<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div id="m#msg-f:1808530481086838482" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/10/IMG-20240506-WA0006_1-686579229.jpg" alt="Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman. (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman. (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman merespons keputusan DPP Partai Partai Golkar yang kini memutuskan mendukung Airin Rachmi Diany-Ade Sumardi pada Pilkada Banten 2024. Sebab, sebelumnya Partai Golkar telah menyerahkan rekomendasi dukungan terhadap Ketua DPD Gerindra Banten Andra Soni yang berpasangan dengan Dimyati pada Pilkada Banten.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015023386/jika-ingin-awet-muda-meski-usia-bertambah-ucapkan-salam-perpisahan-pada-7-kebiasaan-ini-menurut-psikologi">Jika Ingin Awet Muda Meski Usia Bertambah, Ucapkan Salam Perpisahan pada 7 Kebiasaan Ini Menurut Psikologi</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Habiburokhman menghormati keputusan Partai Golkar. Ia menyatakan, itu merupakan bagian dari demokrasi partai politik dalam menyikapi Pilkada Serentak 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Ya biasa saja itu bagian dari demokrasi, kita menghormati sikap-sikap partai politik untuk menentukan calon di masing-masing daerah,&rdquo; kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/8).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saat disinggung apakah Koalisi Indonesia Maju (KIM) mempermasalahkan hal tersebut, ia hanya merespons diplomatis. Namun, Habiburokhman menekankan pihaknya menghormati keputusan Partai Golkar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kita ikut saja. Kapasitas saya sebagai waketum Gerindra, kita menghormati pihak masing-masing,&rdquo; tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Wakil Ketua Komisi III DPR itu juga tidak mengetahui, apakah proses peralihan dukungan Partai Golkar dari Andra-Dimyati ke Airin-Ade melalui komunikasi dengan partai-partai politik yang bergabung dengan KIM.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kalau itu saya enggak tahu,&rdquo; ucap Habibrokhman.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Sebelumnya, DPP Partai Golkar resmi menyerahkan dukungan terhadap Airin Rachmi Diany dan Ade Sumardi sebagai pasangan bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur (cagub-cawagub) pada Pilkada Banten 2024. Dukungan ini diberikan selang sehari DPP PDIP memberikan rekomendasi terhadap Airin-Ade Sumardi di Pilkada Banten.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sehingga, Partai Golkar mengubah keputusan dari mengusung Andra Soni-Dimyati Natakusumah bersama Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus menjadi mengusung Airin Rachmi Diany-Ade Sumardi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa Airin merupakan anak kandung dari Partai Golkar. Karena itu, Bahlil menyatakan, tidak pantas jika Golkar tidak mendukung Airin di Pilkada Banten 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ibu Airin adalah anak kandung daripada Partai Golkar. Sebagai ibu daripada anak yang melahirkan dan membesarkan,&nbsp; rasanya tidak pas kalau kemudian tidak diantarkan oleh ibu kandungnya untuk ikut berkompetisi," ucap Bahlil di kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli, Jakarta Barat, Selasa (27/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia mengamini, Airin akan berpasangan dengan Ade Sumardi yang merupakan Ketua DPD PDIP Banten. Ia menekankan, Golkar sangat terbuka untuk bekerja sama dengan partai politik manapun pada kontestasi Pilkada Serentak 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya juga menyampaikan, pasangannya ini adalah dari PDIP, Pak Ade Sumardi. Ini menunjukkan bahwa Golkar sangat terbuka. Golkar sangat inklusif. Tidak pernah membeda-bedakan siapa calon dari mana," paparnya. (*)</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman merespons keputusan DPP Partai Partai Golkar yang kini memutuskan mendukung Airin

