<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/13/IMG-20230913-WA0045_1-1495935075.jpg" alt="Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto." width="100%">
<figcaption>Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemkot Bogor memproses pemberhentian BBS, seorang guru yang belum lama berstatus aparatur sipil negara di SDN Pangadilan 2. Sebab, dia melakukan tindak&nbsp;pidana pencabulan terhadap&nbsp;14 orang siswinya. &rdquo;Yang bersangkutan sudah diamankan dan karena status yang bersangkutan ini P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), kami akan menjalankan proses pemberhentian&nbsp;sambil yang bersangkutan diproses secara hukum,&rdquo; kata Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto seperti dilansir dari Antara, Rabu (13/9). Bima menerangkan,&nbsp;segera berkoordinasi dengan aparat&nbsp;kepolisian setelah mendapat laporan kasus pelecehan seksual di SDN Pangadilan&nbsp;2 pada Selasa (12/9). Dinas Pendidikan Kota Bogor sesegera mungkin menunjuk pengganti BBS sebagai wali kelas untuk memenuhi kebutuhan tenaga pengajar dalam kegiatan belajar mengajar (KBM) di SDN Pangadilan&nbsp;2. Wali kota telah meminta Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)&nbsp;Kota Bogor dan Dinas Pendidikan untuk melakukan pendampingan. Tidak saja kepada korban yang sampai saat ini diketahui ada 14 orang, tetapi juga penyuluhan kepada seluruh siswa-siswi di sekolah tersebut. &rdquo;Anak-anak perlu diberikan edukasi yang tepat&nbsp;sehingga bisa mengantisipasi peristiwa serupa tidak terjadi kembali. Edukasi juga perlu disampaikan kepada para guru&nbsp;mengenai adab dan tingkah laku supaya anak-anak tidak takut melapor&nbsp;ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,&rdquo; papar Bima. &rdquo;Kita prihatin bahwa kasus ini tidak terdeteksi sejak awal&nbsp;karena kasusnya dari Desember. Ya maka perlu ada edukasi penyuluhan&nbsp;agar semua bisa paham, anak-anak berani melapor, berani bercerita kepada semuanya dan harus diberi edukasi bahwa ini peristiwa yang betul-betul tidak patut gitu,&rdquo; tambah Bima. Sebelumnya, jajaran Satuan Reserse Kriminal Polresta Bogor Kota menangkap seorang&nbsp;ASN&nbsp;berinisial BBS yang diduga melakukan pencabulan terhadap delapan siswi SD (laporan terbaru ada 14 orang korban) dalam rentang waktu sekitar hampir setahun terakhir. Kepala Satreskrim Polresta Bogor Kota Kompol Rizka&nbsp;Fadhila menerangkan penangkapan BBS berdasar empat laporan dari orang tua siswi SD di tempat BBS mengajar. Para&nbsp;orang tua sebelumnya lebih dahulu melapor kepada pihak sekolah.

Pemkot Bogor memproses pemberhentian seorang guru yang belum lama berstatus aparatur sipil negara di SDN Pangadilan 2 karena kasus asusila

