<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/16/bahlil34-3533658282.jpg" alt="Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, usai usai membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) anggota fraksi Partai Golkar DPR RI-DPRD. (Ridwan)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, usai usai membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) anggota fraksi Partai Golkar DPR RI-DPRD. (Ridwan)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, mengimbau seluruh kadernya yang menduduki kursi DPR RI maupun DPRD pada tingkat provinsi, kabupaten/kota untuk bisa menjaga sikap, perkataan, dan tindakan dihadapan rakyat. Ia menegaskan, setiap wakil rakyat harus mampu menjaga perkataan hingga penampilan. Hal itu disampaikan Bahlil usai membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) anggota fraksi Partai Golkar DPR RI-DPRD provinsi maupun kabupaten/kota tahun 2025, bertajuk &ldquo;Peningkatan Profesionalitas Anggota Fraksi Partai Golkar dalam Menjalankan Peran, Tugas, dan Fungsinya sebagai Wakil Rakyat&rdquo; di Hotel Pullman, Jakarta Barat, Senin malam (15/9). &ldquo;Saya meminta kepada seluruh anggota DPR dari fraksi Golkar agar baik dalam perkataan, tindakan, maupun penampilan harus mampu menyesuaikan. Sekalipun ada yang punya kemampuan lebih atau sederhana, kita sebagai pejabat harus mampu melakukan penyesuaian bahwa kita ini mewakili rakyat,&rdquo; kata Bahlil. Ia menekankan pentingnya konsolidasi dan kesepahaman antar-anggota fraksi dalam mengawal program pemerintah sekaligus memperjuangkan aspirasi masyarakat. &ldquo;Inilah bagian yang paling penting, konsolidasi dan juga membangun kesepahaman dalam mengawal program-program pemerintah dan memperjuangkan aspirasi rakyat di tingkat bawah,&rdquo; ucap Bahlil. Bahlil juga mengingatkan setiap kader agar lebih mengedepankan sensitifitas terhadap kondisi masyarakat. Ia menegaskan pentingnya terjun langsung ke warga untuk menyerap aspirasi. &ldquo;Di tengah masyarakat yang seperti ini, Golkar harus kembali peka. Kalau ada yang menyampaikan aspirasi, ditemui. Karena bagaimanapun kita ini mewakili rakyat,&rdquo; ujarnya. Lebih lanjut, ia mengingatkan agar setiap anggaran yang dialokasikan melalui kebijakan daerah benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat.&nbsp; &ldquo;Saya juga meminta agar mengawal setiap anggaran yang dialokasikan lewat kebijakan daerah itu betul-betul berorientasi kepada rakyat,&rdquo; pungkasnya.

Bahlil Lahadalia mengingatkan kader Golkar di DPR untuk menjaga etika dan penampilan, serta peka terhadap aspirasi rakyat.

Bahlil Imbau Kader Golkar di DPR-DPRD Jaga Etika dan Penampilan: Kita Ini Wakil Rakyat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/03/IMG_4403JPG-1461676662.jpg" alt="Tiga Wakil Ketua DPR RI Bertemu perwakilan mahasiswa di, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (3/9/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Tiga Wakil Ketua DPR RI Bertemu perwakilan mahasiswa di, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (3/9/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada mahasiswa dalam pertemuan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/9). Ia mengakui adanya kekeliruan dan kekurangan dalam menjalankan fungsi DPR sebagai wakil rakyat yang semestinya memperjuangkan aspirasi masyarakat. &ldquo;Selaku pimpinan, kami menyatakan permohonan maaf atas kekeliruan serta kekurangan kami sebagai wakil rakyat dalam menjalankan tugas dan fungsi mewakili aspirasi masyarakat yang selama ini menjadi tanggung jawab kami,&rdquo; kata Dasco saat melakukan pertemuan dengan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI). Dasco menegaskan, permintaan maaf tersebut tidak akan berhenti pada ucapan semata. Ia memastikan, DPR akan segera melakukan evaluasi internal dan perbaikan sistem agar kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif bisa dipulihkan. &ldquo;Tentunya permintaan maaf ini tidak cukup tanpa evaluasi dan perbaikan secara menyeluruh dan akan kami lakukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya,&rdquo; tegasnya. Ia menjelaskan, sejumlah langkah konkret telah diputuskan melalui koordinasi bersama pimpinan DPR. Salah satunya, menghentikan tunjangan perumahan anggota dewan, terhitung sejak 30 Agustus 2025.&nbsp; &ldquo;Kami telah berkoordinasi dengan seluruh pimpinan DPR beberapa waktu ini, dan kami sampaikan beberapa hal. Pertama melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tunjangan anggota dewan dan khusus untuk tunjangan perumahan dihentikan,&rdquo; ungkap Dasco. Selain itu, DPR juga memberlakukan moratorium untuk kunjungan kerja atau perjalanan dinas ke luar negeri. Menurut Dasco, DPR akan lebih selektif dalam melakukan perjalanan dinas di dalam negeri dengan prinsip efisiensi anggaran.&nbsp; &ldquo;Yang kedua moratorium kunjungan kerja atau perjalanan dinas luar negeri anggota DPR serta melakukan efisiensi-efisiensi kunjungan kerja di dalam negeri,&rdquo; jelasnya. Dasco menambahkan, langkah-langkah tersebut diharapkan menjadi titik awal reformasi di tubuh DPR agar lembaga ini kembali dipercaya masyarakat.&nbsp; &ldquo;Kami sadar tanpa langkah nyata, kepercayaan publik tidak akan pernah kembali. Karena itu DPR berkomitmen untuk memperbaiki diri,&rdquo; urainya. Lebih lanjut, Dasco mengungkapkan bahwa proses reformasi DPR ini akan dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Ia menilai Puan memiliki komitmen kuat untuk membawa DPR menjadi lebih transparan dan akuntabel.&nbsp; &ldquo;Reformasi DPR akan dipimpin langsung oleh Ketua DPR Ibu Puan Maharani untuk menjadi DPR yang lebih baik dan transparan,&rdquo; pungkasnya.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad minta maaf kepada mahasiswa, DPR siap evaluasi dan reformasi untuk pulihkan kepercayaan publik.

