<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/10/IMG_6210-1779398146.jpg" alt="Wakil Wali Kota Bandung, Erwin. (Antara)" width="100%">
<figcaption>Wakil Wali Kota Bandung, Erwin. (Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Wali Kota Bandung sekaligus politikus PKB, Erwin, resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyalahgunaan kewenangan. Penetapan ini menjadikannya kader PKB kedua yang terjerat kasus korupsi sepanjang 2025. Sebelumnya Gubernur Riau Abdul Wahid juga ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan pemerasan dan penerimaan hadiah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Erwin, yang selama ini dikenal sebagai politisi lokal dengan rekam jejak panjang di PKB dan administrasi Kota Bandung, tersandung kasus dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam kapasitasnya sebagai pejabat pemerintahan. Kepala Kejari Bandung, Irfan Wibowo, mengungkapkan bahwa status tersangka diberikan usai penyidik memeriksa 75 saksi serta mengamankan berbagai dokumen dan barang bukti elektronik. &ldquo;Penyidik masih terus mengembangkan kasus ini. Tidak menutup kemungkinan ada pihak lain yang ikut terseret,&rdquo; kata Irfan di Bandung, dikutip dari Antara, Rabu (10/12). Kasus yang menyeret nama Erwin ini muncul dari penyidikan Kejari Bandung terkait dugaan korupsi dalam proses penerusan izin di Pemkot Bandung sepanjang tahun 2025. Berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Bernomor Print 4215/M.2.10/FB.2/10/2025 tertanggal 27 Oktober 2025, perkara tersebut telah naik ke tahap penyidikan sebelum akhirnya menetapkan Erwin sebagai tersangka. Penetapan tersangka ini sekaligus menambah daftar pejabat PKB yang harus berurusan dengan hukum dalam kurun waktu satu tahun terakhir. <h3>Penetapan tersangka Gubernur Riau Abdul Wahid&nbsp;</h3> Sebelumnya, KPK menetapkan Gubernur Riau Abdul Wahid sebagai tersangka setelah operasi tangkap tangan (OTT) pada Senin, 3 November 2025. Dalam perkara tersebut, KPK juga menetapkan dua tersangka lain mulai dari Kepala Dinas PUPR PKPP Riau M. Arief Setiawan hingga Tenaga Ahli Gubernur Riau, Dani M. Nursalam, yang juga kader PKB. Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menjelaskan bahwa penyidikan terhadap Abdul Wahid dimulai dari laporan masyarakat, yang kemudian ditindaklanjuti dengan pengumpulan informasi di lapangan. Dari penyelidikan tersebut, ditemukan adanya pertemuan pejabat Dinas PUPR PKPP Riau dengan para Kepala UPT wilayah, yang membahas kesanggupan pemberian fee kepada Gubernur Riau terkait penambahan anggaran tahun 2025. Pertemuan itu menghasilkan kesepakatan fee 2,5 persen, yang kemudian meningkat menjadi 5 persen atau sekitar Rp 7 miliar. KPK menyebut praktik itu sebagai &ldquo;jatah preman&rdquo;, dilengkapi ancaman mutasi bagi pejabat yang menolak. Abdul Wahid, yang baru dilantik sebagai Gubernur Riau pada Februari 2025, disebut menerima aliran dana dari pola tersebut. Kasus Abdul Wahid menjadi sorotan karena latar belakangnya sebagai kader muda PKB yang lahir dari keluarga sederhana di Indragiri Hilir. Ia meniti pendidikan dari pesantren hingga lulus dari UIN Suska Riau sebelum terjun ke politik dan menduduki kursi DPRD Riau dua periode, lalu DPR RI, hingga akhirnya memenangkan Pilkada Riau 2024 dan menjadi gubernur termuda di Sumatera. Sementara itu, Erwin yang kini menyusul sebagai tersangka korupsi di tahun yang sama, memiliki rekam jejak politik dan organisasi yang panjang. Lahir di Bandung pada 18 Mei 1972, ia menempuh pendidikan dari SD Cikadut hingga meraih Magister Pendidikan Agama Islam di Uninus, dan saat ini tengah menempuh program doktoral. Kariernya dimulai sebagai pengusaha selama dua dekade sebelum akhirnya terjun ke politik dan terpilih sebagai anggota DPRD Kota Bandung pada 2019. Erwin menjabat Ketua DPC PKB Kota Bandung dan beberapa kali memegang posisi strategis di organisasi kepemudaan maupun profesi. Ia dikenal aktif saat pandemi COVID-19 dan sempat menjadi sorotan publik ketika maju sebagai calon Wakil Wali Kota Bandung mendampingi Muhammad Farhan pada Pilkada 2024. Kasus yang menjerat Erwin kini menjadi perhatian publik, terutama karena menjadi catatan kedua bagi PKB dalam tahun 2025 setelah kasus besar yang menimpa Abdul Wahid. KPK menyatakan proses hukum terhadap kedua kader tersebut akan berjalan sesuai kaidah penyidikan, termasuk kemungkinan pengembangan ke pihak lain yang terlibat. Dengan dua pejabat publik PKB tersangkut kasus korupsi dalam tahun yang sama, tekanan publik terhadap integritas kader partai semakin kuat, sementara proses hukum terhadap keduanya masih terus bergulir.