Golkar Beralih Dukungan dari Andra Soni ke Airin di Pilkada Banten, Waketum Gerindra Habiburokhman Nyatakan Partainya Hormati Keputusan Tersebut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/soal-tantangan-sumpah-pocong-dalang-mei-98-ini-kata-anak-buah-08_m_.jpg" alt="Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyesalkan tantangan sumpah pocong yang dilontarkan oleh Menkopolhukam Wiranto." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyesalkan tantangan sumpah pocong yang dilontarkan oleh Menkopolhukam Wiranto.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Ketua MPR, Amien Rais menggugat Perppu Nomor 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan ke Mahakamah Konstitusi (MK). Pasalnya hal ini diangap bertentangan dengan UUD 1945.  Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, siapapun boleh dan berhak mengajukan gugatan ke MK termasuk Amien Rais.  "Jadi setiap orang mampunyai kedudukan dan hak yang sama di muka umum," ujar Dasco kepada wartawan, Senin (20/4).  Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu juga menambahkan, dalam demokrasi ini pasti ada yang setuju dan tidak setuju. Apalagi ini terkait dengan satu kebijakan. Karenanya memang hal itu sangat wajar.  "Menurut saya lebih bagus kalau ada yang tidak setuju dengan Perppu itu, kemudian melakukan upaya-upaya hukum untuk menyalurkan aspirasinya," katanya.  Dasco juga mengatakan, dengan telah digugat Perppu yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini bola ada di tangah lembaga penguji undang-undang tersebut dalam memutuskan langkahnya.  "Saya pikir itu sudah bagus. Nanti kita tunggu bagaimana MK melihatnya, jadi mari kita lihat sama-sama," ungkapnya.  Sebelumnya, Amien Rais bersama 23 orang lainnya menggugat Perppu Korona atau Perppu Nomor 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan‎ ke MK.  Amien Rais meminta pasal-pasal yang dinilai bertentangan dengan konstitusi dan UUD 1945 dibatalkan.  "Menyatakan Pasal 2 ayat 1 huruf a angka 1, 2, dan 3, Pasal 27 dan Pasal 28 Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Korona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," demikian bunyi petitum permohonan yang dilansir website MK.  &nbsp;  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=vPoMYrC2CMw  https://www.youtube.com/watch?v=5mb_rVhKx1U  https://www.youtube.com/watch?v=RaZQJmwBZkc

