<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/05/32abaa4c-56a7-4fc0-8e56-d5d3041ea493-3207149045.jpeg" alt="Wamenkeu Juda Agung (Nurul F/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wamenkeu Juda Agung (Nurul F/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Menteri Keuangan Juda Agung mengaku tak memperoleh arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Tetapi dengan tugas barunya ini, ia diminat membantu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, ia juga diminta untuk membantu agar seluruh program pemerintahan Kabinet Merah Putih yang dicanangkan bisa terwujud. Serta, mempererat koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter. "Enggak, enggak ada (arahan khusus dari Prabowo). Tapi intinya dari Presiden bahwa untuk mendorong PE, mencapai program-program pemerintah yang sudah dicanangkan tentu saja perlu koordinasi antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter," kata Juda Agung kepada awak media di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/2). "Tentu saja kebijakan di sektor riil, sehingga ini menjadi efektif dalam upaya kita untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan," tambahnya. Kendati demikian, meski dirinya sudah lama berkecimpung di otoritas yang fokus terhadap moneter, ia memastikan tidak akan mencampurkannya di instasi barunya ini. "Selama itu kebijakan moneter tentu ranahnya ada di BI," tukasnya. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dan Juda Agung sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu). Pelantikan digelar di Istana Negara, Jakarta, Kamis (5/2). Pelantikan Adies Kadir berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 9/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Konstitusi yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sementara itu, pelantikan Juda Agung sebagai Wakil Menteri Keuangan didasarkan pada Keppres Nomor 3/M Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih Periode 2024&ndash;2029. Pelantikan keduanya disahkan melalui pembacaan sumpah jabatan yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Dalam sumpahnya, keduanya berjanji akan menjalankan kewajiban jabatan dengan seadil-adilnya serta memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. &ldquo;Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar 1945 serta berbakti kepada nusa dan bangsa,&rdquo; ucap Presiden saat memimpin pengucapan sumpah. &nbsp;

Wakil Menteri Keuangan Juda Agung jelaskan peran baru dan tugasnya usai dilantik Presiden Prabowo. Ia fokus dorong pertumbuhan ekonomi

Juda Agung Beberkan Peran Baru di Kemenkeu Usai Dilantik Presiden Prabowo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/28/Screenshot_2026-01-28-20-18-25-554_comandroidchrome-edit-2977120083.jpg" alt="Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono akhirnya buka suara soal statusnya sebagai keponakan Presiden Prabowo Subianto yang kerap dikaitkan dengan peluangnya menduduki jabatan strategis di Bank Indonesia (BI). Thomas menegaskan, penunjukannya sebagai Deputi Gubernur BI telah melalui seluruh proses dan mekanisme yang berlaku sesuai ketentuan perundang-undangan. Ia menepis anggapan adanya jalan pintas atau pelanggaran prosedur dalam proses tersebut. &ldquo;Saya ditunjuk sebagai Deputi Gubernur. Nah, itu dilakukan juga melalui proses dan mekanisme yang sudah ada,&rdquo; ujar Thomas dalam media briefing di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (28/1). Ia menekankan tidak ada satu pun tahapan yang dilewati, dilanggar, apalagi dibelokkan demi kepentingan tertentu. Menurutnya, semua proses uji kelayakan sebagai Deputi Gubernur BI dijalani secara transparan dan sesuai aturan. &ldquo;Enggak ada satu hal yang dilewatin, dilanggar, apalagi dibelok-belokin,&rdquo; tegasnya. Meski demikian, Thomas tidak menampik fakta bahwa dirinya memiliki latar belakang politik dan hubungan keluarga dengan Prabowo. Ia mengakui hal tersebut kerap menjadi sorotan publik. &ldquo;Kalau soal latar belakang saya sebagai dulu politisi atau bahkan kedekatan keluarga, ya itu fakta. Itu saya enggak bisa (bantah), ya itu fakta,&rdquo; katanya. Namun, Thomas meminta publik tidak semata-mata menilai dirinya dari faktor kedekatan keluarga. Ia menekankan pentingnya melihat rekam jejak, pengalaman, serta kontribusi profesional yang telah ia jalani selama ini di sektor keuangan dan pemerintahan. &ldquo;Tapi kan, tolong dilihat rekam jejak yang sudah saya lakukan sebelumnya,&rdquo; tukasnya. (*) &nbsp;

