<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/01/Hasil-Rapat-Pleno-DPP-PKB-Dery-Ridwansah-1-4001497066.jpg" alt="Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid bersama para petinggi PKB menyampaikan keterangan kepada wartawan usai rapat pleno dengan Dewan Syuro dan Dewan Tanfidz di DPP PKB, Jakarta, Jumat (1/9/2023)." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid bersama para petinggi PKB menyampaikan keterangan kepada wartawan usai rapat pleno dengan Dewan Syuro dan Dewan Tanfidz di DPP PKB, Jakarta, Jumat (1/9/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Anggota Komisi III DPR RI Jazilul Fawaid mengingatkan aparat keamanan untuk tegas bersikap netral dan jujur dalam menghadapi Pemilu 2024. Ia menekankan, netralitas tidak hanya pada perkataan, tapi juga perbuatan. "Kita mau omongin pemilu damai, kalau memang satu ada antara kata dan perbuatan yaitu satu, kita bilang netral ya betul-betul netral, kita mau jujur ya betul-betul jujur, bukan hanya ingin ngomongnya jujur," kata Jazilul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/11). Wakil Ketua Umum PKB ini menyebut, lembaga negara saat ini tengah mengalami gangguan soal netralitas. Karena itu, butuh keteladanan dalam bersikap netralitas. "Nah itu butuh keteladanan, dan ini lah menurut saya jadi soal institusi-institusi politik hari ini, menurut saya mengalami distrus. MK, mungkin juga MPR, DPR, KPK, BPK, termasuk juga lembaga kepresidenan," ucap Jazilul. Ia mengumpamakan, sangat sulit membedakan Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, sekaligus pada saat yang sama menjadi kepala keluarga. Ia pun menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang sempat kental nuansa konflik kepentingan. "Makanya kalau di lembaga kehakiman itu tidak boleh dia memutus perkara berkaitan dengan anak atau ikatan kekeluargaan. Karena memang apapun hasilnya seandainya kemarin tok, tidak diberi misalkan ditolak oleh MK, tetap tuduhan itu akan sampai," pungkas Jazilul.

Lembaga negara saat ini tengah mengalami gangguan soal netralitas. Karena itu, butuh keteladanan dalam bersikap netralitas.

Komisi III DPR Sebut Banyak Lembaga Negara Alami Gangguan Netralitas Jelang Pemilu 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/Jazilul-Fawaid-1.jpg" alt="PKB" width="100%">
<figcaption>PKB</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid mengatakan, dirinya kurang setuju dengan usulan agar halaman Kompleks Parlemen menjadi Rumah Sakit (RS) Darurat COVID-19. Pasalnya, masih banyak orang yang bekerja di area tersebut.  "Usulan itu saya pikir kurang tepat karena Gedung DPR itu perkantoran, masih ada yang bekerja juga fasilitasnya kurang layak dan memadai," kata Jazilul, di Jakarta, Minggu, (11/7).  Meskipun, politikus PKB yang biasa disapa Gus Jazil itu menghargai adanya usulan agar halaman Kompleks Parlemen menjadi RS Darurat COVID-19. Tapi, mengingat, masih banyak fasilitas negara yang bisa digunakan sebagai RS Darurat COVID-19, maka akan lebih baik di tempat yang lebih aman. <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/08/07/2021/bem-unnes-sebut-puan-the-queen-of-ghosting-ini-kata-demokrat/">Baca Juga: BEM Unnes Sebut Puan ‘The Queen of Ghosting’, Ini Kata Demokrat</a> <a href="https://www.jawapos.com/nasional/05/07/2021/ini-sanksi-pidana-bagi-pelanggar-ppkm-darurat/">Baca Juga: Ini Sanksi Pidana Bagi Pelanggar PPKM Darurat</a> "Misalnya di Kompleks Gelora Bung Karno (GBK). Selain karena lahannya lebih luas, juga lebih steril dari lalu lintas orang bekerja," ujarnya.  Menurut dia, masih banyak cara yang bisa dilakukan parlemen dalam mendukung upaya Pemerintah menanggulangi pandemi COVID-19.  Sebelmunya, penasihat Fraksi Partai Demokrat DPR Benny K. Harman mengusulkan agar halaman Gedung DPR/MPR bisa dialihfungsikan menjadi RS darurat.  “Agar pasien Covid-19 bisa mendapatkan penanganan. Sebab kalo memang rumah sakit sudah penuh sehingga banyak pasien Covid-19 terlantar dan harus tunggu antri berjam-jam, sebaiknya halaman dan gedung DPR/MPR dijadikan rumah sakit darurat. Untuk keselamatan rakyat, keselamatan dan kesembuhan pasien Covid-19,” ujar Benny, Jumat (9/7).

