<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/3C2D7AFC-8E41-4DB5-BC51-B144FA7DA660.jpg" alt="Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda. Ahmad Rafli Baiduri/Antara" width="100%">
<figcaption>Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda. Ahmad Rafli Baiduri/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kota Palembang mengevaluasi pelayanan rumah sakit menyusul kasus jari bayi terpotong oleh seorang perawat pada Jumat (3/2) malam.  ”Agar kejadian tersebut tidak terulang kembali, kami akan mengevaluasi seluruh rumah sakit Kota Palembang terkait masalah pelayanan,” kata Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda seperti dilansir dari Antara di Palembang.  Menurut dia, kebanyakan pelayanan rumah sakit itu membedakan masyarakat yang ingin berobat menggunakan Kartu Indonesia Sehat (KIS). ”Ketika masyarakat yang menggunakan KIS, pihak rumah selalu menyatakan kamar penuh dan hal ini sering terjadi, karena itu hal ini perlu dievaluasi, apalagi saat ini 99,3 persen masyarakat kota ini memiliki KIS,” ucap Fitrianti Agustinda.  Kronologi kejadian itu, dia menjelaskan, korban bayi berinisial AA saat sedang dirawat di RS Muhammadiyah Palembang, salah seorang perawat saat mengganti infus dengan tidak sengaja memotong jari si bayi. ”Terpotongnya jari kelingking bagian ujung dari bayi AA, pihak RS Muhammadiyah langsung melakukan tindakan penyambungan jari oleh dari dokter spesialis,” jelas Fitrianti Agustinda.  Pihak rumah sakit saat ini telah bertanggung jawab secara biaya, operasi, dan obat-obatan.  ”Semuanya ditanggung ini pihak rumah sakit patut diapresiasi. Memang kejadian ini menjadi pukulan yang cukup keras untuk seluruh rumah sakit. Tentu ini pelajaran bagi semua pihak kesehatan agar kejadian ini jangan sampai terulang kembali,” ucap Fitrianti Agustinda.  Dirut RS Muhammadiyah Palembang Rizal Daulay mengatakan, mengenai perawat yang melakukan tindakan tersebut, pihak manajemen sudah mengambil tindakan tegas karena membuat ketidaknyamanan semua pihak. ”Jadi tugas sementara yang bersangkutan dialihfungsikan sambil menunggu proses selanjutnya,” kata Daulay.

Pemkot Palembang Evaluasi Pelayanan Rumah Sakit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/IMG_20220117_130419.jpg" alt="Satgas Saber Pungli Jawa Barat. Satgas Saber Pungli Jawa Barat/Antara" width="100%">
<figcaption>Satgas Saber Pungli Jawa Barat. Satgas Saber Pungli Jawa Barat/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda akan memanggil oknum pegawai dinas pendidikan setempat yang diduga melakukan pungutan liar (pungli) di sekolah-sekolah dengan cara memaksa membeli spanduk dan baju kaus.  ”Saya segera memanggil Kepala Dinas Pendidikan dan Sekretarisnya, serta Inspektorat untuk mengonfirmasi atas dugaan pungli di sekolah tersebut,” kata Fitrianti Agustinda seperti dilansir dari Antara menanggapi pungli tersebut di Palembang.  Apabila oknum tersebut, lanjut dia, terbukti melakukan pungli akan mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kejadian itu menjadi pembelajaran bahwa sekolah itu lembaga pendidikan yang fokus hanya mendidik tidak boleh dibebani dalam bentuk apapun.  ”Saya ingin pendidik di sekolah fokus untuk mendidik anak saja, sementara untuk kebutuhan sekolah sudah ada dana BOS yang mendanai,” papar Fitrianti.  Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Palembang Arianto membantah soal dugaan pungli itu. Sebab, untuk pembelian baju Korpri dan spanduk itu merupakan surat edaran dari kominfo dan diteruskan ke sekolah itu hanya sebagai imbauan.  ”Dispendik sudah mengeluarkan surat larangan pada 22 November bahwa tidak boleh ada pungutan atau pembelian baju dan spanduk itu,” terang Arianto.  Dugaan pungli di sekolah tersebut viral di media sosial karena pihak sekolah dipaksa oknum pegawai Dinas Pendidikan Palembang untuk membeli spanduk senilai Rp 150 ribu per lembar. Spanduk itu untuk peringatan HUT Korpri, sedangkan peringatan tersebut sudah berlalu.  Oknum tersebut juga memaksa untuk membeli baju kaus Rp 250 ribu untuk peringatan Hari Guru 2022.