Thomas Djiwandono jelaskan penunjukan Deputi Gubernur BI secara resmi. Ia minta publik nilai rekam jejak, bukan sekadar keponakan Prabowo

Sering Dikaitkan Jadi Deputi Gubernur BI karena Ponakan Prabowo, Thomas Djiwandono: Itu Fakta, Tapi Tolong Lihat Rekam Jejak Saya!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/24/wamenkeu-thailand-4213592198.jpg" alt="Wakil Menteri Keuangan Thailand Vorapak Tanyawong. (REUTERS VIA THE STRAITS TIMES)" width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Keuangan Thailand Vorapak Tanyawong. (REUTERS VIA THE STRAITS TIMES)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Menteri Keuangan Thailand Vorapak Tanyawong mengundurkan diri secara resmi pada Rabu (22/10). Padahal Vorapak Tanyawong baru sebulan dilantik.&nbsp;Pengunduran diri itu dilakukan karena ada dugaan tudingan dia terlibat dalam jaringan cyberscam lintas negara yang beroperasi di Kamboja. Sebelumnya Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul sebelumnya telah memerintahkan Vorapak untuk memberikan penjelasan tertulis terkait laporan yang menautkan namanya dengan seorang penipu asing dan operasi penipuan lintas batas di Kamboja. Laporan investigatif Whale Hunting menuding bahwa istri Vorapak menerima pembayaran sebesar USD 3 juta dalam bentuk kripto dari jaringan kriminal Tiongkok-Kamboja pada tahun ini. Ironisnya, Vorapak duduk di komite pemerintah yang bertugas mengawasi aktivitas keuangan mencurigakan, termasuk jaringan semacam itu. Selain itu, publikasi yang sama juga mengungkap bahwa Vorapak pernah tercatat sebagai penasihat di BIC Bank, lembaga keuangan di Kamboja yang diduga menjadi bagian dari jaringan pencucian uang internasional. Di hadapan media, Vorapak menegaskan dirinya tidak terlibat dalam kegiatan ilegal apa pun dan memilih mundur untuk fokus pada pembelaan hukum. &ldquo;Untuk menghadapi proses hukum ini, saya butuh waktu dan tidak ingin hal tersebut mengganggu tugas utama saya di Kementerian Keuangan,&rdquo; ujarnya dalam konferensi pers. Mengutip CNA, Vorapak dikenal sebagai figur berpengalaman di dunia keuangan, dengan rekam jejak panjang di sektor swasta sebelum terjun ke politik tahun lalu.&nbsp; Dia pernah menduduki posisi penting di Bank of America dan JP Morgan Chase cabang Thailand, sebelum dipercaya menjadi penasihat menteri keuangan. Kasus ini kembali menyoroti persoalan klasik di Thailand: tumpang tindih antara kepentingan politik dan bisnis yang kerap membuka celah korupsi.&nbsp;Namun, keterkaitan pejabat tinggi dengan jaringan cyberscam lintas negara menjadi fenomena baru yang memperlihatkan bagaimana kejahatan finansial digital kini menembus batas pemerintahan. Industri scam di Asia Tenggara berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, terutama di kawasan perbatasan Thailand, Laos, dan Kamboja. Modusnya mencakup penipuan investasi, perdagangan kripto, hingga eksploitasi tenaga kerja di pusat-pusat operasi ilegal termasuk judi online. Banyak yang menilai, kasus Vorapak bisa menjadi ujian penting bagi pemerintahan Anutin dalam menegakkan transparansi dan memperkuat pengawasan finansial lintas negara, di tengah meningkatnya tekanan publik untuk membersihkan birokrasi dari praktik korupsi yang semakin canggih di era digital.

Wakil Menteri Keuangan Thailand Vorapak Tanyawong mengundurkan diri setelah tuduhan keterlibatan dalam jaringan cyberscam lintas negara.