Perppu Nomor 1/2020 Digugat di MK, DPR: Itu Lebih Bagus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Fadli-Zon.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah akan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) turunan dari UU Karantina Kesehatan, sebagai langkah persiapan penerapan karantina wilayah. Hal itu sebagai bagaian dari upaya penanggulangan wabah virus Korona.  Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon mengatakan, meski terlambat ini menandakan ada sedikit kemajuan berpikir pemerintah di tengah situasi semakin darurat.  "Jadi ada sedikit kemajuan berpikir pemerintah di tengah situasi makin darurat ini," ujar Fadli kepada wartawan, Senin (30/3).  Namun pada saat yang sama, keterangan pemerintah tersebut membongkar ketidakmatangan perencanaan selama ini dalam penanganan Covid-19.  Menurutnya jika karantina wilayah sejak awal telah menjadi salah satu opsi di meja Presiden Jokowi. Maka penyusunan PP tersebut seharusnya dapat dimulai lebih cepat, setidaknya sejak 2 Maret lalu ketika kasus positif pertama Covid-19 diumumkan.  "Namun, ironisnya hal tersebut baru mulai digodok setelah jumlah kasus Covid-19 menginjak angka ribuan.  Apa yang dilakukan pemerintah dalam menghadapi wabah ini too little and too late (sedikit tapi terlambat)," katanya.  Seharusnya, di tengah situasi sangat darurat, pemerintah tak perlu menunggu PP selesai untuk menetapkan status karantina wilayah (lockdown) atau Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).  UU Nomor 6/2018 tentang Karantina Kesehatan sebenarnya sudah cukup menjadi dasar konstitusional bagi pemerintah untuk menetapkan status karantina wilayah atau PSBB. Dalam pasal 98, dikatakan UU tersebut berlaku sejak tanggal diundangkan, yakni 8 Agustus 2018. Bukan disebut berlaku ketika peraturan pelaksana selesai disusun.  Berlaku dan bisa diterapkannya suatu UU  tidak ditentukan peraturan di bawahnya (PP). Kecuali ada ketentuan yang mengatur secara tegas. Idealnya UU Nomor 16/2018 sudah dilengkapi PP sebagai pelaksana.  "Tapi saat ini kondisinya jauh dari ideal dan mendesak perlu kebijakan tegas pemerintah pusat," ungkapnya.  Ketidaktegasan pemerintah pusat selama ini mengakibatkan sejumlah kepala daerah berani mengambil inisiatif masing-masing menerapkan local lockdown. Meskipun menurut UU Karantina Kesehatan pasal 49 -terlepas dari perbedaan istilah- penetapan tersebut merupakan wewenang pemerintah pusat.  Sehingga ini menandakan, kebijakan pusat gagal memotret kecemasan dan kenyataan di daerah. Pemerintah pusat bahkan kehilangan wibawa dan kepercayaan dari publik dalam penanganan Covid-19.  "Pemerintah Pusat kebanyakan dagelan, buang-buang waktu dua bulan lebih, pernyataan menteri-menteri tertentu juga dianggap menyesatkan," katanya.  Di tengah keterbatasan kewenangan, sejumlah kepala daerah, seperti Papua, Tegal, Tasikmalaya, Toli-Toli, Payakumbuh dan Aceh, berani mengambil risiko untuk keselamatan warga mereka di atas kepentingan lainnya.  Banyak daerah tak siap dengan penanganan medis baik fasilitas rumah sakit, APD (alat perlindungan diri) dan sarana prasarana lainnya. Sementara jumlah pasien meningkat secara eksponensial.  "Pemerintah pusat bahkan gagap dalam menyediakan sarana paling dasar seperti APD bagi dokter dan tenaga medis," tegasnya.  Sikap serupa harusnya juga dimiliki Presiden Jokowi sebagai kepala negara. Tidak perlu menunggu jumlah korban lebih banyak, baru kemudian melakukan karantina wilayah. Dampak ekonomi akibat kebijakan tersebut, bagaimanapun lebih mudah dikontrol karena kasat mata, daripada akibat penyebaran virus yang tidak kasat mata.  "Proyek-proyek mercusuar seperti pemindahan Ibu Kota, pembangunan infrastruktur lain harus ditunda dan dananya dialihkan bagi keselamatan rakyat menghadapi wabah Covid-19," ungkapnya.  Pemerintah juga harus mengubah pola penanganan yang terbukti gagal meredam laju penyebaran wabah corona. Imbauan cuci tangan, hidup sehat, sosial distancing dan physical distancing sangat baik tapi tidak cukup. Kini saatnya karantina wilayah atau lockdown segera.  "Kita tak ingin mengalami situasi lebih buruk dari Italia," imbuhnya.  Karena itu, penerapan kebijakan karantina wilayah seperti telah diatur di dalam UU Nomor 6 Tahun 2018, menjadi hal mendesak untuk segera diumumkan  pemerintah sekarang juga.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=Ih32bn8a9tk  https://www.youtube.com/watch?v=rrs_qit19fE  https://www.youtube.com/watch?v=uR_5CM0imGE

Fadli Zon: Pemerintah Pusat Kebanyakan Dagelan, Buang-Buang Waktu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ferry-klaim-bosnya-lebih-siap-dibandingkan-dengan-jokowi_m_214407.jpeg" alt="Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono menyatakan Ketua Umumnya kini lebih siap dan berlimpah dukungan dibanding kubu sebelah." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono menyatakan Ketua Umumnya kini lebih siap dan berlimpah dukungan dibanding kubu sebelah.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Teka-teki ketua umum partai Gerindra Prabowo Subianto untuk maju kembali di pilpres 2019 mendatang terus menuai pertanyaan khususnya dari parpol oposisi. Padahal, beberapa bulan lalu, mantan Danjen Kopassus itu telah menerima mandat sebagai capres dari partai Gerindra. Berbagai pertanyaan yang terus dilontarkan kepada Prabowo pun langsung ditanggapi oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono. Dia mengatakan, saat ini keputusan sang ketumnya itu maju kembali sudah bulat. Keputusan itu, papar Ferry, pun sudah selesai kala Prabowo menerima mandat dari keluarga besar partai berlambang kepala burung Garuda itu di Hambalang, Bogor Jawa Barat.. "Mandat itu juga pun sudah dikomunikasikan kepada partai koalisi yakni PKS dan PAN," kata Ferry, Senin (21/5). Apalagi, Ferry menyebut saat ini Prabowo telah melakukan berbagai safari politik ke seluruh Indonesia. Terakhir, mantan pangkostrad TNI AD itu melakukan kunjungan ke Jawa Tengah. "Faktanya Prabowo masih banyak mendapatkan dukungan dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk juga dari serikat buruh dan sebagainya," tuturnya. Lebih lanjut, Ferry menegaskan, posisi Prabowo saat ini justru sudah jauh lebih maju dari sang rival Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, saat ini sang nahkodanya itu telah mendapatkan tiket dari partai Gerindra, hanya saja tinggal menentukan cawapres pendampingnya. "Karena mandat ini seperti tiket, tinggal dapat parpol koalisinya, dapat cawapresnya, kemudian dapat boarding passnya. Beda dengan sebelah sana, tiketnya aja masih digantung, apalagi boarding passnya," tutupnya.