Pemkot Bogor Proses Pemberhentian Guru ASN Lecehkan Belasan Siswi SD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/13/IMG_20230913_13234163-3057634396.jpeg" alt="Wali Kota Bogor Bima Arya saat memberikan keterangan soal pemecatan kepala sekolah SDN Cibeureum 1 di Kota Bogor, Rabu (13/9)." width="100%">
<figcaption>Wali Kota Bogor Bima Arya saat memberikan keterangan soal pemecatan kepala sekolah SDN Cibeureum 1 di Kota Bogor, Rabu (13/9).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Wali Kota Bogor&nbsp;Bima Arya Sugiarto memberhentikan Kepala SDN Cibeureum&nbsp;1&nbsp;Nopi Yeni&nbsp;karena telah melakukan pungutan liar (pungli) saat penerimaan peserta didik baru (PPDB). Nopi&nbsp;Yeni&nbsp;pun&nbsp;memecat seorang guru honorer bernama Mohamad&nbsp;Reza&nbsp;Ernanda&nbsp;karena dianggap tidak patuh dan dituding mengakses data pribadi milik Nopi. Disambut orang tua murid dan siswa SDN Cibeureum&nbsp;1, Bima Arya&nbsp;mendatangi sekolah tersebut untuk berdialog dengan sang guru honorer yang&nbsp;bernama Mohamad Reza Ernanda, Rabu (13/9). &rdquo;Berawal dari ada dugaan pungli&nbsp;yang diduga dilakukan kepala sekolah, dugaan ini kemudian ditindaklanjuti oleh inspektorat. Kemudian, kepala sekolah memberhentikan salah satu guru honorer, Pak Reza, karena dianggap tidak mematuhi kepala sekolah dan dianggap mengakses data pribadi kepala sekolah,&rdquo; kata Bima Arya&nbsp;seperti dilansir dari Antara di Kota Bogor, Rabu (13/9). Bima menyampaikan, Nopi&nbsp;Yeni telah dimintai keterangan untuk berita acara pemeriksaan (BAP) oleh Inspektorat Pemerintah Kota Bogor. Dia terbukti menerima gratifikasi. Oleh karena itu, lanjut Bima,&nbsp;Nopi digeser dari jabatannya sebagai kepala sekolah dan akan diberi sanksi. Sedangkan pemecatan guru honorer SDN Cibeureum 1 menjadi perhatian sejumlah orang tua siswa, tenaga pengajar,&nbsp;dan murid sekolah. Selain itu, ​​​​​​​pemecatan Reza pun ramai dibahas&nbsp;di media sosial yang memprediksi ada kejanggalan atas keputusan kepala sekolah itu. Atas kepedulian itu, Bima Arya&nbsp;pun memastikan langsung dengan meminta keterangan dari Reza dan Nopi. Hasilnya, menurut Bima, dapat disimpulkan&nbsp;bahwa yang dilakukan Nopi memang keliru, sehingga dia meminta pembatalan pemecatan Reza&nbsp;itu. Berdasar pantauan di SDN Cibeureum&nbsp;1, para siswa menunjukkan&nbsp;kertas berisi ungkapan rasa sayang dan penolakan pemecatan Reza. Begitu pun para orang tua murid&nbsp;berjejer di lapangan sekolah dan bersorak untuk Reza. Bima pun mendatangi para orang tua siswa dan menyampaikan&nbsp;bahwa Reza segera kembali mengajar karena tidak jadi dipecat. Justru Nopi yang dipecat atas sikap dan tindakan melakukan pungli PPDB&nbsp;SDN Cibeureum&nbsp;1 tersebut. &rdquo;Pak Reza mengajar kembali, ya, Bu, kasihan anak-anak. Kesayangan, ya, Pak Reza. Belajar lagi, ya. Kepala sekolah sudah dipecat,&rdquo; kata&nbsp;Bima Arya. Bima menjelaskan,&nbsp;pemecatan terhadap&nbsp;Nopi telah melalui mediasi dengan&nbsp;yang bersangkutan dan Nopin&nbsp;pun telah menerima keputusan itu. &rdquo;Tadi, saya lakukan mediasi. Akhirnya&nbsp;disepakati kepala sekolah untuk menerima keputusan wali kota terkait pemberhentian beliau dan juga membatalkan keputusan kepala sekolah untuk memberhentikan Pak&nbsp;Reza,&rdquo; ujar Bima Arya.

Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto memberhentikan Kepala SDN Cibeureum 1 karena telah melakukan pungutan liar (pungli) saat PPDB 2023

Wali Kota Bogor Berhentikan Kepala SDN Cibeureum 1 karena Pungli PPBD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/08/Screenshot_2023-07-07-19-41-59-53_439a3fec0400f8974d35eed09a31f914-1063943326.jpg" alt="Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto saat melakukan inspeksi mendadak di SMPN 1 Kota Bogor, Jumat (7/7)." width="100%">
<figcaption>Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto saat melakukan inspeksi mendadak di SMPN 1 Kota Bogor, Jumat (7/7).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Wali Kota Bogor Bima Arya&nbsp;Sugiarto menegaskan calon siswa yang terbukti melakukan&nbsp;manipulasi data saat&nbsp;penerimaan peserta didik baru (PPBD) harus siap didiskualifikasi. Salah satu modusnya dengan titip identitas pada kartu keluarga orang lain yang rumahnya dekat zonasi sekolah. &rdquo;Semua sudah menandatangani surat pertanggungjawaban mutlak, apabila tidak sesuai berarti harus mundur,&rdquo; ucap Bima Arya&nbsp;seperti dilansir dari Antara menanggapi hasil serangkaian inspeksi mendadak terkait dugaan kecurangan PPBD di Dinas Pendidikan Kota Bogor. Melalui keputusan membentuk tim khusus untuk membongkar calo PPBD di daerahnya, Bima mengatakan,&nbsp;calon siswa baru sudah seharusnya dihitung kembali sebelum diumumkan pada Selasa (11/7). Pemerintah Kota Bogor juga telah memutuskan mengundur pengumuman PPBD dari Senin (10/7) menjadi Selasa (11/7) setelah munculnya banyak keluhan kecurangan PPBD dan 300 aduan yang masuk ke layanan yang disediakan. &rdquo;Ini sebetulnya tidak usah menunggu sampai diterima. Dengan keputusan seperti ini maka semua harus menghitung kembali. Silakan mendaftar sesuai dengan domisili saja, tidak usah merekayasa, memanipulasi data kependudukan,&rdquo; kata Bima Arya. Bima menyampaikan, calon siswa yang daftar ke SMP masih ada waktu dan begitu juga yang mendaftar ke SMA karena data yang terkumpul belum final sehingga belum diumumkan. &rdquo;Kami akan merekomendasikan nama-nama itu. Yang pasti, itu pun sudah ada nama-nama yang potensi untuk didiskualifikasi nanti oleh tiap provinsi,&rdquo; terang Bima. Hingga Kamis (6/7), Pemerintah Kota Bogor menerima sekitar 300 aduan dari masyarakat mengenai kecurangan PPBD&nbsp;melalui berbagai kanal yang disediakan. Bima pun menindaklanjuti aduan itu dengan melakukan inspeksi mendadak ke SMPN 1 Kota Bogor dan SMAN 1 Kota Bogor yang lokasinya bersebelahan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, serta Dinas Pendidikan Kota Bogor. Hasilnya, Bima bersama jajarannya menemukan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Seperti verifikasi faktual yang tidak dilakukan sekolah, manipulasi data kartu keluarga (KK), dan ada calon siswa titip identitas pada&nbsp;KK milik orang lain yang rumahnya dekat dengan sekolah, padahal calon siswa itu tidak tinggal di wilayah tersebut. Oleh karena itu, Pemkot Bogor membentuk tim khusus untuk membongkar calo PPBD&nbsp;guna&nbsp;memastikan saat pengumuman penerimaan siswa baru pada Selasa (11/7), data-data siswa yang diterima sesuai aturan zonasi. Tim khusus itu terdiri atas unsur Inspektorat, asisten bagian pemerintahan, disdukcapil, dispendik, dan enam camat.

Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto menegaskan calon siswa yang terbukti melakukan manipulasi data saat penerimaan peserta didik baru (PPBD)

Bima Arya Tegaskan Calon Siswa Manipulasi Data KK Harus Siap Didiskualifikasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/07/IMG-20230706-WA0137-604412936.jpg" alt="Wali Kota Bogor Arya Sugiarto (kanan) saat mendatangi lokasi diduga terjadi kecurangan proses PPBD." width="100%">
<figcaption>Wali Kota Bogor Arya Sugiarto (kanan) saat mendatangi lokasi diduga terjadi kecurangan proses PPBD.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat, menerima 300 aduan mengenai indikasi kecurangan dalam proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) baik tingkat SMP hingga SMA dan sederajat. Pemkot membuka layanan pengaduan akibat banyak keluhan di media sosial. Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto&nbsp;melakukan kunjungan untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat yang sejak Rabu (5/7) viral di media sosial terkait kecurangan&nbsp;PPDB SMA negeri jalur zonasi. Di antaranya dengan alamat yang kurang jelas dan aksi titip identitas anak di kartu keluarga (KK). &rdquo;Kami sudah cek tadi, ke Gang Selot yang paling dekat dengan SMPN 1, ada beberapa rumah tidak ditemukan nama anak itu dan ada yang mencurigakan juga,&nbsp; koordinatnya dekat, tetapi ketika mendaftar alamatnya jauh gitu ya, jadi saya kira ini betul-betul ada permainan,&rdquo; kata Bima seperti dilansir dari Antara di Bogor. Salah satu titik yang dilakukan pengecekan oleh Bima Arya yakni di Gang Selot dan Jalan Kantor Batu, Kelurahan Paledang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, yang tak jauh dari SMPN 1 Kota Bogor dan SMAN 1 Kota Bogor. Di sana, Bima Arya didampingi Camat Bogor Tengah Dicky Iman Nugraha melakukan verifikasi ke pemilik rumah untuk menanyakan nama-nama yang ada terkait PPDB melalui jalur zonasi. Seorang warga membenarkan bahwa nama tersebut berdomisili di sana dan sedang mendaftar PPDB melalui jalur zonasi. Namun, banyak pemilik rumah yang tidak kenal dengan nama yang ditanyakan Bima Arya. Tak hanya itu, saat melakukan verifikasi Bima Arya juga menemukan nama yang dipegangnya itu beralamat di sebuah kontrakan kosong dan kos-kosan kosong ataupun kos yang dihuni para pekerja. Dari hasil temuan tersebut, Pemerintah Kota Bogor akan melakukan investigasi secara menyeluruh di seluruh sekolah. &rdquo;Saya juga akan ke Disdukcapil akan ke Dispendik, kita akan audit semua sistemnya bagaimana menentukan koordinat, bagaimana memverifikasi kartu keluarga, itu penting bagi sekolah. Dispendik, Disdukcapil akan kita audit semua. Besok saya akan merespons ke situ, ini merespons aduan warga,&rdquo; tegas Bima Arya. Saat melakukan verifikasi, Bima Arya juga menerima aduan warga, seorang pemilik warung nasi yang sudah tinggal tiga tahun di Jalan Kantor Batu setelah sebelumnya tinggal di Jalan Paledang. Meskipun lokasi tempat tinggalnya&nbsp;dekat dengan SMAN 1 Kota Bogor, anak ibu yang sempat berada di urutan atas PPDB jalur zonasi tiba-tiba tersisih. Merespons itu, Bima Arya menegaskan bahwa sangat keterlaluan ketika masih ada yang main-main dengan masa depan anak-anak. &rdquo;Tadi ada anak di situ yang rumahnya dekat tapi tidak kebagian ya karena terlempar dari yang jauh, kalau seperti ini kan enggak benar sistem zonasi ini, yang masuk di sekolah-sekolah di pusat kota ini ya sebagian besar yang rumahnya jauh. Bahkan ada yang dari pinggiran,&rdquo; ujar Bima Arya. Menurut Bima sistem zonasi ini terbukti tidak siap dan menyarankan untuk dibatalkan. &rdquo;Kalaupun zonasi ini masih diterapkan sistem harus lebih rapi lagi, sistem kependudukan kita, sistem verifikasi, kemudian infrastruktur sekolah. Selama infrastruktur belum merata enggak mungkin pakai sistem zonasi ini,&rdquo; ujar Bima Arya. Bima mengungkapkan dari hasil verifikasi setelah dilakukan cek lapangan juga ditemukan adanya indikasi pindah kartu keluarga. &rdquo;Ada yang pindah KK, ada yang KK yang ditambahkan, ada yang betul-betul palsu. Nanti akan kita catat semua indikasi itu,&rdquo; ucap Bima Arya. Bima Arya mengatakan bersama tim akan mengkaji nama-nama siswa yang terindikasi masuk dengan curang sebelum masuk pada tahap pengumuman PPDB 2023. &rdquo;Nanti kita bahas dulu, kaji dulu seperti apa, karena masih dalam kewenangan kita, masih ada waktu untuk pengumuman, saya akan ke Dispendik dan Dukcapil,&rdquo; ujar Bima Arya.

