<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/3C19B77E-9DC6-4EDD-B475-14B859AE54621.jpg" alt="Wali Kota Palembang Harnojoyo. Ahmad Rafli Baiduri/Antara" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Palembang Harnojoyo. Ahmad Rafli Baiduri/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wali Kota Palembang Harnojoyo optimistis mampu mencapai target pendapatan asli daerah (PAD) tahun ini senilai Rp 1,2 triliun.  ”Saya optimistis untuk mencapai target PAD 2023, karena perekonomian sudah mulai membaik sebab pandemi Covid-19 melandai. Juga melihat capaian PAD 2022 senilai Rp 1,1 triliun. Capaian tersebut melebihi target yang telah ditetapkan yakni Rp 1,08 triliun,” kata Harnojoyo seperti dilansir dari Antara usai rapat evaluasi pencapaian target 2022 dan optimasi penerimaan pajak 2023 di Palembang, Selasa (24/1).  Menurut dia, jenis pajak daerah yang belum mencapai 100 persen agar dapat dipenuhi pada 2023 dengan mencari solusi yang terbaik dari kendala-kendala yang dihadapi.  ”Untuk Jenis Pajak Daerah yang sudah mencapai 100 persen sekiranya untuk dapat dipertahankan dan harus bisa lebih ditingkatkan lagi karena target pajak daerah untuk 2023 lebih besar dari target pajak tahun 2022,” ujar Harnojoyo.  Harnojoyo juga mengapresiasi atas keberhasilan pencapaian target pajak daerah 2022 dengan memberikan piagam penghargaan sebagai ucapan terima kasih dari Pemerintah Kota Palembang kepada seluruh jajaran BPPD Kota Palembang yang sudah berkomitmen dalam menjalankan tugas dan fungsinya.  Dia menambahkan, untuk sisa PAD yang berlebih itu akan dikelola lebih lanjut oleh BPKAD Palembang untuk keperluan apa saja.  Kepala Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang Herly Kurniawan mengatakan, dari 11 item pajak, ada beberapa item pajak mengalami kenaikan yakni pajak hotel menjadi Rp 75 miliar yang sebelumnya Rp 60miliar, pajak restoran menjadi Rp 195 miliar yang sebelumnya Rp 180 miliar, pajak hiburan Rp 37,5 miliar.  Kemudian pajak reklame Rp 32 miliar, pajak penerangan jalan sumber lain (PLN) menjadi Rp 250 miliar, pajak parkir menjadi Rp 30 miliar, pajak bangunan dan bumi (PBB) menjadi Rp 304 miliar, dan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) menjadi Rp 314 miliar dan sisanya tidak mengalami kenaikan. Untuk capaian PAD 2022 yakni Rp 1,17 triliun dengan rincian pajak hotel mencapai Rp 57 miliar (105,04 persen), pajak restoran mencapai Rp 189 miliar (108,92 persen), pajak reklame Rp 26 miliar (89,90 persen), pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri (non PLN) mencapai Rp 5,6 miliar (84,36 persen).  Kemudian pajak penerangan jalan sumber lain mencapai Rp 232 miliar (98,70 persen), pajak parkir Rp 24 miliar (101,97 persen), pajak air tanah mencapai Rp 61 miliar (108,15 persen), pajak sarang burung walet mencapai Rp 180 miliar (100,43 persen), pajak mineral bukan logam dan batuan Rp 2 miliar (108,15 persen), pajak PBB Rp 258,9 miliar (98,09 persen), pajak BPHTB Rp 343,8 miliar (138,42 persen).