Ferry Klaim Bosnya Lebih Siap Dibandingkan dengan Jokowi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/fadli-sarankan-mega-jadi-capres-2019-pdip-itu-strategi-lempar-dadu_m_213157.jpeg" alt="Fadli Zon kembali melemparkan pernytaan politis soal pilpres 2019, yakni menyarankan Megawati untuk maju kemabli di Pilpres 2019." width="100%">
<figcaption>Fadli Zon kembali melemparkan pernytaan politis soal pilpres 2019, yakni menyarankan Megawati untuk maju kemabli di Pilpres 2019.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Fadli Zon menyarakan, PDIP agar memajukan kembali ketua umumnya Megawati Soekarnoputri menjadi calon presiden (Capres) di Pilpres 2019. Karena kadernya yang selama ini tidak bekerja memuaskan. Menanggapi hal itu, Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno mengatakan, internal partainya tidak akan mengganti capresnya Joko Widodo (Jokowi). Karena hal itu sudah menjadi keputusan rakernas. "Jadi jangan berandai-andai lagi menciptakan polisi politik," ujar Hendrawan saat dihubungi, Rabu (16/5). Hendrawan dan internal partainya juga malas menanggapi usulan yang dilakukan oleh Fadli Zon itu. Karena itu hanya bagian dari strategi di Pilpres 2019 mendatang. "Itu strategi lempar dadu mengadu lawan. Jangan diladenin, buang-buang energi percuma," katanya. Anggota Komisi XI DPR ini menambahkan, &lrm;partainya tidak akan terpancing oleh strategi yang dilakukan oleh Fadli Zon. Karena keputusan sudah bulat menjadikan Jokowi sebagai capres. "Jadi jangan menari dengan gendang yang ditabuh lawan," pungkasnya. Sebelumnya diketahui, lewat akun Twitternya berkicau PDIP perlu memikirkan Megawati Soekarnoputri menjadi capres lagi. Fadli Zon tidak menyebut salah satu tokoh, dia hanya menyebut kader yang selama ini ternyata tidak bisa memimpin. "Ada baiknya Bu Mega jadi Capres 2019. Petugas partainya kurang mampu mempimpin. Ekonomi berantakan, keamanan kacau. Sekadar saran saja," kata Fadli Zon lewat akun Twitter miliknya @fadlizon.&nbsp;