Gus Jazil Lebih Setuju GBK Jadi RS Darurat Covid Dibanding Halaman DPR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/JAZIL-18A.jpg" alt="Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid</figcaption>
</figure>JawaPos.com -Niatan untuk menggelar kembali pembelajaran secara tatap muka di sekolah diapresiasi oleh Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid. Meskipun kapasitas siswa yang hadir di sekolah maksimal 50 persen.  Namun hal yang demikian, menurutnya, suatu langkah yang maju di saat pandemi Covid-19. Apalagi proses pembelajaran yang dilakukan menggunakan protokol kesehatan yang ketat. Karena dengan digelarnya pembelajaran tatap muka itu membuat Indonesia terhindar dari ‘lost generation’ atau hilangnya masa depan generasi penerus bangsa.  “Sudah setahun lebih anak-anak Indonesia tidak pergi ke sekolah,” ungkap pria asal Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, Jawa Timur itu  Menurut pria yang akrab disapa Gus Jazil itu tidak hanya membuat bangsa ini terancam ‘lost generation’ namun juga bisa mengakibatkan anak-anak Indonesia malas belajar dan pergi ke sekolah. “Bahayanya bila mereka lebih memilih kerja. Dan parahnya Anak-anak bekerja disebut Gus Jazil memiliki produktifitas rendah dan diupah ala kadarnya," ujanrnya.  Di tengah bangsa ini mulai membuka kembali sekolah, muncul varian baru Covid-19. Varian ini disebut memiliki daya penularan yang lebih cepat. Akibat varian baru ini menimbulkan lonjakan penularan. Bangkalan, Jawa Timur; Kudus, Jawa Tengah; dan Jakarta, merupakan tempat di mana varian baru itu ditemukan. Akibat varian baru itu menurut Wakil Ketua Umum DPP PKB ini membuat rumah sakit-rumah sakit menjadi penuh. “Sangat menyedihkan,” tuturnya.  Alumni PMII itu merasa prihatin dengan munculnya varian baru. Dengan ditemukannya varian baru dan terbuktinya semakin tingginya angka penularan membuat kondisi yang demikian mengancam dari proses pembelajaran tatap muka yang tengah berlangsung. “Prihatin dengan kondisi yang demikian,” ujar Koordinator Nasional Nusantara Mengaji itu.  Agar penularan tidak menjadi-jadi, Gus Jazil menyarankan agar proses pembelajaran tatap muka yang telah digelar di beberapa sekolah dan daerah ditunda atau dijadwalkan ulang. “Kita berada dalam pilihan yang sulit,” ujarnya.  Dirinya juga menyebut sebaiknya pemerintah mendahulukan kesehatan daripada yang lain. Karena itu sebaiknya pembelajaran tatap muka ditunda sampai waktu yang memungkinkan untuk dibuka kembali. “Sebab mereka adalah generasi muda penerus bangsa. Merekalah yang akan menggantikan kita,” tambahnya.  Untuk menciptakan ‘herd imunity’ atau kekebalan massal, alumni Perguruan Tinggi Ilmu Quran itu mendorong agar pemerintah massif dalam melakukan vaksinasi. “Ini penting dan perlu,” paparnya.  Gus Jazil yakin vaksinasi yang lebih massif bisa dilakukan oleh pemerintah sebab saat ini di Indonesia, vaksin yang ada tidak hanya satu merk atau jenis. “Ada vaksin merk lain yang telah digunakan oleh pemerintah,” paparnya.

Gus Jazil: Tunda Pembelajaran Tatap Muka Di Sekolah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/Gus-Jazil-newwww.jpg" alt="Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI) Munarman ditangkap tim Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri terkait dugaan kasus terorisme.  Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi III DPR Jazilul Fawaid mengaku mendukung tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian tersebut. Sebab terorisme sangat tidak dibenarkan apapun bentukya.  "Tentu kami mendukung upaya pemerintah dan polisi dalam melakukan pencegahan dan penindakan terhadap semua gerakan terorisme atas nama apapun. Pelaku Terorisme harus ditindak tegas," ujar Jazilul kepada wartawan, Rabu (28/4).  Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengatakan, ditangkapnya pengacara Habib Rizieq Shihab tersebut sudah berdasarkan pada bukti-bukti yang ada. Sehingga tidak mungkin polisi main tangkap tanpa adanya bukti.  "Polisi tidak dapat melakukan tindakan penangkapan tanpa bukti dan keterangan yang cukup. Kami yakin sudah ada bukti permulaan yang cukup dan menunggu status hukum perbuatan yang melanggar hukum," katanya.  Wakil Ketua MPR ini meminta di bulan suci Ramadan ini sebaiknya masyarakat jangan melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum di Indonesia. Apalagi terkait kasus tindak pidana terorisme. <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/16/04/2021/reformasi-asn-naik-pangkat-tiap-dua-tahun-dan-usia-pensiun-ditambah/">Baca Juga: Reformasi ASN, Naik Pangkat Tiap Dua Tahun dan Usia Pensiun Ditambah</a> <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/24/04/2021/kri-nanggala-402-tenggelam-ahy-1-nyawa-prajurit-tni-sangat-berharga/">Baca Juga: KRI Nanggala-402 Tenggelam, AHY: 1 Nyawa Prajurit TNI Sangat Berharga</a> "Pada bulan suci Ramadan hendaknya jangan dicoreng dengan aksi yang melanggar hukum. Kita umat Islam wajib jaga ketertiban," ungkapnya.  Diketahui, Mantan Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI) Munarman ditangkap oleh tim Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri sekitar pukul 15.30 WIB di kediamannya yang berlokasi di Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, pada Selasa (27/4).  Munarman ditangkap karena diduga menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme, bermufakat jahat untuk melakukan tindak pidana terorisme.  Usai penangkapan, polisi juga melakukan penggeledahan di bekas kantor FPI di Petamburan, Jakarta Pusat. Polisi menyita barang bukti berupa atribut FPI hingga sejumlah dokumen.  Tak hanya itu, polisi juga menemukan beberapa botol yang berisi nitrat jenis aseton dari penggeledahan tersebut. Kemudian juga ditemukan beberapa botol plastik yang berisi cairan Triaseton Triperoksida (TATP).