Pemkot Bogor terima 300 aduan mengenai indikasi kecurangan dalam proses PPDB baik tingkat SMP hingga SMA dan sederajat

Terima 300 Aduan PPDB Jalur Zonasi, Wali Kota Bima Arya Sebut Banyak Indikasi Kecurangan dan Kelemahan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/09/IMG20230409112846-307117854.jpg" alt="Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto meresmikan GKI Yasmin yang bernama resmi GKI Pengadilan Pos Bogor Barat pada Minggu (9/4)." width="100%">
<figcaption>Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto meresmikan GKI Yasmin yang bernama resmi GKI Pengadilan Pos Bogor Barat pada Minggu (9/4).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Wali Kota Bogor Bima&nbsp;Arya menyebut, peresmian Gereja Kristen Indonesia (GKI) Pengadilan Pos Bogor Barat bukan hasil akhir dari konflik panjang belasan tahun. Sebab, masih ada tugas merawat kebersamaan dalam keberagaman ke depannya. &rdquo;Hari ini (9/4), kami mensyukuri atas ujung dari perjalanan panjang, sehingga hari ini resmi gereja yang dinantikan teman-teman jemaat GKI Pengadilan, bisa resmi dan langsung diresmikan oleh dua tokoh kita. Kami berterima kasih atas kehadiran Pak Menko Polhukam Mahfud&nbsp;MD dan Pak Mendagri&nbsp;Tito Karnavian,&rdquo; Kata Bima Arya seperti dilansir dari Antara di Bogor, Minggu (9/4). GKI Pengadilan yang dikenal sebagai GKI Yasmin diresmikan setelah 15 tahun berkonflik dengan warga sekitar.&nbsp; Berlokasi di Jalan KH&nbsp;Abdullah bin Nuh, Kelurahan Cilendek Barat, Kecamatan Bogor Barat, rumah ibadah itu mampu menampung&nbsp;300 jemaat. Isu konflik itu sempat menjadi sorotan nasional bahkan internasional. Sehingga, pemerintah pusat turut mendorong penyelesaian konflik tersebut. Lokasi gereja yang saat ini diresmikan merupakan tanah aset Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dengan luas sekitar 1.600 meter persegi. Dalam proses perizinan, pihak gereja dibantu Pemkot Bogor melobi pemerintah pusat agar konflik mencair.&nbsp;Pemkot Bogor juga menggandeng Forum Kerukunan Umat Beragama, pemerintah wilayah setempat, serta tokoh agama di sekitar lokasi. &rdquo;Bagi Pemkot Bogor ini bukan hasil akhir, ini tentu suatu proses panjang bagaimana kita harus merawat kebersamaan dalam keberagaman ini,&rdquo; ungkap Bima Arya. Bima berpesan kepada pihak gereja yang kini berhasil mendapatkan tempat ibadah yang kokoh dan bagus untuk membaur dengan masyarakat demi membangun kebersamaan. &rdquo;Kami mencatat arahan yang disampaikan Pak Tito dan Pak Mahfud&nbsp;bahwa gereja harus terbuka, tidak boleh eksklusif, membaur bersama warga, dan Insya Allah ini akan menjadi sumber hikmah pembelajaran untuk menguatkan kebersamaan dalam keberagaman ke depan,&rdquo; ucap Bima. Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin di Kota Bogor, diresmikan pada perayaan Paskah, Minggu (9/4). Juru Bicara Tim 7 GKI Arif Zuwana menyatakan, peresmian gereja itu menandai selesainya masalah pemenuhan kebutuhan rumah ibadah di Bogor Barat. &rdquo;Kami sudah difasilitasi pemerintah untuk beribadah di Bogor Barat, dan ini sudah terwujud. Berarti bisa dikatakan case closed&nbsp;(kasus selesai). Kami akan menyampaikan secara institusi GKI secara nasional, di kami namanya Sinode, ini akan mengumumkan kepada semua bahwa ini sudah selesai,&rdquo; terang Arif Zuwana. Menurut dia, pejabat Pemerintah Kota Bogor, ulama Bogor Barat, serta perwakilan Forum Kerukunan Umat Beragama, Majelis Ulama Indonesia, organisasi Islam, dan lembaga swadaya masyarakat, diundang menghadiri peresmian gereja. Sementara itu, jemaat sudah mulai melaksanakan ibadah di lantai dua GKI Yasmin pada Minggu (9/4) pagi, sebelum tempat ibadah itu diresmikan.