Fadli Sarankan Mega Jadi Capres 2019, PDIP: Itu Strategi Lempar Dadu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/sekjen-pendukung-jokowi-rapat-di-istana-fadli-zon-itu-abuse-of-power_m_210661.jpeg" alt="Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai apa yang dilakukan para sekjen parpol pendukung Jokowi itu sebagai Abuse of Power." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai apa yang dilakukan para sekjen parpol pendukung Jokowi itu sebagai Abuse of Power.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon mengkritisi pertemuan para sekretaris jenderal (sekjen) partai pendukung Joko Widodo (Jokowi) di Istana. Pertemuan itu juga dihadiri oleh Sekertaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung. Kritik Fadli itu karena pertemuan tersebut dilakukan di Kantor Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung di kompleks Istana Kepresidenan. Karena hal itu adalah kepentingan partai bukan untuk negara. "Harusnya dicari tempat lain, misalnya di salah satu markas partai atau rumah ketua umumnya. Kalau di Istana ya jadi abuse of power," ujar Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Senin (7/5). Wakil Ketua DPR ini juga menyarankan, sebaiknya para anggota dewan itu untuk segera merespons adanya pertemuan para sekjen itu. Karena Jokowi telah menggunakan fasilitas negara. "Jangan menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan partai atau yang terkait dengan kepentingan untuk Pilpres," katanya. Oleh sebab itu Presiden Jokowi harus diingatkan adanya pertemuan tersebut. Jangan lagi menyelenggarakan yang bukan kepentingan negara di Istana Kepresidenan. "Itu harus diingatkan. Tapi nanti kan nanti masyarakat juga yang menilai," pungkasnya. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto mengatakan pihaknya melakukan pertemuan bersama dengan para sekretaris jenderal partai pendukung Jokowi. Pertemuan tersebut &lrm;dilakukan sekira pukul 12.00 WIB di Kantor Kemenseskab. Di pertemuan itu juga dihadiri oleh Sekretaris Kabinet (Seskab), Pramono Anung. Dia menjelaskan berbagai program dan capaian pemerintahan Presiden Jokowi.&nbsp; Kata Hasto, pertemuan seperti ini sangat penting. Terlebih dengan para sekretaris jenderal yang punya tanggung jawab menjabarkan kebijakan para ketua umumnya masing-masing dan semua yang hadir disini telah memberikan dukungan kepada Presiden Jokowi. Hasto menambahkan, koordinasi tersebut sangatlah penting sebagai pemantapan komunikasi politik. Itu dilakukan untuk menghadirkan kepemimpinan Presiden Jokowi&nbsp; di seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekadar informasi, dalam pertemuan itu dihadiri oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Sekjen PKPI Imam Anshori Saleh, Sekjen PPP Arsul Sani, Sekjen Nasdem Johnny G Plate, Sekjen Hanyra Herry Lontung Siregar, Sekjen Perindo Ahmad Rofiq, Sekjen PKB Abdul Kadir Karding, Sekjen Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus dan Sekjen Perindo Raja Juli Antoni.

Sekjen Pendukung Jokowi Rapat di Istana, Fadli Zon: Itu Abuse Of Power

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/jokowi-ketemu-pa-212-fadli-kenapa-tidak-dari-dulu-kok-jelang-pemilu_m_207447.jpeg" alt="Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon justru mempertanyakan kenapa baru sekarang Jokowi mulai mendekat ke kalangan ulama." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon justru mempertanyakan kenapa baru sekarang Jokowi mulai mendekat ke kalangan ulama.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Diam-diam ternyata Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengisi akhir pekannya dengan menemui&lrm;&nbsp;sejumlah ulama yang tergabung dalam Persaudaraan Alumni (PA) 212 di Bogor, Jawa Barat.&nbsp;&lrm;Itu kali kedua Jokowi melakukan pertemuan dengan para aalumni 212. Menanggapi pertemuan itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Fadli Zon justru malah mempertanyakan, kenapa baru saat ini Jokowi melakukan pertemuan tersebut. Kenapa pertemuan tertutup itu menjalang hajatan Pimpres 2019. "Tapi ya mungkin agak sedikit terlambat sih, harusnya dari dulu-dulu, jangan baru mau pemilu," ujar Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (25/4). Anak buah Prabowo itu juga mengatakan, pihaknya juga seringkali melakukan pertemuan dengan para ulama 212. Di pertemuan itu, kata Fadli, pihaknya sering meminta pendapat mengenai beberapa hal, dan saling bertukar pikiran. "Memang kami sering dialog dan mendapatkan masukan dan saran," katanya. Dalam pertemuan itu Fadli juga mendapat informasi para ulama 212 mempertanyakan, berbagai kasus kriminalisasi kepada para ulama kepada Jokowi. Karena dahulu Jokowi berjanji menghentikan kriminalisasi. "Saya baca informasinya mempertanyakan kenapa dulu berjanji menghentikan kriminalisai, tapi kasus-kasus tetap berlanjut," pungkasnya. Diketahui sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan pertemuannya dengan ulama dari Persaudaraan Alumni 212 di Bogor pada pekan lalu adalah hal yang biasa. Sebelum pertemuan itu, Jokowi mengaku sering mengadakan pertemuan dengan ulama dari mana pun. Jokowi berujar pertemuan-pertemuan itu semata-mata untuk menjalin silaturahmi antara pemerintah dan ulama.&lrm; Ia berharap adanya pertemuan antara pemerintah dan ulama itu bisa menyelesaikan banyak masalah yang ada di tengah umat.

