<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/Hidayat-Nur-Wahid-baru.jpg" alt="Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kemenkeu melakukan pemblokiran anggaran bantuan untuk madrasah dan pesantren sebesar Rp 500 miliar karena belum terpenuhinya kelengkapan administrasi. Kementerian Agama harus segera melengkapi administrasi yang dibutuhkan agar Kemenkeu bisa mencairkan anggaran bantuan operasional pesantren dan madrasah dalam menghadapi Covid-19 tahun anggaran 2020.  Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mendesak kerja sama Kemenag dan Kemenkeu makin ditingkatkan agar proses pencairan dana BOP, bisa dipercepat. Hal itu perlu segera dilakukan dalam rangka menunaikan kewajiban negara terhadap lembaga pendidikan Islam yang mengalami berbagai kesulitan akibat pandemi Covid-19.  ”Penting bagi Kemenag dan Kemenkeu segera melaksanakan keputusan yang kabarnya sudah diambil bersama antara Dirjen Pendis dan Dirjen Anggaran. Supaya pesantren dan madrasah yang berhak namun belum menerima bantuan akibat kendala administrasi, segera memperolehnya sekalipun sudah sangat telat,” ujar Hidayat dalam keterangannya, Kamis (1/7).  Anggota Komisi VIII DPR RI, itu menjelaskan, berdasar keterangan Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag (20/1), ada 18.286 pesantren, 55.392 MDT, dan 90.670 TPQ yang sudah menerima BOP dengan total realisasi Rp 2,22 triliun. Angka tersebut masih berada di bawah target penerima sebanyak 62.153 MDT dan 112.008 TPQ dengan total anggaran sebesar Rp 2,5 triliun.  Berdasar keterangan Ketua Komisi VIII DPR dan Ketua DPD, angka yang belum tersalurkan lebih dari itu yakni mencapai Rp 500 miliar. Selain BOP madrasah, Kemenag juga belum merealisasikan seluruh bantuan pembelajaran jarak jauh yang dianggarkan pada 2020. Adapun anggaran tidak terealisasi pada Ditjen Pendidikan Islam sebagai unit yang menjalankan berbagai bantuan tersebut pada 2020 mencapai Rp 1 triliun.  Hidayat Nur Wahid memahami bahwa Kemenag telah melaporkan berbagai kendala yang dialami dalam mencairkan anggaran bantuan tersebut kepada Komisi VIII DPR sebagai mitranya. Pada rapat kerja 18 Januari misalnya, Kemenag melaporkan sempitnya waktu untuk proses verifikasi dan validasi penerima bantuan. Serta kesulitan yang dialami madrasah dalam mengumpulkan data siswa dan nomor HP yang valid untuk diberikan bantuan pulsa.  Karena itu, HNW meminta agar sekalipun tahun anggarannya telah lewat, proses pencairan anggaran bantuan tahun 2020 baik BOP maupun bantuan pulsa terus dijalankan. Selain dalam rangka melaksanakan amanah dan memenuhi hak para penerima, proses tersebut juga bisa menjadi momentum bagi Kemenag untuk memperbarui database madrasah dan pesantren. Sehingga pasca Covid-19 Kemenag bisa memiliki data yang sudah terverifikasi dan tervalidasi.  ”Upaya tersebut membutuhkan komitmen yang kuat dari jajaran Kemenag, serta asistensi yang mendalam dari Kementerian Keuangan terkait solusi pencairan dana ditahan. Pesantren serta  madrasah akan bisa bekerja sama mengatasi masalah administrasi, agar setelah ini Kemenag juga memiliki data yang lebih baik dan lebih valid, sehingga  lebih cepat dalam mengatasi masalah seperti pencairan dan penyaluran bantuan yang menjadi hak madrasah dan pesantren,” terang HNW.

HNW Minta Kemenag Optimalkan Pencairan Bantuan Madrasah dan Pesantren

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/hnw-kaitkan-jas-merah-dan-aksi-terorisme-di-selandia-baru_m_.jpg" alt="Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) saat memberikan cermaha soal sejarah dan bahaya terorisme di kompleks Masjid Raya Al Ittihaad, Tebet, Jakarta Selatan, Ahad (17/3)." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) saat memberikan cermaha soal sejarah dan bahaya terorisme di kompleks Masjid Raya Al Ittihaad, Tebet, Jakarta Selatan, Ahad (17/3).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Hidayat Nur Wahid menilai, pihak-pihak yang ngotot memajukan seseorang menjadi calon presiden hingga periode ke III merupakan tindakan inkonstitusional.  Pendapat ini disampaikan Hidayat, merespon keinginan segelintir orang yang hendak meresmikan Sekretariat Nasional (Seknas) untuk memajukan Jokowi menjadi Calon Presiden tiga periode. Peresmikan Seknas untuk memajukan Jokowi menjadi Calon Presiden tiga periode, adalah perilaku inkonstitusional karena bertentangan dengan spirit dan teks konstitusi UUD NRI 1945 yang berlaku di Indonesia saat ini.  HNW sapaan akrab Hidayat Nur Wahid menjelaskan, bahwa Pasal 7 UUD NRI 1945 yang masih berlaku saat ini secara tegas mengatur masa jabatan presiden dan wakil presiden selama lima tahun, dan hanya boleh dipilih kembali untuk jabatan yang sama untuk satu kali masa jabatan.  “Artinya, masa jabatan Presiden hanya dua periode saja. Jadi, kalau ada yang ngotot mencalonkan kembali seseorang seperti Presiden Joko Widodo yang sudah menjabat dua periode, itu tidak sesuai dengan konstitusi yang berlaku. Karenanya manuver seperi itu bisa dinilai inkonstitusional,” ujar HNW dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com di Jakarta, (20/6).  Lebih lanjut, HNW mengatakan, peresmian Seknas yang mengusung Joko Widodo menjadi Capres untuk periode ketiga bisa diartikan mendorong Presiden Jokowi untuk mengabaikan ketentuan konstitusi dan melaksanakan sesuatu yang tidak dibenarkan oleh konstitusi.  