<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/IMG_20211102_092030-1.jpg" alt="Wali Kota Bandung Oded M. Danial. Bagus Ahmad Rizaldi/Antara" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Bandung Oded M. Danial. Bagus Ahmad Rizaldi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wali Kota Bandung Oded M. Danial meninggal dunia, Jumat (10/12). Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Oded M. Danial akan mengisi khutbah Jumat di Masjid Raya Mujahidin Jl. Sancang No. 6 Bandung.  Oded sempat pingsan dan langsung dibawa ke RS Muhammadiyah. Namun, nyawanya tidak berhasil diselamatkan. Dirut RS Muhammadiyah Bandung Kautsar Boesoirie menjelaskan, dari hasil diagnosa, Oded M. Danial terindikasi terkena serangan jantung.  “Pertama kami dari pihak rumah sakit Muhammadiyah menyatakan bela sungkawa sedalam-dalamnya atas berpulang Mang Oded yang kita cintai bersama,” ujarnya dalam keterangan pers kepada wartawan di RS. Muhammadyah Bandung, Jumat (10/12).  Kautsar menyatakan, Oded datang pukul 11.45 WIB diantar menggunakan ambulans. Saat tiba di rumah sakit, Oded sudah menggunakan oksigen untuk bantuan pernapasan.  “Beliau datang menggunakan ambulans dan sudah terpasang oksigen itu pukul 11.45 dan langsung masuk UDG,” kata Kautsar.  Saat masuk ke UGD, sambung Kautsar, kondisi tubuh Oded sudah menunjukan sejumlah tanda-tanda telah meninggal dunia.  “Diperiksa nadinya sudah tidak teraba, dan pupilnya sudah melebar, itu adalah tanda tanda beliau tidak ada. Kalau mendadak seperti itu kemungkinan jantung,” imbuhnya.  Menurut Kautsar, kendati sudah tampak indikasi sudah meninggal dunia tim medis RS Muhammadyah tetap berusaha maksimal dengan Resusitasi Jantung Paru. Namun dalam kurun waktu 10 menit tetap tidak menunjukan perkembangan.  “Walaupun sudah ada tanda tidak ada tetap kita lakukan usaha mengharapkan muzijat Allah. Tapi takdir Allah lain, dinyatakan tidak ada pukul 11.55 WIB,” ungkapnya.  Sebelumnya, Oded hendak bertugas sebagai khatib salat jumat di Masjid Raya Mujahidin, Jalan Sancang. Namun saat menjalankan salat sunat tak lama kemudian kehilangan kesadaran.