Densus 88 Tangkap Munarman, Jazilul: Tindak Tegas Pelaku Terorisme

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/jazilul-fawaid-PMII.jpg" alt="dok MPR RI" width="100%">
<figcaption>dok MPR RI</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bangsa ini akan menghadapi masa keemasan yang disebut dengan istilah Indonesia Emas 2045. Yakni, masa dimana bangsa ini bisa menjadi bangsa yang maju, mampu bersaing dengan bangsa lain serta dapat menyelesaikan masalah-masalah yang mendasar di Tanah Air, seperti isu pendidikan, korupsi, kemiskinan permasalahan remaja, dan lainnya.  Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid mengatakan, ada empat rumusan yang harus disiapkan sebagai pilar untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Pertama adalah pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dan ilmu pengetahuan serta teknologi (iptek) yang unggul.  "SDM kita khususnya di PMII sudah lengkap apa belum untuk menyongsong Indonesia Emas 2024? Sebab tanpa itu memang akan hadir Indonesia Emas, tapi kita berada di belakang. Padahal kitalah yang seharusnya menjadi pemimpin," ujar Gus Jazil- sapaan akrab Jazilul Fawaid- saat menjadi pembicara dalam Muktamar Pemikiran Dosen PMII, Seminar Session 2 bertajuk Blue Print Indonesia E di Kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Sayyid Ali Rahmatullah, Tulungagung, Jawa Timur, Senin (5/4).  Dikatakan Gus Jazil, Muktamar Pemikiran Dosen PMII harus melahirkan satu infrastruktur pikiran untuk menyambut satu abad usia bangsa ini. "Dalam persoalan iptek ini, masing-masing kita harus merenungkan apakah alumni PMII mampu mengejar ketertinggalan di bidang iptel? Dimana saja mereka? Apa yang telah dirumuskan dan teknologi kita seperti apa," katanya.  Rumusan kedua adalah pembangunan ekonomi berkelanjutan. Menurut Gus Jazil, bangsa ini harus memikirkan betul apakah desain ekonomi betul-betul bermanfaat dan berorientasi bagi kepentingan rakyat.  "Sebab ekonomi kita harus ekonomi yang berdasarkan kerakyatan," urainya.  Berikutnya, rumusan yang harus disiapkan dalam rangka menghadapi Indonesia Emas 2045 adalah pemerataan pembangunan sebagai bentuk nyata terciptanya keadilan.  Syarat Indonesia Emas selanjutnya adalah perlunya pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan. Karena itu, teman-teman PMII harus memberikan masukan terkait ketahanan nasional.  "Makanan kita kalah dengan makanan Jepang, Korea. Pecel lele kita gak ada di mal-mal, adanya di pinggiran. Inilah perlunya kehadiran pemerintah untuk membantu mewujudkan. Apalagi ketahanan pangan kita juga rentan. Bicara Indonesia Emas tanpa adanya kedaulatan tidak mungkin," katanya.  Kedaulatan nasional yang dimaksud meliputi banyak hal, mulai kedaulatan pangan termasuk juga budaya. "Anak-anak kita yang ditonton artis Korea, jadi budaya atau artis Korea secara tidak sasa sudah menjajah anak saya. Secara tak sadar yang ditonton, dibanggakan itu produk luar," tuturnya.  Dikatakan anggota Komisi III DPR ini, tugas PMII adalah membangun infrastruktur pemikiran. Bagaimana kedepan ada sekelompok orang yang bisa membangun orientasi pemikiran untuk mencapai kemajuan bangsa.  "Blue print Indonesia Emas didasari satu paradigma, ditandai dengan satu abad kemerdekaan bahwa akan ada orang lahir, bahasa Jawa-nya Satrio Piningit sebagai pembaharu 100 tahun Indonesia atau 100 tahun NU. Kalau ini tidak dirumuskan dalam Muktamar Pemikiran Dosen PMII ini, orang yang disebut akan membenahi bangsa bukan dari kalangan PMII," urainya.  Karena itu, mantan ketua cabang PMII Jakarta Selatan ini mengajak para dosen agar tidak hanya mengajar di kampus saja, namun juga meberikan pencerahan dengan turun langsung ke tengah masyarakat.  "Kalau tidak mencerahkan, kita selesai dari Muktamar ini kita akan kembali biasa-biasa saja. Dosen PMII jangan hanya mengajar, tapi berdiri tegak di tengah masyarakat dan memberikan pencerahan. Para dosen harus memancarkan cahaya sehingga masyarat cerdas dan kita bisa melukis dalam sejarah bahwa dosen PMII dan hasil dari Muktamar ini bisa memberikan pemikiran dan gerakan menuju Indonesia Emas," urainya.  Karena itu, kata Gus Jazil, momentum Pemilihan Presiden 2024, kader-kader PMII harus hadir dan mengambil momentum peralihan kepemimpinan. "PMII harus memimpin untuk membuktikan bahwa setiap 100 tahun ada pembaharu," urainya.  Gus Jazil mengingatkan agar tidak berhenti pada pikiran saja, namun harus dilanjutkan dengan tindakan nyata sehingga bisa melahirkan sesuatu. "Dosen PMII harus memiliki akar yang kuat, batang yang kokoh sehingga bisa menghasilkan daun dan buah yang lebat," katanya.  Hadir dalam Muktamar Pemikiran Dosen PMII tersebut antara lain Wakil Ketua DPR Abdul Muhaimin Iskandar (Gus AMI), Sekjen DPP PKB Hasanuddin Wahid, Ketua Fraksi PKB DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, Wakil Ketua Komisi IV DPR Anggia Ermarini, Ketua Umum PB IKA PMII Ahmad Muqowwam, serta para dosen dan rektor dari berbagai perguruan tinggi.  Hadir pula secara virtual Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar, dan sejumlah tokoh penting lain.

