<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/22/JKT_-RDPU-membahas-manajemen-royalti_SALMAN-TOYIBI_-05JPG-3030115953.jpg" alt="Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej (kanan) berbincang dengan Dirjen Kekayaan Intelektual Razilu (kiri) mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Komisi XIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jaka" width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej (kanan) berbincang dengan Dirjen Kekayaan Intelektual Razilu (kiri) mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Komisi XIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jaka</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward Omar Sharief Hiariej mengingatkan l pembentukan regulasi terkait pertembakauan tidak boleh dilakukan sepihak. Menurutnya, setiap kebijakan harus disusun dengan prinsip meaningful participation atau partisipasi bermakna, agar benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat yang terdampak langsung. "Kalau ada resistensi dalam pembahasannya, artinya tidak ada partisipasi," ujar Eddy, Kamis (30/10). Ia menambahkan, setiap peraturan harus dibentuk dengan mempertimbangkan berbagai aspek, baik filosofis, yuridis, maupun sosiologis. "Kita harus ekstra hati-hati, duduk bersama, dan berhubungan agar peraturan memiliki kekuatan filosofis, yuridis, dan yang paling penting sosiologis," ungkapnya. Menurut Eddy, aspek sosiologis sangat penting agar kebijakan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga dapat diterima oleh masyarakat luas. <h3>Kemenkes Diminta Libatkan Semua Pemangku Kepentingan</h3> Dalam kesempatan yang sama, Eddy menekankan pentingnya melibatkan semua pihak dalam penyusunan kebijakan pertembakauan. Ia menyoroti agar Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memperhatikan seluruh elemen yang ada di ekosistem industri tembakau. Mulai dari petani, buruh, pelaku ritel, hingga industri kreatif. "Partisipasi ini memastikan bahwa suara publik benar-benar didengar, dipertimbangkan, dan mendapatkan tanggapan, bukan sekadar formalitas. Pro dan kontra itu pasti ada, tapi semua masukan wajib dipertimbangkan," ucapnya. Ia juga menegaskan pentingnya menjaga tertib perundangan agar kebijakan yang disusun bisa memberikan kepastian hukum dan mudah diimplementasikan.&nbsp;"Tertib perundangan tetap perlu dijaga supaya ada kepastian hukum. Sekali lagi, dalam membentuk peraturan apapun kita harus ekstra hati-hati dan melibatkan semua pihak agar kebijakan tidak hanya kuat secara hukum, tetapi juga diterima secara sosial," ungkapnya. Hendra Kurnia Putra dari Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan turut menekankan pentingnya koordinasi lintas lembaga. Menurutnya, proses pembentukan instrumen hukum seperti Permenkes dan Permenko membutuhkan harmonisasi antarinstansi agar tidak tumpang tindih dan berjalan efektif. Hingga kini, regulasi pertembakauan masih menjadi perdebatan di kalangan pelaku industri dan masyarakat. Banyak pihak menilai kebijakan yang ada belum sepenuhnya melibatkan partisipasi publik dan cenderung tidak transparan.&nbsp;Salah satu yang menuai sorotan adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024, yang melarang penjualan produk tembakau dalam radius 200 meter dari sekolah dan tempat bermain anak. Selain itu, usulan penyeragaman kemasan rokok oleh Kemenkes juga menuai kritik karena dinilai melampaui kewenangan yang diatur dalam PP tersebut.&nbsp;Kebijakan-kebijakan ini dinilai berdampak besar pada sektor pertembakauan, yang selama ini menjadi sumber penghidupan jutaan petani, buruh, dan pedagang kecil di berbagai daerah.

Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward Omar Sharif Hiariej, menekankan pentingnya partisipasi publik dalam regulasi tembakau.