Wali Kota Bandung Meninggal Dunia Karena Serangan Jantung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/IMG_0512.jpg" alt="Wali Kota Bandung Oded M. Danial. Humas Pemkot Bandung/Antara" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Bandung Oded M. Danial. Humas Pemkot Bandung/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wali Kota Bandung Oded M Danial dikabarkan meninggal dunia di RS Muhammadiyah, Kota Bandung, Jumat (10/12). Pria yang kerap di sapa Mang Oded menghembuskan nafas terakhirnya ketika menjadi khotib di Masjid Raya Mujahidin Jalan Sancang No. 6.  Seperti diberitakan Jabar Ekspres (Jawa Pos Group), informasi yang beredar, Oded M Danial sempat pingsan sebelum naik mimbar. Sejumlah keluarga sudah mulai berdatangan ke rumah sakit Muhammadiyah Kota Bandung. Bahkan sejumlah kepala dinas pun turut hadir  Informasi meninggal nya Mang Oded langsung di konfirmasi oleh Ketua DPW PKS Jabar, Haru Suwandaru. Ia membenarkan bahwa meninggalnya Wali Kota Bandung itu. “Iya,” kata Haru Suwandaru saat dikonfirmasi, Jumat (10/12).  Pihaknya juga meminta masyarakat untuk mengirimkan doa bagi Wali Kota Bandung. “Mohon doanya untuk pak wali,” jelasnya.  Serangan Jantung  Sejumlah keluarga Kang Oded sudah mulai berdatangan ke rumah sakit Muhammadiyah Kota Bandung. Doa terus mengalir dari para anggota keluarga dan masyarakat kota Bandung untuk wali kota yang gugur dalam masa jabatannya ini.  Sementara itu, Direktur Utama RS Muhammadiyah Kautsar Boesoiri memgungkapkan, Wali Kota Bandung, Oded M. Danial telah meninggl dunia, Jumat (10/12) pukul 11.55 WIB. Dari hasil diagnosa, Oded terindikasi terkena serangan jantung.  Kautsar menyatakan, Oded datang pukul 11.45 WIB diantar menggunakan ambulans. Saat tiba di rumah sakit, Oded sudah menggunakan oksigen untuk bantuan pernapasan.  "Beliau datang dari Mujahidin menggunakan ambulans dan sudah terpasang oksigen itu pukul 11.45 dan langsung masuk UDG," kata Kautsar lewat keterangan tertulisnya.  Saat masuk ke UGD, sambung Kautsar, kondisi tubuh Oded sudah menunjukan sejumlah tanda-tanda telah meninggal dunia. "Diperiksa nadinya sudah tidak teraba, dan pupilnya sudah melebar, itu adalah tanda tanda beliau tidak ada. Kalau mendasak gitu kemungkinan jantung," imbuhnya.  Masih menurut Kautsar, kendati sudah tampak indikasi sudah meninggal dunia tim medis RS Muhammadyah tetap berusaha maksimal dengan Resusitasi Jantung Paru. Namun dalam kurun waktu 10 menit tetap tidak menunjukan perkembangan.  "Walaupun sudah ada tanda tidak ada tetap kita lakukan usaha mengaharapkan muzijat allah. Tapi takdir Allah lain, dinyatakan tidak ada pukul 11.55 WIB," ungkapnya.

Wali Kota Bandung Oded M Danial Meninggal Dunia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/Oded-istimewa.jpg" alt="oded" width="100%">
<figcaption>oded</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wali Kota Bandung Oded M Danial memastikan akan menindak tegas semua bentuk pungutan liar pada pelayanan publik di Kota Bandung. Salah satunya petugas pemikul di TPU Cikadut yang diduga melakukan pungli.  "Pungli dalam bentuk apapun tidak diperbolehkan. Pada prinsipnya tidak boleh ada pungli dalam pelayanan kepada masyarakat di Kota Bandung," tegas Oded, Minggu (11/7).  Untuk itu juga, Oded mengaku telah menugaskan Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana untuk segera menyelesaikan kasus dugaan pungli di TPU Cikadut.  "Saya telah menugaskan Wakil Wali Kota Bandung untuk menindak semua aparat yang melakukan pungli di TPU Cikadut dan menyelesaikan secara hukum kasus ini," katanya.  Sementara itu, Kepala Dinas Penataan Ruang (Distaru) Kota Bandung, Bambang Suhari memastikan, pemakaman khusus jenazah Covid-19 tidak dipungut bayaran. Pelayanan diberikan tanpa membeda-bedakan identitas jenazah.  "Oknum yang melakukan pungli dan membeda-bedakan agama adalah tindakan yang sangat tidak dapat dibenarkan dan tidak bisa ditoleransi," tuturnya. <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/08/07/2021/bem-unnes-sebut-puan-the-queen-of-ghosting-ini-kata-demokrat/">Baca Juga: BEM Unnes Sebut Puan ‘The Queen of Ghosting’, Ini Kata Demokrat</a> <a href="https://www.jawapos.com/nasional/05/07/2021/ini-sanksi-pidana-bagi-pelanggar-ppkm-darurat/">Baca Juga: Ini Sanksi Pidana Bagi Pelanggar PPKM Darurat</a> Bambang berjanji, pihaknya akan menindak tegas oknum tersebut. "Kita berhentian mulai hari ini dan sedang proses pemeriksaan di Polsek setempat," terangnya.  Meski oknum tersebut telah meminta maaf kepada pihak keluarga dan telah mengembalikan uang, Bambang memastikan proses hukum akan terus berjalan.  Perlu diketahui, Pemkot Bandung telah menyediakan lahan untuk 5.000 liang lahat khusus Covid-19 di TPU Cikadut. Saat ini telah digunakan sebanyak 2.638. Karea itu, Bambang berharap, kejadian pungli di TPU Cikadut tidak akan terjadi lagi.  "Kami akan bekerja sama dengan semua pihak untuk mengawasi agar kejadian serupa tidak terjadi lagi. Apabila ada yang pungli, kami meminta masyarakat untuk segera melaporkan melalui SP4N LAPOR dan SMS ke 1708," tuturnya.