Hadiri Muktamar Pemikiran Dosen PMII, Gus Jazil Bahas Indonesia Emas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/WhatsApp-Image-2021-03-29-at-22.44.35.jpeg" alt="Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid mengajak seluruh ulama, kiai, dan lembaga dakwah Islam untuk mengantisipasi kendornya semangat keagamaan di kalangan umat Islam. Menurut dia, ulama tidak hanya bertugas melindungi agama, tapi juga menjaga bangsa.  Menurut Gus Jazil, di tengah kondisi pandemi Covid-19, ruang gerak dakwah dan silaturahmi menjadi terbatas.  ”Di tengah pandemi Covid-19, kita menghadapi dua masalah besar yakni kesehatan dan ekonomi. Makanya, kita ingin ada support dan doa ulama,” kata Gus Jazil pada acara Temu Tokoh Ulama dan Kiai se-Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Minggu (28/3).  Gus Jazil menjelaskan, Hadratussyaikh KH Hasyim Asy'ari ketika Muktamar NU ke-17 di Madiun 1947 pada pidato pembukaan menyebutkan tentang menghidupkan kembali perilaku orang-orang mulia. Dalam pidato tersebut, Kiai Hasyim mengingatkan semangat keagamaan yang mulai kendor, di mana dakwah Islam bersaing dengan anjuran yang bertentangan dengan Islam, termasuk paham komunisme (PKI).  Gus Jazil mengatakan, masalah yang pernah terjadi itu kembali dihadapi umat Islam. Dakwah sudah kalah dengan kontes dangdut di televisi.  ”Jangan sampai ulama dan lembaga dakwah Islam tersingkir dengan ajaran yang keluar dari akidah dan merusak akidah Islam. Maksiat sekarang ini sudah dipertontonkan bahkan dengan iklan. Makanya, kita kemarin sangat menentang keras Perpres Minuman Keras karena bangsa kita bukan bangsa pemabuk,” ujar Gus Jazil.  Selain menjaga agama, kata Gus Jazil, tugas ulama adalah menjaga negara. Begitu juga dengan politik demokrasi yang dianut selama ini.  ”Ulama sangat berperan dalam mendirikan bangsa dan tugas ulama juga untuk menjaganya,” tutur Gus Jazil.  Lebih jauh Gus Jazil mengungkapkan, saat ini, hampir semua partai berbasis Islam belum bisa berbuat banyak karena posisinya belum menjadi penguasa. Untuk itu, Gus Jazil mengingatkan para ulama dan kiai untuk tidak antipati dengan politik. Sebab, jika demikian, politik akan diisi orang-orang yang bakal menyingkirkan ulama.  ”Ulama hanya boleh di pesantren, suruh ngurusin ngaji. Itu keinginan mereka. Kenapa? Supaya ulama dan kiai tidak masuk ke politik. Dengan demikian, dengan mudah mereka akan memasukkan hal-hal yang anti terhadap Islam,” papar Gus Jazil.  Gus Jazil juga mengucapkan syukur karena Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan simpatisannya masih didominasi para santri, ustaz, kiai, dan warga Nahdlatul Ulama (NU).  ”Alhamdulillah kehadiran PKB mendapat dukungan menyelamatkan umat melalui politik. Saya mengajak anak-anak muda Islam, khususnya anak-anak muda NU agar jangan takut berpolitik. Mari sama-sama kita jaga negara bangsa dan agama kita,” kata Gus Jazil.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=9aEDiDuY9SQ