Wawako Palembang Panggil Oknum Pegawai Dispendik Pungli di Sekolah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/WhatsApp-Image-2022-07-12-at-17.35.49.jpg" alt="Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda dan pihak BPOM menunjukkan hasil pemeriksaan makanan di Pojok Pasar di Pasar Lemabang Palembang, Sumatera Selatan. M. Riezko Bima Elko P./Antara" width="100%">
<figcaption>Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda dan pihak BPOM menunjukkan hasil pemeriksaan makanan di Pojok Pasar di Pasar Lemabang Palembang, Sumatera Selatan. M. Riezko Bima Elko P./Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang mengancam akan mencabut izin usaha tempat penjualan makanan dan minuman yang menjual barang dagangan kedaluwarsa. Hal tersebut sebagai komitmen pemkot untuk menjaga kesehatan masyarakat Kota Palembang.  Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda mengatakan, ancaman itu berlaku untuk semua penjual makanan dan minuman. Baik di pasar swalayan, pasar tradisional, ataupun pusat perbelanjaan mal.  ”Ancaman ini harus jadi perhatian, kami tidak segan untuk mencabut izin bagi yang kembali kedapatan menjual makanan kedaluwarsa,” kata Fitrianti Agustinda seperti dilansir dari Antara.  Menurut wakil wali kota, pada pekan lalu tim terpadu masih menemukan bahan makanan kedaluwarsa yang dijual tersusun rapi di rak makanan sebuah mal dan swalayan di Jalan R. Sukamto. Tim terpadu (Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, dan Balai Pengawas Obat dan Makanan) tidak akan berhenti untuk terus mengecek langsung ke lapangan setiap saat.  ”Semua ini dilakukan untuk memastikan masyarakat Palembang mendapatkan makanan dan minuman yang layak dan sehat,” tutur Fitrianti Agustinda.  Ketua Palang Merah Indonesia Palembang itu mengimbau masyarakat untuk cermat memeriksa kandungan dan kualitas makanan dan minuman sebelum membeli. Bila menemukan makanan dan minuman yang dijual itu tidak layak konsumsi diharapkan melapor ke layanan aduan masyarakat di portal internet atau media sosial Pemkot Palembang.  ”Bersama BPOM kami juga sudah menyiapkan layanan Pojok Pasar yang bisa digunakan untuk memeriksa kandungan makanan di pasar-pasar tradisional Palembang,” terang Fitrianti Agustinda.

Pemkot Palembang Ancam Cabut Izin Usaha Penjual Makanan Kedaluwarsa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/IMG-20220324-WA0013_1.jpg" alt="Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda (dua dari kanan) temukan puluhan e-KTP yang belum disalurkan ke masyarakat saat inspeksi ke UPTD Disdukcapil Kecamatan Seberang Ulu 2, Kamis (24/3). Humas Pemkot Palembang/Antara" width="100%">
<figcaption>Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda (dua dari kanan) temukan puluhan e-KTP yang belum disalurkan ke masyarakat saat inspeksi ke UPTD Disdukcapil Kecamatan Seberang Ulu 2, Kamis (24/3). Humas Pemkot Palembang/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wakil Wali Kota (Wawako) Palembang Fitrianti Agustinda memberikan teguran kepada Unit Pelayanan Teknis Daerah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (UPTD Disdukcapil). Teguran itu terkait pelayanan e-KTP.  Terguran diberikan setelah dia menemukan sekitar puluhan lembar e-KTP yang selesai dibuat di dua UPTD Disdukcapil Kecamatan Alang-alang Lebar dan Seberang Ulu 2, belum tersalurkan ke masyarakat. ”Kepada setiap UPTD itu untuk segera antarkan semua e-KTP kepada pemiliknya secara langsung atau melalui pihak kelurahan-kecamatan setempat,” kata Fitrianti Agustinda seperti dilansir dari Antara seusai inspeksi di UPTD Disdukcapil Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang, Kamis (24/3).  Dia meminta petugas jangan hanya menunggu masyarakat mengambil sendiri, dengan hanya membuat pengumuman di media sosial. Sehingga, KTP itu menumpuk di kantor.  Menurut Fitrianti, pihaknya telah menegaskan kepada Disdukcapil bahwa setiap urusan pembuatan e-KTP ataupun surat-menyurat lain harus cepat. Setelah selesai, hasilnya segera diberikan ke masyarakat yang bersangkutan.  ”Sebelumnya pernah diingatkan dan disepakati terkait ini, semua berkas itu penting, untuk segala urusan masyarakat baik itu kesehatan/perbankan. Jadi harus cepat sehingga tidak menghambat-hambat lagi,” ucap Fitrianti Agustinda.  Pada kesempatan tersebut, selain inspeksi ke UPTD Disdukcapil, Ketua PMI Kota Palembang, itu juga menggelar inspeksi ke Puskesmas Nagaswidak, Kecamatan Seberang Ulu 2, untuk memastikan pelayanan kesehatan di sana. Sebab, kata Fitrianti, menurut laporan masyarakat setempat, mereka tidak mendapatkan pelayanan yang baik dari tenaga kesehatan di puskesmas tersebut.  ”Saya berharap melalui inspeksi ini, pihak terkait bisa memperbaiki layanan kepada masyarakat dengan senyum, sapa, salam, serta keramahan, dan tidak melakukan praktik pungutan liar,” tegas Fitrianti Agustinda.

Wakil Wali Kota Palembang Tegur Disdukcapil Terkait Pelayanan E-KTP