Bertemu Mahasiswa, Dasco Minta Maaf DPR Keliru Jalankan Tugas Sebagai Wakil Rakyat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/03/03BLY0tGADKo7XXfyM85i3UhvwkBztn7luOTgEDy-2470931883.jpg" alt="Pimpinan DPR RI menerima peewakilan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/9). (Ridwan/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Pimpinan DPR RI menerima peewakilan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/9). (Ridwan/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menyampaikan kritik keras terhadap para wakil rakyat di Senayan. Dalam audiensi bersama pimpinan DPR, mahasiswa menilai ada kesenjangan antara kondisi rakyat yang semakin berat dengan sikap legislatif yang dinilai abai terhadap penderitaan masyarakat. Adapun, Pimpinan DPR yang menerima audiensi perwakilan mahasiswa di antaranya Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal. Pertemuan itu digelar di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/9). Dalam kesempatan itu, Ketua BEM Universitas Indonesia (UI), Agus Setiawan, menegaskan kondisi ekonomi masyarakat saat ini penuh ketidakpastian. Namun, itu dibalas dengan joget-joget para anggota dewan di atas penderitaan rakyat, yang sulit mendapatkan pekerjaan. &ldquo;Berkaitan dengan permasalahan kami sebagai bagian dari warga negara yang sebetulnya khawatir kira-kira kita ke depan itu kondisi ekonominya seperti apa ya, terdengar masyarakat rentan menderita di PHK, ekonomi lesu daya beli masyarakat menurun kok bisa ada wakil rakyat yang justru kabarnya tunjungannya dinaikkan dan ketika ada kabar tersebut terjadi simbolisasi joget-joget, yang kemudian hati kami sedih bapak-bapak sekalian,&rdquo; kata Agus Setiawan. Agus menilai, DPR telah kehilangan sensitifitas terhadap aspirasi rakyat. Ia pun menyoroti sikap para wakil rakyat yang lebih sibuk dengan simbolisasi politik ketimbang membicarakan persoalan mendesak yang dihadapi masyarakat.&nbsp; &ldquo;Kami seakan-akan dimanfaatkan saat momen pemilunya saja dengan berbagai janjinya, tetapi ketika sudah duduk di kursi-kursi yang enak ini bapak-bapak Ibu sekalian yang duduk di parlemen seakan-akan melupakan kami sebagai bagian dari rakyat yang seharusnya diwakilkan dalam pertemuan rapatnya,&rdquo; ujar Agus. Menurutnya, fenomena joget-joget anggota DPR di ruang publik ketika rakyat menderita justru menimbulkan luka sosial. Hal itu dianggap menambah jurang ketidakpercayaan antara generasi muda dan lembaga legislatif.&nbsp; Agus juga menyinggung soal narasi besar pembangunan Indonesia. Ia menilai jargon Indonesia Emas 2045 akan sulit tercapai jika para pemimpin bangsa gagal mengutamakan kepentingan rakyat.&nbsp; &ldquo;Dan saya pribadi sebagai generasi yang meneruskan perjuangan ini saya khawatir bahwa dari narasi-narasi Indonesia emas 2045 narasi-narasi bahwa hari ini adalah untuk anak cucu kita itu tidak akan tercapai ke depannya,&rdquo; ucapnya. Karena itu, Agus berharap para wakil rakyat kembali pada jalur amanah yang diemban, dapat mendengar suara rakyat. &ldquo;Maka dari itu saya berharap agar kita ingat kembali amanat rakyat, mandat rakyat yang dibebankan di pundak kita sekalian agar betul-betul kita perjuangkan,&rdquo; pungkasnya.