Wakil Menteri Keuangan Mundur karena Dugaan Skandal Judi Online, Scam Online, dan Kripto

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/28/Presiden-Prabowo-Tiba-di-Istana-Merdeka-201024-hma-2-4025562171.jpg" alt="Ilustrasi Presiden Prabowo Subianto menggunakan kendaraan produksi Pindad, Maung Garuda. (Hafidz Mubarak A/Antara)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Presiden Prabowo Subianto menggunakan kendaraan produksi Pindad, Maung Garuda. (Hafidz Mubarak A/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu menyebut, Presiden Prabowo Subianto bakal memfasilitasi para menteri hingga seluruh pejabat eselon 1 era pemerintahan saat ini dengan mobil Maung buatan PT Pindad (Persero) sebagai kendaraan dinas. &rdquo;Minggu depan saya akan pakai mobil Maung itu, mobilnya Pindad itu,&rdquo; ucap Anggito dalam acara Puncak Dies Natalis Ke-15 dan Lustrum III Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada (UGM) di UGM seperti dilansir dari Antara, Senin (28/10). Menurut Anggito, Presiden Prabowo menginginkan penggunaan mobil impor sebagai kendaraan dinas ditiadakan di era pemerintahannya. &rdquo;Pak Prabowo sudah bilang, minggu depan tidak ada lagi barang impor untuk mobil eselon 1 sama menteri, luar biasa,&rdquo; ujar Anggito. Anggito mengatakan, mobil Maung dirancang Profesor Sigit Puji Santosa dari Institut Teknologi Bandung (ITB) yang juga Direktur PT Pindad dengan 70 persen menggunakan komponen dalam negeri. &rdquo;Nanti kalau mau lihat Maung, kemarin Profesor Sigit dari ITB, Direktur Utama Pindad, menyampaikan dia merancang mobil Indonesia, 70 persen itu produk dalam negeri,&rdquo; tutur Anggito. Maung adalah kendaraan taktis ringan 4x4 produksi PT Pindad yang ditujukan untuk mendukung operasi pertempuran jarak dekat dan jelajah medan sulit. Berdasar situs resmi Pindad, Maung didesain untuk memiliki kemampuan manuver yang gesit dan andal untuk mendukung mobilitas pengguna di berbagai medan operasi. SUV tangguh ini memiliki kecepatan aman 120 km/jam, transmisi manual 6-percepatan dan mampu menjangkau jarak tempuh hingga 800 km. Maung dapat dilengkapi dengan braket senjata 7,62 mm, konsol senjata SS2 V4, perangkat GPS navigasi dan tracker kendaraan, serta perlengkapan lain. Mobil berkapasitas empat penumpang ini memiliki bobot 2.160 Kg yang dapat dimodifikasi untuk berbagai keperluan. Adapun, Maung yang khusus dipakai Presiden Prabowo telah dimodifikasi bergaya Eropa dengan velg chrome. Di bagian belakang, terdapat logo GARUDA.

Presiden Prabowo bakal memfasilitasi para menteri hingga pejabat eselon 1 dengan mobil Maung buatan PT Pindad sebagai kendaraan dinas