Wali Kota Bandung Tindak Tegas Pungli di Cikadut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/dishub-wajibkan-asn-kerja-naik-grab-wali-kota-tidak-ada-monopoli_m_.jpg" alt="Wali Kota Bandung, Oded M Danial" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Bandung, Oded M Danial</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa Wakil Bupati Sumedang, Erwan Setiawan. Erwan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi di Mapolrestabes Bandung, Jawa Barat pada Rabu (2/9).  Erwan digali keterangannya dalam posisinya sebagai Ketua DPRD Kota Bandung periode 2009 - 2014. Dia dicecar oleh penyidik terkait proses penganggaran pengadaan lahan untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Bandung.  Selain Erwan, penyidik KPK juga memeriksa para mantan Anggota DPRD Kota Bandung lainnya. Diantaranya, Asep Dedi Supriyadi, Entin Kartini, Teten Gumilar, Agus Gunawan, Entang Suryaman, Haru Suhandaru dan Tedy Rusmawan.  Para mantan legislator Kota Bandung tersebut diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka Dadang Suganda (DS). Selain dicecar soal proses penganggaran, para mantan Anggota DPRD Bandung itu juga dikonfirmasi ihwal aset-aset milik tersangka Dadang Suganda. <ul> 	<li>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/20/07/2020/kpk-perpanjang-penahanan-tersangka-makelar-tanah-kasus-rth-bandung/">KPK Perpanjang Penahanan Tersangka Makelar Tanah Kasus RTH Bandung</a> </li> </ul> "Para saksi tersebut di dalami pengetahuannya terkait dengan proses penganggaran untuk pengadaan tanah pada dinas DPKAD kota Bandung tahun 2011-2012 dan juga mengenai kepemilikan berbagai aset-aset yang diduga milik tersangka DS," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (3/9).  Seharusnya, Wali Kota Bandung Oded Muhammad Danial juga turut diperiksa dalam perkara ini. Namun Oded mangkir alias tidak menghadiri panggilan pemeriksaan KPK. Karenanya, penyidik menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Oded pada Jumat, 4 September 2020 mendatang.  "Penyidik telah mengirimkan surat panggilan secara patut kepada yang bersangkutan dan telah diterima oleh salah seorang pihak keluarganya. Selanjutnya yang bersangkutan dijadwalkan untuk kembali dipanggil pada hari Jumat tanggal 4 September 2020," tegas Ali.  Selain Oded, terdapat lima mantan anggota DPRD Kota Bandung yang juga mangkir. Kelimanya yakni, Teddy Setiadi, Isa Subagja, Rieke Suryaningsih, Ani Sumarni dan Antaria Pulwan Aprianto. Oleh karena itu, KPK bakal menjadwal ulang pemeriksaan terhadap mereka.  "KPK mengimbau dan mengingatkan kepada berbagai pihak yang mengetahui kepemilikan aset-aset milik tersangka DS untuk aktif dan secepatnya menyampaikan kepada Penyidik KPK sebagai bentuk nyata kewajiban hukum," tegasnya.  Belakangan, KPK intens memanggil sejumlah saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan lahan untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Bandung. Pemeriksaan terhadap serangkaian saksi ini tidak lain untuk pengembangan perkara.  "Saat ini KPK juga sedang melakukan pengembangan perkara dengan mengumpulkan alat bukti diantaranya melalui pemeriksaan saksi-saksi yang diduga mengetahui adanya perbuatan pidana lain yang di lakukan oleh tersangka DS," tandas Ali.  Dalam perkara ini, KPK menetapkan Dadang Suganda yang diduga makelar tanah mendapatkan keuntungan senilai Rp 30 miliar dalam proses jual-beli tanah untuk proyek RTH Bandung.  KPK lebih dulu menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus tersebut, yaitu mantan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung Herry Nurhayat (HN), anggota DPRD Kota Bandung periode 2009-2014 Tomtom Dabbul Qomar (TDQ), dan anggota DPRD Kota Bandung periode 2009-2014 Kemal Rasad (KS).  KPK menduga, terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp 69 miliar dari realisasi anggaran sekitar Rp 115 miliar. Pengadaan tanah diduga dilakukan menggunakan makelar dari unsur anggota DPRD dan pihak swasta.  Dadang disangkakan melanggar pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Wali Kota Bandung Mangkir, Giliran KPK Cecar Wakil Bupati Sumedang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/IMG_20200605_152910_710-1.jpg" alt="Petugas mengecek suhu tubuh jamaah masjid di Kota Bandung. Humas Pemkot Bandung/Antara" width="100%">
<figcaption>Petugas mengecek suhu tubuh jamaah masjid di Kota Bandung. Humas Pemkot Bandung/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Ada tiga klaster baru persebaran virus korona atau Covid-19 di Kota Bandung. Hal itu diketahui setelah ada 10 orang yang dinyatakan positif Covid-19.  Wali Kota Bandung Oded M. Danial menyatakan, dua hari terakhir kemarin, ada 10 orang yang positif diri tiga klaster. ”Dari pasar ya, tiga klaster lah. Nakes (tenaga kesehatan) terpapar juga, satu lagi ojol (ojek online) atau apa lah, ada tiga klaster,” kata Oded seperti dilansir dari Antara di Bandung pada Senin (8/6).  Saat ini, dia memastikan, seluruh pasien klaster baru telah melakukan isolasi mandiri sejak dinyatakan positif Covid-19. Sehingga persebaran Covid-19 melalui klaster tersebut dapat dicegah sejak dini.  Namun Oded tidak menjelaskan secara rinci lokasi pasar yang menjadi klaster baru Covid-19 tersebut. Dia hanya menyebutkan pasar yang menjadi klaster baru itu dilakukan penutupan seluas satu blok. ”Yang pasar tindakan kita dari gugus tugas, satu blok ditutup sementara,” terang Oded.  Selain itu, dia juga tidak menyebutkan berapa jumlah tenaga kesehatan dan pengendara ojek online yang dinyatakan positif Covid-19. Dia hanya menyebutkan ada 10 orang positif dari tiga klaster tersebut.  Untuk menangani hal tersebut, menurut dia, dinas kesehatan terus melakukan pelacakan terhadap orang-orang yang diduga melakukan kontak fisik dengan 10 orang positif Covid-19 tersebut. Selain itu, dia juga mengingatkan kepada masyarakat agar terus menerapkan pola hidup bersih dan sehat serta menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.  ”Saya tetap mengimbau, antisipasi kita kepada semua masyarakat Kota Bandung, saya memohon protokol kesehatan tetap harus dilakukan dimana pun. Terutama gunakan masker lebih aman,” tutur Oded.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=EY2MuF6hJzw  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=b1v9WPCX1d4  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=NluhTL5cAKk