BEM SI mengkritik DPR terkait kesenjangan antara kondisi rakyat dan sikap legislatif yang dinilai abai.

BEM SI Keluhkan Kondisi Bangsa ke Pimpinan DPR: Rakyat Metnderita, Tapi Wakil Rakyat Joget-joget

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/13/BPN-dan-Menpanrb-bahas-efisiensi-anggaran_SALMAN-TOYIBI_-7JPG-3104868821.jpg" alt="Menteri PANRB Rini Widyantini menyampaikan paparan pada rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri PANRB Rini Widyantini menyampaikan paparan pada rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> Sebagian yang lolos CPNS 2024 kadung resign dari pekerjaan sebelumnya dan tabungan sudah menipis. Yang lolos PPPK malah kebanyakan sudah berusia di atas 50 tahun. Pemerintah berdalih bukan karena efisiensi anggaran. ZALZILATUL HIKMIA, Jakarta --- KABAR pengunduran jadwal penetapan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dari gedung DPR itu mengaduk-aduk perasaan Pristiwanto Agung. Kecewa, sedih, bingung. Betapa tidak, pria yang lolos seleksi CASN 2024 itu sudah kadung menampik tawaran perpanjangan kontrak dari tempat dia bekerja sebelumnya. Selain itu, pihak perwakilan instansi pemerintah yang dilamarnya pun meminta bersiap sambil menunggu surat edaran dikeluarkan. Keputusan tak memperpanjang itu kian matang setelah dia mendapat kabar harus mengurus beberapa berkas penting untuk keperluan pengisian daftar Riwayat hidup (DRH). DRH berisi data pribadi, riwayat pendidikan, dan pengalaman kerja. Pengisian DRH dilakukan untuk memperoleh Nomor Induk Pegawai (NIP) yang nantinya digunakan sepanjang karier sebagai Pegawai Sipil Negara (PNS). &rdquo;Butuh waktu untuk mengurus semua itu dan nggak mungkin saya cuti panjang. Jadi, sekalian saja resign,&rdquo; kata pria yang akrab disapa Iwan itu kepada Jawa Pos kemarin (6/3). Iwan pun sudah menyiapkan dana darurat untuk menunjang kesehariannya sampai Mei. Sampai kemudian berita itu datang: pengangkatan CASN 2024 diundur ke Oktober tahun ini. &rdquo;Kalau bener Oktober (baru diangkat) sangat di luar ekspektasi sih. Mana keuangan sudah tiris, tinggal uang BPJS harta satu satunya,&rdquo; kata pria asal Pemalang, Jawa Tengah, itu seraya tertawa getir. Beda lagi dengan Julistian. Nasib baik masih menyertainya. Rencananya menyerahkan surat resign dari pekerjaannya saat ini di awal pekan depan akhirnya dibatalkan seiring Keputusan pemerintah tersebut. Itu pun dia masih bingung. Sebab, belum ada keterangan resmi dari instansi yang dilamarnya dalam seleksi CASN 2024 soal jadwal pengangkatan yang mundur tersebut. Karenanya, ia pun masih akan menunggu. &rdquo;Karena nggak mungkin kan nganggur saat lebaran,&rdquo; ujarnya. Hasil Rapat CASN meliputi CPNS dan PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja). Pada Rabu (5/3) di Gedung DPR, Jakarta, pemerintah dan Komisi II DPR RI telah menyepakati pelaksanaan pengangkatan CPNS ASN Tahun 2024 dilakukan pada Oktober 2025. Sementara, pengangkatan PPPK pada Maret tahun berikutnya. Padahal, berdasarkan