<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/20/FkzTQ1ZGhaIBX14qU2wN8wBVm3Wj7dz6eEg3G1SV-1-1996149668.jpg" alt="Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengumumkan struktur kepengurusan DPP PAN di kantor DPP PAN, Jakarta, Minggu (20/4). (Muhamad Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengumumkan struktur kepengurusan DPP PAN di kantor DPP PAN, Jakarta, Minggu (20/4). (Muhamad Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengumumkan secara resmi struktur kepengurusan DPP PAN yang baru. Pengumuman struktur pengurus DPP PAN itu disampaikan Zulhas dalam acara Halal Bihalal di kantor DPP PAN, Jakarta, Minggu (20/4). "Ini perintah Sekjen saya baca untuk umumkan," kata Zulhas saat memberikan sambutan. Zulhas mengakui sebagian struktur pengurus sudah disampaikan. Namun, saat ini dirinya akan membacakan ulang. "Ini saya sudah bacakan kemarin, tetapi ini saya ulang saja. Karena kemarin mulai secara umum, tetapi sekarang baru dibagi. Nanti yang belum kebagian akan disusulkan kemudian, ya," ucap Zulhas. Berikut susunan pengurus DPP PAN: Ketua Umum: Zulkifli Hasan Wakil Ketua Umum:&nbsp; Viva Yoga Mauladi Yandri Susanto Zita Anjani Eddy Soeparno Saleh Partaonan Daulay Nazaruddin Dek Gam Sakti Wahyu Trenggono Priyo Budi Santoso Sekretaris Jenderal: Eko Hendro Purnomo alias&nbsp;Eko Patrio Bendahara Umum: Pangeran Kherul Saleh Badan Pemenangan Pemilu 1. Wilayah Banten, Papua, dan Maluku: Yandri Susanto 2. Wilayah Jabar, Jatim, NTT, NTB, dan Bali: Bima Arya Sugiarto 3. Wilayah Jawa Tengah: Sakti Wahyu Trenggono 4. Wilayah Banten, Papua, dan Maluku: Dudy Purwaghandi 5. Wilayah Sulawesi: Ashabul Kahfi 6. Wilayah DKI Jakarta, Sumatera, dan Jogjakarta: Budi Santoso Badan Pengawas dan Disiplin Partai Ketua: Zulkifli Hasan Wakil Ketua: Irvan Herman Badan Strategis dan Komunikasi Partai Ketua: Zita Anjani Pembinaan Organisasi dan Keanggotaan&nbsp; Ketua: Viva Yoga Mauladi Wakil Ketua: Tedi Kurniawan Badan Pencalegan Ketua: Desy Ratnasari Wakil Ketua: Slamet Nur Achmad Badan Advokasi Ketua: Sarifuddin Sudding Wakil Ketua: Endang Agustin Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Ketua: Lula Kamal Wakil Ketua: Nisya Ahmad Badan Saksi Nasional Ketua: Erwin Izharuddin Badan Pengkaderan dan Amanat Academy Ketua: Saleh Daulay Wakil Ketua: Arizal Tom Liwafa Badan Sosial Ketua: A. Bakri Wakil Ketua: Farah Putri Nahlia Badan Pendidikan Nasional Ketua: Dewi Coryati Badan Pemberdayaan Bantu Desa Ketua: Intan Fauzi Wakil Ketua: Herry Dermawan Badan Luar Negeri Ketua: Eddy Soeparno Wakil Ketua: Surya Utama alias Uya Kuya Badan Sayap Partai Ketua: Slamet Aryadi Badan Pengembangan Seni dan Budaya Ketua: Sigit Purnomo alias Pasha Ungu Badan Kepemudaan dan Olahraga Ketua: Verrel Bramastya Wakil Ketua: Abdul Hakim Bafagih Badan Instruktur Nasional Ketua: Didik J Rachbini Badan Tenaga Kerja Ketua: Muazzim Akbar Badan Hubungan Antar Lembaga Ketua: Priyo Budi Santoso Wakil Ketua: Simon Petrus Kamlasi

Zulkifli Hasan secara resmi mengumumkan struktur pengurus DPP PAN yang baru, dengan beberapa nama penting di dalamnya.