Wali Kota Bogor Bima Arya sebut setelah peresmian GKI Pengadilan Pos Bogor Barat masih ada tugas merawat kebersamaan

Wali Kota Bogor Sebut Peresmian GKI Pengadilan Bukan Hasil Akhir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/07/IMG20230407150455-4160084344.jpg" alt="Petugas memadamkan api di lokasi kebakaran RS Salak Kota Bogor, pada Jumat (7/4) sore." width="100%">
<figcaption>Petugas memadamkan api di lokasi kebakaran RS Salak Kota Bogor, pada Jumat (7/4) sore.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Petugas Dinas Pemadam Kebakaran, TNI, dan Polri, berhasil memadamkan kebakaran di lingkungan Rumah Sakit Salak di Kota Bogor. Butuh waktu sekitar satu setengah jam, petugas gabungan itu untuk memadamkan api. &rdquo;Api sudah dipadamkan tadi pukul 15.00, sekarang petugas masih lanjut membersihkan dan memastikan di sekelilingnya aman,&rdquo; kata&nbsp;Kepala Polresta Bogor Kota Kombespol Bismo Teguh Prakoso&nbsp;seperti dilansir dari Antara, Jumat (7/4) sore. &rdquo;Setelah selesai seluruh kegiatan pemadaman, kami akan berikan police line&nbsp;(garis polisi),&rdquo; tambah dia. Dia menyampaikan, kebakaran di lingkungan Rumah Sakit Salak diduga terjadi akibat korsleting listrik. Kebakaran di salah satu bangunan di rumah sakit itu diketahui pukul 13.20 WIB. Sekitar 15 menit kemudian api menjalar ke bangunan-bangunan di sampingnya. &rdquo;Petugas berhasil memadamkan kebakaran yang terjadi di Rumah Sakit Salak sekitar pukul 15.00 WIB dengan dukungan 14 mobil pemadam, delapan mobil pemadam dari&nbsp;Kota Bogor dan enam mobil pemadam dari&nbsp;Kabupaten Bogor,&rdquo; papar Bismo Teguh Prakoso. Menurut data sementara kepolisian, lanjut dia, ada empat ruangan yang terbakar di Rumah Sakit Salak. Termasuk ruang pemeriksaan kesehatan dan instalasi farmasi. Aparat kepolisian akan melakukan olah tempat kejadian perkara pada Sabtu (8/4) pagi untuk mencari tahu penyebab kebakaran yang terjadi di rumah sakit tersebut. Sementara itu, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto meminta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) untuk mengaudit semua instalasi bangunan cagar budaya. Hal itu sebagai antisipasi peristiwa kebakaran seperti di RS Salak pada Jumat (7/4) siang. &rdquo;Untuk bangunan cagar budaya agar diperiksa. Harus dipastikan hidran kebakarannya juga berfungsi di titik terdekat gitu ya,&rdquo; kata Bima. Bima menyampaikan, kebakaran di RS Salak yang diduga akibat korsleting listrik, bukan karena zat kimia yang meledak atau hal lain. Dia meminta perlu peninjauan ulang terhadap hidran atau sambungan darurat air untuk kebakaran. &rdquo;Kita audit dulu lah, saya perintahkan Dinas PUPR dan Perumkim, bangunan cagar budaya, bangunan vital strategis dicek instalasi listriknya,&rdquo; ujar Bima. Menurut Bima, kebakaran terjadi di bangunan ruang medical check up, instalasi farmasi RS Salak hingga batas bangunan polisi militer Denpom III/1 yang berdiri sejak 1894 itu harus menjadi pelajaran untuk kesiapsiagaan hidran dan pengecekan instalasi listrik secara berkala. Bima mengatakan, bangunan RS Salak yang sudah tua akan mendapatkan perhatian untuk perbaikan. Termasuk suplai obat-obatan dari Dinas Kesehatan untuk mengisi kekurangan akibat kebakaran. &rdquo;Kalau pasien aman, jauh di sana di dalam. Yang terbakar itu ruang administrasi, keuangan, farmasi. Kita minta Dinas Kesehatan untuk membantu obat-obatan. Bangunan akan dibantu perbaiki,&rdquo; terang Bima.