jadwal awal, peserta yang lolos se leksi CPNS 2024 seha rusnya sudah diangkat atau mendapatkan Nomor Identitas Pegawai (NIP) pada Maret 2025. Sedangkan, bagi peserta yang lolos PPPK 2024 Tahap 1 dijadwalkan untuk diangkat pada Februari 2025 dan tahap 2 pada Juli 2025. Dalam paparannya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Men PAN-RB) Rini Widyantini berdalih ini bukan pengunduran, tapi penyesuaian. Pertimbangannya, pertama, kebutuhan penataan dan penempatan ASN untuk mendukung berbagai program prioritas pembangunan nasional. Kedua, munculnya tantangan dalam proses pengadaan CASN meliputi penyelarasan formasi, jabatan, dan penempatan. Selanjutnya, terkait usulan pe nundaan seleksi CASN dari beberapa daerah. &rdquo;Terakhir, grand design pengelolaan ASN 2025-2045, di mana penataan ASN nasional juga bakal disesuaikan dengan roadmap lima tahunan tersebut, sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025- 2029,&rdquo; katanya. <h3>Reaksi Honorer</h3> Kalangan honorer tentu saja juga kecewa. Apalagi, mereka yang lolos seleksi PPPK dalam CASN 2024 malah baru akan diangkat Maret tahun depan. Padahal, menurut Ketum Asosiasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Indonesia (AP3KI) Nur Baitih, banyak dari para honorer yang sudah dirumahkan alias diberhentikan. Alasannya, karena sudah diterima PPPK. &rdquo;Tanggapan kami tentu sangat kecewa. Kalau diundur lagi, makin gak jelas saja nasibnya,&rdquo; keluhnya. Dia menilai, Keputusan Men PAN-RB dan Komisi II tersebut tidak sesuai dengan amanah UU ASN Nomor 20/2023. Di beleid itu disebutkan batas penataan honorer paling lambat Desember 2024. &rdquo;Lah ini saja sudah lewat Desember 2024, masa harus menunggu lagi di 2026,&rdquo; ungkapnya. Menurutnya, ini menunjukkan bahwa kinerja dan tujuan menteri di 100 hari kerja pertama sepenuhnya gagal. Tidak sesuai dengan apa yang selama ini diwacanakan, yakni honorer selesai baik penuh waktu ataupun penuh waktu. Dia pun mempertanyakan, soal perbedaan waktu pengangkatan antara CPNS dan PPPK. Padahal, jika ditelisik lebih jauh, usia peserta CPNS relatif lebih muda. PPPK rata-rata pesertanya berusia di atas 50 tahun. Pada Maret ini, misalnya, banyak yang menginjak usia 57 tahun. Artinya, di tahun depan, usia mereka sudah 58 tahun dan otomatis kesempatan menjadi ASN hilang. <h3>Dalih biar Lebih Optimal</h3> Rini mengklarifikasi dugaan penyesuaian ini lantaran efisiensi anggaran. Menurutnya, penyesuaian jadwal ini dilakukan agar semua proses rekrutmen bisa berjalan lebih optimal dan semua tenaga ASN terangkat secara bersamaan. &rdquo;Bukan, bukan karena efisiensi, kan masih banyak. Nanti kita masih menyelesaikan yang belum mengumumkan dan sebagainya,&rdquo; tegasnya. Nur Biatih berharap, para wakil rakyat di Komisi II DPR mau turun ke lapangan. &rdquo;Temui honorer, lihat pekerjaan mereka langsung. Lihat kerutan wajah mereka yang punya semangat mengajar dan bekerja meski usia mereka sudah di atas 50 tahun,&rdquo; paparnya. (*/ttg)