Dua kader PKB, Erwin dan Abdul Wahid, ditetapkan sebagai tersangka korupsi, menambah daftar panjang kasus di partai.

Wawalkot Bandung Erwin Jadi Kader PKB Kedua pada Tahun 2025 yang Jadi Tersangka Korupsi Setelah Gubernur Riau Abdul Wahid

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/10/Wali-Kota-Bandung-1-1537171825.jpg" alt="Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Bandung, Irfan Wibowo. (Antara)" width="100%">
<figcaption>Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Bandung, Irfan Wibowo. (Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Wali Kota Bandung Erwin resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bandung. Ia diduga terlibat tindak pidana korupsi berupa penyalahgunaan kewenangan di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung pada tahun 2025. Selain Erwin, seorang anggota DPRD Kota Bandung periode 2024&ndash;2029, Rendiana Awangga, juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Bandung, Irfan Wibowo, menjelaskan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memperoleh dua alat bukti yang cukup sehingga status penyidikan meningkat dari umum menjadi khusus. &ldquo;Menetapkan dua tersangka, yaitu saudara E (Erwin) selaku Wakil Wali Bandung aktif berdasarkan penetapan tersangka, tanggal 9 Desember 2025,&rdquo; kata Irfan sebagaimana dikutip dari Radar Bandung (Jawa Pos Group), Rabu (10/12). &ldquo;Dua, saudara RA (Rendiana Awangga) selaku anggota DPRD Kota Bandung aktif, berdasarkan penetapan tersangka, tanggal 9 Desember 2025,&rdquo; sambungnya. Irfan menjelaskan kedua tersangka dijerat atas dugaan penyalahgunaan kekuasaan dengan meminta paket barang dan jasa di sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).&nbsp; Meski demikian, Kejari Bandung belum membeberkan kronologi lengkap maupun nilai kerugian negara dalam kasus tersebut. Pihak Kejaksaan memastikan, proses penyidikan masih berjalan dan tidak menutup kemungkinan munculnya tersangka lain.

Wakil Wali Kota Bandung dan anggota DPRD ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh Kejari Bandung, penyidikan masih berlanjut.