Bila demikian, kata HNW, itu sama saja memposisikan Presiden Jokowi berhadapan dengan konsistensi atas pernyataannya sendiri yang tegas dan berulang kali disampaikan bahwa dirinya tidak setuju, tidak mau dan tidak minat dengan wacana tiga periode masa jabatan presiden.  Padahal, terkait wacana tiga periode masa jabatan itu, Presiden Jokowi secara tegas menyebutkan bahwa dirinya menolak. Jokowi juga menyampaikan pihak-pihak yang mengusulkan presiden tiga periode sebagai kelompok yang hanya mencari muka, atau bahkan menjerumuskan dan menampar muka dirinya.  "Presiden Jokowi menyadari bahwa dirinya produk Reformasi yang memberlakukan UUD dengan pembatasan masa jabatan Presiden. Selain tentu Beliau juga tahu bahwa sesuai UUDNRI 1945 (Pasal 6A ayat 2) yang mengajukan calon Presiden bukan SekNas atau survey, tapi Partai Politik. Padahal, tidak ada satu Parpol pun yang mengusulkan perubahan UUD untuk memperpanjang masa jabatan Presiden, bahkan PDIP melalui Ketumnya maupun Waket MPR dari PDIP, tegas menyampaikan sikap tidak setuju perubahan pasal 7 UUDNRI 1945 untuk memperpanjang masa jabatan Presiden,” tuturnya.  Maka, menurut Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), ini semestinya semua pihak legowo dan mendukung penguatan praktek demokrasi, dengan menaati aturan konstitusi yang berlaku. Antara lain soal masa jabatan Presiden hanya dua periode saja.  Karena itu menurut HNW tidak perlu ada manuver untuk hal yang sudah dikoreksi oleh konstitusi seperti soal masa jabatan presiden. Apalagi sampai menghimpun relawan pendukung manuver yang tak sesuai dengan konstitusi. Untuk menegaskan penolakannya pada perpanjangan masa jabatan Presiden 3 periode.  "Sebaiknya Presiden Jokowi melarang manuver-manuver yang tak sesuai dengan konstitusi itu. Dan kembali menegaskan komitmennya tegak lurus pada aturan konsititusi yang membatasi masa jabatan Presiden dua periode saja," tegasnya. <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/09/06/2021/tak-terima-candaan-yasonna-soal-ahy-santoso-demokrat-ngomong-begini/">Baca Juga: Tak Terima Candaan Yasonna Soal AHY, Santoso Demokrat Ngomong Begini</a> Sebab, kalau kelompok - kelompok itu tetap ngotot dengan manuver yang tak sesuai dengan konstitusi itu, dan tetap dibiarkan juga, maka berarti mereka dibiarkan menampar muka dan menjerumuskan Jokowi.  "Sebagaimana sebelumnya sudah diingatkan oleh Presiden Jokowi. Sesuatu hal yang harusnya dicegah dan tidak boleh dilakukan. Agar berkonstitusi dan berdemokrasi di Indonesia tetap terjaga marwah, manfaat, kwalitas dan martabat,” pungkasnya.  &nbsp;

HNW: Ngotot Majukan Capres Tiga Periode itu Tindakan Inkonstitusional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/hnw-mpr.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua MPR Ri Hidayat Nur Wahid (HNW) mendukung sikap Kementerian Luar Negeri membongkar ketidakjujuran Dubes Israel di Singapura yang menyebar berita bohong terhadap pemerintah Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam soal permasalahan konflik di Palestina.  Duta Besar Israel untuk Singapura, Sagi Karni, sebagaimana diberitakan Reuters, menyatakan bahwa negara mayoritas muslim di Asia Tenggara gagal paham soal konflik Israel-Palestina, bahwa konflik yang terjadi bukan antara Israel dan Palestina, melainkan dengan Hamas.  Menurut HNW, pernyataan itu selain merupakan kebohongan publik juga merendahkan nalar dan kualitas pemerintahan di Asia Tenggara yang mayoritasnya muslim seperti Indonesia, Malaysia, dan Brunei.  Hal tersebut, lanjutnya, seolah mereka buta sejarah dan tak membaca informasi puluhan tahun, bahwa akar masalah bukan dengan Hamas yang baru lahir tahun 1987, melainkan dengan penjajahan yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina dengan mendeklarasikan berdirinya negara Israel pada 1948 di atas tanah Palestina.  "Kejahatan penjajahan Israel dalam eskalasi yang makin brutal dan mengabaikan resolusi dan keputusan-keputusan PBB maupun lembaga internasional lainnya sudah dilakukan penjajah Israel jauh hari sebelum Hamas lahir, dan masih terus berlangsung sesudah Hamas lahir. Karenanya pemerintah maupun rakyat Indonesia sudah memiliki sikap final yang dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945. Serta sikap dari semua presiden dan parlemen Indonesia bersepakat dengan sikap rakyat Indonesia. Yaitu, menolak penjajahan Israel dan mendukung perjuangan Bangsa Palestina untuk merdeka secara penuh dengan ibukota Yerusalem Timur," kata HNW dalam keterangannya, Minggu (20/6).  HNW menjelaskan, tahun 1962, Presiden Sukarno, yang memahami akar masalah di Palestina yaitu penjajahan Israel, dengan lantang menyatakan bahwa selama kemerdekaan belum sepenuhnya diberikan kepada Palestina, selama itu juga Indonesia menentang penjajahan Israel.  Oleh karena itu, mempertimbangkan kejahatan kemanusiaan dan kejahatan perang Israel yang kembali terjadi di Palestina, serta tuduhan bohong yang melecehkan pemerintah Indonesia, HNW mengusulkan agar peristiwa ini menjadi momen bagi pemerintah Indonesia menegaskan sikapnya tidak membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Sekaligus merealisasikan seruan Presiden Jokowi yang disampaikan pada tahun 2016 untuk memboikot produk Israel. Yaitu, memblokade produk Israel ke Indonesia dan negara mayoritas muslim di Asia seperti Malaysia dan Brunei Darussalam.  "Saya mendukung sikap MUI yang mengingatkan pemerintah Indonesia untuk tidak membuka hubungan diplomatik dengan negara penjajah Israel. Saya juga mendukung sikap Kemenlu RI yang membantah dan membongkar ketidakjujuran Dubes Israel untuk Singapura soal penjajahan israel di Palestina. Pemerintah Indonesia harus menjadikan momen ini untuk memperkuat komitmen dukung Palestina Merdeka. Tidak membuka hubungan diplomatik dengan penjajah Israel, serta seruan boikot dan blokade produk Israel bersama negara mayoritas muslim di kawasan Asia Tenggara," ujarnya.  Wakil Ketua Majelis Syuro PKS ini mendorong agar tudingan kebohongan Dubes Israel tersebut menjadi momentum untuk menguatkan komitmen perlawanan terhadap aneksasi ilegal Israel. Khususnya bagi tiga negara yang dimaksudkan sebagai mayoritas muslim di Asia Tenggara, yakni Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam.  Menurut HNW, hal itu penting untuk mengoreksi Israel yang tengah gencar melakukan agenda normalisasi sambil terus membohongi dunia dengan melakukan kejahatan kemanusiaan dan penjajahan di Palestina.  Selain blokade, platform kebijakan yang diambil bisa mengikuti gerakan BDS yang awalnya diluncurkan oleh aktivis Palestina dan menjadi gerakan global. Yaitu, boikot, divestasi, dan sanksi, maupun pelabelan produk-produk Israel sebagaimana aturan yang dibuat oleh Pengadilan Tinggi Uni Eropa.  HNW mendorong agar boikot dan pelabelan tidak hanya dikenakan terhadap produk Israel yang berwujud barang, melainkan juga terhadap jasa. Pasalnya, kata dia, struktur perekonomian Israel di luar sektor publik terbesar didominasi oleh sektor jasa komersial dan keuangan (31 persen), dan sektor industri (21 persen).  Dia menilai bahwa penurunan permintaan Internasional terhadap produk barang dan produk keuangan yang berasal dari Israel efektif menekan perekonomian Israel. Berdasarkan laporan CIA, sepanjang tahun 2014-2017 Israel menderita penurunan pertumbuhan ekonomi hingga 2,8 persen akibat turunnya permintaan internasional dan investasi terhadap produk keuangan Israel.  "Israel adalah negara dengan pasar domestik kecil yang bergantung pada perdagangan internasional. Penguatan komitmen ketiga negara mayoritas muslim ini bila berlaku efektif akan berdampak pada perekonomian Israel, sehingga bisa mengkoreksi kejahatan Israel yang dengan proyek normalisasinya selalu membawa iming-iming investasi. Tapi nyatanya dalam waktu bersamaan melanjutkan penjajahan terhadap Palestina, menyebar teror terhadap jemaah Masjid alAqsha, serta kebohongan seperti dilakukan oleh Dubes Israel di Singapura itu. Cara-cara itu membuktikan bahwa Israel adalah negara penjajah, yang ditolak oleh konstitusi Indonesia dan masyarakat dunia," pungkasnya.

HNW Serukan Indonesia Bersama Malaysia dan Brunei Boikot Produk Israel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/hnw-kaitkan-jas-merah-dan-aksi-terorisme-di-selandia-baru_m_.jpg" alt="Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) saat memberikan cermaha soal sejarah dan bahaya terorisme di kompleks Masjid Raya Al Ittihaad, Tebet, Jakarta Selatan, Ahad (17/3)." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) saat memberikan cermaha soal sejarah dan bahaya terorisme di kompleks Masjid Raya Al Ittihaad, Tebet, Jakarta Selatan, Ahad (17/3).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Hidayat Nur Wahid mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo untuk menganugerahkan bintang tanda kehormatan kepada dua tokoh Palestina.  Menurut HNW, dua tokoh Palestina itu dianggap yang berjasa ikut membantu perjuangan kemerdekaan Indonesia antara lain, M Ali Taher dan Mufti Palestina As Sayyid Al Amin Al Husaini.  HNW sapaan akrab Hidayat menuturkan, dua tokoh tersebut memiliki banyak peran dalam membantu perjuangan Indonesia mendapatkan kemerdekaan dari penjajahan Belanda. Juga membantu Indonesia untuk mendapatkan pengakuan atas kemerdekaannya dari negara-negara Arab.  M Ali Taher yang merupakan salah satu raja industri media dan seorang saudagar berasal dari Tepi Barat, Palestina. Ia membantu mensosialisasikan perjuangan kemerdekaannya melalui media-media yang dimilikinya.  Berkat kebaikannya tersebut, perjuangan kemerdekaan Indonesia bisa didukung oleh masyarakat luas dan pimpinan negara-negara di Arab. Beliau juga ikhlas menyumbangkan semua tabungannya demi suksesnya perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia.  Sedangkan, As Sayyid Al Amin Al Husaini, Mufti Palestina, merupakan salah satu tokoh yang mengumandangkan kemerdekaan Indonesia ke dunia, salah satunya melalui Radio Berlin berbahasa Arab, meski saat itu sedang dalam pengasingan.  Beliau juga aktif melobby banyak pimpinan di negara-negara Arab untuk mengakui dan membela Indonesia Merdeka. Keduanya juga ditemui oleh Bung Hatta dan H Agus Salim saat deklarasi pengakuan Indonesia Merdeka oleh negara-negara Arab, di Kairo, Mesir.  “Dulu Bung Karno dikabarkan sempat berinisiatif untuk memberikan tanda kehormatan kepada Ali Taher asal Palestina tersebut, tetapi belum terlaksana," ujar HNW.  Karena itu, lanjutnya, sekarang saat yang tepat bagi Presiden Jokowi untuk meneruskan hal tersebut, dengan memberikan penghargaan kepada M Ali Taher juga kepada As Sayyid al Amin alHusaini yang diundang Bung Karno untuk menghadiri Konferensi Asia Afrika di Bandung, tahun 1955.  Pemberian bintang kehormatan, ini kata HNW perlu dilakukan sebagai bentuk pengakuan dan penghormatan kepada mereka yang lintas bangsa terlibat intensif dan berjasa besar dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Selain itu, pemberian bintang kehormatan ini juga tanda komitmen Indonesia membantu perjuangan kemerdekaan Palestina, sebagaimana kedua tokoh itu membela dan memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia.  "Saat ini adalah momentum yang tepat untuk memberikan bintang tanda kehormatan kepada kedua tokoh Palestina tersebut," tegasnya.  Karena saat ini, Bangsa Palestina sedang memperjuangkan kemerdekaannya dari penjajah Israel. Palestina juga mendapat dukungan masyarakat dunia. Termasuk Indonesia, baik melalui warganya, Ormas, Orpol, MPR, dan DPR, bahkan Presiden dan Menlu, yang menggalang dukungan melalui OKI dan Sidang Umum PBB.  “Pemberian penghargaan itu akan meningkatkan posisi Indonesia di mata Palestina dan menyemangati perjuangan mereka untuk mendapatkan kemerdekaannya,” kata HNW menambahkan. <a href="https://www.jawapos.com/nasional/18/05/2021/ada-pelecehan-hotman-laporkan-tim-asesmen-twk-kpk-ke-komnas-perempuan/">Baca Juga: Ada Pelecehan, Hotman Laporkan Tim Asesmen TWK KPK ke Komnas Perempuan</a> <a href="https://www.jawapos.com/internasional/16/05/2021/joe-biden-tegaskan-dukung-untuk-israel-muslim-as-boikot-gedung-putih/">Baca Juga: Joe Biden Tegaskan Dukungan ke Israel, Muslim AS Boikot Gedung Putih</a>  Menurut Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), ini pemberian tanda kehormatan kepada Warga Negara Asing (WNA) yang berjasa bagi Indonesia sangat dimungkinkan sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan beserta aturan turunannya. Ketentuan Pasal 38 ayat (1) secara tegas menyebutkan bahwa “tanda jasa dan/atau tanda kehormatan dapat diberikan kepada WNA.” Selain itu, Pasal 38 ayat (2) menegaskan bahwa pemberian tanda jasa dan/atau tanda kehormatan kepada WNA harus memenuhi (a) keseteraaan hubungan timbal balik kenegaraan; dan/atau (b) berjasa besar pada bangsa dan negara Indonesia.  “Saya kira pemberian tanda kehormatan kepada dua tokoh asal Palestina itu sudah memenuhi kualifikasi tersebut," terangnya.  Sebab, kedua tokoh itu tekah berjasa besar bagi bangsa dan negara Indonesia. Sekaligus juga melaksanakan ajaran Bung Karno yakni Jas Merah (Jangan sekali-kali melupakan sejarah).  "dengan melanjutkan dan merealisikan apa yang sudah diniatkan Bung Karno, memberikan penghargaan kepada pejuang Palestina yang berjasa bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia: M Ali Taher dan asSayyid al Amin alHusaini,” pungkas HNW.

HNW Minta Jokowi Beri Tanda Kehormatan Pada Dua Tokoh Palestina Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/hnw-mpr.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) menegaskan, Sultan Syarif Kasim II Raja ke-12 Kesultanan Siak, Yang Dipertuan Besar Syarif Kasim Abdul Jalil Saifuddin memiliki tempat tersendiri di hati bangsa Indonesia. Karena berkat perjuangan dan pengorbanannya, proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, makin bermakna.  HNW menuturkan, beberapa bulan setelah Proklamasi, Sultan Syarif Kasim II berkirim kabar kepada Bung Karno. Saat itu, ia menyatakan diri bahwa kesultanan yang dipimpinnya siap bergabung bersama NKRI. Bahkan, ia juga merelakan wilayah kerajaannya menjadi bagian dari Negara Kesatuan Rebupblik Indonesia.  Tidak hanya itu, Sultan Syarif Kasim juga menyerahkan mahkota kerajaan yang berhias batu permata. Serta menyumbang dana sebesar 13 juta Golden setara dengan Rp 1 triliun untuk pemerintah Indonesia.  "Sultan Syarif Kasim juga juga mengajak raja-raja di Sumatera Timur untuk mendukung NKRI. Karena sebelum proklamasi, Sultan Syarif dikenal sebagai pendukung kemerdekaan," ujar HNW saat menjadi pembicara pada acara Temu Tokoh Nasional, kerjasama MPR dengan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Komisariat Rengat, Indragiri Hulu Provinsi Riau. Acara tersebut berlangsung di Wisma Happy, Pematang Reba, Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, Minggu (4/4).  Menurut HNW, Sultan Syarif Kasim juga kerap membantu para pejuang. Salah satu jalan perjuangannya dengan membangun masyarakatnya melalui pendidikan. Terbukti, pada 1917 Sultan Syarif mendirikan madrasah Taufiqiyah Al Hasyimiah.  "Kemudian pada 1926 beliau juga mendirikan sekolah khusus untuk perempuan," kata HNW.  Mengingat jasa-jasanya yang begitu besar, menurut HNW, pantas jika bangsa Indonesia memberikan penghargaan kepada Sultan Syarif, meski saat ini namanya sudah diabadikan menjadi nama bandara Internasional di Pekanbaru.  Karena, lanjut HNW, dalam arti yang lebih luas, bukan hanya ekonomi, Sultan Syarif adalah teladan. Ia adalah tokoh daerah yang berhasil membangun wilayahnya, kemudian berkontribusi membantu melakukan pembangunan di pusat. Ini harus menjadi panutan bagi kita semua, khususnya generasi muda.  "Tokoh-tokoh daerah yang terdidik dan terpanggil untuk mengabdi kepada bangsa dan negara," imbuh HNW.  Sementara itu, anggota MPR dari Fraksi PKS Syahrul Aidi Maqzat, mengatakan saat ini dunia termasuk Indonesia berada pada era disrupsi atau percepatan. Pada era ini kompetitor usaha muncul dengan sangat cepat. Karena itu, masyarakat dituntut memproduksi sendiri kebutuhan yang diperlukan agar bisa meningkatkan kesejahteraan. Karena kalau kebutuhan tersebut masih dipenuhi orang lain, niscaya kita akan terus terjajah.  "Tidak usah berfikir soal mobil atau kendaraan. Cukup kebutuhan kita sehari hari. Apa yang dimakan dan dipakai, itu perlu kita cukupi sendiri," kata Syahrul.  Potensi yang dimiliki masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sendiri kata Syahrul sangat besar. Apalagi saat ini ada jaringan yang sangat luas seperti di Kemendes dan Bumdes. Dan itu harus dimanfaatkan dengan sebaik baiknya.