Wamenkumham Ingatkan Pentingnya Keterlibatan Semua Pihak dalam Penyusunan Regulasi Tembakau

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/08/Screenshot-2082-3304669985.jpg" alt="Eddy Hiariej, kekayaan, suap, KPK. (DERY RIDWANSAH/ JAWAPOS.COM)" width="100%">
<figcaption>Eddy Hiariej, kekayaan, suap, KPK. (DERY RIDWANSAH/ JAWAPOS.COM)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Setelah perjalannan yang cukup panjang, akhirnya KPK resmi mengumumkan mantan Wakil Menteri Hukum sekaligus Profesor Hukum Eddy Hiariej sebagai tersangka kasus dugaan suap. KPK melalui Wakil Ketua Alexander Marwata pada Kamis (7/12) secara resmi mengumumkan penetapan Eddy Hiariej sebagai tersangka kasus suap di lingkungan Kementerian Hukum bersama dengan tiga tersangka lainnya. Ketiga tersangka yang dimaksud adalah, dua anak buah Eddy Hiariej, aspri Yosi Andika Mulyadi dan Yogi Arie Rukmana, serta Dirut PT. CLM Helmut Hermawan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013449465/timnas-amin-usung-dua-program-prioritas-untuk-berantas-korupsi">Timnas Amin Usung Dua Program Prioritas untuk Berantas Korupsi</a> &ldquo;Atas masuknya laporan masyarakat ke KPK yang memenuhi kelengkapan dengan basis informasi dan data yang kuat, untuk kemudian dianalisis sehingga diperoleh adanya dugaan peristiwa pidana korupsi dan layak naik ke tahap penyelidikan dan dilanjutkan ke tahap penyidikan, maka KPK menetapkan dan mengumumkan empat orang tersangka,&rdquo; kata Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK. Kemudian, ia menjelaskan kronologi kasus suap pengurusan status hukum PT. Citra Lampia Mandiri itu (CLM). &ldquo;Berawal dari terjadinya sengketa dan perselisihan di internal PT CLM dari tahun 2019 sampai dengan 2022 terkait status kepemilikan perusahaan,&rdquo; terang Alexander Marwata. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013449358/peringati-hari-anti-korupsi-dan-ham-asdi-bakal-gelar-panggung-rakyat-bongkar-di-gbk">Peringati Hari Anti Korupsi dan HAM, ASDI Bakal Gelar Panggung Rakyat Bongkar di GBK</a> &ldquo;Dalam menyelesaikan sengketa tersebut, Helmut Hermawan selaku Direktur Utama PT CLM berinisiatif mencari konsultan hukum atas rekomendasinya, diperolehlah Eddy Hiariej,&rdquo; lanjutnya. Untuk menyelesaikan sengketa itu, Eddy Hiariej menerima uang melalui asisten pribadinya sejumlah Rp4 miliar. Tak hanya soal status hukum PT CLM, Helmut Hermawan juga meminta Eddy Hiariej mengurus kasus hukumnya di Bareskrim Polri, dimana Eddy Hiariej berjanji kasus yang menjerat Helmut dapat dihentikan dengan adanya pemberian uang sejumlah Rp3 miliar. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013448933/cegah-aliran-dana-hasil-korupsi-dan-gratifikasi-kemenag-gandeng-ppatk">Cegah Aliran Dana Hasil Korupsi dan Gratifikasi, Kemenag Gandeng PPATK</a> Dirut PT CLM juga sempat memberikan uang besaran Rp1 miliar untuk keperluan Eddy Hiariej maju dalam pencalonan Ketua Pengurus Pusat Persatuan Tenis Seluruh Indonesia. &ldquo;KPK menjadikan pemberian uang sejumlah sekitar Rp8 miliar dari HH (Hermawan Helmut) pada EOSH (Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej) melalui YAR dan YAN (aspri) sebagai bukti awal untuk terus ditelusuri dan didalami hingga dikembangkan,&rdquo; tutur Alex. Lantas, kekayaan Eddy Hiariej yang ia laporkan ke KPK mencapai Rp20 miliar lebih. Berikut rincian total kekayaan Eddy Hiariej berdasarkan LHKPN 2 Maret 2023: <ol> <li style="font-weight: 400;">4 tanah dan bangunan yang tersebar di Kab/Kota Sleman: total nilai Rp23.000.000.000</li> <li style="font-weight: 400;">3 alat transportasi: total nilai Rp1.210.000.000</li> </ol> <ul> <li style="font-weight: 400;">Mobil Honda Odyssey tahun 2014 senilai Rp314.000.000,</li> <li style="font-weight: 400;">Mobil Mini Cooper 5 Door tahun 2015 senilai Rp468.000.000,</li> <li style="font-weight: 400;">Mobil Jeep Cherokee limited tahun 2014 senilai Rp428.000.000.</li> </ul> <ol start="3"> <li style="font-weight: 400;">Kas dan setara kas: total nilai Rp1.933.937.234.</li> <li style="font-weight: 400;">Utang: senilai Rp5.449.440.788</li> </ol> Dalam laporannya, tidak terdapat surat berharga dan harta bergerak lainnya. Jadi total harta kekayaannya mencapai 20 Miliar, lebih tepatnya Rp20.694.496.446.