Wali Kota Sebut Ada Tiga Klaster Baru Covid-19 di Kota Bandung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/dishub-wajibkan-asn-kerja-naik-grab-wali-kota-tidak-ada-monopoli_m_.jpg" alt="Wali Kota Bandung, Oded M Danial" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Bandung, Oded M Danial</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dinas Perhubungan Kota Bandung mencanangkan program Grab to work. Program itu&nbsp;menginstruksikan aparatur sipil negara (ASN) Kota Bandung wajib menggunakan jasa grab secara offline maupun online. Program tersebut merupakan uji coba untuk sistem carpooling dalam mengurangi kemacetan lalu lintas di Kota Bandung. Karena diketahui untuk tahap pertama menyasar para ASN Dinas Perhubungan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Sekretariat Daerah, dan PD Kebersihan Bermartabat Kota Bandung. Wali Kota Bandung, Oded M Danial mengatakan grab to work adalah inovasi dari Dishub Kota Bandung. Namun ketika diimplementasikan harus dilakukan secara bertahap. Idealnya, semua akan terintegrasi mengikuti kebijakan itu bukan hanya untuk grab namun diharapkan semua pihak. "Tapi tidak ada monopoli, itu tidak boleh. Intinya itu tidak ada monopoli," ucap Oded Balai Kota Bandung, Senin (11/3). Sebelumnya, pemimpin yang akrab disapa Mang Oded ini menjelaskan pihak yang baru mengkomunikasikan berpartisipasi mengurangi kemacetan baru grab. Sehingga program ini terbuka untuk siapapun yang hendak mengurangi kemacetan termasuk pemilik trayek angkutan umum (angkot) di Bandung. "Bertahap itu karena yang sudah berkomunikasi dengan Dishub adalah Grab. Bukan berarti yang lain tidak punya hak, justru saya berharap semua instrumen kota Bandung ini bisa berkolaborasi," jelasnya. Maka, jika ada pihak lainya yang hendak berkintribusi dalam mengurangi pemakaian kendaraan pribadi saat bekerja, bisa langsung dikomunikasikan. Itu ide bagus untuk sinergitas dalam mencapai tujuan. "Kenapa tidak? Itu lebih bagus. Berarti semuanya mendung kota Bandung jadi dengan adanya sekarang digulirkan baru transportasi Grab yang lain pun bisa dilakukan," tandasnya. Perlu diketahui, carpooling adalah metode transportasi dengan berbagi perjalanan dengan menggunakan mobil sehingga satu mobil digunakan bersama-sama. Dengan cara ini, penumpang dengan satu arah yang sama tidak perlu berkendara sendiri-sendiri. Pemerintah Kota Bandung bersama Grab mengadopsi metode ini untuk mengantarkan para ASN ke tempat kerja. Adapun 15 titik penjemputan ASN, yakni tiga diantaranya Terminal Cicaheum, Terminal Leuwipanjang, dan area Bandung Timur.