HNW: Perjuangan Sultan Syarif Kasim II Harus Jadi Pelajaran Kaum Muda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/HIDAYAT-PKS.jpg" alt="Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengutuk keras berkelanjutannya kejahatan terhadap rumah ibadah, seperti pengeboman di Gereja Katedral di Makassar, Sulawesi Selatan.  Hidayat menegaskan, aksi pengeboman tersebut merupakan rangkaian teror terhadap rumah ibadah yang terus berlangsung dalam dua tahun terakhir. Sebelumnya terjadi vandalisme dan penyerangan terhadap masjid dan jemaahnya di Dago (Bandung), Tangerang, Padang, Pondok Labu (Jakarta Selatan), dan lain sebagainya.  Ditambah lagi penganiayaan terhadap imam dan juru dakwah di dalam masjid, seperti yang dialami imam masjid di Pekanbaru, Depok, dan Temanggung. Serta muazin di Garut dan penusukan terhadap Syeikh Ali Jaber di Masjid Falahuddin Bandar Lampung.  Selain mengutuk keras, Hidayat juga merasa prihatin sebab aksi-aksi itu terjadi di negeri Pancasila yang menjadikan kebebasan beragama dan melaksanakan ajaran agama menjadi bagian dari HAM yang diakui serta  dilindungi UUD NRI 1945.  ”Seharusnya pemerintah  menghadirkan keamanan dan kenyamanan bagi rakyat untuk  mempraktikkan HAM dengan  bebas beribadah dan menjalankan ajaran agamanya,” kata Hidayat Nur Wahid, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang biasa disapa HNW itu, di Jakarta, Senin (29/3).  HNW juga mempertanyakan lembaga-lembaga, seperti Badan Intelijen Negara (BIN) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), yang seharusnya berperan mencegah dan menghalangi agar kejadian-kejadian tersebut tidak terjadi berulang kali.  ”Besaran  anggaran untuk BIN dan BNPT terus meningkat, tapi teror terhadap rumah ibadah masih terus terjadi,” ujar HNW.  Selain itu, menurut dia, ketika kasus terjadi perlu juga menghadirkan opini dan penegakan hukum yang adil. Sebab, selalu saja kalau serangan itu dilakukan terhadap rumah ibadah masjid, tidak dikaitkan dengan serangan terorisme, sering kali pelakunya malah disebut mengalami gangguan jiwa sehingga proses hukumnya tidak jelas. Tapi, kalau yang diserang adalah rumah ibadah selain masjid/musala cepat sekali opini digiring, dibentuk, dan dikaitkan dengan terorisme.  ”Ketidakadilan seperti ini harusnya juga dikoreksi. Agar semua bentuk kejahatan terhadap simbol-simbol dan tokoh-tokoh agama bisa dicegah dan dikoreksi secara bersama-sama. Karena hakikatnya, semua agama dan umat beragama menjadi korban dari tindak kejahatan terorisme. Aksi teror yang dilakukan para teroris, sesungguhnya malah sedang melanggar ajaran agama, karena tidak ada agama yang mengajarkan untuk melakukan teror, apalagi merusak rumah ibadah,” terang HNW.  HNW menuturkan, kejahatan terhadap rumah ibadah membuktikan makin perlu dan pentingnya segera dihadirkan instrumen hukum yang khusus (lex specialis).  Untuk itu, HNW mendesak agar RUU Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama yang sudah disepakati DPR dan pemerintah sebagai Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas pada 2021, segera dibahas dan disahkan.  ”Ini penting, sebab salah satu tujuan dibentuknya RUU ini untuk melindungi rumah-rumah ibadah dari seluruh agama yang diakui di Indonesia,” tambah HNW.  Menurut dia, hal itu merupakan salah satu bentuk ketaatan negara dalam menjalankan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa di dalam konstitusi serta menjamin HAM terkait kebebasan beragama dan melaksanakan ajaran agama yang sangat jelas disebutkan dalam pasal 28E ayat (1), pasal 28I ayat (1), serta pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945.  HNW yang juga anggota Komisi VIII DPR yang membidangi urusan keagamaan itu mengajak masyarakat beragama di Indonesia untuk makin waspada dan tidak terprovokasi dengan agenda yang menjurus kepada upaya adu domba antarumat beragama, serta agenda menjadikan agama dan umat beragama sebagai penyebar teror.  ”Kedua agenda itu biasanya dilakukan kelompok anti agama atau kelompok komunis, ideologi yang dilarang di negara Pancasila,” ujar HNW.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=KKlgjESsMSs

HNW Desak RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Dibahas dan Disahkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/HNW-NTT.jpg" alt="mpr ri" width="100%">
<figcaption>mpr ri</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Di hadapan masyarakat Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW), mengajak untuk terus mempelajari dan menggali nilai-nilai Empat Pilar MPR RI.  Menurut HNW, banyak cara bisa digunakan untuk memperdalam pengetahuan seputar Empat Pilar. Baik mengikuti acara sosialisasi yang dilakukan MPR, maupun aktif mencari literatur serta sejarah menyangkut perjuangan kemerdekaan Indonesia.  Intinya kata HNW, pengetahuan tentang Empat Pilar MPR RI, itu penting dimiliki oleh setiap warga negara. Karena pemahaman yang baik terhadap Empat Pilar akan menimbulkan kecintaan kepada bangsa dan negara.  Seperti kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Agar kecintaan masyarakat terhadap bangsa dan negaranya, tumbuh maka setiap warga negara perlu mengetahui dan memahami Empat Pilar MPR RI.  "Ada satu tempat di NTT, ini yang berhubungan langsung dengan upaya Soekarno menggali dan mencari nilai-nilai tentang Pancasila. Saat ini tempat tersebut diabadikan sebagai Taman Renungan Bung Karno dan terletak di Ende NTT. Di tempat itulah, di bawah pohon sukun yang menghadap ke laut, Soekarno menemukan nilai-nilai tentang Pancasila," ujar HNW menambahkan.  Dalam pengasingannya di Ende, Soekarno berhubungan dan bertukar pikiran dengan berbagai kelompok suku bangsa, termasuk tokoh berbagai latar belakang agama. Semua itu membantunya dalam menemukan dasar dan ideologi Pancasila.  Pernyataan itu dikemukakan HNW secara daring saat menyampaikan Sosialisasi Empat Pilar kerjasama MPR RI dengan Yayasan Citra Cendana Kupang. Acara tersebut berlangsung di Hotel NEO Eltari Kupang, Minggu (21/3/2021) malam. Ikut hadir pada acara tersebut, anggota MPR RI FPKS H. Johan Rosihan ST, serta Ketua Yayasan Citra Cendana Kupang Prof. Assoc. Reiner Ishaq Lerrick, M.Sc, Phd.  Pada kesempatan itu HNW berharap, bagi anggota masyarakat yang sudah mengikuti sosialisasi Empat Pilar, mereka bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekaligus menjadi contoh bagi masyarakat yang belum mengikuti sosialisasi.  Sebelumnya, Anggota MPR RI FPKS H. Johan Rosihan, sebagai pembicara pertama antara lain mengatakan, Indonesia adalah negara yang besar dan beragam. Sebagai negara yang beragam, Indonesia memiliki potensi perpecahan yang besar pula. Tetapi, hingga kini persatuan dan kesatuan Indonesia masih bertahan, salah satunya berkat Empat Pilar MPR RI.  "Para pendiri bangsa telah memberi contoh bagaimana menyelesaikan perbedaan melalui musyawarah mufakat. Soekarno, Moh. Yamin dan Soepomo adalah tiga orang yang ikut memberikan pemikiran soal Pancasila. Tetapi ketiganya tidak pernah memaksakan pemikirannya sendiri yang harus diterima. Bahkan, ketiganya tunduk dan patuh terhadap hasil keputusan bersama,' kata Johan Rosihan menambahkan.

HNW Ingatkan Arti Penting Ende Bagi Proses Lahirnya Pancasila

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/HIDAYAT.jpg" alt="Wakil Ketua MPR RI, Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid. MPR" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua MPR RI, Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid. MPR</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengapresiasi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) yang telah mendengarkan kritik dan saran masyarakat untuk memasukkan guru agama dalam program rekrutmen 1 juta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2021.  Menurut dia, sikap akomodatif Mendikbud tersebut sesuai dengan sila ke-2 dan ke-5 Pancasila.  Semestinya, sedari awal program itu menyasar guru-guru agama. Sebab, mereka adalah elemen bangsa yang berkontribusi besar terhadap implementasi UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) sebagai amanah UUD NRI Tahun 1945.  ”Ke depan, Mendikbud harus lebih mengintegrasikan kebijakannya sesuai ketentuan konstitusi termasuk menghadirkan keadilan. Itu penting saya ingatkan, sebab sudah beberapa kali kebijakan yang dikeluarkan seolah-olah tak menghiraukan hal tersebut,” kata Hidayat Nur Wahid, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang akrab disapa HNW, di Jakarta, Sabtu (13/3).  Dalam satu kesempatan dalam kapasitasnya sebagai anggota DPR Komisi VIII yang salah satunya membidangi urusan agama, HNW sempat menyampaikan kepada Kementerian Agama (Kemenag) baik secara langsung maupun melalui pernyataan tertulis terkait adanya ketidakadilan terhadap guru agama, serta keresahan Asosiasi Guru Agama yang tidak dimasukkan dalam program Rekrutmen PPPK 2021. Padahal, guru agama mempunyai peran penting dalam mengimplementasikan UUD NRI 1945, utamanya pasal 31 ayat (3 dan 5), yakni penyelenggaraan pendidikan yang meningkatkan keimanan, ketakwaan serta akhlak mulia bangsa.  HNW juga mengingatkan, lebih dari 80 persen pendidikan keagamaan diselenggarakan sektor swasta, sehingga alokasi rekrutmen PPPK bagi guru agama harusnya juga bisa diakses guru honorer di pendidikan keagamaan swasta.  Terkait dipenuhinya tuntutan alokasi PPPK, HNW meminta Kemenag serius mengawal janji Kemendikbud tersebut.  Salah satu bentuknya dengan segera melakukan pendataan jumlah guru agama dengan status honorer di berbagai sekolah di Indonesia.  ”Itu perlu dilakukan agar pernyataan dan janji Mendikbud tak sekadar basa-basi apalagi PHP, tapi benar-benar terwujud secara adil, baik dan benar,” tambah HNW.  Dari data yang diketahui, HNW melihat bahwa hingga 5 Maret, dari 568.328 usul nama guru yang diterima Kemendikbud,  ternyata guru agama belum masuk.  Padahal kuota dalam program itu adalah 1 juta guru. HNW berharap sisa alokasi tersebut bisa diberikan secara maksimal kepada komponen guru agama. Sehingga, Asosiasi Guru Agama yang hanya ajukan 120 ribuan nama, bisa tenang laksanakan tugas mendidik para murid, merealisasikan tujuan pendidikan nasional sebagaimana diamanahkan konstitusi.  ”Saya harap Kemenag fokus mengawalnya. Dan nanti bila diterima dalam program rekrutmen itu, guru agama  tidak dipindahkan ke sekolah negeri, melainkan tetap mengajar di madrasah swasta tempat mereka selama ini mengajar,” ujar HNW.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/BozMFWVk4eg