Ajak Jaga Negara, Gus Jazil Minta Ulama Jangan Takut Terjun ke Politik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/Jazilul-Fawaid-Pandeglang.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid mengutuk keras aksi bom bunuh diri di depan Gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan yang menyebabkan sebanyak 20 korban luka-luka. Sementara dua orang dinyatakan meninggal dan diduga merupakan pelaku aksi bom bunuh diri.  Menurut Guz Jazil (sapaan Jazilul Fawaid), aksi terorisme dengan tindakan bom bunuh diri tersebut tidak bisa dibenarkan dengan dalih apapun, termasuk dengan kedok agama. Sebab, semua agama menganjurkan perdamaian.  ”Tidak ada agama yang menganjurkan aksi terorisme. Ini bertentangan dengan agama dan kemanusiaan. Karena itu, saya mengutuk keras aksi bom bunuh diri ini,” kata Gus Jazil, Senin (29/3).  Menurut Gus Jazil, aksi seperti ini justru akan mengoyak persatuan dan memunculkan praduga-praduga, termasuk mencoreng citra agama, khususnya Islam yang sering dituduh sebagai pembenar aksi terorisme seperti tindakan bom bunuh diri dengan dalih berjihad.  ”Jihad dalam Islam tidak seperti itu. Itu adalah tindakan kelompok pengecut dengan berkedok pada agama,” katanya.  Wakil Ketua Umumm DPP PKB ini pun meminta masyarakat untuk bersatu, tetap tenang dan tidak merasa ketakutan dengan adanya terror tersebut. Sebab, ketakutan justru membuat para pelaku merasa berhasil dalam misinya.  Di sisi lain, pihaknya mendorong para pihak penegak hukum, khususnya Polri dan TNI untuk meningkatkan keamanan dan kewaspadaaan. Disisi lain, Gus Jazil juga mengapresiasi respons cepat Polri dan TNI yang telah berhasil mengedentifikasi pelaku aksi bom bunuh diri.  ”Polri dan TNI harus untuk bersatu padu, bergerak cepat mengungkap dalang di balik aksi bom bunuh diri ini. Para penegak hukum harus bisa memastikan bahwa kondisi bangsa kita benar-benar aman. Apalagi di tengah situasi pandemi Covid-19 sekarang ini, keamanan atau ketenangan masyarakat harus dijamin oleh negara,” katanya.  Dirinya meyakini bahwa negara tidak akan tinggal diam dan membiarkan aksi-aksi semacam ini terjadi lagi di kemudian hari. ”Kasus ini harus menjadi pembelajaran yang tidak boleh terulang lagi,” katanya.  Karena itu, dengan adanya peristiwa ini, Gus Jazil pun menegaskan kembali dukungannya terkait langkah Presiden Joko Widodo yang telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Esktremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.  Perpres yang ditandatangani pada 6 Januari ini bertujuan untuk mencegah ancaman ekstremisme berbasis kekerasan dan mengarah pada aksi terorisme di Indonesia. ”Kami setuju dengan perpres tersebut demi terciptanya persatuan dan kerukunan, sekaligus mencegah lahirnya pikiran dan aksi ekstremis yang dapat memecah belah kedaulatan negara,” katanya.  Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mengatakan bahwa pihaknya telah berhasil mengungkap identitas pelaku aksi bom bunuh diri di depan Gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (28/3).  Selain itu, Polri juga menangkap empat orang yang diduga terlibat dalam aksi ini. Mereka ditangkap di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Mereka diduga bagian dari Jamaah Ansharut Daulah (JAD) Sulawesi Selatan.  Kapolri juga memerintahkan Kepala Detasemen Khsusus (Densus) 88 Antiteror untuk mencari bagian dari kelompok teroris yang mengancam kehidupan masyarakat, dan mengimbau warga untuk tetap tenang dan tidak panik pasca-ledakan bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar.

