tuntutan ekonomi dan sebagainya, masyarakat bisa saja kalau mau bergeser ke jenis beras Sulawesi atau Pamanukan (Jawa Barat) misalnya yang sama seperti beras lokal Banjar, harganya lebih murah tadi berkisar Rp 11 ribu hingga Rp 12 ribu per liter,” ujar Ibnu Sina.  Atas persoalan tersebut, Ibnu menjelaskan, Pemkot Banjarmasin akan melakukan koordinasi dan pemantauan dalam enam bulan ke depan. Hal itu untuk memastikan bahwa distribusi bahan pangan tidak mengalami gangguan, sehingga gejolak harga dapat dikendalikan.  ”Memang perlu ada upaya-upaya untuk menekan laju inflasi, kami imbau pada masyarakat jangan sampai panic buying,” tutur Ibnu Sina.  Kenaikan harga beras lokal itu juga tidak terlepas karena terjadinya serangan virus atau hama tungro yang sangat luas pada musim tanam tahun ini. Sehingga banyak lahan pertanian hampir gagal panen.  Selain harga beras dan daging, harga telur yang awalnya hanya Rp 26 ribu per kilogram, beberapa hari ini sudah berada di harga Rp 29 ribu per kilogram. Demikian juga harga bawang merah awalnya Rp 30 ribu per kilogram, sekarang Rp 33 ribu dan bawang putih awalnya Rp 20 ribu, sekarang sudah Rp 25 ribu per kg.

Beras Lokal dan Daging Jadi Pemicu Inflasi di Banjarmasin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/IMG_20221211_175625.jpg" alt="Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina. Antara" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina menyampaikan, keputusan Upah Minum Kota (UMK) Rp 3,2 juta mengacu kepada kebutuhan hidup layak (KHL) di Kota Banjarmasin.  ”Temanya bukan hanya UMK tetapi biaya hidup layak di Kota Banjarmasin yang diasumsikan seseorang itu harus berpenghasilan minimal Rp 3,2 juta,” ujar Ibnu Sina seperti dilansir dari Antara di Banjarmasin.  Sebagaimana ditetapkan Pemerintah Kota Banjarmasin pada Jumat (10/12), UMK 2023 sebesar Rp 3,2 juta.  Menurut Kepala Dinas Koperasi, UMK dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin Isa Ansari, UMK 2023 naik 7,86 persen dari UMK tahun ini. ”Sudah sah diterapkan UMK 2023 naik 7,86 persen atau menjadi Rp 3,2 juta,” tutur Isa Ansari.  Dia menjelaskan, tahun ini atau 2022, UMK Banjarmasin sebesar Rp 3 juta. Pemkot Banjarmasin menetapkan kenaikan UMK berdasar keputusan Gubernur Nomor 188.44/084/Kum2022, tertanggal 7 Desember 2022.  ”Keputusan UMK ini mulai berlaku 1 Januari 2023,” ujar Isa Ansari.  Dia pun meminta, agar para pengusaha untuk melaksanakan ketetapan itu. Sebab, hal itu menyangkut upah layak bagi para pekerja.  Dia mengakui, penetapan UMK itu tidak ditegaskan dengan sanksi bagi pelanggarnya. ”Tidak ada secara tertulis untuk menjalankan sanksi, seperti perusahaan diberikan apa. Tapi kalau ingin menetapkan standar gaji minimumnya sesuai kesepakatan perusahaan saja lagi,” papar Isa Ansari.