Jokowi Ketemu PA 212, Fadli: Kenapa Tidak Dari Dulu, kok Jelang Pemilu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/waketum-gerindra-parpol-pendukung-jokowi-mulai-cabut-satu-persatu_m_205833.jpeg" alt="Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono memastikan bahwa dalam waktu dekat ini bakal ada partai pendukung Jokowi yang berpaling." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono memastikan bahwa dalam waktu dekat ini bakal ada partai pendukung Jokowi yang berpaling.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono menyebutkan, saat ini bakal ada 'partai hijau' yang bakal merapat untuk bergabung ke koalisi Prabowo Subianto. Namun, dirinya masih enggan membocorkan nama parpol yang bakal menyebrang itu. "Ada nanti, itu rahasialah. Salah satu faktornya bisa jadi turunnya elektabilitas Pak Jokowi. Pertimbangan itu yang membuat pendukung pak Jokowi mulai lari satu persatu," kata Ferry di Hotel Harris, Jakarta, Kamis (19/4). Apalagi, lanjut Ferry, Survei Median yang baru merilis hasil surveinya menyebutkan elektabilitas Jokowi ada di kisaran 36 persen. "Jika terus makin turun. Saya rasa sih enggak usah disuruh semua langsung ninggalin pak Jokowi," sambungnya. Menurut Ferry, ketua umum dari 'partai hijau' itu pun dinilai telah melakukan pertemuan beberapa kali dengan partai Gerindra. Meski begitu, dirinya pun masih membuka peluang parpol lain untuk bergabung di koalisi Prabowo itu. “Denah koalisi kita masih tetap Gerindra PKS dan PAN, tapi tetep membuka diri untuk partai-partai lain ikut bergabung dalam barisan. Jadi makin mantep barisan kita ini," kata Ferry. Disamping itu, kendati belum mendeklarasikan secara resmi untuk mengusung Prabowo, Ferry yakin partai besutan Zulkifli Hasan itu bakal ikut berkoalisi dengan partai Gerindra. Pasalnya, saat ini keinginan umat yang besar menjadi salah satu alasannya.  "Sudah pasti, kami sadar umat ini pingin Gerindra PKS dan PAN itu dalam satu barisan. Jangan kita berupaya memecah belah," pungkasnya.