Petugas gabungan berhasil memadamkan kebakaran di lingkungan Rumah Sakit Salak di Kota Bogor. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik

Petugas Padamkan Kebakaran di Rumah Sakit Salak Bogor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/IMG-20230206-WA0038_2.jpg" alt="Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Wali Kota Bogor Bima Arya menyapa warga Kota Bogor di kegiatan Bogor Street Festival Cap Go Meh di Jalan Suryakencana, Minggu (5/2). Pemkot Bogor/Antara" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Wali Kota Bogor Bima Arya menyapa warga Kota Bogor di kegiatan Bogor Street Festival Cap Go Meh di Jalan Suryakencana, Minggu (5/2). Pemkot Bogor/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Wali Kota Bogor Bima Arya berpamitan kepada warga Kota Bogor yang mungkin tidak lagi dapat menghadiri kegiatan Cap Go Meh di Kota Hujan itu dalam kapasitas sebagai kepala daerah pada 2024.  Kepala daerah tingkat Provinsi Jabar dan tingkat Kota Bogor itu berpamitan pada momentum perayaan Bogor Street Festival Cap Go Meh 2023 di Jalan Suryakencana Kota Bogor. Ridwan Kamil dan Bima Arya yang merupakan teman karib itu sama-sama akan melepaskan jabatan mereka pada September 2023 dan digantikan penjabat gubernur maupun wali kota hingga pemilu serentak kepala daerah 2024.  ”Mudah-mudahan keberagaman ini dijaga, terus disempurnakan, diperbaiki sampai memang akhirnya menjadi yang terbaik se-Indonesia,” kata Ridwan Kamil Seperti dilansir dari Antara.  Ridwan Kamil memberikan penilaian 9 jika dihitung dari 1 sampai 10 atas bagi pelaksanaan Bogor Street Festival CGM di Kota Bogor. Bogor Street Festival CGM Kota Bogor merupakan wajah terbaik dari Jawa Barat.  ”Wajah terbaik yang diwakili Kota Bogor dalam menjaga Pancasila, menjaga Bhinneka Tunggal Ika, memelihara keberagaman dalam kedamaian,” ujar Ridwan Kamil.  Dia mengatakan, pembangunan di Kota Bogor begitu pesat. Selama menjabat, Provinsi Jawa Barat juga mengalokasikan anggaran untuk pembangunan di Kota Bogor.  Pada akhir masa jabatannya itu, Ridwan Kamil menyampaikan telah melakukan upaya maksimal dalam membangun Jawa Barat, termasuk di Kota Bogor.  ”Ada danau terindah Situ Gede, sebelumnya saya mendesain Alun-alun Kota Bogor, kemudian memberikan Creative Center, membangun RSUD Kota Bogor, dan Rp 50 miliar untuk jembatan Otista agar tidak macet lagi dan akan ada pembangunan unit SMA baru,” papar Ridwan Kamil.  Keberadaan Bogor Street Festival Cap Go Meh 2023 dan kehadiran para tokoh di Kota Bogor itu menjadi salah satu kegiatan yang sangat dinanti setelah sebelumnya sempat tidak terlaksana karena pandemi Covid-19.  Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan, kenapa acara ini ditunggu-tunggu, karena selain mencari hiburan, berwisata kuliner, menyaksikan parade, masyarakat yang hadir dari berbagai daerah di luar Kota Bogor juga ingin merayakan keberagaman dan persaudaraan dalam perbedaan.  ”DNA Kota Bogor adalah DNA yang cinta akan keberagaman, karena itu izinkan saya menyampaikan dari Bogor untuk Indonesia bersatu dalam keberagaman,” tutur Bima Arya.  Bima Arya menyampaikan rasa terima kasih atas kebersamaan Ridwan Kamil sebagai Gubernur yang selama ini mengawal pembangunan Kota Bogor. Bima Arya yang juga akan mengakhiri masa jabatannya tahun ini juga menyampaikan pesan kepada Wali Kota Bogor berikutnya, agar CGM ini tetap dijaga.  ”Bukan sekadar kesenian dan kebudayaan, tetapi ini adalah tradisi merawat keberagaman dan merupakan warisan turun temurun dari nenek moyang kita. Mudah-mudahan terus berkolaborasi dengan Pemkot Bogor, karena ini semangat Indonesia, sesuai tagline Dari Bogor untuk Indonesia,” ujar Bima Arya.  Pada momentum CGM itu Bima Arya beserta Ridwan Kamil pun berjalan kaki menyusuri Jalan Suryakencana dan menyapa dengan berjabat tangan yang kemudian disambut teriakan antusias warga.