Sebagian yang lolos CPNS 2024 kadung resign dari pekerjaan sebelumnya dan tabungan sudah menipis. Kebanyakan yang lolos malah PPPK.

Kekecewaan setelah Penetapan CPNS dan PPPK 2024 Diundur: Wakil Rakyat, Temui Honorer, Lihat Kerutan di Wajah Mereka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/26/JKT_PELANTIKAN-ANGGOTA-DPRD-JAKARTA_HANUNG-HAMBARA_26082024-10-3978558460.jpg" alt="Pelantikan Anggota DPRD DKI Jakarta periode 2024-2029 di gedung dewan, Jalan kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (26/8). (Hanung Hambara/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Pelantikan Anggota DPRD DKI Jakarta periode 2024-2029 di gedung dewan, Jalan kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (26/8). (Hanung Hambara/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Sebanyak 106 anggota DPRD DKI Jakarta terpilih periode 2024&ndash;2029 resmi dilantik hari ini, Senin (26/8) di gedung Dewan, Jalan kebon Sirih Jakarta Pusat. Pelantikan itu menandai dimulainya kerja-kerja politik anggota dewan dari berbagai partai politik tersebut. Diketahui bahwa masa tugas anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019&ndash;2024 sendiri sudah berakhir pada tanggal 25 Agustus 2024 lalu.&nbsp; Anggota DPRD DKI Jakarta Terpilih 2024&ndash;2029 Nabilah Aboebakar Alhabsyi menjadi pemeroleh suara tertinggi di daerah pemilihan 8 Jakarta Selatan. Dia mengatakan, kemenangannya membuktikan suara milenial makin dipertimbangkan dalam sistem politik. "Keberhasilan saya bisa dimaknai sebagai keberhasilan calon legislatif muda dalam berkompetisi di arena politik. Yang menunjukkan bahwa suara generasi milenial hari ini semakin diperhitungkan dalam sistem politik Indonesia," ujarnya kepada wartawan, Senin (27/8). Dengan meraih total jumlah 26.344 suara, Nabilah berjanji akan terus mendengarkan suara-suara rakyat yang memilihnya menjadi wakil rakyat.&nbsp; "Saya akan terus berusaha memperjuangkan aspirasi rakyat di DPRD DKI Jakarta," ungkapnya.&nbsp; Politikus PKS itu menegaskan bahwa integritas, kerja keras, dan kemampuan untuk mendengarkan rakyat adalah kunci utama dalam meraih kepercayaan publik.&nbsp; Karena itu, dia mengaku siap untuk menjalankan tugasnya dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab. Demi mewujudkan Jakarta Selatan yang lebih sejahtera, adil, dan berdaya saing.&nbsp; "Alhamdulillah dengan keberhasilan hari ini yang telah sama-sama kita capai, saya berterima kasih atas dukungan dan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat Dapil 8 Jakarta Selatan," tuturnya.&nbsp; "Ini adalah amanah yang besar, dan saya berkomitmen untuk bekerja sebaik mungkin demi kesejahteraan dan kemajuan masyarakat," pungkas Nabilah.

Sebanyak 106 anggota DPRD DKI Jakarta terpilih periode 2024–2029 resmi dilantik hari ini, Senin (26/8) di gedung dewan, Kebon Sirih, Jakpus.

Anggota DPRD DKI Jakarta 2024–2029 Resmi Dilantik di Kebon Sirih, Nabilah Aboebakar: Ini Amanah yang Besar   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/22/Ahmd-Dhani-Yt-3494494661.jpg" alt="Ahmad Dhani dalam YT peribadinya. (YouTube AHMAD DHANI DALAM BERITA)" width="100%">
<figcaption>Ahmad Dhani dalam YT peribadinya. (YouTube AHMAD DHANI DALAM BERITA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Rekapitulasi suara di beberapa wilayah terus berjalan. Termasuk di Jawa Timur untuk pemilihan legislatif di level DPR RI. Beberapa calon legislatif atau wakil rakyat yang berebut kursi Senayan dari Jawa Timur cukup banyak tokoh publik hingga figur publik artis. Salah satunya Ahmad Dhani, pentolan Dewa 19. Ahmad Dhani berkendara dengan Partai Gerindra untuk menuju Senayan. Pantauan JawaPos.com di laman Info Pemilu 2024, Ahmad Dhani memperoleh 55.748 suara. Angka itu mengalahkan suara dari cucu Ir Soekarno, Presiden Indonesia pertama. Yakni, Puti Guntur Soekarno. Puti berasal dari PDIP. Puti juga termasuk incumbent dalam dunia politik. Puti memperoleh 48.949 suara per 4 Maret pukul 09.33. Suara Puti mengungguli Arzeti Bilbina. Arzeti, artis sekaligus model, itu dari PKB. Arzeti hanya mendapatkan 30.648 suara.

Beberapa caleg atau wakil rakyat berebut kursi Senayan dari Jawa Timur cukup banyak tokoh publik hingga artis. Salah satunya Ahmad Dhani