Dishub Wajibkan ASN Kerja Naik Grab, Wali Kota: Tidak Ada Monopoli

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/wali-kota-gedung-miliki-tempat-ibadah-di-basemt-itu-tidak-nyaman_m_.jpg" alt="Wali Kota Bandung, Oded M Danial" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Bandung, Oded M Danial</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wali Kota Bandung, Oded M Danial melakukan rapat bersama pihak Bagian Hukum Kota Bandung untuk membahas perda No 14/2018 tentang Bangunan Gedung. Pasalnya bangunan gedung harus dilaksanakan secara tertib, sesuai dengan fungsinya. Selain itu, gedung pun harus memberikan rasa kemananan, kenyamanan kepada pengunjung juga lingkungannya. Dalam hal ini Pemerintah Kota Bandung akan mensosialisasikan perda itu kepada pihak pengusaha maupun pemilik gedung di Kota Bandung. "Salah satu subtansi Perda ini yakni amanat kepada para penyelenggara bangunan. Artinya yang membuat gedung untuk sarana orang atau komersial diharapkan juga dianggapnya fasilitas dan salah satunya tempat ibadah yang layak," kata Oded di Balaikota Bandung, Kamis (7/2). Hal lainnya, pengusaha harus memperhatikan dan menyediakan ruang parkir yang layak. Dengan Perda nomor 14/2018, diharapkan gedung-gedung di Bandung menjadi tertib dan nyaman. "Sehingga saya berharap kalau ditaati oleh pengguna gedung diharapakan akan semakin meningkat kunjungan orang ke sana karena nyaman. Misal ada tempat ibadah di bassment itu kan (tidak nyaman)," jelasnya. Menurut Mang Oded, saat ini pihaknya masih dalam tahap mensosialisasikan Perda nomor 14/2018 ini. Namun ke depan diharap bisa diaplikasikan dan dipahami baik untuk Aparatur Sipil Negera (ASN) maupun khalayak. "Kita sedang membahas terkait pelaksanaannya, yang jelas dengan Perda ini yang sudah dibentuk kita terus publikasi dulu dan mengimbau kepada pengusaha agar mengindahkan hal itu," pungkasnya.