Zulkifli Hasan Umumkan Struktur Kepengurusan DPP PAN yang Baru, Saleh Partaonan dan Priyo Budi Santoso jadi Wakil Ketua Umum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/11/Golkar-Bertemu-PSI-Dery-Ridwansah-13JPG-1250549359.jpg" alt="Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; DPP Partai Golkar belum memutuskan untuk menunjuk pelaksana tugas (Plt) ketua umum selepas Airlangga Hartarto mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Partai Golkar baru akan menggelar rapat pleno, pada Selasa (13/8) mendatang. Meski Demikian, DPP Partai Golkar memastikan roda organisasi di partai berlambang pohon beringin itu tetap berjalan. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyatakan, yang akan menjalankan organisasi adalah para wakil ketua umum. "Jadi insya Allah juga saya sampaikan kepada seluruh kader keluarga besar Partai Golkar, insya Allah roda organisasi Partai Golkar kita ini yang kita cintai akan tetap terus berjalan," kata Doli dalam konferensi pers di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Minggu (11/8) malam. Doli juga memastikan tidak ada masalah dalam proses pelaksanaan Pilkada Serentak 2024, meski Airlangga mengundurkan diri. "Proses menghadapi Pilkada, terutama ini buat bapak-bapak dan ibu-ibu yang selama ini berinteraksi dengan Partai Golkar dalam proses pencalonan, apakah itu kader Partai Golkar atau kader partai yang lain, insya Allah tidak terganggu. Bapak-bapak dan ibu-ibu tetap akan bisa didukung dan dicalonkan oleh Partai Golkar," tegas Doli. Ketua Komisi II DPR RI itu menegaskan, Partai Golkar akan tetap mengikuti tahapan Pilkada Serentak 2024 sebagaimana mestinya. "Apapun yang terjadi saat ini dalam tubuh Partai Golkar, jadi insya Allah Partai Golkar tetap siap menghadapi pilkada 2024," imbuhnya. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan mundur dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar. Airlangga menyatakan, pengunduran dirinya itu ditempuh setelah menempuh pertimbangan matang dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar. "Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, serta atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai ketua umum DPP Partai Golkar. Pengunduran diri ini terhitung sejak semalam, yaitu Sabtu 10 Agustus 2024," ujar Airlangga dalam siaran pers resminya, Minggu (11/8).

DPP Partai Golkar belum menunjuk Plt untuk menggantikan Airlangga Hartarto yang mundur dari posisi Ketua Umum Partai Golkar sejak Sabtu.

Airlangga Hartarto Mundur dari Jabatan Ketua Umum Golkar Sejak Sabtu, DPP Partai Golkar Belum Tunjuk Plt Ketua Umum   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/26/IMG-20240725-WA0017-3620641899.jpg" alt="Wakil Ketua Komisi XI DPR RI M. Hanif Dhakiri. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Komisi XI DPR RI M. Hanif Dhakiri. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) M. Hanif Dhakiri secara resmi membuka Sekolah Pemimpin (Sespim) Perubahan Wilayah 4. Sespim ini diikuti oleh 251 Anggota Legislatif terpilih pada Pileg 2024 se-Aceh, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Riau. "Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini saya mewakili Ketua Umum DPP PKB secara resmi membuka Sekolah Pemimpin Perubahan Wilayah 4," kata Hanif di Bukit Kubu, Berastagi, Karo, Kamis (25/7). Mantan Menteri Ketenagakerjaan itu meminta seluruh peserta untuk serius mengikuti Sespim Perubahan. Ia mengungkap banyak peserta di wilayah sebelumnya harus mengulang Sespim di wilayah lain lantaran tak serius. "Tolong serius mengikuti Sespim ini. Ngantuk-ngantuk masih bisa ditolerir lah, asal masuk di dalam forum. Banyak lho pengurus DPP yang ikut Sespim sebelumnya wajib ngulang, karena nggak serius ikut Sespim," ungkap Hanif. Lebih lanjut, Hanif mengaku bangga atas capaian PKB pada Pileg 2024. Menurutnya, di bawah kepemimpinan Muhaimin Iskandar, PKB berhasil bertransformasi menjadi partai nasional, bukan lagi partai Jawa. Perolehan suara dan kursi PKB hampir merata di seluruh wilayah Tanah Air. Di sisi lain, kata Hanif, PKB juga membuktikan bahwa politik tidak selalu berorientasi pada uang, tetapi pada kemampuan personal dan keseriusan berjuang membela kepentingan rakyat. "Orang bilang banyak jalan menuju Roma. Tokoh agama bilang, banyak jalan menuju surga. Bagaimana jalan menuju DPR/DPRD? Masa iya cuma uang jalannya? Pasti banyak jalan bagi mereka para petarung kreatif dan inovatif. Mindset itulah yang harus dimiliki kader-kader PKB, dan kita sudah membuktikannya pada Pemilu lalu," ujar Hanif. Sementara itu, Ketua DPW PKB Sumatera Utara M Jafar Sukhairi Nasution menyampaikan bahwa PKB di Sumetara Utara mengalami peningkatan cukup signifikan. Bahkan PKB berhasil menjadi pemenang Pileg di Kabupaten Samosir. "PKB di Sumatera Utara alhamdulillah meningkat. Di Samosir bahkan kita mendapat kursi terbanyak, dan jadi Ketua DPRD. Ini tentu prestasi yang harus kita pertahankan," kata Jafar. Jafar berharap Sespim Perubahan memberikan dampak positif pada pola kinerja seluruh Anggota Legislatif PKB. Sebab itu ia mengamini pernyataan Hanif Dhakiri agar peserta serius mengikuti seluruh rangkaian Sespim Perubahan. "Mudah-mudahan dengan kegiatan ini dapat memberikan perubahan pola sebagai pemimpin anggota DPR yang baik dan dapat melayani aspirasi masyarakat," ucapnya.