Ahmad Dhani Berhasil Gulingkan Suara Cucu Presiden Pertama Indonesia di Jawa Timur, Siapa?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/20220825_113729.jpg" alt="Ketua DPC Partai Gerindra Palembang Akbar Alfaro. Yudi Abdullah/Antara" width="100%">
<figcaption>Ketua DPC Partai Gerindra Palembang Akbar Alfaro. Yudi Abdullah/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kota Palembang memberikan sanksi tegas kepada MS, anggota DPRD Palembang yang diduga melakukan pemukulan terhadap seorang perempuan. Pemukulan itu terjadi di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) pada 5 Agustus.  ”Untuk menentukan sanksi terhadap anggota DPRD Palembang dari Gerindra atas kasus pemukulan di salah satu SPBU dalam kota setempat yang sempat viral di media sosial, yang bersangkutan akan diperiksa Mahkamah Kehormatan Partai pada Jumat (26/8),” kata Ketua DPC Partai Gerindra Palembang Akbar Alfaro seperti dilanir dari Antara di Palembang, Kamis (25/8).  Dia menjelaskan, Mahkamah Kehormatan Partai Gerindra akan memeriksa perilaku dan pelanggaran etika atau dugaan pelanggaran etika yang dilakukan MS. Partai Gerindra tidak mentoleransi sikap arogan yang dilakukan MS sebagai wakil rakyat.  ”Atas kejadian tersebut, tidak menutup kemungkinan sanksi terberat akan diberikan kepada MS berupa pemecatan sebagai kader Gerindra sekaligus anggota DPRD Palembang,” ujar Alfaro.  Anggota DPRD Palembang Fraksi Partai Gerindra MS terekam memukuli seorang perempuan dalam video viral di media sosial yang diketahui korbannya itu bernama Tata. Kasus tersebut telah dilaporkan korban ke Polsek Ilir Barat I Palembang.  Dalam laporan kepada polisi, Tata menjelaskan kronologi penganiayaan terhadap dirinya. Kasus pemukulan itu terjadi di SPBU Jalan Demang Lebar Daun, Ilir Barat I, Palembang, pada 5 Agustus.  ”Kejadiannya itu malam hari, pada 5 Agustus. Saat antrean mengisi bahan bakar minyak di SPBU, terlapor MS yang belakangan diketahui anggota DPRD Palembang, akan memotong antrean dan tidak menerima atas teguran saya sehingga emosi mengeluarkan kata-kata kasar dan melakukan pemukulan,” ujar Tata.  Kanitreskrim Polsek Ilir Barat I Palembang Iptu Apriansyah mengatakan, pihaknya sedang menyelidiki kasus tersebut. ”Laporan korban, Tata, sudah kami terima. Kasus penganiayaan yang diduga dilakukan MS, anggota DPRD Palembang, itu sedang diproses,” ujar Iptu Apriansyah.

Anggota DPRD Pemukul Perempuan Terancam Dipecat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/Rapat-Paripurna-DPR-Dery-Ridwansah-2-1.jpg" alt="Suasana Pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2019-2020 dalam Rapat Paripurna DPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/3/2020). Rapat Peripurana tersebut dengan Agenda Penyampaian Pidato Ketua DPR dan Laporan Komisi XI" width="100%">
<figcaption>Suasana Pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2019-2020 dalam Rapat Paripurna DPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/3/2020). Rapat Peripurana tersebut dengan Agenda Penyampaian Pidato Ketua DPR dan Laporan Komisi XI</figcaption>
</figure><div>JawaPos.com - DPR telah mengesahkan Undang-Undang (UU) Omnibus Law tentang Cipta Kerja. Namun pengesahan ini mendapatkan penolakan keras dari elemen buruh, mahasiswa hingga akademisi.</div> <div></div> <div>Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Arif Maulana mengatakan dengan disahkan UU tersebut maka menunjukkan DPR bukan lagi wakil rakyat. Karena nyatanya mereka mengabaikan aspirasi rakyat Indonesia yang tidak mengingikan UU Omnibus Law Cipta Kerja tersebut.</div> <div></div> <div>‎"Pemerintah dan DPR menunjukkan bahwa mereka sejatinya pemerintah dan DPR hari ini memang bukan wakil rakyat," ujar Arif kepada wartawan, Rabu (7/10).</div> <div></div> <div>Menurut Arif, DPR dan pemerintah sudah mebuktikan keberpihakannya kepada pengusaha. Ini menjadi ironis sejatinya berpihak ke rakyat. Namun malah sebaliknya.</div> <div></div> <div>"Mereka hanya menjadi wakil pengusaha dan pemodal, pemerintah dan DPR sudah melanggar mandat reformasi untuk tegakkan demokrasi dan konstitusi," katanya.</div> <div></div> <div>"Mereka tidak peka dan peduli para kritik masyarakat yang menolak RUU ini sejak awal. Untuk kesekian kalinya suara rakyat diabaikan tak ubahnya pengesahan UU KPK, UU Minerba dan UU MK (Mahkamah Konstitusi-Red) yang cacat dan inkonstitusional," tambahnya.</div> <div></div> <div>Adanya pengesahan UU tersebut juga akan memicu masyarakat tidak percaya lagi kepada DPR dan juga pemerintah. Sehingga hal ini sangat merugikan Presiden Joko Widodo (Jokowi).</div> <div></div> <div>‎"Pengesahan UU ini akan memicu mosi tidak percaya rakyat pada Presiden dan DPR," pungkasnya.</div> <div></div> <div>Sebelumnya, Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law tentang Cipta Kerja sudah disahkan menjadi UU oleh para anggota dew‎an pada rapat paripurna Senin (5/10).</div> <div></div> <div>Dari pengesahan tersebut setidaknya ada dua fraksi yang melakukan penolakan Omnibus Law disahkan menjadi UU. Itu adalah Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).</div> <div></div> <div>Selain itu elemen buruh juga menolak pengesaha UU Omnibus Law tentang Cipta Kerja tersebut. Sebagai bentuk penolakannya, buruh melakukan mogok kerja nasional tertanggal dari 6-8 Oktober 2020. (*)</div> <div></div> <div>  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=g_GuJ8O-Txc&amp;ab_channel=jawapostvofficial  </div> <div></div> <div></div>