Selain Wakil Wali Kota Bandung Erwin, Anggota DPRD Rendiana Juga Ditetapkan sebagai Tersangka Korupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/10/0e0e0a0e-c11b-49f9-b536-f7759e556697-225119991.jpg" alt="Wakil Wali Kota Bandung, Erwin. (Antara)" width="100%">
<figcaption>Wakil Wali Kota Bandung, Erwin. (Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, tengah menjadi sorotan setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyalahgunaan kewenangan oleh Kejaksaan Negeri Bandung. Penetapan ini otomatis menempatkan sosok politisi PKB itu dalam perhatian publik, terutama terkait rekam jejak dan perjalanan kariernya di dunia politik maupun organisasi. Erwin yang dikenal luas dengan sapaan Kang Erwin lahir di Bandung pada 18 Mei 1972. Sejak awal, ia membangun citra sebagai pemimpin yang menempatkan kepentingan masyarakat sebagai dasar setiap kebijakan. Ia kerap mengutip prinsip fikih &ldquo;Tasharruf al-Imam 'Ala Al-Ra'iyyah Manuthun bi Al-Maslahah&rdquo; yang menegaskan bahwa kebijakan pemimpin harus berpihak pada kemaslahatan rakyat. Perjalanan pendidikannya dimulai dari SD Cikadut dan SD Cikutra V, lalu berlanjut ke SMP Santa Maria dan SMA Yodhatama. Ia kemudian meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Pasundan (Unpas) dan melanjutkan Magister Pendidikan Agama Islam di Universitas Islam Nusantara (Uninus). Saat ini, ia masih menempuh studi doktoral Ilmu Pendidikan di kampus yang sama. Sebelum aktif di dunia politik, Erwin menghabiskan lebih dari dua dekade sebagai pengusaha sejak 1991 hingga 2011. Pengalaman tersebut membuatnya akrab dengan persoalan UMKM dan dinamika ekonomi rakyat. Dorongan untuk berkontribusi lebih luas membuatnya terjun ke politik. Pada 2019, ia terpilih sebagai Anggota DPRD Kota Bandung dan duduk di Komisi D yang membidangi kesejahteraan masyarakat. Karier politiknya melesat cepat. Erwin menjabat sebagai Ketua DPC PKB Kota Bandung selama tiga periode (2010&ndash;2025) dan menjadi salah satu tokoh penting di internal partai. Ia juga diketahui memegang sejumlah posisi strategis lainnya, termasuk Dewan Penasihat FKPPI Kota Bandung (2023&ndash;2028), Sekretaris Umum Garda Bangsa Jawa Barat I (2017&ndash;2022), Bendahara IKA FE Unpas (2016&ndash;2019), hingga Wakil Ketua HPN Jawa Barat. Namanya makin dikenal publik setelah maju sebagai calon Wakil Wali Kota Bandung mendampingi Muhammad Farhan pada Pilkada 2024. Pasangan itu diusung Partai NasDem dan PKB serta mendapatkan dukungan dari Partai Buruh dan Gelora. Selain aktivitas politik, Erwin tercatat aktif dalam aksi sosial. Di masa pandemi COVID-19, ia bersama Relawan Peduli COVID-19 PKB Kota Bandung terlibat dalam penyemprotan disinfektan di berbagai permukiman dan fasilitas umum. Namun, perjalanan politiknya tak lepas dari kontroversi. Dalam debat terakhir Pilkada Bandung pada 19 November 2024 di Grand Ballroom Trans Luxury Hotel, ucapannya yang menggunakan istilah Sunda &ldquo;paeh&rdquo; yang dalam bahasa Sunda merujuk pada kematian untuk selain manusia menuai kritik setelah dipakai dalam konteks pembahasan program Universal Health Coverage (UHC). Kini, setelah ditetapkan sebagai tersangka, perjalanan karier Erwin memasuki babak baru. Publik menanti proses hukum yang berjalan dan bagaimana kasus ini akan mempengaruhi posisinya sebagai wakil wali kota serta figur penting di tubuh PKB Kota Bandung. Sebelumnya, Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, akhirnya resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan kewenangan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung tahun 2025. Kepastian itu disampaikan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bandung setelah rangkaian pemeriksaan panjang dan pengumpulan bukti yang dinilai cukup kuat. Kepala Kejari Bandung, Irfan Wibowo, mengungkapkan bahwa status tersangka diberikan usai penyidik memeriksa 75 saksi serta mengamankan berbagai dokumen dan barang bukti elektronik. &ldquo;Penyidik masih terus mengembangkan kasus ini. Tidak menutup kemungkinan ada pihak lain yang ikut terseret,&rdquo; kata Irfan di Bandung, seperti dikutip dari Antara, Rabu (10/12). Kasus yang menyeret nama Erwin ini muncul dari penyidikan Kejari Bandung terkait dugaan korupsi dalam proses penerusan izin di Pemkot Bandung sepanjang tahun 2025.

Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi, publik menanti proses hukum dan dampaknya.

Siapa Wakil Wali Kota Bandung Erwin? Politikus PKB Bergelar Magister Pendidikan Agama Islam Jadi Tersangka Korupsi