Kutuk Aksi Bom Bunuh Diri, Gus Jazil: Jihad di Islam Tidak Seperti Itu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/Jazilul-Fawaid-1.jpg" alt="PKB" width="100%">
<figcaption>PKB</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid mengungkapkan, sampai hari ini MPR belum memutuskan apakah Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) akan ditempatkan dalam UUD, Ketetapan MPR, atau dalam bentuk undang-undang.  Jika masuk dalam UUD atau Ketetapan MPR maka perlu dilakukan amandemen UUD. Saat ini soal amandemen atau tidak melakukan amandemen UUD masih menjadi perdebatan.  “Sampai sejauh ini Badan Pengkajian MPR dan fraksi-fraksi di MPR masih membuka diri untuk amandemen UUD khususnya terkait dengan PPHN,” kata Jazilul Fawaid dalam diskusi bertema “Uregensi Dibentukan Pokok-Pokok Haluan Negara” di Anyer, Banten, Sabtu (27/3).  Diskusi bersamaan dengan Press Gathering Pimpinan MPR dengan Koordinatoriat Wartawan Parlemen juga menghadirkan pembicara Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, Ketua Fraksi Partai Nasdem MPR Taufik Basari, dan Ketua Fraksi Partai Demokrat Benny K. Harman.  Gus Jazil, sapaan akrab Jazilul Fawaid, mengungkapkan reformasi tahun 1998 menyisakan satu hal, yaitu memori tentang GBHN. Padahal pada kenyataannya GBHN dan PPHN tidak terlalu berbeda.  "Yang berbeda adalah MPR-nya. Dulu, MPR memiliki kewenangan menetapkan GBHN dan presiden bertanggungjawab kepada MPR. Sekarang PPHN diperlukan karena pembangunan ini maju mundur karena itu harus ada kerangka pembangunannya,” katanya.  Padahal, lanjut Gus Jazil, sebenarnya sudah ada pengganti GBHN yaitu UU tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Namun, rencana pembangunan dalam bentuk UU dirasa belum cukup, karena UU mudah direvisi. Karena itu, ada keinginan memasukkan PPHN dalam UUD.  “MPR periode lalu ‘gagal’ melakukan amandemen. PPHN tidak tembus sehingga direkomendasikan kepada MPR periode sekarang. Tapi, secara pribadi saya melihat tidak cukup tenaga untuk mendesak perlu dan pentingnya PPHN. Sebab wacana PPHN hanya berputar di sekitar fraksi-fraksi. Belum ada tenaga atau dorongan kuat dari masyarakat riil di bawah bahwa PPHN ini penting dan segera,” paparnya.  Di tingkat fraksi-fraksi dan kelompok di MPR, Gus Jazil menambahkan, justru terjadi perdebatan apakah perlu amandemen UUD atau cukup dengan UU saja terkait dengan PPHN ini. Karena itu masih terjadi pro dan kontra. “Pengambilan keputusan terkait apakah perlu amandemen UUD atau cukup dengan UU soal PPHN ini masih menjadi perdebatan. Ditambah kehendak rakyat dari bawah tidak muncul. Pasalnya, PPHN ini ada pada wilayah ide, bukan pada tataran praksis sehingga PPHN sulit dimunculkan dengan menjadi kebutuhan yang mendesak, perlu dan segera,” imbuhnya.  Apalagi persoalan amandemen UUD dikhawatirkan membuka “kotak pandora” yang bisa memasukan isu-isu lain di luar PPHN. Misalnya, muncul isu tentang masa jabatan presiden tiga periode, perubahan kewenangan DPD, dan lainnya. Karena itu, untuk menghentikan polemik diseputar amandemen UUD, Gus Jazil menyebutkan perlu adanya kesepakatan fraksi-fraksi dan kelompok DPD di MPR.  “Kalau mau menghentikan spekulasi terkait amandemen UUD, maka semua fraksi di MPR bersepakat saja bahwa tahun ini tidak ada amandemen UUD. Maka semua pembicaraan terkait amandemen UUD dan isu yang menyertainya seperti masa jabatan presiden tiga periode dan lainnya, akan selesai dengan sendirinya,” ujarnya.  Gus Jazil memperkirakan sulit untuk melakukan amandemen UUD pada tahun ini (2021). Pasalnya, belum ada sosialisasi terkait amandemen UUD itu di masyarakat. Lagi pula belum ada usulan dari anggota MPR untuk melakukan amandemen UUD. “Tahun ini kelihatannya tidak mungkin,” sebutnya. Untuk melakukan amandemen UUD diperlukan usulan sepertiga dari anggota MPR, kemudian dibentuk panitia ad hoc, kemudian sidang paripurna untuk memutuskan soal amandemen UUD itu.  Meski demikian, Gus Jazil juga mengatakan bukan berarti tertutup kemungkinan untuk melakukan amandemen UUD terkait PPHN ini. Hal itu tercermin dari kehendak masing-masing fraksi dan kelompok DPD. Kalau ada kehendak melakukan amandemen yang tercermin di MPR bisa saja amandemen dilakukan dalam tempo sesingkat-singkatnya.  "Tapi kehendak itu harus nyambung dengan kehendak rakyat. Kalau tiba-tiba idenya menguat dan rakyat setuju, maka bisa dilakukan amandemen. Sementara wacana PPHN ini masih antara sambung dan tidak sambung dengan kehendak rakyat,” ucapnya.