LBH Jakarta: Sahkan UU Omnibus Law, DPR Bukan Lagi Wakil Rakyat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/PSX_20200803_204818.jpg" alt="Buruh dari berbagai daerah yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menggelar aksi demonstrasi menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (3/8/2020). Aksi ini berkaitan dengan penolakan rencana pani" width="100%">
<figcaption>Buruh dari berbagai daerah yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menggelar aksi demonstrasi menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (3/8/2020). Aksi ini berkaitan dengan penolakan rencana pani</figcaption>
</figure>JawaPos.com - DPR telah mengesahkan RUU Cipta Kerja menjadi sebuah UU pada Senin (5/10) kemarin dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020-2021. Hal ini pun menimbulkan kecaman hampir dari seluruh kalangan masyarakat.  Majelis Ulama Indonesia (MUI) salah satunya. Sekretaris Jenderal (Sekjen) MUI Anwar Abbas mengatakan pihaknya sangat kecewa atas perlakuan pemerintah dan DPR yang tega mengesahkan RUU tersebut di tengah pandemi ini.  "Dengan disahkannya RUU Cipta kerja ini maka saya terus terang sangat-sangat kecewa. Karena DPR yang merupakan wakil rakyat lebih banyak mendengar dan membela kepentingan pemilik kapital daripada membela kepentingan rakyat banyak," ungkap dia dalam keterangan tertulis kepada JawaPos.com, Selasa (6/10).  Dia menuturkan tidak paham lagi apa yang dipikirkan oleh DPR sebagai wakil masyarakat Indonesia yang seharusnya menjadi suara rakyat, namun pada kenyataannya tidak seperti itu.  "Saya tidak tahu mengapa anggota DPR kita sekarang bisa seperti ini. Jadi kesan bahwa dunia perpolitikan kita sekarang sudah dikuasai oleh oligarki politik semakin tampak dengan jelas," imbuhnya. <ul> 	<li>Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/06/10/2020/ahy-uu-ciptaker-ciptakan-masalah-baru/">AHY: UU Ciptaker Ciptakan Masalah Baru</a></li> </ul> "Sehingga tidak ada yang berani menyuarakan suara yang berbeda dari kepentingan pimpinan partainya karena takut oleh pimpinan partainya, mereka itu akan di PAW (pergantian antar-waktu) sehingga akhirnya para anggota DPR tersebut lebih mendengarkan keinginan pimpinan partainya dari pada mendengarkan keinginan rakyatnya," sambung dia.  Anwar melanjutkan, yang lebih menyedikannya lagi, dengan biaya politik yang sekarang ini sangat mahal, sementara oligarki politik tidak punya uang banyak untuk membiayai kegiatan-kegiatan politik mereka masing-masing. Alhasil mereka pun terpaksa meminta bantuan kepada para pemilik kapital atau sebaliknya.  "Sehingga bak kata orang bijak, bila hal seperti itu yang terjadi, maka yang meminta-minta dan atau yang diberi bantuan tersebut tentu akan bisa di perintah-perintah dan ditawan oleh yang memberi bantuan atau oleh para pemilik kapital tersebut," ujar dia.  Kata dia, dari sudut pandangnya, hal itu terjadi dalam rapat kemarin. "Saya lihat dalam pembahasan RUU Cipta Kerja ini situasi seperti itulah yang sangat-sangat tampak oleh saya, sehingga UU ini benar-benar kelihatan lebih banyak membela kepentingan pemilik modal dan sangat mengabaikan kepentingan rakyat luas," pungkasnya.  Seperti diketahui, sebelumnya pra-pengesahan RUU, salah satu anggota Fraksi Demokrat, yaitu Irwan Fecho hendak menyuarakan pendapatnya untuk diminta penundaan pengesahan dalam rapat kemarin.  Akan tetapi hal tersebut tidak diterima, khususnya dari Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin dan Ketua DPR Puan Maharani dengan mematikan mikrofon ketika Irwan berbicara. Tindakan mematikan mikrofon itu tidak hanya sekali, Sekretaris Fraksi Demokrat Marwan Cik Hasan sebelumnya juga merasakan hal yang sama.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=EqMVPJnaA1I&amp;ab_channel=jawapostvofficial