Waketum Gerindra: Parpol Pendukung Jokowi Mulai Cabut Satu Persatu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/soal-kebocoran-facebook-fadli-zon-kenapa-nggak-bikin-medsos-sendiri_m_203262.jpeg" alt="Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai Indonesia sudah sangat mampu untuk membuat platform sosmed yang sangat Indonesia banget." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai Indonesia sudah sangat mampu untuk membuat platform sosmed yang sangat Indonesia banget.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kebocoran data pengguna Facebook di Indonesia mulai menjadi sorotan masyarakat. Betapa tidak, pengguna aplikasi media&nbsp;sosial garapan Mark Zuckerberg di tanah air berada di posisi ketiga dunia. Dugaan jumlah kebocoran itu data itu berkisar pada angka 1,1 juta pengguna. Konidisi ini rupanya membuat Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon ikut angkat bicara. Menurutnya, sudah seharusnya Indonesia memiliki platform media sosial yang merupakan hasil kreasi anak bangsa. "Di beberapa negara Facebook dilarang dan mereka menggunakan suatu media komunikasi, media sosial, atau platform media sosial tersendiri. Saya kira Indonesia dengan 262 juta jiwa bisa lah melahirkan Facebook ala Indonesia,&rdquo; kata Fadli di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (10/4). Menurut legislator asal Gerindra itu, jika Indonesia berhasil membuat Facebook sendiri, tentunya akan sangat menguntungkan. &ldquo;Jadi kenapa tidak membuat platform&nbsp;medsos sendiri,&rdquo; imbuhnya. Fadli juga berpendapat, seharusnya pemerintah harus mengambil sikap tegas terhadap permasalahan ini. Karena itu, ia mengharapkan kajian itu harus difokuskan pada penggunaan Facebook apakah menguntungkan ataupun justru sebaliknya. "Menkominfo perlu ada kajian Facebook ini bagaimana, lebih banyak maslahatnya atau mudharatnya. Lebih banyak manfaatnya atau merugikan, terutama tentang data," ungkapnya. Meski begitu, Fadli pun menyadari bahwa media sosial Facebook mulai beralih dari media komunikasi menjadi bagian dari gaya hidup. Namun, katanya, persoalan kebocoran data-data ini tetap harus menjadi sorotan. "Persoalan data ini harus diproteksi, harus dipanggil lah pihak-pihak yang terkait dengan Facebook Indonesia," pungkasnya. Sebagai informasi, Facebook telah merilis data yang menyebut telah membocorkan data sebanyak 87 juta pengguna ke Cambridge Analytica di seluruh dunia.&nbsp; Dari temuan itu, posisi pengguna yang datanya disalahgunakan terbanyak adalah Amerika Serikat dengan 70,63 juta pengguna. Sementara itu, Filipina telah mencapai 1,1 juta pengguna.&nbsp; Sementara Indonesia berada di peringkat ketiga dengan jumlah 1,096 juta. Selain itu, ada pula yang berasal dari negara lain seperti Inggris, Meksiko, Kanada, India, Brasil, Vietnam, dan Australia yang datanya turut disalahgunakan.

Soal Kebocoran Facebook, Fadli Zon: Kenapa Nggak Bikin Medsos Sendiri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ketum-gerindra-disebut-mirip-trump-fadli-pak-prabowo-lebih-santun_m_201649.jpeg" alt="Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon mengaku keberatan dengan Direktur indo Barometer yang menyebut Prabowo mirip dengan Donald Trump." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon mengaku keberatan dengan Direktur indo Barometer yang menyebut Prabowo mirip dengan Donald Trump.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Eksekutif Indo Barometer, Muhammad Qodari menyebut rentetan pidato kritik yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto dinilai mirip dengan cara dan gaya Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon mengatakan, dirinya menilai Qodari salah memahami kritik yang dilontarkan mantan Danjen Kopassus itu. Menurutnya, Prabowo hanya sekadar mengutarkan masalah yang tengah dihadapi bangsa ini.&nbsp; "Pak prabowo mengingatkan tentang sejumlah masalah yang dihadapi oleh bangsa kita, itu bukan menebarkan ketakutan seperti Trump, saya kira&nbsp; Indo Barometer itu salah paham," kata Fadli di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (4/4). Pasalnya, kata Wakil Ketua Umum Gerindra itu, apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo adalah persoalan-persoalan kebangsaan yang harus dihadapi tentang kemiskinan, korupsi, ketimpangan ekonomi, soal impor. &ldquo;Masak persoalan itu disebut sebagai sebuah ketakutan," sambungnya. Lebih lanjut, Fadli menjelaskan, dirinya memang sudah sedari dulu berbicara apa adanya. Karena untuk memahami sebuah realitas itu menyakitkan. "Mungkin itu yang dianggap menakutkan bagi kekuasaan yang gagal iya.Tapi bagi rakyat saya kira itu yang dirasakan, merasa terwakili dengan apa yang disampaikan Pak Prabowo," ungkapnya. Di sisi lain, Fadli pun enggan sang ketua umumnya disamakan dengan Presiden Trump. Sebab, perkataan yang diucapkan oleh Prabowo dinilainya lebih santun. "Berbeda dengan di Amerika, kalau di sana perdebatannya kasar sekali. Bahkan Donald Trump mengatakan akan memenjarakan Hillary, beda dengan di Indonesia, Pak Prabowo masih sangat santun mengemukakan pendapatnya," pungkasnya.

Ketum Gerindra Disebut Mirip Trump, Fadli: Pak Prabowo Lebih Santun

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#wakil ketua umum gerindra

Berita Terkini