Ridwan Kamil dan Bima Arya Pamit pada Perayaan Cap Go Meh Bogor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/WhatsApp-Image-2022-12-17-at-8.07.46-PM-1.jpg" alt="Para wali kota pengurus Apeksi sepakat mendukung pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Apeksi/Antara" width="100%">
<figcaption>Para wali kota pengurus Apeksi sepakat mendukung pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Apeksi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia Bima Arya menyatakan, wali kota se-Tanah Air mendukung pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.  Hal itu disampaikan Bima Arya di atas ponton HL 270 yang digerakkan kapal pandu di Teluk Balikpapan setelah matahari lingsir pukul 16.30, Sabtu (17/12).  ”Apeksi, seluruh wali kota, insya Allah, mendukung IKN dengan catatan bahwa pembangunan IKN juga menguntungkan seluruh Kalimantan. Sembilan wali kota harus dapat berkahnya juga,” kata Bima Arya seperti dilansir dari Antara, dalam perjalanan ponton yang ditarik ke arah hulu Teluk Balikpapan ke IKN.  IKN dikelilingi Balikpapan, Samarinda, Tenggarong, dan Penajam. Balikpapan dan Samarinda adalah dua kota utama Kalimantan Timur yang menjadi pusat perekonomian dan pusat pemerintahan Benua Etam.  Pernyataan dukungan tersebut bagian dari pidato akhir tahun Ketua Dewan Pengurus Apeksi di depan hadirin, termasuk Staf Ahli Mendagri Togap Simangunsong, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor, Pangdam VI Mulawarman Mayjen TNI Tri Budi Utomo, Direktur Eksekutif Apeksi Alwis Rustam, dan para wali kota yang notabene anggota Apeksi.  Bima menyatakan, Apeksi mendukung IKN dengan catatan semua didengar, dilibatkan. Tidak hanya wali kota, tetapi juga warga hingga komunitas anak-anak muda.  ”Karena kalau bicara 2045, saat itu anak-anak muda yang akan memegang amanah untuk mengendalikan negara kita tercinta. Jadi, kita titipkan ibu kota ini kepada anak-anak muda,” ujar Bima Arya.  Pemerintah Kota Balikpapan menjadi tuan rumah para wali kota peserta kegiatan Outlook Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Tahun 2022. Kegiatan dimulai pukul 16.30 wita dengan tarian Mahligai dan ditandai dengan mulai berlayarnya ponton dari Pelabuhan Semayang.  Ide membawa para wali kota berlayar, sedikit banyak datang dari perjalanan Presiden Joko Widodo ke IKN pada Oktober. Melalui laut, IKN lebih cepat dicapai sehingga lebih hemat waktu dan tenaga.

Bima Arya Sebut Wali Kota Seluruh Indonesia Dukung IKN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/IMG202212160928471.jpg" alt="Wali Kota Bogor Bima Arya (kiri) saat meninjau Mini Zoo Bogor Folrest Hotel, Jumat (16/12). Linna Susanti/Antara" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Bogor Bima Arya (kiri) saat meninjau Mini Zoo Bogor Folrest Hotel, Jumat (16/12). Linna Susanti/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto meminta operasional kebun binatang Mini Zoo di Bogor Folrest Hotel, Kecamatan Bogor Selatan, ditutup sementara. Sebab, belum memiliki izin dan terungkap dua monyet liar mati dengan penyebab yang belum jelas.  Di samping itu, satwa dilindungi lain seperti buaya dan berang-berang juga ada di dalamnya tanpa perawatan yang baik. Pihak pengelola juga tidak meminta izin dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jawa Barat.  ”Jadi kami minta ditutup sementara, karena izinnya belum ada. Terkait dua monyet yang mati akan diselidiki lebih dalam oleh BKSDA,” kata Bima Arya seperti dilansir dari Antara di Bogor.  Bima Arya bersama Ketua Tim Evakuasi dan Identifikasi BKSDA Jawa Barat Dani Ramdhani mendatangi Mini Zoo di Bogor Folrest Hotel. Mereka meninjau kelayakan seluruh area kebun binatang mini tersebut.  Bima Arya melihat-lihat diduga monyet liar di area Mini Zoo yang seharusnya dilindungi, namun belum berizin. Selain itu, ada juga berang-berang yang ditempatkan di tempat yang kurang layak, serta buaya dengan kondisi yang sama.  Atas situasi tersebut, Bima Arya meminta pengelola hotel dan Mini Zoo berkoordinasi dengan BKSDA untuk memperbaiki kelayakan perawatan satwa, kandang, dan perizinannya.  Bima mengungkapkan, pengawasan perlu ditingkatkan dari pihak Pemerintah Kota Bogor ke depan terhadap pengelolaan Bogor Forest Hotel. Pemerintah Kota Bogor hanya memiliki data perizinan hotel tersebut yang telah beroperasi sejak 2018 tanpa ada kebun binatang mini. Lokasi kebun binatang itu berada di samping bawah area parkiran hotel dengan jalan yang menukik.  ”Kondisi tersebut, membuat luput dari pengawasan pemerintah kota. Di sini ada pengelola, kita minta segera berkoordinasi dan memperbaiki semuanya. Kami juga akan meningkatkan pengawasan,” ujar Bima Arya.  Sebelumnya, video dengan deskripsi awal dua bangkai bayi monyet dalam kandang di Bogor Mini Zoo viral di media sosial setelah diunggah dan diunggah ulang berbagai akun pada Kamis (15/12). Mendapat informasi tersebut, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto langsung mendatangi lokasi dan mengkonfirmasi kepada pihak pengelola.  Dari penjelasan pihak pengelola, peristiwa itu terjadi pada 9 Desember. Setiap hari pengelola mengaku melakukan pemeriksaan. Dan pada 10 Desember, pengelola menemukan dua monyet dalam kondisi mati. Pengelola menjelaskan itu bukan bayi monyet melainkan monyet dewasa.  Namun demikian, saat ini Pemerintah Kota Bogor telah meminta agar BKSA memeriksa dan memastikan kondisi yang terjadi hingga monyet tersebut mati.  ”Kita tunggu BKSDA memeriksa dulu seluruhnya. Sementara ini kita tutup (Mini Zoo),” ucap Bima Arya.