HNW Minta Kemenag Kawal Janji Mendikbud Rekrutmen PPPK Guru Agama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/Hidayat-Nur-Wahid-baru.jpg" alt="Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mendukung kritik yang disampaikan Pimpinan Muhammadiyah, NU, dan MUI, terhadap Visi Pendidikan Indonesia 2035 karena tidak mencantumkan frasa agama. Visi itu disusun dalam Peta Jalan Pendidikan Nasional 2020–2035 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).  ”Sudah sewajarnya sejumlah ormas besar di Indonesia, yang sangat peduli dengan konstitusi dan pendidikan melakukan kritik keras,” ucap Hidayat Nur Wahid.  Hidayat menilai, tidak disebutkannya frasa agama berarti tidak sejalan dengan arah dasar UUD NRI 1945 dan UU Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas).  ”Peta jalan yang salah, dikhawatirkan perjalanan proses pendidikan pun akan ikut salah dan pada akhirnya menuju ke arah yang salah karena tidak sesuai konstitusi. Untuk itu harus direvisi,” kata HNW di Jakarta, Selasa (9/3).  Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang akrab disapa HNW itu mengungkapkan, jika Visi Pendidikan Indonesia 2035 menyebutkan nilai-nilai budaya, yang artinya peta jalan merujuk kepada pasal 32 bab XIII dari UUD NRI Tahun 1945 tentang pendidikan dan kebudayaan. Selain itu, harus juga merujuk ke bab XIII pasal 31 ayat (3) UUD NRI 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa tujuan Sistem Pendidikan Nasional yaitu Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.  Dengan demikian, Peta Jalan itu juga harus merujuk kepada UU Sisdiknas yang merupakan aturan operasional dari ketentuan UUD tersebut yang secara eksplisit menyebut agama, sebagaimana ditegaskan lagi dalam pasal 31 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi, Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.  HNW menambahkan, peran agama sebagai sarana pendidikan terkait iman, takwa, dan akhlak mulia juga tergambar dengan sangat jelas dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  ”Seharusnya perumus peta jalan sejak awal merujuk secara benar kepada UU Sisdiknas itu, agar bisa  menghadirkan peta jalan yang sejak dari draft awalnya sudah benar dan tidak malah bermasalah,” ujar HNW.  Misalnya, dalam pasal 1 angka 2 UU Sisdiknas, disebutkan sangat jelas soal definisi pendidikan nasional yang adalah pendidikan yang berdasar Pancasila dan UUD NRI 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.  ”Di pasal ini sangat jelas, yang disebut pertama kali adalah nilai agama, baru setelah itu disebut nilai budaya. Jabaran yang sangat sesuai dengan ketentuan UUD NRI pasal 31 dan pasal 32,” terang HNW.  ”Lalu bagaimana tujuan mencapai iman, takwa, dan akhlak mulia, serta menjunjung tinggi nilai agama itu bisa terpenuhi, apabila frasa agama tidak disebutkan sama sekali dalam Peta Jalan Pendidikan Nasional? Bagaimana komitmen sistem pendidikan nasional mengikuti UUD bisa terwujud dalam diri peserta didik dan dunia pendidikan, kalau hanya soal nilai-nilai budaya yang dirujuk, tapi nilai-nilai agama tidak,” papar HNW.  HNW menjelaskan, Indonesia memang bukan negara agama, tapi juga bukan negara sekuler, melainkan negara yang berkonstitusi. Dalam konstitusi berulang kali secara eksplisit lebih sering menyebut frasa agama daripada frasa budaya, yakni terkait sumpah presiden dan wakil presiden (pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), jenis-jenis peradilan (pasal 24 ayat (2), terkait HAM (pasal 28E ayat (1) dan pasal 28J ayat (2),  pasal 29 ayat (2), dan kemudian soal pendidikan dalam pasal 31 ayat (5). Bahkan menjadi judul Bab yakni Bab XI UUD NRI Tahun 1945.  Wakil Ketua Majelis Syuro PKS itu menegaskan, seharusnya kontroversi tidak perlu terjadi bila Mendikbud mau mendengarkan suara dari DPR yang sudah mengingatkan sejak awal.  ”Pada Januari, Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari FPKS Abdul Fikri Faqih dan Komisi X DPR sudah menyuarakan kritik mendasar terhadap Peta Jalan Pendidikan Nasional ini. Tetapi tidak segera mendapat respons yang konstruktif dan operasional  Mendikbud. Terbukti tidak adanya revisi atas peta jalan yang oleh Kemendikbud disebut masih draft itu. Sehingga belakangan  menimbulkan protes dan penolakan yang meluas,” jelas HNW.  Oleh karenanya, lanjut HNW, agar peta jalan itu tidak malah menghadirkan pendidikan ketidaktaatan kepada UUD dan UU Sisdiknas, sehingga terjadi salah pijakan dan kebijakan, salah arah dan salah hasil, sudah sangat seharusnya Kemendikbud  mencabut atau merevisi Peta Jalan Pendidikan bermasalah tersebut, dengan menaati ketentuan konstitusi dan UU Sisdiknas.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/mT9K4NO7XUM