Wali Kota: Gedung Miliki Tempat Ibadah di Basement itu Tidak Nyaman

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pemkot-bandung-raih-predikat-a-wali-kota-belum-puas_m_.jpg" alt="Wali Kota Bandung, Oded M Danial" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Bandung, Oded M Danial</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Kota Bandung meraih predikat A dari hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2018. Namun target raihan ditingkatkan hingga mencapai nilai AA. Wali Kota Bandung, Oded M Danial mengatakan Pemkot Bandung jangan merasa puas atas pencapaian dan berhasil pertahankan hasil SAKIP tersebut. Dengan begitu bidang atau upaya yang kurang bisa diperbaiki dan ditingkatkan. "Dengan predikat ini, kita bisa pertahankan kinerja lebih baik. Dengan hasil ini pun tidak boleh puas, tetapi kita harus tingkatkan sampai ke predikat nilai AA," kata Oded di Bandung, Senin (28/1). Namun, atas raihan tersebut, Mang Oded Oded sapaanya mengaku bersyukur. Artinya Pemkot Bandung membuktikan dan konsisten melaksanakan akuntabilitas kinerja pemerintahan. Menurut Oded, bukan hanya predikat yang telah tercapai, tetapi de facto (pembuktian) di lapangannya sistem kinerja juga harus tergarap. Sehingga masyarakat bisa merasakan manfaat pembangun. "Kita ingin menghadirkan manajemen anggaran lebih efektif dan efisien dengan e-Budgeting. Tetapi juga mampu menghadirkan kualitas pembangunan yang baik ditandai dengan kesejahteraan masyarakat," ujarnya. Sementara itu, Menpan RB, Syafruddin menyampaikan, penghargaan SAKIP merupakan reward &amp; punishment kepada Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Bagi daerah yang belum memperoleh nilai A, harus memperbaiki akuntabilitas kinerjanya. "SAKIP ini kita berikan penghargaan sekaligus ada punishment. Daerah yang mendapatkan nilai BB dan A ke atas, mendapatkan reward yaitu dana insentif daerah," katanya. Mantan Wakapolri ini juga mengungkapkan, dalam penilaiannya terdapat beberapa indikator efisiensi dalam menjalankan pemerintahan. Seperti, e-budgeting dan e-personelnya, sehingga ujungnya efisiensi anggaran itu gunakan sebaik baiknya untuk kepentingan masyarakat. Selain Pemkot Bandung, hasil SAKIP 2018 di wilayah I, Pemerintah Provinsi Jawa Barat pun turut mempertahankan raihan predikat A.