Wali Kota Banjarmasin Sebut UMK Rp 3,2 Juta Mengacu KHL

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/IMG_20220618_142628.jpg" alt="Warga Banjarmasin yang mendiami Pasar Batuah menghadang aparat yang ingin menggusur pemukiman mereka, Sabtu (18/6). Bayu Pratama S./Antara" width="100%">
<figcaption>Warga Banjarmasin yang mendiami Pasar Batuah menghadang aparat yang ingin menggusur pemukiman mereka, Sabtu (18/6). Bayu Pratama S./Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Warga Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, yang mendiami kawasan Pasar Batuah menolak digusur. Mereka dianggap mendiami lahan ilegal yang saat ini ingin direvitalisasi pemerintah kota.  ”Kami harapkan hati wali kota terbuka. Ada win win solution. Masyarakat nyaman dan pemerintah nyaman,” ujar tokoh masyarakat Habib Fathurrahman Bahasyim seperti dilansir dari Antara, Sabtu (18/6).  Dari 191 kepala keluarga (KK) ada 500 jiwa lebih warga Banjarmasin mendiami lokasi tersebut. Mereka diminta untuk pindah karena pemerintah berencana melakukan revitalisasi kawasan pasar.  Penolakan pun terjadi. Hari ini (18/6) warga menjaga akses ke pemukiman dengan berbagai cara agar aparat gabungan yang bertugas menggusur tidak masuk. Penjagaan itu, menggunakan barisan ibu-ibu yang membentangkan spanduk bertuliskan penolakan sambil membaca shalawat.  Pemicu sengketa tersebut bermuara pada Surat Keputusan (SK) Wali Kota Banjarmasin Nomor 109 Tahun 2022 tentang program pembangunan strategis daerah Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kota Banjarmasin. Proses pelaksanaan SK itu pun berjalan alot hingga sekarang, karena ditentang warga di RT 11 dan RT 12 Kelurahan Kuripan, Banjarmasin Timur, tidak lain adalah calon warga tergusur pembangunan revitalisasi pasar.  Sebelumnya, warga sempat melayangkan surat permohonan ke PTUN Banjarmasin meminta penundaan pelaksanaan SK Wali Kota Banjarmasin. Namun, pada Rabu (16/6), permohonan tersebut ditolak. Sedangkan untuk proses gugatan SK tersebut masih berjalan di PTUN Banjarmasin.  Pendamping Aliansi Kerukunan Batuah Adnan mengatakan, masyarakat akan menerima hasil apapun dari keputusan pengadilan. Namun apabila kalah, selama fasilitas hukum bisa dipakai, pihaknya akan berjuang menggugat SK tersebut.  ”Masyarakat akan tetap berusaha, fasilitas yang diberikan negara, kan ada banding, kasasi, dan peninjauan ulang,” ujar Adnan.  Pertentangan antara kedua pihak hari ini (18/6) terbilang kondusif, tidak ada tindakan represif. Upaya pelaksanaan penggusuran yang dijadwalkan hari ini ditunda. Aparat dan alat berat ditarik. Hal itu menyusul pertimbangan dan permintaan dari Komnas HAM ke pemerintah kota.  ”Kami menghargai Komnas HAM bersurat kepada kami dan bersedia menjadi mediator. Kami dari pemerintah Kota Banjarmasin akan menunggu hasil mediasi,” ujar Sekda Kota Banjarmasin Ikhsan Budiman.  Kepada masyarakat, dia juga meminta agar tidak menghalangi proses mediasi, untuk tercipta hasil yang baik.  Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina sebelumnya mengatakan, pemerintah memberikan fasilitas bagi warga yang ingin menghuni di Rumah Susun Sewa (Rusunawa), maupun pedagang yang ingin direlokasi ke pasar lain. ”Misalnya ada di Pasar Kuripan atau Pasar Pandu. Kami fasilitasi angkutan dan sarana prasarananya,” tutur Ibnu Sina.  Terkait penggusuran, kata dia, pemerintah kota tidak bisa lagi menunda rencana revitalisasi lahan di Pasar Batuah. ”Lahan Pasar Batuah adalah milik pemerintah daerah. Bagaimana pemkot ganti rugi di atas tanah sendiri,” papar Ibnu Sina.  Sedangkan untuk tali asih, kata dia, pemerintah kota tidak memiliki anggaran untuk masyarakat.

Warga Pasar Batuah Banjarmasin Tolak Digusur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/IMG_20220404_224510.jpg" alt="Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina menyampaikan pendapat terkait Raperda tentang penanganan toleransi kehidupan bermasyarakat diajukan DPRD. Humas Pemkot Banjarmasin/Antara" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina menyampaikan pendapat terkait Raperda tentang penanganan toleransi kehidupan bermasyarakat diajukan DPRD. Humas Pemkot Banjarmasin/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–DPRD Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, mengusulkan dibuatnya rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang penanganan toleransi kehidupan bermasyarakat.  ”Sudah disetujui untuk dilanjutkan ketingkat selanjutnya pada rapat paripurna tadi,” ujar Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin Matnor Ali seperti dilansir dari Antara di Banjarmasin.  Menurut dia, pengajuan Raperda itu disetujui semua fraksi di dewan kota yang semangatnya untuk menegakkan toleransi kehidupan bermasyarakat. ”Jadi aturan ini kita rasa sangat penting untuk membentuk masyarakat Banjarmasin yang menjaga toleransi kehidupan bermasyarakat,” ujar Matnor politikus Golkar tersebut.  Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina menyatakan setuju dibentuk Raperda tentang penanganan toleransi kehidupan bermasyarakat yang diajukan DPRD. Pengaturan dan penanganan toleransi terkait SARA secara regional di Kota Banjarmasin belum ada aturan yang jelas.  ”Meluasnya sikap dan tindakan intoleran dan paham-paham radikalisme telah mengganggu kehidupan bermasyarakat dan bernegara, masyarakat mudah terhasut,” kata Ibnu Sina.  Secara jangka panjang, lanjut Ibnu, hal itu bisa memecah belah masyarakat, keutuhan dan integrasi politik nasional yang akhirnya ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. ”Jadi menurut saya, aturan ini penting dibuat agar toleransi kehidupan bermasyarakat di daerah kita terawat dengan baik,” terang Ibnu Sina.