MUI Sebut DPR Tidak Seperti Wakil Rakyat Karena Sahkan RUU Ciptaker

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/danti.jpg" alt="Kepala Biro Humas Setjen MPR RI Siti Fauziah, SE, MM menyampaikan sambutan dalam acara virtual di acara Bicara Buku Bersama Wakil Rakyat sekaligus bedah buku karyanya berjudul" width="100%">
<figcaption>Kepala Biro Humas Setjen MPR RI Siti Fauziah, SE, MM menyampaikan sambutan dalam acara virtual di acara Bicara Buku Bersama Wakil Rakyat sekaligus bedah buku karyanya berjudul</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota MPR RI Fraksi Demokrat Dede Yusuf Macan Effendi, ST, M.Si.Pol melihat bahwa isu tenaga kerja Indonesia baik di dalam negeri dan di luar negeri harus mendapatkan perhatian lebih seluruh elemen masyarakat terutama pemerintah. Sebab, masih banyak sekali permasalahan yang dihadapi para tenaga kerja yang belum juga terselesaikan. Antara lain, rendahnya upah, masuknya tenaga kerja asing dan rendahnya pendidikan.  "Apalagi saat ini kita memasuki era bonus demografi, dimana angkatan kerja di Indonesia menjadi lebih besar. Jangan sampai ada ledakan tenaga kerja tapi minim lapangan kerja," katanya.  Hal tersebut disampaikan Dede Yusuf, saat hadir secara virtual di acara Bicara Buku Bersama Wakil Rakyat sekaligus bedah buku karyanya berjudul 'Bersaing Atau Tenggelam: Indonesia Bukan Bangsa Kuli'. Judul buku ini juga menjadi tema utama acara, di Ruang Serba Guna, Gedung Mess MPR RI, Bandung, Jawa Barat, Jumat (25/9).  Hadir dalam acara tersebut Kepala Biro Humas Setjen MPR RI Siti Fauziah, SE, MM, Tenaga Ahli DPR M. Akhiri Khailuki M.Si, Dosen ITB Dr.Epin Saepudin, M.Pd, Sekjen Asia Afrika Reading Club (AARC) Hermawan Wahyudin, S.Sos, dan para peserta perwakilan dari AARC, Forum Literasi Bandung, Sahabat Museum Sri Baduga, Yayasan Al Hanifah dan Sahabat Museum Konferensi Asia Afrika Bandung.  Ada lima jurus diungkapkan Dede Yusuf yang diyakininya bisa menjadi solusi dari permasalahan tenaga kerja tersebut yakni, Pertama Beasiswa Vokasional yang memberikan pendidikan kepada tenaga kerja agar menguasai pengetahuan dan keterampilan yang memiliki nilai ekonomis sesuai kebutuhan pasar. Kedua, Sekolah Binaan Industri. Pemerintah mesti mengintegrasikan dunia pendidikan dengan pelaku usaha dan industri.  "Jurus selanjutnya adalah, Sertifikasi Kompetensi, Rangsangan Ekonomi Kreatif dan Gerakan Pencerahan. Intinya adalah, fokus kepada peningkatan sumber daya manusia Indonesia agar lebih kompeten memenuhi pasar kerja di dalam negeri juga mampu bersaing secara global," tambahnya.  Dalam kesempatan yang sama, Kepala Biro Humas Setjen MPR Siti Fauziah menyampaikan bahwa tema acara sangat berkualitas dan menggugah untuk dibahas. Setiap pembahasan permasalahan bangsa yang pada akhirnya lahir solusi, menurut Siti Fauziah, patut diapresiasi. "Acara saat ini juga bertujuan ke arah itu. Dan saya harap, acara ini akan memberikan manfaat, menambah pengetahuan bagi kita semua," katanya.  Terkait acara Bicara Buku Bersama Wakil Rakyat, Siti Fauziah juga menyampaikan bahwa kegiatan tersebut adalah program rutin periodik yang digagas Perpustakaan Biro Humas Sekretariat Jenderal MPR RI dengan agenda bedah buku-buku yang berbobot dan berkualitas serta dipadu dengan diskusi seru dan interaktif bersama para narasumber yang juga berkualitas dengan tema diskusi berkaitan erat dengan buku yang dibedah.

Kupas Buku Dengan Wakil Rakyat, Dede Yusuf Bahas Isu Ketenagakerjaan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#wakil rakyat

Berita Terkini