Tanpa Frasa Agama, HNW Minta Visi Pendidikan Indonesia 2035 Direvisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/hnw-mpr.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Hidayat Nur Wahid (HNW) mengingatkan, Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2021 yang membuka investasi industri minuman keras (miras) mengandung alkohol tidak hanya berlaku untuk beberapa Provinsi yang secara definitif disebutkan. Yaitu Provinsi Bali, NTT, Sulawesi Utara dan Papua,  Namun, hal itu terbuka peluang dan dapat dilakukan di semua daerah di Indonesia. Karena itu, wajar jika kehadiran perpres itu semakin penting untuk ditolak.  Lampiran III Perpres No. 10/2021, kata HNW seakan-akan hanya membatasi bahwa investasi terhadap industri miras hanya dilakukan di daerah-daerah tertentu. Seperti Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Papua. Itu disebutkan dalam Lampiran III angka 31 dan angka 32 huruf a. Namun, ternyata Perpres itu juga menyebutkan bahwa daerah-daerah lain juga dapat membuka investasi industri miras, bila syaratnya yang ringan itu terpenuhi. Hal itu jelas dinyatakan dalam Perpres tersebut pada Lampiran III angka 31 dan angka 32 huruf b.  “Lampiran III Perpres angka 31 dan angka 32 huruf b jelas menyatakan bahwa: Penanaman modal di luar (provinsi-provinsi yang disebut dalam) huruf a (tersebut diatas), Dapat Ditetapkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berdasarkan usulan Gubernur.  Artinya, izin investasi untuk memproduksi minuman beralkohol, bisa berlaku di luar 4 provinsi tersebut, dan karenanya juga bisa berlaku untuk semua daerah, bila 2 syarat yang ringan itu terpenuhi; yaitu penetapan Kepala BKPM atas usulan dari Gubernur” tukasnya melalui siaran pers di Jakarta, Minggu (28/2/2021).  Sekalipun bahaya dan dampak negatif miras sudah terjadi dan meluas di luar 4 provinsi yang diizinkan oleh Perpres itu. Dan di luar 4 provinsi yg diizinkan, adalah Provinsi-Provinsi yang mayoritas penduduknya beragama Islam, agama yang tegas mengharamkan Miras. Di Jakarta misalnya, baru terjadi tindakan kriminal terkait miras, seorang oknum polisi karena mabuk dan ditagih bayaran miras, malah ngamuk dan menembak 4 orang, 2 pekerja cafe tewas, dan 1 oknum TNI juga tewas.  Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menuturkan bahwa Perpres No. 10/2021 soal investasi untuk produksi miras beralkohol itu bukan hanya mendapatkan penolakan dari berbagai kalangan keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), tetapi tokoh-tokoh masyarakat di daerah juga menolak Perpres ini karena dampak negatif miras yang sangat banyak.  “Di Papua, Anggota DPD dari Papua dan Kelompok Kerja Agama Majelis Rakyat Papua (MRP) juga sudah menyampaikan penolakannya, karena miras dinilai membahayakan eksistensi masyarakat Papua. Kasatserse Polwiltabes Manado juga menyampaikan miras jadi pemicu meningkatnya kriminalitas di Manado, Sulawesi Utara. Sementara di NTT juga ada laporan kejahatan adik yg karena mabuk miras malah tega bunuh kakak kandungnya sendiri,” ujarnya.  Lebih lanjut, HNW menambahkan bahwa suara-suara penolakan dari publik dan dari MUI serta MRP ini seharusnya menjadi pertimbangan Presiden Jokowi untuk meninjau ulang keberadaan Perpres itu. Karena posisi MRP yang sangat penting di mata masyarakat Papua dan dalam ketentuan UU Otonomi Khusus Papua, provinsi yang justru mempunyai Perda Larangan Minuman Beralkohol.  ”Berdasarkan UU Otsus Papua, MRP adalah representasi kultural orang asli Papua, yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan berlandasarkan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama,” jelasnya.  Melihat penolakan yang makin meluas, dan korban yg makin banyak, dan terbongkarnya isi dari Perpres yang hakekatnya tetap membuka peluang investasi miras di luar dari 4 Provinsi itu, HNW khawatir Perpres ini apabila tidak segera ditarik oleh Presiden Joko Widodo maka akan menimbulkan keresahan dan kegaduhan di daerah-daerah lainnya, bukan hanya Papua.  Apalagi, di luar Provinsi Bali, NTT dan Sulut, ternyata Perpres itu membuka kemungkinan investasi industri miras beralkohol tetap dapat dilakukan dengan mudah, sesuai Perpres itu, hanya cukup berbekal ketetapan Kepala BKPM dan atas usulan dari gubernur, yang keduanya bisa bersifat subyektif, tanpa memerlukan keterlibatan pembahasan dan persetujuan dari DPRD.  Oleh karena itu, lanjut HNW, untuk menyelamatkan Rakyat dari covid-19 akibat imunitas yg menurun dan semakin banyaknya korban-korban akibat dampak-dampak negatif miras, maka semestinya Perpres atau aturan yang bisa hadirkan kegaduhan semacam ini seharusnya ditutup sama sekali oleh pemerintah pusat, dan segera kembali saja pada aturan dalam Perpres sebelumnya, yaitu menjadikan industri miras sbg tertutup bagi investasi asing.  “Indonesia memang perlu investasi, tapi investasi yang bisa membangkitkan ekonomi dan kesejahteraan seluruh Rakyat Indonesia, dan aman terhadap dampak sosial, keamanan dan moral. Bukan yang hanya lebih menguntungkan investor tapi merugikan Rakyat dan Negara, karena investasi yang malah merusak keamanan, kesehatan, moral dan masa depan generasi muda,“ ujar HNW.  “Jadi, demi melindungi seluruh Rakyat Indonesia, sebagaimana perintah Konstitusi, dan untuk kemaslahatan terbesar bagi Rakyat dan NKRI, juga sesuai dengan prinsip memperhatikan budaya dan kearifan lokal, lebih afdhal bagi Presiden Jokowi untuk lebih cepat mencabut atau menarik Perpres bermasalah ini,” pungkasnya. .

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid

Berita Terkini