Banjarmasin Rancang Aturan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/IMG_20220222_220210.jpg" alt="Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina dan Wakil Wali Kota Arifin Noor. Sukarli/Antara" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina dan Wakil Wali Kota Arifin Noor. Sukarli/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wali Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel), Ibnu Sina menyatakan, keputusan pemindahan ibu kota provinsi dari Kota Banjarmasin ke <a href="https://www.jawapos.com/tag/kota-banjarbaru/">Kota Banjarbaru</a> merupakan keputusan tiba-tiba.  ”Bahasa sederhananya, pemindahan ini seperti, untuk keputusannya ya, bukan prosesnya, keputusannya tiba-tiba,” ujar Ibnu Sina seperti dilansir dari Antara di Banjarmasin.  Menurut dia, Pemerintah <a href="https://www.jawapos.com/tag/kota-banjarmasin/">Kota Banjarmasin</a> yang dipimpinnya selama dua periode hingga 2024 merasa tidak pernah dilibatkan. Hingga undang-undang itu berproses dan disahkan DPR pada 15 Februari.  ”Kami merasa tidak pernah ditanya, makanya saya bertanya ini aspirasi siapa,” ujar Ibnu Sina.  Menurut Ibnu Sina, sepengetahuannya, keputusan itu disepakati pada masa <a href="https://www.jawapos.com/tag/gubernur-kalsel/">Gubernur Kalsel</a> Rudy Ariffin dan Wakil Gubernur Rosehan N.B. (2005–2010), hanya pemindahan pusat perkantoran dari wilayah Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru.  ”Di dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi saat itu juga hanya pemindahan pusat pemerintahan, bukan ibu kota provinsi,” terang Ibnu Sina.  Ibnu Sina menyatakan, terlibat langsung pada keputusan RPJMD, karena saat itu sebagai anggota legislatif. ”Saya ketua Komisi I saat itu yang membahas tentang pemindahan perkantoran baru Pemprov Kalsel ke Kota Banjarbaru tersebut. Jadi saya paham betul, tidak ada pemindahan ibu kota provinsi,” ujar Ibnu Sina.  Menurut dia, <a href="https://www.jawapos.com/tag/pemindahan-pusat-pemerintahan/">pemindahan pusat pemerintahan</a> itu adalah hal yang biasa, namun tidak dengan status ibu kota Provinsi Kalsel. Sebab Kota Banjarmasin merupakan kota bersejarah yang sudah selama 495 tahun jadi ibu kota provinsi.  ”Biasa pemindahan ibu kota daerah itu dimulai prosesnya dari bawah, tidak tiba-tiba keputusannya disepakati seperti ini,” ucap Ibnu Sina.  Dengan sudah adanya keputusan tiba-tiba pemindahan ibu kota Provinsi Kalsel itu, Ibnu Sina menyampaikan mempertimbangkan untuk menggugatnya ke <a href="https://www.jawapos.com/surabaya/23/01/2021/tiga-daerah-di-jatim-tunggu-keputusan-mahkamah-konstitusi/">Mahkamah Konstitusi</a> (MK).  ”Memang banyak dorongan untuk kami melakukan judicial review sudah diundangkan ini, aspirasi masyarakat, khususnya warga Kota Banjarmasin saya amati beberapa hari ini ada keinginan kuat untuk melakukan upaya hukum, baik judicial review ataupun yang lainnya,” kata Ibnu Sina.  Sebelumnya, DPR dalam rapat paripurna, Selasa (15/2), resmi mengesahkan tujuh Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi menjadi undang-undang (UU), salah satunya Provinsi Kalsel. Dalam UU Provinsi Kalimantan Selatan bab II pasal ke-4 yang menyebutkan ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan berkedudukan di Kota Banjarbaru. Padahal selama ini Kota Banjarmasin.

Wali Kota Banjarmasin Sebut Pemindahan Ibu Kota Kalsel Tiba-Tiba

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Wali Kota Ibnu Sina

Berita Terkini