Presiden Bakal Fasilitasi Menteri Sampai Pejabat Eselon I Mobil Maung sebagai Kendaraan Dinas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/15/kepala-otorita-IKN-3620218416.jpg" alt="PROYEKSI: Kepala Otoritas Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono memberikan paparan terkait dengan IKN dalam forum International Association of Business Communication di Jakarta, Jumat (14/7)." width="100%">
<figcaption>PROYEKSI: Kepala Otoritas Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono memberikan paparan terkait dengan IKN dalam forum International Association of Business Communication di Jakarta, Jumat (14/7).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus dikebut. Kemarin (14/7) Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara meninjau sejumlah titik prioritas di kompleks IKN. Beberapa titik yang dikunjungi adalah jalan tol akses IKN, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, Bendungan Sepaku Semoi, serta Jembatan Balang. Peninjauan itu dilakukan untuk memastikan biaya pembangunan IKN bisa digunakan sesuai dengan peruntukannya. "Untuk IKN pada tahun ini, dari APBN 2023 kami alokasikan Rp 26 triliun. Terutama untuk membangun infrastruktur dasar dan kawasan inti pemerintahan," ujar Suahasil di Bendungan Sepaku kemarin. Dia menjelaskan, seluruh gedung pemerintahan dan infrastruktur utama IKN dibangun dengan menggunakan APBN. Langkah itu juga terus dilanjutkan. Mengingat, sesuai dengan amanat UU IKN yang berlaku, ibu kota negara akan pindah secara resmi pada semester I 2024. "Jadi, tinggal tahun depan," katanya. Meski pendanaan APBN memegang peranan penting, Suahasil memastikan bahwa instrumen pendanaan lainnya tetap dimaksimalkan. Salah satunya melalui skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU). Skema KPBU merupakan alternatif pendanaan bagi penyediaan infrastruktur. Yakni, meningkatkan belanja modal dengan kerja sama antara publik dan private sector. Suahasil memerinci, hunian-hunian di kompleks IKN dibangun melalui pendanaan KPBU. "Ini menjadi contoh bahwa kita pemerintah Indonesia bisa membangun dengan menggunakan public private partnership. Publiknya ada, yaitu melalui uang APBN, private-nya ada dan chipped in," tegasnya. Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan IKN Danis Sumadilaga mencontohkan, pembangunan untuk hunian ASN di kompleks IKN didanai KPBU antara pemerintah RI dan investor Korsel. "(Investor) dalam negeri juga ada, ada dua. Namun, nilainya belum final. Tapi, kita mulai untuk hunian ASN," ungkapnya. Pihaknya memastikan, pembangunan IKN perlu mempertimbangkan tiga isu kampanye global. Pertama, perubahan iklim yang sangat nyata terjadi. Kedua, masalah lingkungan tentang hidup berdampingan antara manusia, alam, dan budaya. Ketiga, keanekaragaman hayati. (dee/c14/bay)

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus dikebut. Kemarin (14/7) Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara meninjau sejumlah titik prioritas

Rp 26 Triliun untuk Infrastruktur Utama dan Kawasan Inti Pemerintahan di IKN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/jual-beli-film-sofware-dan-e-book-via-online-bakal-kena-bea-masuk_m_174341.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Saat ini, Kementerian Keuangan terus menggodok aturan terkait kebijakan pengenaan bea masuk barang tak berwujud (intangible goods). Barang-barang seperti film, software, e-book hingga musik merupakan contoh barang tak berwujud. Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo menegaskan, pengenaan bea masuk yang dilakukan pihaknya adalah agar pemerintah bisa bersikap adil terhadap seluruh pelaku pasar daring (online). "Ini sedang kita godok ya. Semoga sebentar lagi dikeluarkan apakah kalo yang crossborder bea masuknya dikenakan, juga PPN, PPh-nya yang penting asas netralitasnya dan fair treatment-nya, kalau offline kena, yang online juga kena," ujarnya di Sahid, Jakarta, Selasa (12/12). Dia menjelaskan, prinsip keadilan itu diterapkan lantaran barang-barang yang diperjualbelikan selama ini selalu dikenakan pajak maupun bea masuk (jika melalui Bea Cukai). Atas dasar itu pemerintah dinilai perlu untuk menerapkan kebijakan yang sama untuk barang yang ditransaksikan via online. "Barang-barang misalnya buku-buku kaset majalah itu di pelabuhan kena bea masuk sekarang lagi modelnya kan download, ini sedang kita godok agar ada kepastian hukum dan juga tax ratio-nya bea masuknya masuk," jelas dia. Sayangnya, pihaknya belum bisa membeberkan jumlah potensi penerimaan dari penerapan kebijakan tersebut. Sebab, kebijakan itu saat ini masih terus digodok. "Belum, kami sedang coba cari, kan masih mapping cukup banyak. Sedang digodok dan semoga dalam waktu dekat," tutupnya.

Jual Beli Film, Sofware dan e-Book via Online Bakal Kena Bea Masuk

wakil menteri keuangan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#wakil menteri keuangan