Wali Kota Palembang Optimistis Capai Target PAD 2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/IMG_20221006_112635_2.jpg" alt="Luapan air aliran Sungai Bendung menganggkut sampah rumah tangga dan menggenangi Jalan Soekamto, Palembang, Kamis (6/10). M. Riezko Bima Elko P./Antara" width="100%">
<figcaption>Luapan air aliran Sungai Bendung menganggkut sampah rumah tangga dan menggenangi Jalan Soekamto, Palembang, Kamis (6/10). M. Riezko Bima Elko P./Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sebanyak 500 warga Kelurahan 20 Ilir D2 Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, terdampak banjir luapan air Sungai Bendung dengan ketinggian mencapai sekitar 30 sentimeter pada Kamis (6/10).  Wali Kota Palembang Harnojoyo mengatakan, dari ratusan warga itu, ada lebih dari 250 rumah yang tergenang banjir, yang berlangsung sejak pagi sekitar 06.00 WIB sampai malam (6/10). Mereka yang terdampak banjir itu meliputi 17 kawasan di antaranya kawasan Jalan Soekamto, Jalan Rawa Sari, Jalan Seduduk Putih dan Sekip Bendung dan sekitarnya.  ”Atas kondisi itu, mulai dari tenda-tenda pengungsian, bantuan logistik sembako sudah disiapkan. Pokoknya apapun yang dibutuhkan warga dalam kondisi bencana ini, kami siapkan. TNI/Polri dan semua OPD wajib responsif turun ke lapangan menolong warga,” kata Harnojoyo seperti dilansir dari Antara.  Menurut dia, bencana banjir tersebut dipicu luapan air Sungai Bendung setelah diguyur hujan dengan intensitas tinggi dan lama. Hujan berlangsung sejak Rabu (5/10) malam hingga Kamis malam hingga sekitar pukul 20.00 WIB.  Kondisi makin diperparah sebab berdasar pantauan petugas ditemukan 17 titik kawasan Sungai Bendung mengalami sedimentasi dan hambatan lain seperti konstruksi jembatan dan bangunan penduduk. Sehingga aliran air Sungai Bendung yang memiliki luas 2.400 hektare itu tidak mengalir secara lancar terbuang ke daerah hilir yakni menuju ke Sungai Musi.  Wali kota menjelaskan, untuk mengatasi banjir itu, sedang berlangsung penyedotan menggunakan tiga unit mesin pompa air berkapasitas 3.600 liter per detik di pintu aliran Sungai Bendung.  ”Hambatan itu membuat proses pengaliran cukup lamban. Kepada warga saya minta mohon bersabar. Tapi saya pastikan seluruh petugas akan terus siaga sampai kondisi air benar-benar kering dan kondusif,” tutur Harnojoyo.  ​​​​​Harnojoyo menyebutkan, berdasar informasi dari BMKG, diketahui fenomena hujan yang mengguyur Kota Palembang pada Oktober-Desember merupakan yang terbesar selama 30 tahun terakhir. Hal tersebut dipengaruhi oleh masih aktifnya La Nina dan menguatnya Dipole Mode.  ”Ini menyebabkan curah hujan meningkat di atas rata-rata tanpa mengalami musim kemarau,” ucap Harnojoyo.

Ratusan Warga Palembang Terdampak Banjir Luapan Sungai Bendung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/IMG_20220617_122838.jpg" alt="Wali Kota Palembang Harnojoyo dan Gubernur Sumsel Herman Deru saat menghadiri rapat paripurna istimewa DPRD Kota Palembang pada Jumat (17/6). Antara" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Palembang Harnojoyo dan Gubernur Sumsel Herman Deru saat menghadiri rapat paripurna istimewa DPRD Kota Palembang pada Jumat (17/6). Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kota Palembang berencana menjalankan gerakan salat subuh berjamaah bagi warga muslim di 107 kelurahan.  Menurut Wali Kota Palembang Harnojoyo, gerakan salat subuh berjamaah akan diluncurkan pada 3 Juli. Kebijakan tersebut guna menghidupkan kembali kegiatan silaturahmi yang dalam dua tahun terakhir tidak selalu bisa dilakukan secara tatap muka akibat pandemi Covid-19.  ”Pemerintah kota melaksanakan gerakan salat subuh berjamaah dengan pertimbangan penularan virus korona sudah reda dan cakupan vaksinasi Covid-19 dosis lengkap sudah 70 persen lebih,” kata Harnojoyo seperti dilansir dari Antara.  Menurut dia, kementerian dalam negeri sudah memasukkan Palembang ke zona pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 1 sejak 7 Juni. ”Jadi, atas kondisi tersebut ada sedikit kelonggaran bagi masyarakat beraktivitas, sehingga saya berharap program subuh berjamaah bisa diefektifkan kembali,” tutur Harnojoyo.  Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palembang Reza Pahlevi menambahkan, gerakan salat subuh berjamaah akan dibarengi dengan gerakan sedekah aparatur sipil negara. Uang sedekah Rp 2 ribu per orang yang dikumpulkan dari aparatur sipil negara setiap dua pekan.  Uang tersebut akan digunakan untuk memberikan bantuan bahan pangan pokok kepada warga kurang mampu di sekitar masjid. ”Dalam sedekah subuh itu, kepada setiap satu masjid di 107 kelurahan akan diberikan sembako bagi 10 orang di sekitar masjid yang pendapatannya rendah,” terang Reza.

Palembang Berencana Menjalankan Gerakan Salat Subuh Berjamaah