Sespim ini diikuti oleh 251 Anggota Legislatif terpilih pada Pileg 2024 se-Aceh, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Riau.

Buka Sespim Perubahan Wilayah 4, Wakil Ketua Umum PKB: Tolong Serius, Banyak yang Mengulang Sebelumnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/Logo-PSSI-PSSI.org_.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com–PSSI memberikan laporan kepada FIFA bahwa Kongres Luar Biasa (KLB) untuk memilih ketua umum, wakil ketua umum, dan anggota Komite Eksekutif (Exco), akan digelar pada 18 Maret 2023.  Diunggah dalam laman PSSI seperti dilansir dari Antara, Senin (31/10), laporan tersebut dituangkan PSSI dalam surat Nomor 4452/ULN/537/X-2022 yang ditandatangani Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi. Surat itu ditujukan kepada Sekretaris Jenderal FIFA Fatma Samoura.  Sebelum KLB, PSSI juga memberitahukan kepada FIFA bahwa akan ada kongres untuk menetapkan Komite Pemilihan (KP) dan Komite Banding Pemilihan (KBP) pada 7 Januari 2023.  PSSI pun menunggu persetujuan dan rekomendasi FIFA terhadap laporan tersebut sampai 7 November 2022 agar segera mengabarkan semua anggotanya soal KLB dan tahap-tahapnya. Hal itu sesuai pasal 32 ayat 2 Statuta PSSI yang menyatakan bahwa para anggota akan diberitahukan secara tertulis sekurang-kurangnya 60 hari sebelum pelaksanaan kongres.  PSSI memutuskan untuk mempercepat pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB) pemilihan ketua umum serta anggota Exco baru, yang normalnya akan digelar pada November 2023. Keputusan itu merupakan hasil rapat darurat pada Jumat (28/10) malam di Kantor PSSI, Jakarta.  Desakan kepada PSSI untuk segera menggelar KLB awalnya datang dari Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) yang dibentuk Pemerintah Indonesia menyusul terjadinya tragedi di Stadion Kanjuruhan.  TGIPF, dalam dokumen yang dikeluarkan pada 14 Oktober 2022, merekomendasikan supaya jajaran Exco PSSI, termasuk Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan, mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban moral atas jatuhnya ratusan korban, baik meninggal maupun luka-luka, akibat peristiwa di Stadion Kanjuruhan.  Untuk itu, tim yang diketuai Menkopolhukam Mahfud MD tersebut mengusulkan agar PSSI melaksanakan KLB agar dapat memilih anggota Exco baru, yang di dalamnya termasuk ketua umum dan wakil ketua umum.

KLB Digelar 18 Maret 2023, PSSI Lapor ke FIFA

wakil ketua umum

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#wakil ketua umum

Berita Terkini

Zulkifli Hasan Umumkan Struktur Kepengurusan DPP PAN yang Baru, Saleh Partaonan dan Priyo Budi Santoso jadi Wakil Ketua Umum

Airlangga Hartarto Mundur dari Jabatan Ketua Umum Golkar Sejak Sabtu, DPP Partai Golkar Belum Tunjuk Plt Ketua Umum

Buka Sespim Perubahan Wilayah 4, Wakil Ketua Umum PKB: Tolong Serius, Banyak yang Mengulang Sebelumnya

KLB Digelar 18 Maret 2023, PSSI Lapor ke FIFA

Download Aplikasi JawaPos.com