Pemkot Bandung Raih Predikat A, Wali Kota Belum Puas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ini-komitmen-pemkot-bandung-bagi-penyandang-disabilitas_m_.jpg" alt="Tim Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat (RBM)" width="100%">
<figcaption>Tim Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat (RBM)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung membentuk Tim Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat (RBM) bagi penyandang disabilitas di Pendopo, Bandung, Kamis (17/1). Tim ini merupakan sebuah komitmen memberikan akses yang luas bagi kaum difabel untuk memperoleh haknya. Wali Kota Bandung, Oded M Danial mengatakan RBM dibentuk sebagai wujud komitmen pemerintah memberikan akses seluas-luasnya kepada para difabel terhadap seluruh kebutuhannya. Mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga lapangan kerja. Di sinilah peran pemerintah melindungi dan memfasilitasi para difabel untuk terus berkarya. "RBM menjadi wujud keberpihakan pemerintah terhadap penyandang disabilitas. Komitmen kita tidak boleh luntur di tengah keterbatasan dana dan SDM," kata Oded di Pendopo Kota Bandung, Kamis (17/1). Oded menegaskan, perlindungan terhadap para difabel tidak hanya tanggung jawab pemerintah tetapi juga masyarakat. Oleh karena itu, RBM melibatkan berbagai unsur masyarakat, terutama komunitas peduli difabel. Untuk diketahui, RBM merupakan organisasi berbasis masyarakat yang akan menjadi fasilitator bagi difabel di Kota Bandung. Organisasi ini dipimpin langsung oleh istri Wali Kota Bandung, Siti Muntamah Danial. "Kita optimis bisa tetap menyediakan fasilitas penunjang bagi disabilitas sehingga kota inklusi tetap terwujud dengan sebenar-benarnya," ujarnya. Sementara itu, Ketua RBM Kota Bandung, Siti Muntamah Danial juga mengungkapkan hal serupa. Kaum difabel harus dipandang sebagai manusia yang memiliki kemampuan untuk berdaya meskipun dengan cara-cara yang berbeda. Oleh sebab itu, RBM hadir untuk membukakan jalan agar mereka menemukan potensi. Harapannya, para difabel bisa hidup mandiri di masyarakat. "Insya Allah kita bisa konsolidasikan semua kader RBM. Kita meningkatkan skill mereka kemudian memberikan advokasi-advokasi kebutuhan disabilitas dengan berbagai macam varian. Mulai dari disabilitas yang terganggu mental sampai ke fisik," tutur Umi. RBM juga memberikan edukasi kepada keluarga yang memiliki anggota keluarga difabel agar mampu memberikan ruang berkembang yang baik. Edukasi ini melibatkan para pakar yang ahli di bidangnya. Bahkan mengadvokasi perusahaan-perusahaan swasta agar memberikan perhatian dan peluang bagi para difabel untuk bekerja. "Kita juga akan mengedukasi keluarga supaya ramah terhadap penyandang difabel. Keluarga disabilitas ini harus mandiri dan mampu mengantarkan penyandang disabilitas ini berkiprah di dunia usaha atau untuk bekerja di instansi yang menerima disabilitas," tandasnya.

Ini Komitmen Pemkot Bandung Bagi Penyandang Disabilitas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/perawat-korban-begal-bandung-tewas-oded-minta-pelaku-ditangkap_m_.jpg" alt="Wali Kota Bandung, Oded M Danial" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Bandung, Oded M Danial</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Beberapa hari ke belakang, kabar aksi begal kembali muncul di ruas Jalan Kota Bandung. Tak hanya rugi materil namun juga mengkibatkan nyawa melayang. Neng Meila Susana, 33 menjadi korban sadisnya begal di Jalan Soekarno Hatta Bandung, Senin (26/11) lalu. Akibatnya korban mengalami luka di bagian kepala kemudian langsung dilarikan ke Rumah Sakit Al Islam Bandung, dan meninggal dunia pada Kamis (29/11) kemarin. Wali Kota Bandung, Oded M Danial mengucapkan belasungkawa atas meninggalnya seorang perawat di salah satu klinik Bandung akibat kekejaman begal. "Atas nama pribadi dan Pemkot Bandung, Mang Oded (sapaan Oded M Danial) sampaikan bela sungkawa kepada keluarga korban. Semoga almarhumah mendapatkan tempat terbaik di sisi-Nya," kata Mang Oded di Bandung, Kamis (29/11). Atas kejadian tersebut, orang nomor satu di Bandung meminta kepada pihak keamanan untuk terus meningkatkan keamanan dan kenyamanan Kota Bandung. Agar kejadian seperti itu tidak terulang kembali. "Kepada kepolisian, Mang Oded berharap bisa memproses dan segera menangkap pelaku dan tangani kasus dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya," ujarnya. Dalam menciptakan Bandung aman bagi warganya, harus ada sinergutas dari semua pihak. Maka Pemkot Bandung memerintahkan semua pihak dari tingkatan atas hingga ke bawah harus meningkatkan koordinasi. Bahkan sebelumnya, Pemkot Bandung meningkatkan atau mengoptimalkan pengamanan dengan tiga pilar yakni dari kelurahan, bhabinkamtibmas maupun babinsa. "Karena kalau mereka solid, kita bisa mengantisipasi, bisa mencegah kerawanan tadi," pungkasnya.&nbsp;

Perawat Korban Begal Bandung Tewas, Oded Minta Pelaku Ditangkap

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#wali kota bandung oded m danial

Berita Terkini