Pemkot Minta Mini Zoo Bogor Folrest Hotel Ditutup Sementara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/IMG-20221115-WA0057_1.jpg" alt="Wali Kota Bogor Bima Arya meninjau pembangunan Jalan R3 di Parung Banteng, Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, Selasa (15/11). Pemkot Bogor/Antara" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Bogor Bima Arya meninjau pembangunan Jalan R3 di Parung Banteng, Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, Selasa (15/11). Pemkot Bogor/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor kembali melanjutkan pembangunan jalan Regional Ring Road (R3) sepanjang 200 meter di Jalan Raya Parung Banteng. R3 menghubungkan wilayah Kecamatan Bogor Utara dan wilayah Kecamatan Bogor Timur.  Wali Kota Bogor Bima Arya melakukan peninjauan pada Selasa (15/11) untuk mengecek dan melihat langsung proses dan progres pembangunan Jalan R3 di Parung Banteng. Bima ingin memastikan agar pekerjaan pembangunan berjalan dengan cepat dan memiliki kualitas yang baik.  Didampingi Kepala Dinas PUPR Chusnul Rozaqi, Camat Bogor Timur Rena Da Frina, Lurah Katulampa Eka Deri Rahmat Irawan, wali kota melihat langsung desain pembangunan yang diperlihatkan kontraktor pelaksana. Bima melihat kesesuaian desain dengan target waktu pengerjaan belum berjalan sesuai.  ”Saya minta dikebut, jaga kualitasnya, ditargetkan pertengahan Desember selesai,” tegas Bima Arya seperti dilansir dari Antara.  Selain mengecek progres pembangunan jalan, Bima Arya juga melakukan peninjauan kawasan Parung Banteng yang akan dilakukan penataan dan pembangunan turap. Pengerjaan pembangunan Jalan R3 di kawasan Parung Banteng menggunakan APBD Kota Bogor dengan nilai kontrak Rp 4,8 miliar sesuai yang tertera pada laman LPSE Kota Bogor dan dikerjakan CV Haskar Persada.  Kepala Dinas PUPR Kota Bogor Chusnul Rozaqi menjelaskan, pada pembangunan lanjutan jalan R3 yang dikerjakan sepanjang 200 meter, selain pembangunan jalan utama juga ada pembangunan TPT supel beton. Rencananya, pembangunan jalan R3 hingga keseluruhan di wilayah Katulampa ditargetkan rampung pada 2024.  Keberadaan jalan R3 itu, lanjut dia, bisa digunakan sebagai aksesibilitas masyarakat dari wilayah kawasan Kecamatan Bogor Utara hingga ke kawasan Bogor Timur, yang berbatasan dengan Kabupaten Bogor di Jalan Raya Wangun.  ”Untuk R3 masih ada pembebasan lahan lagi. Jadi setelah pengerjaan ini selesai, tahun depan akan ada lagi lanjutannya. Pengerjaan R3 ini ujungnya sampai Wangun,” papar Chusnul Rozaqi.  Sesuai rencana, jelas Chusnul, Jalan R3 akan terhubung dengan akses Jalan Bogor Inner Ring Road (BIRR) yang terhubung dengan kawasan Bogor Nirwana Residence (BNR). Sehingga ke depan, Jalan R3 yang bisa diakses dari simpang Jambu Dua di Jalan KS Tubun dan Jalan Pajajaran menuju Jalan Achmad Adnan Wijaya, Jalan Pandu Raya, Jalan Kol. Ahmad Syam, Jalan Raya Parung Banteng, hingga Wangun, juga bisa terhubung hingga wilayah Kecamatan Selatan di kawasan BNR.

Pemkot Bogor Lanjutkan Pembangunan Jalan R3 di Parung Banteng

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Wali Kota Bima Arya

Berita Terkini