KPK resmi mengumumkan mantan Wakil Menteri Hukum sekaligus Profesor Hukum Eddy Hiariej sebagai tersangka kasus dugaan suap.

Resmi Ditetapkan Tersangka oleh KPK, Segini Total Kekayaan Profesor Hukum Eddy Hiariej

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/IMG-20211217-WA0035.jpg" alt="Wakil Menteri Hukum dan HAM Eddy O.S. Hiariej meresmikan Masjid Nurul Fuad 1 Humas Kemenkumham Jatim" width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Hukum dan HAM Eddy O.S. Hiariej meresmikan Masjid Nurul Fuad 1 Humas Kemenkumham Jatim</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wakil Menteri Hukum dan HAM Eddy O.S. Hiariej menekankan pentingnya tempat ibadah di lapas/rutan. Keberadaan tempat ibadah menjadi ruh pemasyarakatan.  Langkah jajaran Kanwil Kemenkumham Jatim memperluas area masjid mendapat apresiasi dari Eddy. Hal itu disampaikan Eddy usai meresmikan perluasan masjid Nurul Fuad Lapas I Surabaya hari ini (17/12). Eddy yang didampingi Kalapas I Surabaya Kanwil Kemenkumham Jatim Gun Gun Gunawan mengikuti Salat Jumat dengan para napi atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).  Menurut Eddy, keberadaan tempat ibadah dalam lapas/rutan adalah suatu hal wajib. Sebab, penjara bukan dibuat untuk menghukum pelaku kejahatan. ”Dulu, pertama kali orang dihukum setiap hari hanya disuruh membaca kitab suci,” terang Eddy.  Menurut Eddy, hal itu dilakukan agar WBP mendapat hidayah menuju pertobatan. Sehingga WBP tidak perlu berkecil hati karena ada hikmah di balik vonis.  ”Tapi kalau ikhlas, akan menjadi penggugur dosa. Maka harus tetap senyum, senang dan gembira,” ujar Eddy.  Sementara itu, Gun Gun Gunawan mengapresiasi antusiasme warga binaan dalam berbuat kebaikan. Perluasan masjid yang dilakukan sejak 2016 itu bisa selesai berkat gotong royong WBP.  Sebab, salah satu biaya pembangunannya berasal dari infak jamaah.  ”Selain itu, ornamen kayu adalah hasil kerajinan warga binaan yang selama ini mengikuti pembinaan meubelair,” ujar Gun Gun.  Gun Gun berkisah, pihaknya melakukan perluasan bangunan Masjid Nurul Fuad. Yaitu dari 321 meter persegi menjadi 926 meter persegi.  Daya tampungnya pun berlipat ganda dari 400 Jamaah, sekarang bisa menampung 1.200 jamaah.  ”Jumlah Warga Binaan kita sudah hampir 2.000 orang. Sehingga dibutuhkan tempat yang lebih luas untuk menampung ketika ada salat berjamaah,” tutur Gun Gun.

Wamenkumham Salat Jumat Bareng Napi di Surabaya