Gus Jazil: Soal Amandemen UUD Masih Menjadi Perdebatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/Jazil-dan-NU-Jakpus.jpg" alt="Nahdlatul Ulama" width="100%">
<figcaption>Nahdlatul Ulama</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Forum Ketua Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU) se-Jakarta Pusat kompak menyatakan dukungannya kepada Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid untuk maju sebagai calon ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta.  Deklarasi dukungan tersebut disampaikan Forum Ketua MWC NU Jakarta Pusat dalam acara silaturahim di kawasan Matraman, Jakarta Pusat, Selasa (23/3/2021). Ketua MWC NU Tanah Abang Aliet Kustizar mengatakan, seluruh ketua MWC Nu se-Jakarta Pusat sepakat untuk meminta agar PCNU Jakarta Pusat memberikan dukungannya kepada Gus Jazil- sapaan akrab Jazilul Fawaid pada Konferensi Wilayah (Konferwil) yang akan digelar pada 2 April 2021 mendatang.  ”MWC NU se-Jakarta Pusat sudah clear, kita akan mendukung apa yang akan dilakukan KH Jazilul Fawaid karena alasannya lebih realistis, programnya lebih menyentuh dari mulai tingkat ranting dan MWC. Beliau juga berkomitmen untuk membangun kemandirian ekonomi,” katanya.  Dikatakan Aliet Kustizar, sebelumnya Forum Ketua MWC sudah menjaring aspirasi suara pengurus di tingkat ranting sebelum mengambil keputusan untuk memberikan dukungan kepada Gus Jazil. ”Memang kita MWC tidak punya hak suara untuk menentukan pilihan, tapi ini suara dari bawah,” katanya.  Senada dengan Aliet Kustizar, Ketua MWC NU Kecamatan Menteng Sumakmur mengatakan bahwa setelah menyimak, memperhatikan, dan melihat berbagai macam visi dan misi dari para bakal calon yang bakal maju dalam Konferwil nanti, sebanyak 8 MWC NU se-Jakarta Pusat bersepakat secara bulat untuk mendukung Gus Jazil.  ”Setelah kami berembuk, melihat dari figur, background, kami memang cenderung semua bersepakat untuk mengarah ke satu nama. Bukan cuma daripada kualifikasi, tapi ya itu insyaAllah ini mendapatkan ridha Allah pada KH Jazilul Fawaid,” ungkapnya.  Alasan lain, kata Sumakmur, Gus Jazil telah menyatakan bahwa dirinya memiliki cukup waktu untuk mengurus NU DKI. Selain itu, beliau tidak terbatas dengan waktunya untuk bisa langsung terjun ke tingkat bawah, baik ranting maupun MWC.  "Gus Jazil juga background skill-nya jelas bahwa dari track record ke-NU-annya tidak disangsikan lagi daripada calon-calon yang lain,” katanya.  Sementara itu, Ketua MWC NU Cempaka Putih Masrukhin menambahkan, kebijakan PC Jakarta Pusat mengedepankan musyawarah untuk mufakat dengan memberi kesempatan usulan dari arus bawah.  ”Maka, kami para MWCNU se-Jakarta Pusat yang juga mewakili tingkat NU Ranting, menyatakan deklarasi untuk mereferensikan atau mengusulkan Pak H Jazil mendapat suara dari PCNU Kota Jakarta Pusat,” tuturnya.  Rekomendasi dukungan tersebut disampaikan dengan pernyataan Bersama yang ditandatangani seluruh ketua MWC NU se-Jakarta Pusat. Yakni, Ketua MWC NU Tanah Abang Aliet Kustizar, Ketua MWC NU Sawah Besar Moh Ihsan, Ketua MWC NU Gambir Sumiaji, Ketua MWC NU Menteng Sumakmur, Ketua MWC NU Cempaka Putih Masrukhin, Ketua MWC NU Senen Zainudin, dan Ketua MWC NU Johar Baru Sudarsono. Hanya Ketua MWC NU Kemayoran Rowidin yang tidak hadir dalam pertemuan silaturahim tersebut, namun dia mengikuti kesepakatan dari Forum Ketua MWC NU se-Jakarta Pusat.  Sementara itu, Gus Jazil menyatakan, niatnya untuk maju sebagai calon ketua PWNU didasarkan atas rasa keterpanggilan untuk melakukan pembenahan NU di DKI Jakarta yang selama ini gaungnya jauh masih tertinggal dibandingkan NU di wilayah lain seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, dan beberapa wilayah lain.  ”Saya bilang NU DKI ini tempat pengabdian, bukan ladang berpolitik. Kalau berpolitik jangan gunakan NU karena ini sesuatu yang dilahirkan oleh para alim ulama, jadi sangat mulia,” ujar mantan Ketua Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jakarta Selatan ini.  Dikatakan Ketua Ikatan Keluarga Alumni Institut Perguruan Tinggi Ilmu Alquran (PTIQ) Jakarta ini, sebagai kader NU yang sejak muda aktif berkiprah baik di PMII, Ansor, maupun PBNU, dirinya sudah mendapatkan banyak berkah dari NU.  ”Saya ada keterpanggilan untuk ikut mengurus NU di DKI. Karena kalau di politik, saya sudah, dan itu berkah dari NU. Saya jadi DPR tiga periode, pernah di pimpinan Badan Anggaran, sekarang wakil ketua MPR,” katanya.

Suara Akar Rumput, MWC NU se-Jakarta Pusat Kompak Dukung Gus Jazil

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/Gus-Jazil-Lailatul-Ijtima.jpg" alt="Gus Jazil" width="100%">
<figcaption>Gus Jazil</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid mengajak seluruh jajaran pengurus dan kader Nahdlatul Ulama (NU) di semua tingkatan yang ada di DKI Jakarta untuk terus menghidupkan dan melestarikan kegiatan Lailatul Ijtima'. Karena itu sudah menjadi tradisi warga NU setiap bulan. Menurutnya, Lailatul Ijtima' merupakan tradisi yang sudah cukup lama dilakukan di kalangan NU. Para ulama NU terdahulu sengaja membuat forum Lilatul Ijtima' yang artinya pertemuan pada malam hari. Alasannya, malam merupakan waktu yang istimewa, terutama dalam menjalankan kegiatan-kegiatan spiritualitas. "Peristiwa spiritual itu selalu terjadi pada malam hari. Peristiwa turunnya Alquran pada malam Lailatul Qadar. Begitu pula peristiwa Isra' Mikraj Nabi Muhammad SAW juga pada malam hari," tutur Gus Jazil saat menghadiri acara Lailatul Ijtima' yang digelar MWC NU Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis malam (18/3). Tidak hanya itu, kata Ketua Ikatan Keluarga Alumni Institut Perguruan Tinggi Ilmu Alquran (PTIQ) Jakarta ini, di dalam ayat Suci Alquran lainnya, perintah untuk menjalankan Salat Tahajud juga pada malam hari.  Dalam QS Al Isro' disebutkan, "Dan pada sebagian malam, sembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji." "Maksudnya ada Lailatul Ijtima agar hendaknya kita menghidupkan malam dengan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, seperti membaca sholawat Nabi atau majelis ilmu. NU menghidupkan yang disebut dengan Lailatul Ijtima' itu agar malam itu menjadi tempat untuk memompa spiritualitas," tutur mantan ketua cabang Pergerakan Mahasiswa Muslim Indonesia (PMII) Jakarta Selatan ini. Saking pentingnya waktu malam hari, tutur Gus Jazil, ada surat dalam Alquran namanya Surat Al-lail. Dalam kesempatan itu, alumni Pondok Pesantren Ihyaul Ulum, Gresik, Jawa Timur ini juga mengajak jamaah Lailatul Ijtima' untuk membedah dan mengkaji bersama QS Al-lail. "Jadi, Lailatul Ijtima itu adalah malam kita berkumpul untuk mendapatkan dan menghidupkan sunnah nabi, bertukar ilmu, menambah ilmu kita supaya kita lebih dekat kepada Rasulullah," urainya. Sebelumnya, Gus Jazil juga cukup intens menjalin silaturahim ke seluruh Pengurus Cabang (PC) NU di DKI Jakarta. Dalam kesempatan itu, Gus Jazil juga menyampaikan niatnya untuk maju sebagai calon ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta dalam Konferensi Wilayah (Konferwil) yang akan digelar pada 2 April 2021 mendatang. "Sebagai kader NU dari kecil, saya terpanggil untuk ikut mengabdi di NU DKI karena saya sejak kuliah aktif menjadi aktivis NU di PMII Jakarta Selatan. Saya berharap karena NU ini bukan organisasi politik maka pemilihan ketua PWNU nanti tidak dilakukan dengan cara-cara politik, tapi dipilih oleh para ulama karena NU ini jamiyah yang didirikan oleh para ulama. Kalau pemilihan ketua PWNU dilakukan dengan cara-cara politik, itu bisa rusak NU-nya," katanya. Sementara itu, Ketua Tanfidziyah MWC NU Tanah Abang Alit Kustizar mengajak jamah untuk ikut mendoakan agar hajat Gus Jazil untuk ikut membenahi NU di DKI Jakarta bisa terwujud. "Beliau ini Wakil Ketua MPR tapi mau turun ke (MWC NU) Tanah Abang. Alhamdulillah masih mau memperhatikan kita, mau silaturahim dengan kita semua," ujarnya. Pertemuan dengan jajaran MWC NU Tanah Abang tersebut berlangsung dengan sangat sederhana di sebuah ruko yang sehari-hari digunakan sebagai tempat parkir umum. Kendati begitu, tidak sedikitpun mengurangi kekhidmatan acara Lailatul Ijtima'. Dalam kesempatan itu, sejumlah pengurus ranting NU juga menyampaikan harapannya agar Gus jazil terus berkenan berkunjung ke jajaran NU di lapisan bawah. Bahkan, Ranting NU Kelurahan Petamburan pun langsung menyampaikan keinginannya agar Gus Jazil bersedia silaturahim. "Insyaallah, kalau waktunya pas, saya akan hadir," kata Gus Jazil.

Kunjungi MWCNU Tanah Abang, Gus Jazil Ingatkan Tradisi Lailatul Ijtima

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid

Berita Terkini